Mewaspadai Kongres Rakyat BEM UI Ditunggangi Provokator

Oleh : Narendra indraguna )*

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) rencananya akan menggelar Kongres Rakyat pada 18 April 2022. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Kongres Rakyat juga rentan ditunggangi provokator, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Pandemi belum berakhir dan sejak awal pandemi Kepolisian RI sudah menegaskan bahwa unjuk rasa dilarang keras karena mengumpulkan massa. Begitu pula dengan keramaian lain seperti kongres, jika melanggar akan dibubarkan karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun di tengah pandemi dan bulan Ramadhan, BEM UI dan AMI nekat menyelenggarakan kongres rakyat.

Kongres rakyat akan diadakan tanggal 18 April 2022 dan dilanjutkan dengan demonstrasi beberapa hari selanjutnya. Mereka beralasan bahwa kinerja pemerintah kurang memuaskan. Selain itu mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak dan tidak menyetujui presiden 3 periode.

Masyarakat menolak mentah-mentah rencana kongres rakyat. Pertama, untuk masalah penundaan Pemilu atau 3 periode itu hanya isu yang sengaja dilontarkan oleh para oknum. Nyatanya Presiden Jokowi sudah berkali-kali menegaskan bahwa beliau adalah warga negara yang taat konstitusi sehingga tidak mau dipiliih kembali. Masyarakat jangan percaya akan isu-isu panas di luar sana karena bisa jadi fitnah yang panas.

Kongres rakyat bisa saja ditunggangi oleh provokator dan mereka sengaja memanas-manasi mahasiswa tentang isu 3 periode. Padahal Presiden Jokowi sudah memberi jadwal Pemilu tahun 2024 yakni tanggal 14 Februari 2024. Itu adalah bukti bahwa tidak ada penundaan pemilihan umum dan beliau jelas tidak mau menjadi calon lagi karena memang dalam UU disebutkan bahwa seorang presiden maksimal dipilih 2 periode.

Kongres Rakyat rentan disusupi provokator, sehingga aksi akan panas dan demonstrasi lanjutannya berakhir dengan ricuh. Tidak hanya sekadar berindak anarki seperti membakar ban, tetapi mahasiswa yang emosi karena sudah terpengaruh bisa melakukan hal-hal negatif lain seperti merusak fasilitas umum. Tentu akan ada banyak kerugian materiil dan masyarakat juga rugi karena jalanan macet dan mereka jadi terlambat sampai di tujuan.

Politisi Masinton Pasaribu mengingatkan bahwa tiap gerakan (termasuk kongres) yang dilakukan oleh mahasiswa harus fokus pada isu kerakyatan, bukannya bergeser pada isu politik. Dalam artian mahasiswa wajib untuk tenang dan tidak terpengaruh akan persoalan politik di negeri ini. Mereka memang agen perubahan tetapi jangan sampai ditunggangi oleh lawan politik.

Kongres rakyat juga diadakan dengan alasan memprotes kenaikan harga Bahan Bakr Minyak (BBM). Memang ada perubahan harga pada BBM jenis Pertamax tetapi naiknya juga hanya sedikit. Lagipula kenaikan harga BBM juga karena naiknya harga minyak dunia yang saat ini lebih dari 100 dollar per barrel.

Amatlah wajar jika harga minyak dunia naik maka harga BBM di Indonesia juga disesuaikan. Pasalnya, anggaran dari pemerintah hanya berkisar 65 dollar per barrel. Sehingga mau tak mau harganya juga dinaikkan. Kenaikan ini terjadi karena situasi panas akibat invasi Rusia ke Ukraina, sementara di Rusia adalah kilang minyak yang besar dan menyuplai ke berbagai negara lain di dunia.

Mahasiswa yang sudah dewasa dan paham geopolitik global, serta bisa berhitung dengan lancar, seharusnya memahami ini. Mereka wajib mengerti bahwa pemerintah tidak memilih opsi subsidi karena bisa memperberat hutang negara.

Oleh karena itu Kongres Rakyat sebaiknya dibatalkan saja. Pertama, berpotensi dibubarkan oleh Tim Satgas Covid-19 karena acara tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, acara ini bisa ditunggangi oleh provokator dan berubah jadi ajang perpolitikan. Mahasiswa harus sadar dan jangan sampai ditunggangi oleh para oknum.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

BEM UI Kritis di Medsos, Tapi Minim Data dan Fakta

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai kritik BEM UI terhadap Presiden Jokowi dengan menyertakan poster ‘Jokowi The King of Lip Service’ sebagai bagian dari kritik kebebasan berekspresi. Namun ia menilai isi dari kritik tersebut pandir.
“Itu kritik yang dilindungi oleh hukum,” kata Ade Armando, saat dihubungi, Senin (28/6/2021).

Namun, Ade mengatakan isi dari kritik BEM UI itu pandir. Namun ia tidak menjelaskan alasan menyebut kritik tersebut pandir.

Sementara itu, berdasarkan KBBI, ‘pandir’ berarti ‘bodoh’, ‘bebal’.

“Isi kritik BEM itu pandir,” imbuhnya.

Terkait kritik Ade Armando terhadap BEM UI juga disampaikannya melalui akun Twitter resminya, @adearmando1. Ade Armando juga menyinggung BEM UI pandir karena isi kritiknya tersebut.

“Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi kalau jadi lembaga yg mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandirlah. Dulu masuk UI, nyogok ya?” tulis Ade Armando di akun Twitter-nya, @adearmando1.

Sementara itu, Juru bicara (jubir) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kemudian merespons kritik dari BEM UI itu. Fajroel mengatakan segala aktivitas kemahasiswaan merupakan tanggung jawab pimpinan UI.

“Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab Pimpinan Universitas Indonesia,” kata Fadjroel lewat pesan singkat, Minggu (27/6).

Disisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar banyak mengenai pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh rektorat, usai BEM meluncurkan kritik pada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.

Ngabalin menyebut, polemik itu adalah masalah internal kampus.

“Itu sudah dijawab oleh UI, biar lah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adek-adek mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI,” kata Ngabalin pada wartawan, Senin (28/6/2021).

Sementara itu juga , Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyebut pemerintah tidak pernah antikritik, namun kritik menurutnya harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons,” kata Donny.

Donny menyebut kritikan BEM UI seharusnya berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya data, maka pihaknya dapat merespon dan berdiskusi.

“Ekspresi dari adek adek mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data data, kita berdiskusi,” jelas Donny. (*)

BEM UI Ditunggangi Kelompok Kepentingan

Oleh : Reza Pahlevi )*

BEM UI sedang viral karena mengkritik Presiden habis-habisan. Publik otomatis kaget karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka langsung memberi pernyataan keras terhadap Presiden Jokowi. Lantas ada dugaan bahwa ada kelompok yang menunggangi BEM, agar melancarkan kritik dan menyerang RI-1.

Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak orde baru tumbang, masyarakat menikmati euforia dalam menyatakan pendapat. Penyebabnya karena dulu mereka benar-benar takut untuk bersuara, karena ancaman petrus atau yang lain. Sedangkan sekarang sudah diperbolehkan.

Namun sayangnya kegembiraan masyarakat untuk berbicara di depan umum sudah kebablasan, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI. Mereka mengedit foto Presiden Jokowi lalu menuduh beliau hanya lips service. Spontan masyarakat kaget karena tiba-tiba mereka menyerang presiden dengan tuduhan yang buruk.

Presiden Jokowi sendiri santai saat dituduh seperti itu. Namun orang-orang di sekitar beliau yang tidak terima, karena perilaku mahasiswa tidak berdasarkan data dan fakta. Mahasiswa yang mengkritik dituding tidak menjunjung tinggi sopan santun, karena usia presiden tentu jauh lebih tua daripada mereka.

Malah ada dugaan bahwa BEM UI mengeluarkan kritik pedas karena disusupi oleh kelompok kepentingan. Mereka sengaja menyuruh para mahasiswa untuk mengedit foto dan mengkritik presiden, dengan alasan menegakkan demokrasi. Padahal tujuannya hanya untuk menjatuhkan nama baik presiden di hadapan rakyat.

Jika ada kelompok kepentingan yang menyuruh para mahasiswa maka ini adalah strategi mereka, karena yang disalahkan adalah anak-anak muda itu. Para mahasiswa menjadi tameng, padahal pelaku sebenarnya adalah oknum di kelompok kepentingan. Oknum sengaja melakukannya karena ingin bersiap menuju Pilpres 2024, karena takut presiden akan dicalonkan kembali.

Padahal sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak setuju usulan jabatan 3 periode, dan yang menyatakannya bukan beliau, melainkan orang lain yang jadi penghasut. Sehingga oknum itu marah lalu melakukan strategi lain, dengan menghasut para mahasiswa untuk mengkritik presiden. Jika mahasiswa dianggap agent of change maka akan lebih didengar oleh masyarakat, begitu anggapan sang oknum.

Masyarakat sendiri tidak percaya dengan tuduhan BEM UI, karena mereka merasakan sendiri bahwa Presiden Jokowi benar-benar bekerja keras demi kemakmuran Indonesia. Buktinya walau di masa pandemi yang sulit, tetap membuat proyek strategis nasional, karena akan berdampak positif bagi mobilitas masyarakat. Pajak yang dikeluarkan oleh rakyat dikembalikan lagi untuk rakyat dalam bentuk infrastruktur.

Kelompok kepentingan sengaja menunggangi para mahasiswa di BEM UI karena mereka memang mudah tersulut emosi, diprovokasi sedikit akan langsung marah dan mengkritik. Buktinya pada saat demo akhir tahun lalu, mahasiswa yang demo disusupi oleh provokator yang disuruh oleh kelompok kepentingan. Sehingga demo berakhir dengan rusuh.

Kelompok kepentingan yang menunggangi para mahasiswa sengaja melakukannya agar merusak kedamaian di Indonesia. Para mahasiswa juga mengakui bahwa kegiatan mereka saat itu disusupi oleh oknum dari kelompok kepentingan. Sehingga tak heran saat ada BEM UI yang mengkritik, otomatis ada dugaan bahwa statement ini dikeluarkan karena provokasi dari kelompok kepentingan, karena mereka pernah berkontak lama.

Seharusnya para mahasiswa, tidak hanya BEM UI, sadar bahwa kelompok kepentingan hanya memanfaatkan nama mereka untuk memprovokasi. Jangan malah terpengaruh oleh omongan para oknum lalu menghujat habis-habisan. Penyebabnya karena saat ini sudah ada UU ITE dan pasal penghinaan presiden yang bisa menjerat mereka, walau presiden sendiri tidak berniat untuk mengusut kasus ini.

Ketika BEM UI ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang diduga dari oknum Parpol, maka seharusnya mereka malu. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka melakukan hal-hal yang lebih berguna seperti bakti sosial untuk menolong korban pandemi Covid-19. Bukannya hanya bermain di media sosial dan menyebar fitnah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di

BEM UI Minim Kajian, Kritiknya Bisa Jadi Fitnah

Oleh : Zakaria )*

Jagat maya kembali heboh karena BEM UI menuduh Presiden Jokowi hanya lip service. Pernyataan ini tidak berdasar karena ia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Pihak BEM harap berhati-hati saat mengeluarkan statement, karena bisa berujung fitnah dan akhirnya tersandung kasus UU ITE.

Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode, sering dipuji sebagai sosok yang humanis dan pro rakyat. Namun anehnya, ada saja yang berkomentar negatif, entah apa alasannya. Mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI tiba-tiba mengkritik di media sosial, dan menyebut bahwa Presiden Jokowi hanya lip service karena ada janji yang belum direalisasikan.

Pernyataan ini tentu langsung menghebohkan dunia maya, karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka menyebut presiden dengan yang buruk. Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa kritik BEM UI adalah bentuk ekspresi seorang mahasiswa, tetapi akan lebih baik lagi jika saran dan kritik berdasarkan data dan fakta.

Fakta dari mana jika Presiden hanya lip service? Padahal sudah banyak sekali program yang berhasil diterapkan di lapangan, seperti vaksinasi nasional, pembangunan bendungan-bendungan untuk mencegah banjir, pembuatan jalan tol untuk mempercepat mobilitas masyarakat, dll.

Selain itu, program pemerintah tak hanya ada di Indonesia bagian barat tetapi juga di Indonesia bagian timur. Buktinya, Papua ditunjuk jadi tuan rumah PON XX dan di sana dibuat berbagai infrastruktur pendukung. Di Nusa Tenggara juga dibangun bendungan untuk mengatasi musim kering, agar peternak tidak menderita karena kekurangan suplai rumput.

Jika para mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI berkata buruk tentang Presiden, maka mana datanya? Jangan membuat fitnah hanya untuk sensasi di media sosial. Saat ini sudah ada pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga tidak boleh asal ceplos dan sembarangan mengeluarkan statement negatif.

Donny menambahkan, jika mahasiwa UI bertanya masalah demo dan akhirnya ada yang ditangkap oleh aparat, maka perlu dilihat apakah mereka melanggar hukum pidana? Jika ada yang melanggar seperti melakukan pembakaran ban, pelemparan ke gedung MPR, penyerangan ke aparat, atau perusakan fasilitas umum, maka otomatis akan ditangkap karena sudah jadi tindak kriminal.

Untuk penangkapan mahasiswa pasca demo, Donny beralasan bahwa itu case per case. Jangan disamaratakan, seolah-olah mereka dilarang untuk berdemo. Unjuk rasa saat pandemi dilarang karena takut ada klaster corona baru. Sehingga yang ‘ditangkap’ sebenarnya diajak untuk tes rapid secara acak, dan justru mereka terselamatkan dari bahaya virus covid-19.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan keheranannya terhadap BEM UI, mengapa tingkat kecerdasannya tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya? Dalam artian, bisa jadi mereka bcara negatif karena termakan oleh hoaks. Berita palsu biasanya menyasar orang-orang yang mudah tersulut emosi dan tidak mengecek kebenarannya terlebih dahulu alias kurang cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan gadget.

Sebagai mahasiswa dan agent of change maka BEM UI seharusnya berpikir panjang sebelum mengeluarkan sebuah statement dan jangan asal-asalan. Apalagi akun media sosialnya sudah memiliki banyak followers, sehingga jika ada kesalahan saat men-tweet, akan sangat fatal akibatnya. Jangan sampai malah memfitnah sana-sini, dan jika diralat pun masyarakat akan kebingungan.

Seharusnya BEM UI tidak mengeluarkan pernyataan negatif tentang Presiden. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi terang-terangan berkata bahwa beliau tidak anti kritik, tetapi untuk memberi saran dan kritik harus sesuai dengan fakta dan bukti. Jangan asal ceplos karena bisa tersangkut pasal penghinaan presiden dan UU ITE, sehingga akan berbuntut panjang ke depannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok