Bebas Berekspresi Untuk Majukan Bangsa

oleh on

Oleh : Abdilah Abqari Agam )*

Survei nilai elektabilitas yang dimiliki oleh Capres 2024 Ganjar Pranowo masih yang paling unggul dan menjadi di posisi teratas, terutama di provinsi yang memiliki populasi pemilih terbesar di Indonesia, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Lembaga Survei LSI Denny JA merilis sebuah hasil survei terbaru yang telah mereka lakukan mengenai elektabilitas yang dimiliki oleh para Calon Presiden (Capres) yang hendak berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang. Survei tersebut dilakukan di beberapa daerah dengan populasi pemilih terbesar di Indonesia, yang mana kemudian menunjukkan bahwa nama Ganjar Pranowo terus menjadi yang paling unggul.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut berhasil mengungguli nama calon presiden lainnya di sebanyak 2 (dua) provinsi yang berbeda di Tanah Air.

Sebagai informasi, survei tersebut digelar pada periode tanggal 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden, kemudian sampel survei yang diambil adalah dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Untuk metode survei yang dipakai sendiri adalah dengan melakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margon of error kurang lebih pada angka 2,9% (persen).

Elektabilitas yang dimiliki oleh Capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, terus mencetak keunggulan dan berada pada posisi teratas mengalahkan nama lainnya di Jawa Timur (Jatim) dengan perolehan 35,3% (persen) untuk Ganjar Pranowo, disusul oleh Prabowo Subianto dengan angka 20,2% (persen) dan Anies Baswedan yang hanya senilai 8,2% (persen) saja.

Di Jawa Tengah (Jateng), jumlah pemilih yang akan memilihnya bahkan hingga mencapai lebih dari setengah, yakni sampai pada angka 55,2% (persen), kemudian Prabowo Subianto pada peringkat kedua dengan angka 20,4% (persen) dan Anies Baswedan hanya 4,3% (persen) saja.

Mengenai hasil survei tersebut, Pembicara LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan bahwa nama Ganjar Pranowo unggul dan terus menjadi yang teratas di area Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan memang secara khusus lumbung suara yang berada di kedua Provinsi tersebut selama ini memiliki basis kuat dari para relawan pendukung Jokowi.

Areal Jatim dan Jateng memang didominasi oleh nama Ganjar Pranowo, karena pendukungnya yang sangat banyak di sana. Terlebih dengan dukungan yang senantiasa diberikan oleh para relawan Jokowi.

Mengenai bagaimana banyaknya dukungan yang diberikan oleh para relawan Jokowi dan Gibran kepada Ganjar, PDIP tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk melakukan konsolidasi kepada para relawan tersebut, termasuk kepada suara akar rumput terkait dengan calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Terkait adanya konsolidasi yang terus diupayakan tersebut, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP, Deddy Sitorus menyatakan bahwa sebanyak 98% (persen) seluruh Relawan Jokowi terus berada di kubu Ganjar Pranowo.

Bukan tanpa alasan, mengapa dukungan tersebut dilakukan, Relawan Mitra Ganjar kemudian menyebutkan bahwa memang nama Bacapres dari PDIP menganggap bahwa sosok Gubernur Jawa Tengah itu memang dianggap yang paling mampu untuk terus melanjutkan berbagai macam visi dan misi hingga banyak program pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Sehingga, dengan kemampuan untuk melanjutkan program pembangunan yang terus berjalan di era kepemimpinan Presiden Jokowi itu, tentunya msyarakat juga menjadi sangat butuh sosok pemimpin yang demikian karena demi menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Nama Ganjar Pranowo sendiri merupakan putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini, karena hanya di tangan pemimpin seperti dirinya maka Indonesia akan mampu terus mewujudkan visi besar dari NKRI, yakni masyarakat yang adil, kemudian kemakmuran masyarakat juga akan terjamin, serta kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat pun juga akan terus meningkat dengan semangat gotong royong berdasarkan dengan nilai falsafah Pancasila.

Terus mencetak keunggulan di berbagai lembaga survei, nilai elektabilitas yang dimiliki Ganjar Pranowo tidak bisa diragukan lagi, karena dirinya dianggap menjadi sosok yang paling memungkinkan untuk terus melanjutkan program pembangunan dari Presiden Jokowi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa 

oleh on

Oleh : Veronica Lokbere )*

Pemerintah RI sudah sangat optimal dalam upayanya membangun seluruh kemajuan, utamanya pada bidang infrastruktur di Papua, melalui adanya pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), John Wempi Wetipo menegaskan bahwa Pemerintah Pusat terus menjalin sinergi kebijakan bersama dengan banyak pihak, termasuk juga dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Tanah Papua demi pembangunan Bumi Cenderawasih.

Memang, setelah adanya pemekaran wilayah dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan juga Papua Barat, kemudian seluruh stakeholder terkait langsung dikumpulkan untuk membahas sinergitas secara bersama-sama, termasuk di dalamya terdapat Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Papua Barat dan juga beserta 4 (empat) Pj Gubernur di DOB hingga seluruh Bupati dan Walikota juga turut hadir.

Tujuan dari adanya sinergitas tersebut adalah agar seluruh pihak, terutama dari para Kepala Daerah setempat bisa benar-benar tegak lurus untuk terus mengawal proses pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua.

Beberapa hal memang terus menjadi fokus dari Pemerintah RI mengenai percepatan pembangunan di Papua, yakni diantaranya adalah pembangunan inffrastruktur, kebijakan pemerintah mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru, masalah pendidikan hingga masalah kesehatan di Bumi Cenderawasih, yang mana seluruhnya ditujukan hanya demi untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Diketahui bahwa saat ini memang Pemerintah Pusat sendiri benar-benar berusaha dengan maksimal untuk mempersiapkan seluruh pembangunan infrastruktur di keempat DOB Papua. Diharapkan pula agar bisa dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) secara khusus untuk pembangunan di keempat Daerah Otonomi Baru tersebut sehingga nantinya meski sudah ada pergantian sirkulasi kepemimpinan setelah Pemilu 2024, pembangunan di Bumi Cenderawasih tetap bisa berlanjut dan tidak terhenti.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan pembahasan akan percepatan pembangunan prasarana dan sarana di sebanyak 4 (empat) wilayah DOB Papua.

Mengenai pembahasan tersebut, Dirjen Bangda, Restuardy Daud menyampaikan bahwa sebelumnya pihak Mendagri sendiri juga telah mengirimkan surat secara langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu RI), yang berisi keharusan adanya kesepakatan antara pihak sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih bisa jauh lebih detil, utamanya mengenai sumber pembiayaannya.

Setelah adanya pengiriman surat kepada Menkeu tersebut, kemudian pihak Kemendagri melakukan verifikasi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan, dan juga sekaligus melakukan pengecekan kembali pada sarana dan prasarana (sarpras) pendukung lain seperti jaringan komunikasi data atau jarkomdat serta listrik.

Bukti dari bagaimana Pemerintah sangatlah optimal untuk terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di DOB Papua benar-benar terlihat pula dari bagaimana perancangan pendanaan.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyampaikan bahwa terdapat sebanyak total pembiayaan semenyata yang dibutuhkan adalah sebesar 9,9 triliun Rupiah, yang mana menggunakan skema pembiayaan hingga 2 (dua) tahun anggaraan APBN, di mana pada tahun 2023 ini dibayarkan sebesar 3,5 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 mendatang akan dibayarkan sebesar 3 triliun rupiah serta dengan menggunakan APBD sebesar 3,3 triliun rupiah.

Bukan hanya sekedar pendanaan yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa saja, namun rencana kebutuhan akan percepatan pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru di Papua juga dibantu dengan adanya penajaman oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk anggaran yang bersumber dari APBN dan juga Kemendagri untuk anggaran yang bersumber dari APBD.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka melakukan sinkronisasi akan percepatan pembangunan infrastruktur di keempat DOB Papua tersebut memang sangat diperlukan adanya data-data, yang mampu untuk terus mendukung, baik dari APBD dalam pembangunan tersebut, termasuk juga penajaman pada beberapa prioritas dan juga detil design oleh unit organisasi Kementerian PUPR.

Sehingga nantinya akan dilakukan rapat koordinasi kembali, yang rencananya akan langsung dipimpin oleh Wamendagri dan membahas mengenai rencana pembangunan infrastruktur di 4 Daerah Otonomi Baru di Bumi Cenderawasih itu.

Berbagai macam fasilitas penunjang yang ke depannya akan jelas sangat membantu dan mempermudah masyarakat dan mampu mengoptimalkan adanya pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan pun terus diupayakan.

Kemudian dengan adanya berbagai macam upaya dari Pemerintah RI tersebut, seluruh warga Bumi Cenderawasih memberikan dukungan penuh dengan terbentuknya DOB Papua, bahkan sebagai bentuk dukungan mereka, terdapat beberapa warga yang dengan sukarela memberikan lahan mereka untuk dijadikan sebagai kantor pelayanan publik.

Kemajuan peradaban di Papua sangat terbantu dengan adanya pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih yang digagas oleh Pemerintah pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dengan segenap daya dan upaya, Pemerintah menggandeng banyak pihak terus berusaha mengoptimalkan percepatan pembangunan di provinsi paling Timur di Indonesia itu.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

oleh on

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mampu menjadi penopang bagi kemajuan dunia usaha di Indonesia, bahkan juga menghasilkan keadilan, utamanya bagi para pelaku UMKM agar mampu terus meningkatkan level usaha mereka dan bersaing bahkan dengan industri besar.

Sampai saat ini, Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus saja berupaya untuk menjaring seluruh masukan dari semua elemen masyarakat, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), yang mana digelar oleh Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam sebuah kesempatan FGD tersebut, terdapat sebuah hal yang menjadi fokus bahasan, yakni terkait dengan adanya sistem kemitraan yang akan diatur melalui UU Cipta Kerja, yang mana nantinya memungkinkan adanya kemitraan antara pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan industri besar.

Sejauh ini, memang pengimplementasian Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) yang mengikat dan mengatur masyarakat di Tanah Air, khususnya perihal usaha dan juga ketenagakerjaan di Indonesia.

Mengenai upaya untuk pengimplementasian UU Cipta Kerja dengan jauh lebih optimal ke masyarakat tersebut, Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta menjelaskan bahwa memang secara khusus pihaknya juga sudah diamanatkan bahwa memang Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban dan terus berupaya dalam menjalankan kewajibannya tersebut untuk terus memberikan fasilitas, mendukung dan juga menstimulasi kegiatan usaha menengah dan besar dengan kegiatan usaha koperasi serta UMKM.

Bukan tanpa alasan, tentunya adanya upaya untuk menstimulasi kegiatan usaha bahkan pada berbagai level tersebut, mulai dari industri besar hingga kegiatan di dunia usaha kecil, sebagai tujuan utama Pemerintah RI adalah agar semakin meningkatkan kompetensi level usaha di berbagai bisang, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adanya stimulasi supaya UMKM bisa bisa terus meningkatkan level usaha mereka dan juga terus dibantu dan didorong agar mampu terjalin kemitraan yang baik dengan industri besar tersebut, karena selama ini dalam praktiknya sendiri, menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Nining Soesila Indrayana bahwa justru industri besar selama ini terus saja mendapatkan akses barang dan juga pasar yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan para pelaku UMKM.

Tentunya apabila hal tersebut, yakni mengenai akses barang yang sama sekali tidak adil itu terus dibiarkan, tentu juga akan semakin menciptakan kesenjangan antara para pelaku industri besar dan juga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan juga kesejahteraan masyarakat pun akan terancam.

Mengetahui adanya fakta di lapangan demikian, tentu Pemerintah Ri yang juga terus menggandeng berbagai pihak lain termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) sama sekali tidak tinggal diam dan berupaya agar ada kesetaraan terkait akses barang yang sama-sama mudah dijangkau oleh seluruh pelaku usaha di setiap levelnya.

Oleh karena itu, kemudian dianggap menjadi penting adanya kemitraan atau kerja sama antara industri besar dan juga para pelaku UMKM agar seluruh pihak bisa saling mendapatkan porsi yang seimbang dan tidak lagi terjadi ketimpangan yang luar biasa seperti sebelumnya. Komitmen kuat tersebut datang dari Pemerintah bahwa memang terus berupaya untuk menciptakan keadilan bahkan di seluruh lini termasuk pada dunia usaha, sehingga pada akhirnya digagas adanya kemitraan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Bahkan sudah sangat jelas, bahwa dalam UU Cipta Kerja sendiri memang dengan tegas tertulis bahwa salah satu tugas yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh Pemerintah RI adalah agar bisa menjembatani kemitraan antara para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan para pelaku industri besar.

Maka dari itu, dalam rangka untuk bisa mewujudkan adanya kemitraan akan nantinya bisa terwujud pula keadilan, yakni mengenai akses barang yang tidak lagi terjadi kesenjangan, maka Pemerintah RI langsung membuat aturan dengan sebuah regulasi soal kemitraan usaha itu.

Sebagai informasi, bahwa kemitraan tersebut juga telah mencakup berbagai macam aspek, yakni beberapa diantaranya adalah mengenai alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia hingga teknologi.

Selain itu, apalagi ketika memang menyangkut adanya regulasi, yakni UU Cipta Kerja, berarti sudah sangat jelas bahwa memang hal utama yang dibicarakan dalam hal tersebut adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana juga menjadi penting adanya faktor produksi, teknologi, jam terbang hingga mental kewirausahaan.

Adanya kemajuan dunia usaha di Indonesia terus ditopang dengan pengimplementasian UU Cipta Kerja yang terus diupayakan oleh Pemerintah RI dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa jauh lebih optimal di masyarakat, termasuk juga dengan terus menjaring aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

oleh on

Oleh : Gema Iva Kirana)*

Cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam perhelatan Pemilu pada tahun 2024 mendatang telah mendapatkan dukungan dari banyak sekali pihak. Hal tersebut dikarenakan cawe-cawe yang dilakukan oleh Kepala Negara itu sama sekali bukan sebagai upaya endorse pihak tertentu, bukan juga sebagai upaya untuk menjegal pihak tertentu ataupun upaya untuk mengintervensi hasil Pemilu. Melainkan semuanya murni demi kebaikan bangsa dan negara dan memastikan agar berjalannya kontestasi politik bisa berjalan dengan jujur, adil dan transparan.

Sekretaris Kabinet (Seskab RI), Pramono Anung mengatakan adanya cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) bukan berarti dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada salah satu pihak calon presiden (Capres) maupun calon wakil presiden (Cawapres) tertentu dalam pesta demokrasi serta kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Memang bukan dalam rangka memberikan dukungan untuk calon pemimpin tertentu dalam Pemilu mendatang, melainkan justru cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam perhelatan kontestasi politik tersebut adalah untuk bisa terus menciptakan sebuah iklim demokrasi agar bisa berjalan dengan jauh lebih baik dan juga tidak melanggar aturan apapun yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara Pemilihan Umum.

Hal itu memang membuktikan bahwa sama sekali cawe-cawe yang dilakukan oleh Kepala Negara tersebut bukanlah untuk memberikan endorse untuk calon tertentu, melainkan hendaknya harus bisa dimaknai secara positif, karena beliau sangatlah menginginkan agar berjalannya Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan terus mengedepankan asas jujur, aman dan transparan.

Bukan hanya itu, namun dengan adanya cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden RI ketujuh ini, juga sama sekali tidak bisa diartikan sebagai ikut campurnya pemimpin negara dalam penentuan hasil pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Justru, karena keinginan kuat yang dimiliki oleh Presiden Jokowi agar Pemilu bisa dilaksanakan dengan adil serta berbagai macam program yang sudah dibuat, ke depannya bisa berlangsung dengan baik, salah satunya adalah program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa berkelanjutan.

Bagaimana tidak, pasalnya dengan adanya pelaksanaan kontestasi politik yang bisa berjalan dengan baik tersebut, dengan terus mengedepankan asas jujur, adil dan transparan, maka ke depannya juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana hilirisasi bisa tetap dapat dilanjutkan.

Presiden Jokowi sendiri dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu, yang mana semuanya adalah demi kepentingan negara, yakni bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan upaya dari Indonesia supaya bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu sekitar 13 tahun ke depan, yang mana hal tersebut memang sangatlah ditentukan dari bagaimana kepemimpinan nasional ke depannya, sehingga berlangsungnya sirkulasi pergantian pemimpin pada tahun 2024 menjadi kunci penting untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin juga mengatakan bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Kepala Negara itu untuk kepentingan Pemilu yang menjamin agar berlangsungnya kontestasi politik itu bisa jauh lebih demokratis lagi. Terlebih, beliau memang juga memiliki kepentingan untuk bisa memastikan agar Pemilu bisa berlangsung dengan tanpa adanya polarisasi ataupun konflik sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga sangatlah menginginkan agar pemimpin Indonesia ke depannya dapat terus mengawal dan melanjutkan berbagai kebijakan strategis yang selama ini telah dibuatnya seperti pembangunan IKN, hilirisasi serta adanya transisi energi bersih. Bukti bahwa beliau sama sekali tidak bermaksud mengintervensi hasil Pemilu adalah, nyatanya Kepala Negara sendiri menegaskan akan menerima dan menghormati apapun hasil dari pilihan rakyat dalam Pemilu 2024 nanti serta terus membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sangat baik.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Mahfud MD menilai bahwa saat ini posisi Pemerintah sendiri adalah terus menjamin setiap hak dari masing-masing pasangan calon di Pilpres 2024 mendatang. Dirinya juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada niatan dari Pemerintah RI untuk menjegal atau mendiskualifikasi kandidat tertentu.

Justru selama ini apabila terus adanya isu yang dihembuskan ke publik bahwa seolah-olah cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 merupakan upaya untuk intervensi hasil Pemilihan Umum, ataupun upaya untuk menjegal calon pemimpin tertentu adalah sebuah isu yang tidak benar adanya. Isu tersebut justru terus dihembuskan agar terjadi polarisasi dan sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Dukungan lain juga diberikan oleh Wakil Presiden Indonesia ke-sepuluh dan ke-dua belas RI, Jusuf Kalla yang mengaku bahwa dirinya terus mendukung upaya Presiden Jokowi apabila memang cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi terus menjaga demokrasi dan mampu terus memastikan supaya Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak sekali pihak yang memberikan dukungan mereka kepada bagaimana cawe-cawe yang dilakukan oleh Kepala Negara, yakni Presiden Joko Widodo dalam perhelatan kontestasi politik, Pemilu 2024 mendatang. Bagaimana tidak, pasalnya memang cawe-cawe yang dilakukannya itu seluruhnya murni demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga bukan demi kepentingan pribadi ataupun sebagai upaya untuk menjegal pihak tertentu atau juga upaya untuk memberikan dukungan endorse pada pihak tertentu yang lain, serta juga bukan sebagai upaya untuk mengintervensi hasil pesta demokrasi mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute 

oleh on

Oleh : Timotius Gobay )*

KST (Kelompok Separatis dan Teroris) makin meresahkan karena membakar alat berat di daerah Yapen, Papua. Tindakan mereka merugikan dan membahayakan karena khawatir api akan menyebar ke tempat lain. KST harus ditindak tegas agar tidak makin kejam dan melukai rakyat di Bumi Cendrawasih.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) adalah kelompok yang menjadi anak buah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka bertugas di lapangan untuk menyelesaikan misi pembelotan dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Masyarakat membenci KST karena sering melakukan tindakan kekerasan dan merugikan warga sipil.

Salah satu kejadian yang membuat masyarakat murka adalah ketika KST membakar sebuah alat berat berjenis excavator di daerah Kampung Woda, Kabupaten Yapen, Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat menyatakan bahwa KST membakar excavator, padahal alat berat itu dibutuhkan untuk perbaikan jalan. Setelah membakar, mereka mengibarkan bendera bintang kejora dan menuntut pembebasan anggota KST yang ditahan oleh aparat.

Brigjen Pol Ramdani Hidayat melanjutkan, KST mengancam akan melakukan penyerangan kembali jika tuntutannya tak dikabulkan oleh aparat. Untuk mengatasi kelompok separatis tersebut maka anggota Brimob diterjunkan ke Kabupaten Yapen dan melakukan pengejaran.

Masyarakat mendukung penuh aparat keamanan dalam memberantas KST. Pasalnya, mereka sangat merugikan. Excavator tentu harganya sangat mahal. Jika tidak ada alat berat tersebut maka proses perbaikan jalan akan tertunda karena harus mendatangkan lagi dari daerah lain dan memakan waktu yang tidak sebentar.

KST sangat merugikan masyarakat Papua karena mereka tak hanya membakar alat berat. Namun mereka juga pernah membakar gedung sekolah dan rumah rakyat di Bumi Cendrawasih. Oleh karena itu warga Papua sangat anti KST dan membantu aparat dalam rangka misi pemberantasan kelompok pemberontak tersebut.

KST wajib diberantas agar tidak merugikan dan membahayakan masyarakat Papua. Jangan sampai gara-gara serangan mereka, situasi jadi runyam, dan terpantik permusuhan antar warga. Bisa jadi serangan KST memicu peperangan antar suku yang membahayakan, karena mereka mengadu domba antar warga Papua.

Satgas Damai Cartenz sebagai tim yang khusus dibentuk dalam memberantas KST makin rajin dalam melakukan patroli. Mereka biasanya menyatroni Kabupaten Puncak, karena di sana masih rawan konflik. Masyarakat harus dijaga angan sampai ada serangan KST yang bisa menyebabkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa.

Kemudian, Satgas Damai Cartenz juga mencari di mana saja markas KST, karena mereka tak hanya punya 1 markas. Jika sudah ketemu maka akan mudah untuk menangkap karena di sana berkumpul banyak anggota KST. Mereka bisa dibekuk dan dimasukkan ke dalam bui, agar tak lagi meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Presiden Jokowi memperbolehkan aparat untuk melakukan tindakan tegas terukur jika ada kontak senjata dengan KST. Hal ini bukanlah pelanggaran HAM, karena pada saat genting yang terjadi adalah pertaruhan nyawa. Jangan ada lagi yang mempermasalahkan kasus ini, karena jika KST tidak diberantas akan terjadi kerusakan dan pembunuhan di wilayah Papua.

Tindakan tegas terhadap KST perlu dilakukan, selain memberi hukuman yang paling berat. TNI dan Polri sebagai aparat keamanan juga diperbolehkan bertindak tegas kepada KST jika ada konflik di daerah-daerah yang rawan. Bahkan mereka juga diizinkan untuk melakukan tindakan tegas terukur ketika berhadapan langsung dengan para anggota KST.

Masyarakat mengecam kekerasan yang dilakukan oleh KST. Pasalnya, ini bukan peristiwa yang pertama.  Sejak awal 2023, KST sudah kerap beraksi hingga meresahkan masyarakat.  Pada 25 Maret 2023, KST Papua menembaki anggota TNI-Polri yang saat itu bertugas dalam pengamanan ibadah dan melakulan kontak senjata pda malam hari. Akibatnya tiga aparat terluka dan dua aparat meninggal dunia.

Masyarakat mengecam KST yang melakukan penembakan berturut-turut. Nelson Ondi, Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura geram dengan tindakan KST yang hingga kini masih terus terjadi. Tindakan KST mestinya direspon dengan tindakan tegas oleh pemerintah. Tanpa itu, anggota kelompok separatis tersebut akan selalu melancarkan aksi-aksinya.

Pernyataan tegas Nelson Ondi itu menyusul aksi tak berkesudahan yang dilakukan oleh kelompok separatis di daerah tersebut. KST juga menyerang tukang ojek yang dianggap sebagai mata-mata. 

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk melawan aksi KST, yakni dengan menambah kekuatan prajurit, pendekatan tokoh masyarakat, memutus logistik KST, pembangunan berorientasi kesejahteraan hingga penguasaan basis KST khususnya Nduga.  

Warga sipil di Bumi Cendrawasih mendukung penangkapan KST karena mereka sudah lelah dengan berbagai teror yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Selain ada teror secara fisik (yang membuat takut kena peluru nyasar) juga ada teror secara mental, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sungguh meresahkan.

KST makin meresahkan dengan membakar sebuah alat berat di Yapen. Pemberantasan KST terus dilakukan, tujuannya agar masyarakat Papua bisa melangsungkan hidup dengan aman tanpa teror. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Jangan sampai mereka menjadi korban saat penyerangan. Oleh karena itu jika ada rencana penambahan personel TNI di Papua, masyarakat sangat mendukung hal tersebut agar keamanan Papua tetap terjaga. 

)* Penulis Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

oleh on

Oleh :  Muhammad Ridwan )*

Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang memang dikenal sangatlah inovatif. Bahkan dirinya pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan secara nasional dalam kategori pemimpin inovatif. Kemudian, dia juga merupakan sosok yang sangat mampu untuk terus mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman di tengah pesatnya penggunaan ruang digital seperti sekarang ini.

Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa generasi milenial dan juga generasi Z memang merupakan para pemilih yang sangatlah potensial, karena mereka mewakili hingga sebanyak lebih dari 50% (persen) jumlah pemilih dalam pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Sebagai informasi generasi Z sendiri merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, yang mana mereka pada saat ini adalah berusia 8 hingga 23 tahun. Kemudian untuk generasi milenial sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 dengan rentang usia mereka saat ini adalah 24 hingga 39 tahun.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu memaparkan sebuah hasil penelitian terkini, yang mengungkapkan bahwa ternyata kedua generasi tersebut, yakni generasi milenial dan generasi Z memang memiliki karakteristik yang berbeda. Kendati demikian, kedua generasi itu juga memiliki sebuah kesamaan, yakni mereka sama-sama tidak menyukai adanya polemik yang terjadi di dunia politik.

Kedua generasi itu, baik generasi milenial ataupun generasi Z sama-sama tidak selalu suka dengan adanya politik yang bising, serta mereka juga tidak mau terlalu terlibat dengan adanya isu-isu yang besar, namun mereka sebenarnya masih bersedia untuk diajak berdialog dan juga memiliki karakter egaliter yang cukup kuat.

Mengetahui bagaimana kesediaan para generasi milenial dan generasi Z itu untuk diajak dalam berdialog, maka Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa memang adanya dialog adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih dialog dengan tema-tema yang toleran dan juga bisa terus memberikan ruang kepada kedua generasi tersebut untuk bisa berada pada frekuensi dan juga panggung yang sama.

Dari hasil paparan penelitian terbaru itu, kemudian sosok pemimpin yang memang dikenal sangat inovatif dan juga kreatif ini memang akan terus mengedepankan berbagai macam strategi yang tepat untuk bisa melakukan pendekatan kepada generasi milenial dan generasi Z.

Salah satu pendekatan atau strategi tepat yang dilakukannya adalah dengan terus memanfaatkan ruang digital demi terus mengampanyekan nilai-nilai yang akan diperjuangkannya. Karena memang pada dasarnya, apabila pendekatan yang dilakukan kepada kedua generasi itu hanya sekedar melalui pertemuan secara langsung, hal itu masih belumlah cukup meski memang adanya pertemuan langsung juga merupakan hal yang sangat penting karena mampu menumbuhkan suasana emosional bonding yang berbeda.

Meski adanya pertemuan secara langsung juga sangat penting, yang mana itu adalah strategi kampanye politik secara konvensional, namun menurut Ganjar Pranowo menjadi tidak kalah penting juga adanya strategi melalui ‘serangan udara’ atau pemanfaatan ruang digital yang optimal.

Sementara itu, sosok Capres yang diusung oleh partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut juga beberapa kali pernah terus meraih penghargaan Government Award yang menobatkannya sebagai Indonesian Innovative Leader atau pemimpin di Indonesia yang inovatif.

Diketahui bahwa penghargaan itu memang diberikan kepada siapapun sosok pemimpin atau kepala daerah yang memang dinilai sangat berhasil dalam melakukan berbagai macam inovasi dalam pengelolaan hingga pembangunan di daerah mereka. Pasalnya, sosok pemimpin yang memiliki daya inovasi sangat tinggi sangat penting pula untuk Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini juga pembangunanya tergantung kepada bagaimana pembangunan di daerahnya, utamanya di pedesaan.

Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan suatu hajat besar, yakni Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang sehingga memang penting pula kepada seluruh masyarakat di Tanah Air untuk bisa melihat, memilih dan mempertimbangkan siapa saja sosok yang memang dianggap sangat pantas untuk memimpin bangsa ini ke depannya, yang mana juga hendaknya adalah sosok yang inovatif.

Ganjar Pranowo sendiri memang telah banyak sekali dikenal merupakan sosok pemimpin bangsa yang sangat kreatif serta dirinya juga dinilai memiliki banyak inovasi. Beberapa inovasi yang telah berhasil dilakukan olehnya adalah dengan adanya penerapan e-government, sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun terus mendorong adanya pemerintahan desa yang inovasi.

Dengan adanya seluruh inovasi dan kreatifitas yang berhasil dilangsungkan oleh Capres PDI Perjuangan tersebut, kemudian juga secara langsung mampu berdampak untuk menurunkan angka kemiskinan dan semakin memajukan wilayah yang dipimpinnya, yakni Jawa Tengah.

Menjadi penting bagi masyarakat di Indonesia saat ini adalah dengan mengetahui dan menilai betul bagaimana karakter sosok calon pemimpin yang ke depannya akan memimpin bangsa ini pada tahun 2024. Salah satu kriteria pemimpin yang baik, adalah ketika dirinya memiliki daya inovasi yang tinggi, kreatif dan juga mampu untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, yang mana seluruhnya dimiliki oleh Ganjar Pranowo.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 

oleh on

Oleh : Ananda Prameswari )*

Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) tetap terus mendukung dengan sangat penuh akan keberadaan RUU Kesehatan Omnibus Law yang kini masih dalam pembahasan oleh Pemerintah RI dan DPR RI karena memang seluruh proses rancangannya telah melibatkan banyak sekali pihak dan juga demi adanya pembaikan akan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan juga memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan.

Diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 lalu terdapat segelintir pihak yang melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Menanggapi adanya aksi tersebut, justru Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) menegaskan bahwa pihaknya tetap dan terus mendukung dengan sangat penuh mengenai adanya aturan yang kini terus dibahas oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tersebut.

Menurut pihak PDSI, justru aksi demonstrasi yang dilakukan itu sama sekali tidak mewakili dan tidak bisa dikatakan bahwa seolah suara yang para demonstran berikan adalah representasi dari suara yang dimiliki oleh seluruh dokter serta tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia.

Bagaimana tidak, pasalnya, pihak yang melakukan aksi demonstrasi untuk menolak RUU Kesehatan hanyalah segelintir kecil saja, apabila dibandingkan jumlahnya dengan pihak yang terus mendukung penuh keberadaan aturan ini, yang mana berjumlah 17 koalisi organisasi tenaga kesehatan termasuk dokter, bidan, perawat, apoteker dan lainnya yang terus memberikan dukungan penuh pada aturan yang masih terus dalam tahap pembahasan itu.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia, Erfen Gustiawan Suwangto menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh segelintir pihak itu sebenarnya sama sekali tidak perlu dilakukan. Bukan tanpa alasan, pasalnya sejatinya RUU Kesehatan sendiri justru sangatlah melindungi dan memberikan jaminan hukum pada para tenaga kesehatan di Tanah Air.

Bahkan, bukan hanya lebih melindungi para nakes saja, melainkan adanya aturan tersebut juga melindungi masyarakat dengan terus berupaya untuk memungkinkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk publik, sehingga sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukan penolakan.

Terlebih, para pihak yang masih menolak adanya RUU Kesehatan tersebut, sejatinya mereka adalah pihak-pihak yang masih belum paham secara sepenuhnya akan isi atau substansi baik yang terdapat dalam aturan itu.

Sementara itu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendengarkan seluruh aspirasi dari semua lapisan masyarakat di Indonesia terkait dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dibuat dengan metode Omnibus Law itu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa justru dengan adanya seperangkat aturan yang kini dibahas tersebut, maka diharapkan nantinya akan mampu untuk mendobrak dan melakukan reformasi pada pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Sejauh ini, seluruh proses ruang diskusi juga masih sangat terbuka untuk bisa menerima berbagai macam masukan dari banyak pihak, termasuk para tenaga kesehatan, dokter ataupun masyarakat secara umum dengan tujuan untuk semakin membuat pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi semakin baik ke depannya.

Beberapa masukan tersebut sendiri datang dari organisasi profesi (OP), rumah sakit, Puskesmas, para akademisi dan juga para tenaga kesehatan. Karena memang pihak Pemerintah dan juga DPR RI terus menampung dan menerima masukan dari banyak stakeholder terkait demi terjadinya pembaikan pelayanan kesehatan.

Termasuk juga, yang menjadi poin penting adalah bagaimana masukan dari para pasien yang sedang dirawat, seluruh keluhan dari mereka juga terus didengarkan dan ditampung, kemudian semuanya bisa dirumuskan ke dalam RUU Kesehatan sehingga tentunya akan mampu menjadi sebuah persembahan terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan RI.

Pihak Komisi IX DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah pun terus selalu melakukan diskusi dengan banyak pihak lainnya dalam pembahasan aturan dalam dunia kesehatan itu. Masukan dari berbagai elemen juga merupakan hal yang sangat penting dan nantinya akan langsung berpengaruh sehingga dimasukkan de dalam substansi dalam aturan tersebut.

Perlu diketahui bahwa sejatinya juga sejak awal, bahkan dalam proses penyusunan RUU Kesehatan sendiri, pihak Badan Legislasi (Baleg) DPR pun telah melibatkan banyak sekali pihak, termasuk para pimpinan organisasi profesi (OP) tenaga kesehatan (nakes) hingga pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Public hearing yang dilakukan oleh Pemerintah RI pun juga sudah dilakukan, kemudian kini pada tahap pembahasan di Komisi IX DPR juga telah diundang sebanyak 2 (dua) kali konsultasi publik bersama dengan pihak lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak sekali para praktisi di dunia medis yang terus mendukung akan lahirnya RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut demi kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Kemudian, dengan adanya rumusan aturan itu, isu kriminalisasi terkait profesi nakes bisa ditanggulangi dan juga bahkan mampu untuk menyelesaikan masalah pidana melalui jalur internal sebelum dibawa ke ranah hukum.

Maka dari itu, sebagian besar pihak terus saja mendukung dengan sangat penuh akan keberadaan RUU Kesehatan ini termasuk Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia dan banyak pihak lagi.

)* Penulis adalah Kontributor Ruang Media

oleh on

Jawa Tengah — Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang juga merupakan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terus optimal dalam menangani kemiskinan serta stunting di wilayahnya.

Sejauh ini, progres dari penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah tersebut terus berjalan dengan bagus.

Bahkan, verifikasi dan juga validasi data yang dilakukan pun telah selesai, hingga adanya beberapa intervensi juga sudah dilakukan.

“Kami di Jawa Tengah coba mendesain, khususnya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, khusus. Jadi kemarin teman-teman kades sudah bantu mendata, verifikasinya sekarang sudah 100 persen,” ungkap Gubernur Jateng itu.

Tidak tanggung-tanggung, Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada seluruh Kades di Jateng untuk turun langsung melakukan pengecekan ke masyarakat dan menemukan beberapa permasalahan yang kemudian dijadikan prioritas dalam penanganannya.

“Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, kami cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba kerjakan,” katanya.

Dalam Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Jateng pada Rabu (7/6) kemarin, Capres 2024 tersebut juga meminta kepada seluruh Kades untuk menggunakan anggaran APBD, APBDes dan APBN secara maksimal.

Bahkan, apabila kebutuhan intervensi dirasa masih kurang, dirinya langsung segera melakukan improvisasi dengan menggunakan pola gotong royong.

Pola gotong royong yang diupayakan oleh kader PDI Perjuangan itu adalah dengan mengajak banyak pihak seperti CSR, Baznas serta orang-orang yang peduli dan mampu melakukan percepatan penanganan kemiskinan serta stunting di Jawa Tengah.

Pemetaan pun juga sudah dilakukan dengan maksimal, sehingga kasus stunting bisa secara 100 persen diintervensi dengan target cepat, yakni tiga bulan.

“Sekarang kami mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/ kota. Alhamdulillah yang stunting seratus persen sudah diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya,” ungkap Ganjar.

Memang Gubernur Jateng itu merupakan sosok pemimpin yang sangat mampu untuk meneruskan dan melanjutkan seluruh program unggulan dari Presiden Jokowi, yang mana dirinya sangat optimis kalau angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen.

Maka dari itu, sejumlah strategi memang sudah disusun agar target kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 bisa terwujudkan dengan baik.

Beberapa diantaranya adalah dengan memaksimalkan penggunaan APBD dari Pemprov Jateng dan juga potensi APBD perubahan yang dilakukan bersama dengan DPRD.

“Lalu persiapan RAPBD tahun 2024. Masih ada satu kesempatan meskipun saya selesai pada bulan September, tetapi desain bisa kita lakukan sekarang, sehingga nanti kita ajak kawan-kawan DPRD untuk bisa mengeroyok yang ada di kabupaten/ kota,” papar Ganjar.

****

oleh on

Oleh : Ananda Prameswari)*

Nilai elektoral milik Capres 2024 Ganjar Pranowo terus menjadi yang paling tinggi dan terus memuncaki klasemen pada banyak hasil lembaga survei. Hal itu menunjukkan bahwa sangat besar harapan dari masyarakat Indonesia kepada dirinya yang dinilai memang paling mampu untuk bisa melanjutkan segala program pembangunan Presiden Jokowi.

Angka elektabilitas yang dimiliki oleh Calon Presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Ganjar Pranowo terpantau terus mampu berada di puncak klasemen bahkan dalam berbagai macam hasil survei yang dilakukan oleh banyak sekali lembaga survei independen di Tanah Air.

Salah satunya adalah dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkap bahwa bakal capres PDIP Ganjar Pranowo unggul di kalangan pemilih kritis, yaitu sebesar 37,9 persen. Dalam survei yang dilakukan pada 30-31 Mei 2023 itu juga menunjukkan bahwa tingkat kesukaan (likeability) terhadap Ganjar Pranowo mencapai 82 persen, tertinggi dibandingkan nama-nama lainnya.

Sebelumnya, lembaga Survei Charta Politika, yang mana menunjukkan bahwa nilai elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo tersebut mampu menjadi yang paling tinggi atau sebesar 34,6 persen. Dengan adanya hasil survei itu, kemudian disambut dengan rasa syukur oleh PDIP.

Terkait dengan bagaimana kuatnya hasil survei dari Ganjar Pranowo yang selama ini ditunjukkan oleh banyak lembaga survei, Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya nama capres yang mereka usung saja yang berhasil menempati posisi paling atas.

Melainkan, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri juga mampu meraih angka elektabilitas paling tinggi sebagai partai politik dalam hasil survei itu, sehingga jelas sekali membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Bagaimana tidak, memang sejauh ini Ganjar dan juga PDIP sendiri terus benar-benar memiliki prioritas utama, yakni terus meningkatkan dan menjalin komunikasi serta kerja nyata bahkan hingga di tingkat akar rumput di masyarakat secara langsung dan terjun langsung ke lapangan.

Prinsip untuk terus berupaya agar senantiasa dekat dengan masyarakat itu dipegang dengan sangat teguh oleh Gubernur Jawa Tengah itu, yang mana dirinya juga memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat merakyat, sangat ramah dan juga memiliki nilai ideologi yang tinggi untuk terus dijunjung dalam setiap sikapnya.

Meski memang sejauh ini, nama Ganjar Pranowo dan juga PDIP masih saja terus merajai pada banyak hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, namun Ketua Umum (Ketum) partai dengan bendera berwarna merah tersebut, yakni Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh kadernya bahwa memang sangat penting untuk terus turun ke bawah dan mampu merasakan kemudian memberikan solusi terbaik kepada masyarakat secara langsung di lapangan.

Semenjak deklarasi yang dilakukan oleh Ketum Megawati, yakni bertepatan pada momentum Hari Kartini sebagai pendeklarasian nama Ganjar Pranowo dalam kontestasi politik dan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang, dampaknya adalah secara langsung nilai elektoral yang dimiliki oleh pria yang identik dengan rambut putih tersebut langsung berhasil meroket.

Masyarakat menilai bahwa memang sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan sosok figur yang dinilai paling mampu untuk bisa melanjutkan kepemimpinan dan banyak program pembangunan yang selama ini juga sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian dengan adanya hasil survei yang menunjukkan bahwa nama Ganjar Pranowo terus unggul pada banyak lembaga survei, menunjukkan bahwa memang kerja elektoral menjadi sangat penting untuk bisa ditopang oleh banyak hal secara bersamaan dan solid. Beberapa hal yang menjadi sangat penting adalah adanya dukungan pergerakan kekuatan yang terorganisir, yakni partai yang mampu menyatu dengan kekuatan rakyat, termasuk juga para relawan sehingga langsung bisa menciptakan sebuah kekuatan elektoral yang luar biasa.

Selanjutnya, dengan adanya momentum dukungan yang sangat positif dari seluruh masyarakat di Tanah Air tersebut, kemudian langsung dikelola dengan sangat baik oleh PDIP dengan terus mendorong seluruh jajaran dan kader partainya untuk secara bersama-sama turun ke bawah menuju ke semua elemen masyarakat dan relawan untuk bisa bergerak secara serentak dan mengisi pergerakan dengan narasi rakyat, yang pada dasarnya adalah terus melanjutkan dan mampu mempercepat apa yang selama ini sudah berhasil dicapai oleh Presiden Jokowi dengan perolehan tingkat kepuasan publik yang juga sangat tinggi.

Survei senada, yang menunjukkan nilai elektoral milik Ganjar Pranowo juga paling tinggi dan terus merajai di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditunjukkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menunjukkan bahwa Ganjar unggul hingga 35,3% (persen) di Jatim, bahkan untuk di Jateng sendiri bahkan hingga lebih dari setengah masyarakat memilih dirinya, yakni pada angka 55,2% (persen).

Data menunjukkan bahwa memang Capres yang diusung oleh PDIP tersebut mampu terus menjadi yang paling unggul dan menjadi nama yang terus memuncaki klasemen pada berbagai macam hasil dari lembaga survei. Nilai elektoral yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo tersebut tentunya juga menunjukkan betapa masyarakat Indonesia sangat percaya kepadanya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

oleh on

Oleh : Arzan Malik Narendra )*

Pemilihan umum (Pemilu) adalah momentum yang sangat tepat untuk menjaga persatuan bangsa. Saat ada perbedaan pilihan partai atau calon presiden, bukan berarti harus bertikai. Masyarakat sepakat untuk jaga perdamaian dan persatuan, baik saat masa kampanye, Pemilu, sampai pasca Pemilu.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi, rakyat Indonesia dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari menyatakan bahwa saat Pemilu, masyarakat jangan terprovokasi terhadap informasi yang dapat memecah belah bangsa. Ia juga senang karena selama ini pelaksanaan Pemilu di Kalimantan Selatan selalu rukun dan tentram.

Abdul Hafiz menambahkan, Pemilu dilaksanakan dalam rangka menegakkan demokrasi untuk mempersatukan bangsa agar memiliki pemimpin kuat dan tangguh. Masyarakat harus tetap kondusif menyambut pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam artian, Pemilu 2024 memang masih tahun depan dan masa kampanye belum dimulai. Namun masyarakat tetap harus mengingat untuk menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai terpecah-belah ketika Pemilu, karena terpengaruh oleh hoaks dan propaganda yang sengaja disebar oleh provokator.

Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para Capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar Pemilu dan pra Pemilu dijalankan secara damai. Persatuan harus dijaga agar Indonesia aman dan tentram.

Penyanyi sekaligus politisi, Rhoma Irama, memberikan pesan soal Pemilu yang sebentar lagi akan terlaksana. Jangan sampai Pemilu menjadi alat pemecah umat. Masyarakat harus ingat untuk menjaga persatuan saat Pemilu. Saat ini memasuki tahun politik, dalam politik, dalam era demokrasi, berbeda itu satu kewajiban, wajib berbeda. Dalam politik itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada macam-macam warna.

Rhoma Irama menambahkan, masyarakat jangan sampai saling bermusuhan karena adanya Pemilu. Apalagi dalam berdemokrasi pasti akan ada sebuah perbedaan dalam memilih, sehingga ia mengingatkan agar masyarakat bisa terus bersatu. Kalau tidak ada perbedaan itu namanya otokrasi. 

Sementara kalau demokrasi harus berbeda. Ketika kita berbeda wajib bersatu. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk selalu menyadari bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk memicu perpecahan.

Pemilu harus disiapkan agar tidak ada kesalahan maupun kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar Pemilu dan pra Pemilu dijalankan secara damai.

Kerukunan dan persatuan harus dijaga jelang Pemilu 2024. Masyarakat diharapkan mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. 

Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia.

Permusuhan wajib dihapuskan karena bisa dimanfaatkan oleh provokator maupun oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kekacauan sosial gara-gara ulah mereka. Oleh karena itu masyarakat wajib berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai, agar tidak ada kerusuhan yang berujung pada tawuran dan bisa memakan korban.

Dalam mensukseskan Pemilu 2024 memang diperlukan komitmen berbagai pihak karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024.

Masyarakat akan menjaga perdamaian dan persatuan saat Pemilu. Caranya dengan menjaga diri, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan tidak membuat status yang mencurigakan atau menyerang pihak lain. Jangan sampai media sosial jadi panas saat dan setelah Pemilu gara-gara fanatisme yang berlebihan terhadap satu capres atau calon legislatif tertentu.

Fanatisme yang berlebihan memunculkan cinta buta dan hal ini tidak baik serta tidak sehat bagi kondisi psikis masyarakat, baik pendukung capres maupun yang bukan pendukungnya. Memiliki rasa cinta boleh saja tetapi jangan keterlaluan sampai menuduh capres lain berbuat buruk atau mengorek kesalahan-kesalahannya. Masyarakat perlu diingatkan untuk menjaga perdamaian, bukannya mengobarkan permusuhan.

Pemilu adalah momentum penting untuk menjaga persatuan bangsa. Kerukunan dan persatuan harus dijaga walau Pemilu masih diadakan tahun depan. Ketika masa kampanye masyarakat terus dihimbau untuk menjaga perdamaian, bukannya saling mencaci di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor pada Lembaga Siber Nusa