Dukung Upaya Pemerintah Membangun Jalan Perbatasan Papua

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pembangunan di Papua merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk Indonesia wilayah timur. Demi memperkuat teritorial perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini pemerintah membangun jalan perbatasan di Papua sepanjang 1.098,33 km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satunya pembangunan jalan perbatasan Papua.

Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Basuki menuturkan, fungsi dari pembangunan tersebut adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Ditambahkannya, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan serta cuaca.

Di samping itu, Basuki juga menjelaskan, ada keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat. Pekerjaan ini juga dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan jalan perbatasan Papua terbagi menjadi tiga segmen. Segmen 1 Jayapura-Arso-Waris-Yeti dengan panjang 127.56 km. Segmen 2 Yeti-Ubrub-Oksibil sepanjang 302,36 km, dan segmen 3 Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke sepanjang 668,41 km.

Per April 2023, progres fisik pembangunan segmen 1 telah mencapai 100%. Sementara segmen 2 sekitar 49,10% dan segmen 3 mencapai 87.02%. Sehingga, total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada segmen 1-3 dari periode tahun 2015-2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 triliun dan ditargetkan selesai secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km, dan jalan aspal sepanjang 767,68 km.

Disebutkan Hedy, selain memperkuat teritorial perbatasan antarnegara, pembangunan jalan perbatasan Papua juga bertujuan untuk membuka isolasi dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah. Sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua, sehingga mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Pada 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, NTT dan Papua dapat selesai hingga akhir 2024.

Adapun target kondisi konstruksi jalan  perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.

Sementara itu, Pemerintah juga membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota yang terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG). Kawasan perbatasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Oktober 2021 tersebut menjadi representasi wajah dan kemajuan bangsa Indonesia.

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia, serta menjadi yang kedua di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura. Setelah PLBN Sota, pemerintah selanjutnya akan membangun PLBN di Papua lainnya, yaitu PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Papua Selatan.

Pembangunan PLBN Terpadu merupakan komitmen Pemerintah dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan serta mengurangi disparitas. Khususnya di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), sesuai dengan amanat Nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi lima tahun silam, yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran.

PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian. PLBN Sota diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat Indonesia yang melintasi Indonesia menuju Papua Nugini, dan begitu pula sebaliknya. Keberadaannya juga diharap bisa mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru di tanah Papua.

Pembangunan kawasan PLBN Sota dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUP. Wilayahnya terbagi menjadi zona inti, sub inti, dan pendukung dengan luas 5,6 hektare. Pada zona inti telah diselesaikan bangunan utama PLBN seluas 1.000m2, Gerbang Tasbara, monumen atau patung garuda, pekerjaan interior, pagar keliling, CCTV, portal, tiang bendera dan signage, X Ray Scanner, dan Walktrhought metal detector.

PLBN sendiri diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap Indonesia.

Upaya pemerintah dalam membangun perbatasan Papua tentu saja patut mendapatkan dukungan dari masyarakat, mengingat upaya tersebut tidak hanya memperkuat Papua secara teritorial tetapi juga membuat masyarakat di Papua bangga dengan NKRI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Kinerja Presiden Jokowi Mendapat Apresiasi Publik

Oleh : Alexander Yosua Galen )*

Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi penuh dari publik. Mereka puas dengan beliau yang telah bekerja keras sehingga Indonesia bisa bangkit dari masa pandemi. Negeri ini selamat dari ancaman resesi 2023 dan menjadi negara yang sehat perekonomiannya.

Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Mereka selalu puas akan kinerja beliau, terutama dalam pembangunan infrastruktur.  Presiden Jokowi berhasil membangun Indonesia menjadi lebih baik dan melewati badai pandemi dengan selamat. Apresiasi publik membuat kepercayaan terhadap pemerintah terus meningkat. 

Menurut survei di sebuah Litbang, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi- Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meningkat, yakni di angka 70,1%. Survei periodik ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan sejak 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Ketika ada peningkatan apresiasi publik terhadap pemerintah maka menunjukkan bahwa Presiden Jokowi betul-betul dicintai rakyat. Survey ini valid karena margin errornya hanya 5%, dan kenyataannya memang semua orang puas dengan pemerintahan saat ini.

Apresiasi masyarakat hadir karena di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode dua banyak sekali peningkatan yang dirasakan oleh rakyat seperti pembangunan berbagai infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga meraih prestasi dengan dipercaya menjadi penyelenggara acara-acara internasional seperti Asian Games tahun 2018, KTT G20 tahun 2022, dan KTT ASEAN 2023.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan menyatakan bahwa amat wajar masyarakat merasa puas terhadap Presiden Jokowi karena beliau responsif membantu masyarakat, misalnya ketika harga minyak goreng naik (ada BLT minyak goreng). Beliau mengerti kebutuhan masyarakat sehingga cepat memberikan bantuan langsung. 

Bantuan yang diberikan kepada rakyat juga tidak hanya BLT minyak goreng, tetapi juga bermacam-macam bansos lainnya. Ketika awal pandemi maka diberi bansos berupa sembako dan akhirnya diganti dengan uang karena lebih praktis dalam pemberiannya (ke berbagai daerah). Lagipula, jika bantuan berupa sembako, bisa saja diakali oleh oknum calon pejabat yang menempelkan stiker di bungkus bansos dan jadi kampanye ilegal.

Uang bansos juga diberikan langsung ke rekening untuk mencegah permainan oknum yang akan mengemplangnya. Presiden Jokowi memikirkan cara untuk menolong rakyat yang kesusahan di masa pandemi dan menjauhkan mereka dari oknum-oknum yang jahat. Dengan transfer maka bansos dijamin aman dan bisa dimanfaatkan untuk belanja. 

Cara mengatasi dampak pandemi ala Presiden Jokowi juga dipuji masyarakat karena tak hanya memberi bansos. Namun juga dengan menerapkan program-program yang baik untuk masa depan. Contohnya ketika awal pandemi, bulan Maret tahun 2020 lalu. Indonesia tidak di-lockdown seperti negara-negara lain dan hal ini berefek ke perekonomian, karena jika lockdown total maka perekonomian otomatis lumpuh.

Presiden Jokowi berpikiran jauh ke depan dan tak hanya memutuskan Indonesia tanpa lockdown. Beliau juga dengan cepat memesan vaksin Sinovac begitu vaksinnya sudah diproduksi massal. Vaksin juga terbukti halal MUI dan memiliki nomor BPOM sehingga masyarakat tidak takut saat disuntik. Presiden Jokowi juga jadi WNI pertama yang disuntik vaksin Sinovac untuk membuktikan keamanannya.

Sementara itu, Politisi Hasto Kristiyanto menyatakan gembira terhadap hasil survey tersebut. Berarti rakyat selama ini puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Baru kali ini ada sosok presiden yang begitu disayangi oleh banyak orang.

Ketika tingkat kepuasan publik terhadap presiden dan wakilnya naik, maka itu adalah hasil dari kerja keras Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Sejak awal jadi presiden, Bapak Jokowi sudah berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dimulai dari reformasi birokrasi dan memberantas KKN. Penyebabnya karena jika birokrasi dibenahi maka pengurusan surat penting dan perizinan jadi mudah, sehingga memudahkan rakyat.

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan peresmian UU Cipta Kerja, yang memudahkan perizinan usaha, membuat kategori usaha menjadi berdasarkan resiko (sehingga mengurus izinnya jauh lebih murah), mempersingkat durasi pengurusan izin usaha, dan mengubahnya menjadi sistem online. Dengan cara ini maka akan lebih ringkas, praktis, dan bebas KKN karena tidak ada potensi pengambilan pungli.

Selain reformasi birokrasi maka Presiden Jokowi, dibantu oleh KH Ma’ruf Amin, terus membangun Indonesia melalui proyek pembangunan ekonomi nasional. Walau ada pandemi tetapi proyek itu jalan terus, karena akan membawa manfaat hingga puluhan tahun ke depan. Jalan-jalan raya, tol, bendungan, semua dibangun untuk rakyat.

Ketika ada infrastruktur berkat proyek pembangunan nasional maka rakyat diuntungkan karena mobilitasnya dimudahkan dan tidak takut akan banjir atau bencana kekeringan. Selain itu, investasi juga mudah sekali untuk masuk karena para penanam modal asing mensyaratkan adanya infrastruktur yang baik. Di Indonesia infrastrukturnya merata, tidak hanya di Jawa, sehingga proyek investasi juga banyak di luar Jawa.

Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari publik. Ketika ada peningkatan kepuasan masyarakat maka menandakan bahwa masyarakat makin mencintai pemerintahan yang sekarang. Buktinya adalah mereka menaati berbagai program yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu warga juga puas karena ada berbagai kemajuan di Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga kemajuan di bidang ekonomi.

)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiwa

Relawan Jokowi-Gibran Kompak Mendukung Capres Ganjar Pranowo

Oleh :  Abdul Hakim )* 

Karena memang mampu untuk terus melanjutkan seluruh program pembangunan hingga visi dan misi dari pemerintahan sebelumnya, maka relawan Jokowi-Gibran terus merapatkan barisan dan solid serta kompak untuk sepenuhnya memberikan dukungan mereka kepada sosok Capres 2024 Ganjar Pranowo.

Pengamat Komunikasi Politik, Dr. Emrus Sihombing menyatakan bahwa terdapat beberapa peta kelompok relawan tatkala melihat bagaimana fenomena dukungan Relawan Jokowi dan Gibran belakangan ini, yakni mereka bisa dibagi menjadi relawan yang pragmatis, ataupun bisa juga mereka merupakan relawan ideologis.

Sebagai informasi, relawan pragmatis merupakan kelompok relawan yang memang seolah-olah memiliki keinginan untuk kepentingan politis, sehingga mereka mampu dengan mudah untuk berubah. Hal itu tentunya sangat berbeda dengan kelompok relawan yang ideologis karena memiliki garis yang jelas untuk mendukung calonnya dan memiliki dampak yang kuat terkait dengan elektabilitas bagi sosok yang didukungnya.

Terlebih, seharusnya kelompok relawan tidak terlalu mudah untuk mencatut nama tanpa adanya persetujuan dari pemilik nama tersebut mengenai bagaimana arah politik dan dukungan mereka.

Jelas sekali bahwa adanya fenomena kelompok relawan yang pragmatis ini, mereka cenderung suka berpindah-pindah dukungan dari satu kandidat ke kandidat lain tanpa memiliki prinsip yang jelas. Sejatinya, mereka justru kurang tepat apabila disebut sebagai ‘relawan’, namun lebih tepatnya apabila mereka disebut sebagai ‘politisi pragmatis’ karena mereka memiliki tujuan politik tertentu.

Bukan tanpa alasan penyebutan tersebut akan menjadi lebih tepat, pasalnya dengan adanya fenomena kedinamisan perubahan dukungan dari satu kandidat yang tiba-tiba bisa berubah dukungan ke nama kandidat lain, sebenarnya bisa dengan mudah dilihat bahwa perpindahan dukungan yang dilakukan tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan politik karena memang mereka memiliki kepentingan politik yang pragmatis dan sangat berbeda dengan kelompok relawan ideologis.

Sehingga apabila suatu keinginan secara politik praktis tidak tercapai, maka mereka akan begitu mudahnya memindahkan dukungan mereka ke nama kandidat lain. Padahal hendaknya dalam suatu gerakan politik, hal yang paling penting untuk diperjuangkan adalah ideologi dan bukanlah dukung mendukung satu nama kandidat hanya karena adanya kepentingan.

Dengan kata lain, bisa juga dilihat bahwa sejumlah kelompok relawan yang memberikan dukungan namun secara pragmatis, sebenarnya mereka juga memiliki tujuan terselubung untuk bisa turut menikmati ‘kue’ kekuasaan. Hal tersebut jelas sangat berbeda dengan kelompok relawan yang memang memiliki ideologi kuat dan sama sekali tidak mengejar jabatan tertentu, pasalnya mereka sudah sangat bahagia apabila sosok yang mereka dukung bisa berada pada posisi tertentu, maka mereka sudah merasa puas dengan tujuannya tanpa merengek meminta jabatan tertentu.

Sebenarnya justru jumlah relawan ideologis jauh lebih banyak yang memberikan dukungan mereka untuk Calon Presiden (Capres) 2024 Ganjar Pranowo. Kemudian untuk sejumlah kelompok yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah relawan Jokowi dan Gibran namun mendukung Prabowo, hendaknya mereka tidak perlu mengklaim diri mereka sebagai sosok relawan dan justru jangan pula terus mencatut nama kedua tokoh, yakni Jokowi dan Gibran, kecuali memang kedua tokoh itu secara resmi mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo.

Sedangkan sejauh ini, penyataan dan deklarasi resmi dari Joko Widodo dan Gibran sama sekali tidak ada untuk mendukung nama Prabowo Subianto karena sudah dipastikan bahwa Jokowi dengan statusnya sebagai warga negara dan sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bukan statusnya menjadi Presiden Republik Indonesia (RI), akan lebih condong untuk memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo.

Perlu digarisbawahi pula bahwa secara sosiologis memang manusia itu memiliki peran dan status di masyarakat dengan berbagai macam, sehingga tidak bisa langsung dikatakan kalau Presiden bukanlah sosok yang netral karena memberikan dukungan kepada salah satu calon kandidat dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya dalam pemberian dukungan tersebut, dirinya menggunakan peran dan status sebagai warga negara Indonesia.

Dukungan dari Jokowi kepada Ganjar Pranowo juga merupakan hal yang jelas karena memang sejak awal seluruh program pembangunan yang sudah dilakukan olehnya, lebih pasti akan diteruskan, dirawat dan dikembangkan oleh sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut, daripada oleh Prabowo.

Bisa dikatakan pula sebenarnya bahwa sempat adanya isu kalau Relawan Jokowi dan Gibran memberikan dukungan mereka kepada nama Prabowo itu hanyalah sebuah retorika semata, karena Relawan Jokowi-Gibran sesungguhnya pasti akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang karena jelas sekali bahwa sosok yang identik dengan rambut putih tersebut memiliki garis perjuangan yang sama dan berada pada satu rumah yang sama, yakni PDI Perjuangan.

Dengan kata lain, karena berdasarkan landasan ideologis yang kuat tersebut, sehingga sama sekali tidak ada alasan lain bahwa relawan Jokowi dan Gibran akan terus secara sepenuhnya memberikan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo yang memang merupakan sosok kuat yang mampu melanjutkan berbagai macam visi, misi dan program pembangunan dari pemerintahan sebelumnya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 

Terus Lakukan Teror, KST Papua Wajib Ditindak Tegas

Oleh : Charles Tabuni )*

Penumpasan terhadap seluruh gerobolan kelompok separatis dan teroris Papua, khususnya mereka di Yahukimo memang menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan mereka terus saja tiada hentinya menyebarkan rangkaian aksi teror yang sangat kejam dan tidak menusiawi, sehingga  mengancam keamanan masyarakat sipil.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan mendukung penuh upaya dari aparat keamanan personel gabungan yang terdiri dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus menumpas gerombolan kelompok separatis dan teroris (KST) yang memang selama ini terus melakukan kekacauan dan mengancam di banyak wilayah di Papua.

Terkait dengan dukungan kepada aparat keamanan tersebut, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli menyatakan bahwa memang dengan adanya penangkapan terhadap sebanyak 22 orang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 lalu, yang mana keseluruhan orang yang ditangkap itu memang diduga kuat terlibat dalam kasus kekerasan di Distrik Dekai, hal itu merupakan sebuah upaya dan kerja keras dari aparat keamanan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Tentu saja, penangkapan puluhan orang gerombolan kelompok separatis dan teroris beserta para simpatisan mereka tersebut sebagai bukti nyata atau implementasi sangat tegas dari aparat keamanan mengenai bagaimana sering terjadinya kasus kekerasan yang sangat kejam dan tidak manusiawi tersebut  dilakukan oleh KST Papua, termasuk di Distrik Dekai.

Dengan adanya komitmen kuat serta dibarengi dengan tindakan nyata yang telah dilakukan oleh para aparat keamanan dalam menangani kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih, tentunya hal tersebut sangat penting untuk bisa didukung penuh oleh segenap elemen bangsa.

Segala daya dan upaya aparat keamanan dalam menindak KST Papua secara tegas, melakukan penggerebekan dan juga penangkapan hingga penahanan tersebut memang memiliki tujuan untuk bisa benar-benar menghentikan segala aksi kekerasan terhadap warga di Kabupaten Yahukimo.

Maka dari itu, apresiasi besar patut diberikan kepada bagaimana kerja keras aparat keamanan dari personel gabungan, TNI, Polri dan BIN, yakni mampu menangkap sebanyak 22 orang simpatisan kelompok separatis dan teroris Papua atas kasus penyerangan warga di Distrik Dekai, yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dan juga Kepolisian Resort (Polres) Yahukimo.

Dalam upaya untuk penegakan hukum ini, memang aparat keamanan di Indonesia terus melakukan serta mengupayakannya bahkan sama sekali tanpa membeda-bedakan dan tanpa pandang bulu, sehingga diharapkan pula kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut untuk bisa berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) secara aktif dan bersama-sama.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa aparat keamanan telah berhasil melakukan penangkapan pula pada salah seorang pimpinan KST Papua yang berinisial KTH alias PH.

Penangkapan pimpinan kelompok separatis dan teroris Papua di Yahukimo tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 lalu pukul 13:30 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT).

Mirisnya, pimpinan KST Papua berinisial KTH alias PH yang ditangkap oleh aparat keamanan itu ternyata juga terlibat ke dalam sejumlah aksi kejahatan yang sangat biadab, yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris itu di wilayah hukum Polres Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Beberapa aksi kejahatan tersebut diantaranya adalah pembunuhan terhadap anggota TNI pada tanggal 4 November 2022 lalu dan juga penembakan pada anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan Brigadir Polisi (Brigpol) Usdar meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022.

Tidak cukup sampai di sana, namun KTH alias PH juga turut serta dalam penembakan terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) Satgas Preventif pada tanggal 30 November 2022 dan ada lagi penembakan terhadap Polres Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu.

Untuk penembakan terhadap anggota Brimob pada 30 November 2022 itu, pimpinan KST Papua tersebut kini secara resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memang telah ditemukan pula sebanyak 2 (dua) alat bukti atas keterlibatannya dalam perkara tersebut. Saat ini, dirinya telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi Operasi Damai Cartenz dan telah diamankan di Gedung Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Papua.

Karena terus saja tiada hentinya menyebarkan berbagai macam aksi teror yang sangat keji dan sama sekali tidak manusiawi, tentunya kelompok separatis dan teroris (KST) Papua khususnya di Yahukimo harus benar-benar bisa ditumpas habis oleh aparat keamanan demi menegakkan hukum dan juga untuk bisa menjamin situasi yang kondusif hingga mampu mengembalikan kedamaian dan ketenteraman di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Peran Penting Masyarakat Jaga Perdamaian dan Kesatuan dalam Pemilu 2024

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Peran penting dari masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk bisa terus menjaga perdamaian dan juga kesatuan dalam perhelatan pesta demokrasi pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Iskandar mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama mampu menciptakan sebuah gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang dengan penuh akan kedamaian. Untuk bisa menuju pada hal tersebut, tentunya patut ditekankan pula bagaimana pentingnya untuk bisa terus menjaga perdamaian dan juga kesatuan dalam proses berdemokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, kepada seluruh elemen masyatakat hendaknya untuk bisa terus saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat. Pasalnya, memang Indonesia sendiri sejatinya merupakan sebuah negara yang memiliki baragam sekali latar belakang masyarakat yang saling berbeda dan memang pada dasarnya tidaklah sama satu dengan yang lain.

Untuk itu, adanya upaya untuk bisa saling menghormati dan meningkatkan rasa toleransi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya karena bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman sangat luar biasa pada masyarakatnya, yang mana saling berbeda dari suku, agama, ras dan antar golongan, namun dengan adanya upaya untuk saling menghormati tersebut juga bisa turut serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di Tanah Air.

Pasalnya, negara ini juga menganut sistem demokrasi, sehingga tentunya adanya perbedaan bisa saling muncul di permukaan dengan tanpa adanya tekanan satu sama lain dan diharapkan seluruh pihak bisa menerima perbedaan tersebut dengan lapang dada.

Tentunya dengan seluruh upaya tersebut juga diharapkan agar terlaksananya pesta demokrasi Pemilu bisa berjalan dengan sangat tertib, aman dan juga bisa terbebas dari segala bentuk kekerasan yang ada.

Peranan dari semua pihak memang sangatlah penting dan tidak bisa dipungkiri lagi, termasuk juga seluruh peserta Pemilu, hingga partai politik (Parpol) dan pihak para penyelenggara Pemilu untuk bisa saling memastikan proses Pemilu yang bisa terselenggara dengan adil dan transparan.

Di samping itu, seluruh pihak aparat keamanan dari personel gabungan termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus senantiasa memastikan seluruh proses Pemilu agar bisa berjalan dengan baik, yakni melaksanakan tugas dengan penuh profesionalitas dan juga netralitas, utamanya guna untuk bisa memastikan keamanan selama masa Pemilu.

Ajakan untuk bisa saling bersama-sama dan saling berintegrasi serta berkoordinasi tersebut, yakni dalam rangka agar bisa terus menjaga stabilitas sosial dan juga keamanan di seluruh masyarakat indonesia dalam menjalani Pemilu sebagai sebuah wujud dari kedewasaan demokrasi di Tanah Air.

Dalam upaya untuk bisa menciptakan Pemilu yang damai tersebut, maka penting pula seluruh pihak untuk bisa mengadakan berbagai macam pertemuan dengan banyak pihak terkait, termasuk juga para tokoh masyarakat, serta para pemimpin partai politik dan juga para pemangku kepentingan lainnya.

Adanya pertemuan tersebut bertujuan untuk bisa terus menjalin komunikasi yang baik, karena memang sangat penting untuk terus menjaga situasi dan suasana yang sangat kondusif, mulai dari menjelang perhelatan Pemilu hingga selama masa proses Pemilu berlangsung. Bukan hanya itu, namun juga sangat penting terjalinnya komunikasi tersebut untuk bisa mendengarkan semua masukan dan aspirasi dari berbagai pihak agar bisa semakin komprehensif dalam menggalakkan upaya tersebut.

Seluruh masyarakat di Indonesia juga hendaknya bisa terus menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai macam isu-isu yang berseliweran di berbagai media sosial, utamanya pada jaman sekarang, yang mana pembuatan isu menjadi sangat mudah dengan adanya kemajuan teknologi, setiap orang mampu dan bisa memiliki media mereka masing-masing sehingga sangat penting untuk bisa mencerna berbagai macam informasi yang masuk agar tidak mudah terpengaruh akan penyebaran berita bohong atau hoaks yang terjadi.

Banyaknya isu di media sosial tentunya sangat berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kerukunan antar masyarakat di Tanah Air. Untuk itu, sangat penting untuk bisa terus mengutamakan dialog dan juga saling menghormati serta mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Peranan lain dari seluruh elemen masyarakat adalah agar bisa aktif dan turut terlibat untuk mengawasi bagaimana berjalannya Pemilu dan juga diharapkan bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran apabila memang didapati di tengah masyarakat terjadi pelanggaran.

Berjalannya pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 agar bisa terus berjalan dengan damai dan terus menjunjung tinggi kesatuan hingga persatuan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peranan penting seluruh elemen masyarakat di Indonesia, sehingga sama sekali tidak bisa jika hanya dibebankan pada pihak tertentu saja.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Waspada! Pihak Asing Manfaatkan Socratez Yoman untuk Singgung Isu Pro Kemerdekaan

suaratimur.id – Jika dicermati secara detail, salah satu pendeta di tanah Papua yang kerap membagikan tulisannya berkaitan dengan politik hingga ideologi tersemat kepada Socratez Yoman. Dirinya merupakan satu dari sedikit pendeta yang secara terang-terangan mendukung kelompok separatis serta upaya agar Papua lepas dari Indonesia. Dalam salah satu tulisan terbarunya yang diangkat oleh portal media papuaspiritnews.com, ia menulis sebuah pernyataan yang berjudul: Papua Barat Merdeka dari lima Mata (Five Eyes).

Menurutnya, para pejuang Papua Barat merdeka selama 60 tahun lebih berjuang di negara-negara kapitalis atau negara Five Eyes (lima mata), yakni: Inggris, Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki relasi ekonomi kuat dengan Indonesia. Negara-negara Five Eyes menduduki, menjajah dan menindas penduduk asli tanpa ampun. Penduduk Asli dimusnahkan dengan sistematis, terstruktur, terprogram, terpadu/terintegrasi, masif, meluas dan kolektif. Penduduk Asli tidak pernah diberikan ruang secara memadai dan yang layak. Sementara di Selandia Baru bisa bernafas sedikit, karena terdapat perjanjian yang disebut Treaty of Waitangi yang ditandatangani di Waitangi, Bay of Islands, Selandia Baru, pada tanggal 6 Februari 1840. Perjanjian tersebut mendirikan kegubernuran Inggris di Selandia Baru, dan mengakui kepemilikan Māori atas tanahnya.

Socratez Yoman lantas mengklaim menyamakan perjanjian tersebut dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, untuk empat hal pokok, yakni: Recognition (Pengakuan) terhadap Orang Asli Papua (OAP), Protection (Perlindungan) POAP, Empowering (Pemberdayaan) POAP, serta Affirmation Action (Keberpihakan) POAP.  Kemudian, ditambah lagi dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 20021 pada Bab XVII Pasal 46, dimana terdapat dua butir, yakni: 1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan 2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah: a. Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI, serta b). merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Sayangnya, menurutnya UU Otsus No 21 Tahun 2001 yang merupakan win win solution/settlement tersebut dinilai gagal total dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang berwatak rasis dan berkultur militeristik. Para Pejuang Papua Barat merdeka sudah 60 tahun tinggal dan berjuang di Negara-negara Five Eyes yang mempunyai kepentingan ekonomi sangat besar di Indonesia dalam perspektif Negara/Pemerintah. Sementara rakyat sipil, NGO, Gereja-gereja dan beberapa anggota Parlemen dan akademisi dari negara-negara Fives ada yang bersimpati dan mendukung perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat merdeka.

Penguasa pemerintah Indonesia dengan negara-negara Five Eyes terdapat perjanjian Kontrak Politik dan ekonomi. Penguasa Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab menjaga tambang emas dan gas milik Amerika, Inggris dan Australia di Tanah Papua Barat. Penguasa Indonesia dengan kekuatan militer dan kepolisian Indonesia dengan ringan tangan, tanpa merasa dosa dan salah menembak mati OAP karena negara-negara Fives Eyes mengawasi dan mengatakan: Indonesia jaga tambang emas dan gas kami dan kami dukung Indonesia menjajah, menindas dan memusnahkan OAP.

Pertanyaannya kemudian ialah apakah rakyat Papua Barat tetap menunggu dan mengharapkan kemerdekaan diberikan oleh dunia Kapitalis Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat atau mau membuang jala ke Sosialis Blok Timur yang dipimpin China? Keduanya bisa disebut buah simalakama, karena sulit untuk diputuskan.

Menelaah Kaitan Five Eyes dan Hubungannya dengan Isu Kemerdekaan Papua

Entah apa yang menjadi pemikiran dari seorang Socratez Yoman hingga harus menghubungkan kepada tingkatan global hanya untuk misi menyinggung isu kemerdekaan Papua. Five Eyes atau lima mata adalah aliansi lima negara yang sepakat berbagi hasil intelijen atau sadapan, yaitu Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. Five Eyes dibentuk usai Perang Dunia II di bawah kerja sama UKUSA atau The United Kingdom–United States of America Agreement untuk menghadapi Uni Soviet ketika itu. Nama Five Eyes kembali ramai diperbincangkan pada 2013 setelah aktivitas intelijen mereka dibocorkan oleh Edward Snowden ke beberapa media. Di antara yang dibocorkan adalah penyadapan AS terhadap telepon presiden Indonesia ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan istrinya Ani Yudhoyono, serta beberapa pejabat kabinet. Akibat bocoran tersebut, Australia dan Indonesia bersitegang.

Dalam sebuah pemberitaan pada 2018 lalu, berdasarkan pengakuan tujuh pejabat pemerintahan di 4 negara anggota Five Eyes kepada Reuters, hasil intelijen terhadap China juga dibagikan ke negara lainnya, diantaranya Jerman, Perancis, dan Jepang. Untuk diketahui bahwa China merupakan oposisi dari Five Eyes. China dianggap ancaman setelah semakin melebarkan sayap ekonomi dan pengaruhnya di seluruh dunia untuk tujuan politis. Beijing juga disebut kerap melancarkan serangan intelijen dan digital ke negara-negara Barat, salah satunya untuk mencuri rahasia dagang perusahaan-perusahaan besar.

Adanya tuduhan kontrak ekonomi politik antara pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara Five Eyes yang memiliki kepentingan di Papua kemudian dihubungkan dengan upaya kemerdekaan dari Indonesia, membutuhkan data dan fakta yang lebih komprehensif. Mengapa demikian? Berdasarkan jejak tulisan yang kerap disampaikan oleh Socratez Yoman, logika jalan berpikir yang dirinya bangun kerap mengawang dan mengada-ada. Menganggap apa yang menjadi isi kepalanya telah terjadi di dunia nyata. Padahal pernyataan-pernyataan tersebut baru sebatas wacana atau harapan yang dipaksakan menjadi kenyataan.

Upaya Pihak Asing Manfaatkan Kelompok Pro Kemerdekaan untuk Tujuan Sepihak

Jika terdapat kecenderungan pemberitaan atau isu yang kembali berkembang berkaitan dengan upaya pelepasan Papua dari Indonesia. Tentu hal tersebut tidak terjadi secara organik begitu saja. Sebagai publik yang paham dalam bermedia, kita patut curiga bahwa terdapat campur tangan pihak lain yang bermain untuk membentuk opini bahwa seakan-akan rakyat Papua bersikukuh untuk lepas dari Indonesia.

Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanto pernah menyampaikan bahwa maraknya kembali gerakan mendukung kemerdekaan papua perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Terdapat indikasi dukungan gerakan tersebut berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dalam bentuk dana dan teknis. Campur tangan dari LSM asing bisa mengakibatkan keresahan yang mampu memicu kerusuhan. Hal tersebut selanjutnya dipakai untuk menyalahgunakan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua, menjustifikasi gerakan separatis, dan menuntut dunia internasional agar turut mengintervensi. LSM-LSM asing pro-kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua. Salah satu contoh adalah program SETAPAK 3 yang dikelola oleh The Asia Foudation (TAF) dan didanai UK Climate Change. Dalam misinya, program SETAPAK 3 memandang DOB berdampak negatif. Oleh karenanya, TAF mendanai sejumlah kelompok separatis dan media partisan di Papua untuk menolak DOB serta mencabut Otsus.

Politik Devide et Impera dalam Masalah Separatisme Papua

Tulisan Socratez Yoman yang menyinggung Five Eyes berkaitan dengan kemerdekaan Papua justru membuka pintu adanya politik devide et impera yang dilakukan pihak asing. Dugaan keterlibatan asing terhadpa kelompok separatis Papua bukanlah rumor baru. Sudah banyak temuan bantuan berupa pendanaan hingga persenjataan kepada gerakan tersebut. Selain itu, perlu kita kritisi bahwa Kelompok Separatis Papua bisa memiliki kekuatan tempur dan bertahan selama bertahun-tahun jika tanpa dukungan dari luar. Negara-negara seperti AS dan Australia selalu dituding menjadi “donatur” mereka. Kepentingan ekonomi menjadi dasar dari adanya keterlibatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanah Papua terdapat banyak daerah penghasil tambang berupa emas, mineral, hingga minyak bumi. Melimpahnya SDA di Papua, selain membawa keuntungan bagi perekonomian Papua dan Indonesia, juga membawa ketertarikan pihak asing untuk bisa menguasai sepenuhnya.

Dengan membentuk gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), pihak asing tersebut bisa mendorong lepasnya Papua dari Indonesia, sehingga nantinya akan lebih mudah dikuasai oleh mereka. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari strategi politik devide et impera atau strategi pecah belah. Strategi ini sendiri bertujuan untuk memecah persatuan kelompok besar menjadi kelompok kelompok kecil. Karena kelompok kecil ini akan lebih mudah ditaklukkan dan dikuasai oleh mereka, serta lebih mudah untuk dibuai dengan imbalan dari kepentingan asing.

Mengurai Kompleksitas Masalah di Papua

Kompleksitas permasalahan di Papua terbentuk dari akumulasi berbagai faktor, mulai politik, sosial, dan ekonomi.  Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi merespon bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh krisis kepercayaan dan akumulasi dari masalah lainnya. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat timbul karena para anggota gerakan separatis merasa tidak yakin dengan solusi dan agenda yang ditawarkan. Menurutnya, kadang apa yang ditawarkan oleh pemerintah hanya dilihat dari sudut pandang mereka saja, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat atau tuntutan dari anggota gerakan tersebut. Di sisi lain, Papua sendiri masih terbelakang dalam kemampuan ekonominya. Provinsi di wilayah Papua menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Meski telah banyak pembangunan oleh pemerintah, tetap saja itu belum cukup untuk menjangkau semua masyarakat Papua. Terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua yang tentunya masih sangat under-developed. Kondisi ini pula yang turut menyebabkan harga barang barang mahal dan kualitas pendidikan yang rendah.

Hal ini tentu menjadi alasan bagi para pendukung Papua merdeka, karena hasil dari tanah mereka yang kaya justru tidak dinikmati oleh mereka. Kesan “anak tiri” yang mungkin tumbuh pada sebagian masyarakat, akan semakin mempersulit pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Tentu pemerintah harus bisa mendapat suara dari seluruh warga Papua, bukan hanya dari masyarakat di perkotaan saja. Upaya damai harus selalu dikedepankan pemerintah untuk menarik simpati masyarakat Papua, sembari dengan tegas menindak aksi aksi kelompok separatis. Kesan persamaan dan persatuan tidak hanya bisa disebarkan lewat slogan nasionalis saja, namun juga persamaan pembangunan, ekonomi dan pendidikan.

Maka adanya pernyataan dari Socratez Yoman bahwa Papua Barat merdeka dari Five Eyes adalah sebuah logika berpikir yang keliru atau sengaja dibelokkan. Sudah jelas bahwa selama ini kelompok pendukung kemerdekaan Papua didukung oleh negara asing demi perebutan dan penguasaan SDA. Sementara, sang pendeta politik tersebut dengan keyakinannya yang semu menganggap bahwa jika Papua merdeka, juga akan terbebas dari pengaruh atau kekuasaan five eyes yang secara posisi memang telah berada di sekitar masyarakat Papua. Sebuah mimpi di siang bolong!

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)