Oleh : Muhammad Akbar )*

Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa pidato yang dikemukakan oleh Anies ketika melakukan perbandingan antara bagaimana pembangunan di era SBY dengan Jokowi merupakan sebuah upaya manipulasi data. Pasalnya, dirinya membeberkan hal yang sama sekali tidak berdasarkan dengan fakta yang ada. Justru pembangunan infrastruktur terus digencarkan oleh Jokowi yang diimbangi dengan upaya pengembangan kualitas SDM demi menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

Pidato yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang dirinya yang membandingkan bagaimana pembangunan pada era kepemimpinan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini langsung banyak menimbulkan kontroversi di publik.

Bagaimana tidak, pasalnya pidato yang disampaikan oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari koalisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut dinilai sama sekali tidak berdasarkan kepada data dan fakta yang ada di lapangan.

Diketahui bahwa Anies bahkan sempat menyebutkan kalau pembangunan jalan tak berbayar (gratis) yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden SBY ternyata jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pembangunan jalan gratis di masa Pemerintahan era Presiden Jokowi sekarang ini.

Jelas saja dengan pernyataan yang kontroversial tersebut, kemudian langsung memancing banyak sekali perdebatan di kalangan masyarakat, hingga banyak diantara publik yang menilai bahwa pemaparan data yang disebutkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Bahkan, salah seorang warga menilai bahwa ucapan Anies dalam pidatonya ketika acara Milad PKS itu merupakan sebuah bentuk penipuan dengan menggunakan manipulasi data.

Perlu diketahui bahwa data pembangunan jalan yang didapatkan secara resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pertambahan panjang jalan non tol yang dibangun pada era kepemimpinan Presiden keenam Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono sendiri hanya bertambah sekitar 3.941 kilometer (km) saja, sedangkan justru pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo, jalan non tol berhasil terus dibangun dan bertambah hingga sepanjang 8.395 kilometer (km).

Bukan hanya sekedar pembangunan jalan non tol saja yang jelas terjadi perbedaan signifikan diantara era kedua Presiden RI tersebut, karena Jokowi mampu lebih dari 2 (dua) kali lipat mengungguli pembangunan jalan non tol era SBY, namun hal yang juga patut dibanggakan adalah seluruh pembangunan Jokowi tersebut dilakukan bahkan tanpa perlu memakan waktu selama 10 (sepuluh) tahun memimpin karena sampai saat ini, masa jabatannya juga masih belum habis.

Sehingga bisa dikatakan, data yang dikemukakan oleh Anies dalam pidato itu yang seolah-olah dirinya ingin membeberkan sebuah fakta, namun nyatanya justru semua itu hanyalah sebuah rangkaian penipuan dan juga upaya manipulasi sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu netizen tersebut. Jelas sekali bahwa pembangunan jalan gratis di era Jokowi jauh melebihi di era SBY.

Sementara itu, ternyata era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini bukan hanya berhasil untuk melakukan pembangunan secara fisik saja, melainkan pembangunan lain secara non fisik seperti pada upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seluruh masyarakat di Indonesia juga terus dikebut.

Ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah untuk bisa mencapai dan mempersiapkan dengan sangat matang menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Upaya dan kerja keras yang telah beliau lakukan selama ini bahkan mendapatkan apresiasi besar dari banyak kalangan.

Mengenai hal itu, Wakil Rektor II Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Suprapto memberikan apresiasi tingginya kepada Presiden Joko Widodo. Menurut akademisi tersebut, bahwa memang kunci sukses dari terwujudnya Indonesia Emas 2045 adalah ketika terjadi keseimbangan pembangunan antara sektor infrastruktur secara fisik dan juga pada sektor non fisik seperti pada kualitas masyarakatnya.

Dengan adanya pengupayaan pembangunan kualitas SDM masyarakat di Indonesia yang terus dikebut oleh Presiden Jokowi, maka hal tersebut akan menjadi sebuah fondasi kuat demi menyongsong cita-cita Indonesia Emas tatkala merayakan tepat 100 (seratus) tahun kemerdekaan bangsa ini.

Sebagai informasi, memang Presiden RI ketujuh tersebut terus memfokuskan APBN 2023 untuk bisa membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia serta terus meningkatkan kualitas SDM. Bahkan, dari total anggaran Rp 3.061,2 triliun (Rupiah), alokasi yang digunakan untuk pembangunan SDM unggul dan produktif di Tanah Air mencapai hingga Rp 612,2 triliun (Rupiah).

Maka menjadi semakin tidak berlebihan adanya anggapan publik kalau memang ungkapan pidato yang dikemukakan oleh Anies Baswedan adalah sebuah langkah manipulasi data dan penipuan publik. Pidato tersebut menyampaikan data yang sama sekali tidak benar dan salah kaprah karena terbukti bahwa justru kepemimpinan di masa Presiden Jokowi sangat banyak melakukan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kualitas SDM demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah pengamat politik tinggal di Tangerang

Oleh: Rebecca Marian )*

Kebiadaban yang dilakukan oleh KST Papua ternyata semakin hari terus saja semakin berlanjut. Bukan hanya sekedar menggencarkan berbagai macam aksi yang sama sekali tidak manusiawi serta teror yang sangat mengancam masyarakat, namun mereka juga dengan tega memperalat dan menggunakan para pemuda generasi penerus Papua sebagai simpatisan mereka.

Sebanyak 22 orang yang diduga menjadi simpatisan dari gerombolan kelompok separatis dan teroris (KST) papua telah berhasil ditangkap oleh para aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Penangkapan tersebut dilakukan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Bukan hanya sekedar simpatisan, namun diduga bahwa mereka juga ikut terlibat dalam serangkaian aksi dan tindakan keji yang sama sekali tidak manusiawi dari KST Papua dengan melakukan aksi teror bahkan juga sampai pada aksi pembunuhan.

Terkait dengan keberhasilan penangkapan yang telah dilakukan oleh aparat keamanan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bahwa sebanyak 22 simpatisan itu berhasil ditangkap di Kompleks Obio, Jalan Pertanian, Distrik Dekai, Yahukimo pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 lalu pada sekitar pukul 02:54 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT).

Setelah ditangkap oleh aparat keamanan dari personel gabungan, mereka kemudian langsung digelandang ke Mapolres Yahukimo, dan kini mereka semua terus menjalani pemeriksaan di sana.

Pihak aparat keamanan tentunya terus berusaha untuk menggali berbagai macam informasi yang bisa didapatkan dari para simpatisan kelompok separatis dan teroris Bumi Cenderawasih itu. Sehingga tidak heran, investigasi terus saja dilakukan untuk bisa mengecek apakah keterlibatan mereka terhadap sejumlah aksi teror yang telah dilakukan oleh KST Papua selama ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops), Kepolisian Resort (Polres) Yahukimo, Ajun Komisarin Polisi (AKP) Alwi Wairooy menegaskan bahwa memang penangkapan yang telah berhasil dilakukan oleh para aparat keamanan dari personel gabungan tersebut bukanlah hal yang sembarangan.

Bagaimana tidak, pasalnya memang penangkapan yang dilakukan itu adalah sebagai wujud tindak nyata dari aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri dan BIN dalam pengembangan dari serangkaian kasus atau aksi pembunuhan yang selama ini dilakukan oleh KST Papua, khususnya di wilayah Yahukimo.

Tidak bisa dipungkiri memang belakangan ini, berbagai macam aksi yang sangat keji dan tidak manusiawi terus saja dilancarkan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris tersebut di Yahukimo. Sehingga dengan adanya serangkaian aksi brutal yang terus saja terjadi dan membuat masyarakat sipil menjadi terancam akan keselamatan mereka, membuat aparat keamanan langsung bertindak dengan cepat dan tegas untuk bisa mengembangkan hingga melakukan penegakan hukum kepada seluruh pelaku.

Hasilnya adalah, terjadinya penggerebekan pada sebanyak 22 anggota simpatisan KST Papua tersebut. Tentunya hasil itu membuktikan sekali lagi bahwa memang aparat keamanan di Indonesia sama sekali tidak main-main dengan gerombolan kelompok separatis dan teroris di Papua yang terus mengancam stabilitas keamanan di negeri ini.

Mirisnya lagi adalah, ternyata dari sejumlah orang yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan tersebut, ternyata sebanyak 4 (empat) orang diantaranya adalah merupakan seorang pelajar, kemudian terdapat 2 (dua) diantaranya masih berstatus sebagai mahasiswa dan 3 (tiga) lainnya lagi merupakan kepala kampung.

KST Papua bahkan melakukan perekrutan simpatisan para pemuda dengan tanpa pandang bulu, yang mana beberapa diantaranya merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 11 tahun dan ada pula pelajar berusia 17 tahun.

Padahal di sisi lain, sebenarnya Pemerintah RI sendiri sudah sangat memberikan kebebasan yang luas bagi Papua, karena mereka merupakan salah satu dari sedikit wilayah di Tanah Air yang diberikan otonomi khusus (otsus) sehingga mereka mampu untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri.

Tentunya pemberian otsus tersebut ditujukan untuk bisa semakin memberikan kesempatan yang terbuka lebar bagi para putra dan putri di daerah Papua untuk bisa semakin memberikan kontribusi nyata mereka secara langsung dalam memajukan Bumi Cenderawasih sesuai dengan bagaimana harapan dan kebutuhan warga setempat.

Namun, sayangnya berbagai upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut nyatanya masih terus terhambat, salah satu hambatan utamanya adalah karena keberadaan KST Papua yang terus saja menebarkan serangkaian aksi kekejaman dan teror di masyarakat.

Mereka bahkan menggunakan para pemuda generasi penerus di Papua untuk direkrut dan didoktrin agar bisa menjadi simpatisan mereka untuk diperalat sehingga bisa ikut serta dalam rangkaian kebiadaban yang dilakukan. Bukan hanya sekedar melanggar hak asasi manusia (HAM) saja, namun mereka juga jelas sekali sudah menyalahgunakan anak di bawah umur.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Haikal Fathan Akbar )* 

Membangun sinergitas secara bersama-sama dari seluruh pihak terkait, mulai dari para tokoh lintas agama, tokoh lintas etnis dan juga lintas organisasi masyarakat memang merupakan sebuah strategis yang penting untuk bisa terus diterapkan dalam rangka mampu menghindari adanya praktik politik identitas dan juga politisasi agama di rumah ibadah pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

Kepolisian Resort (Polres) Rembang bersama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar sebuah acara silaturahmi antar lintas agama. Tentunya dengan adanya silaturahmi tersebut, utamanya adalah dalam rangka untuk terus memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat agar senantiasa tercipta situasi yang kondusif, khususnya menjelang tahun politik seperti sekarang ini.

Untuk upaya terus menciptakan kondusifitas di tengah masyarakat dalam menghadapi gelaran pesta demokrasi dan kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas), Suko Diyarto menganggap bahwa memang sangat penting adanya kerja sama dari pihak aparat keamanan termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan pihak Penyuluh Agama untuk terus memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakat menjelang Pemilu.

Pasalnya, apabila bimbingan masyarakat agar senantiasa menjaga kondusifitas wilayah tersebut misalnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak dan lembaga tertentu saja, maka tentunya akan ada keterbatasan kemampuan, sehingga memang koordinasi serta integrasi harus benar-benar terus bisa diupayakan agar terjalin dengan baik.

Maka dari itu, segenap elemen dari berbagai sektor lembaga tersebut harus mampu untuk terus mengupayakan situasi dan kondisi yang menyejukkan suasana di tengah masyarakat dan juga di tengah semakin memanasnya persaingan akan kontestasi politik dalam rangka Pemilihan Umum 2024.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Rembang, K.H Athoillah Muslim menyampaikan bahwa terdapat urgensi dari seluruh tokoh agama menjelang perhelatan pesta demokrasi yang dilangsungkan setiap 5 (lima) tahun sekali ini.

Bagaimana tidak, pasalnya urgensi dari semua tokoh lintas agama itu dikarenakan memang pelaksanaan Pemilu 2024 sama sekali tidak bisa dilepaskan dari ada banyaknya kepentingan yang saling beradu di dalamnya. Tentunya kepentingan tersebut adalah untuk bisa mencari kekuasaan akan birokrasi dan lain sebagainya.

Untuk itu, dengan penyelenggaraan Pemilu yang sarat akan kepentingan politik praktis tersebut, maka para tokoh dari lintas agama memang harus mampu untuk membaca situasi dengan tepat agar mereka juga bisa memberikan sumbangsihnya berupa kontribusi secara nyata dan bersama-sama di masyarakat, yakni dengan adanya solusi yang tepat tersampaikan ke telinga masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa memang setiap menjelang pelaksanaan kontestasi politik seperti sekarang ini di Indonesia, propaganda dan juga program dari para peserta Pemilu pasti akan terus banyak ditawarkan ke masyarakat melalui berbagai macam platform media, termasuk media sosial dan internet.

Padahal di media sosial atau internet serta ruang digital sendiri sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan masing-masing untuk bisa menciptakan sebuah narasi mereka sendiri, yang mana tidak peduli apakah narasi tersebut adalah sebuah berita bohong atau hoaks, dan juga misalnya memang narasi tersebut merupakan berita benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan didukung adanya fakta konkret.

Tujuan dari para peserta Pemilu untuk terus mempropagandakan wacana dan program mereka, tentunya juga bertujuan untuk bisa menarik semakin banyak simpatisan masyarakat agar demi mendulang suara dari masyarakat dan memenangkan pihak mereka untuk menduduki kursi jabatan.

Justru karena rawannya propaganda di media sosial tersebut, maka hendaknya masyarakat wajib untuk terus meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing, khususnya ketika berhadapan dengan isu dan praktik politik identitas yang mungkin saja terus diterapkan oleh para peserta pesta demokrasi.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa adanya praktik politik identitas melalui politisasi tempat ibadah adalah hal yang sangatlah membahayakan. Pasalnya di dalamnya bukan hanya akan mampu untuk terus membenturkan kelompok agama tertentu seperti mayoritas melawan minoritas saja, namun bahkan antar sesama anggota agama saja bisa terjadi kemungkinan dan mampu memicu adanya perpecahan masyarakat sehingga sangat mengancam semangat persatuan dan kesatuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Potensi-potensi buruk yang sangat mungkin ditimbulkan sebagai dampak negatif adanya praktik poltik identitas dan juga politisasi rumah ibadah tersebut memang hal yang sangat patut untuk bisa diwaspadai secara bersama-sama.

Dengan kata lain, memang adanya praktik politik agama dan juga politisasi rumah ibadah hendaknya mampu untuk ditolak dengan tegas, diwaspadai serta dicegah dan dihindari oleh segenap elemen bangsa. Salah satu upaya dan juga strategi dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun sinergitas secara solid dan bersama-sama semua pihak lintas agama, lintas etnis hingga lintas organisasi masyarakat.

)* Penulis adalah Kontributor Vimedia Pratama Institute

Oleh : Theresia Wopari )*

Pembangunan infrastruktur di Papua dilakukan dengan pesat. Salah satu tujuannya adalah untuk menaikkan perekonomian di sana. Jika infrastrukturnya bagus maka akan mempermudah mobilitas masyarakat, dan melancarkan bisnis mereka. Kemudian, ketika ada jalan darat yang bagus maka akan memutus ketergantungan terhadap transportasi udara, sehingga bisa menghemat biaya pengiriman dan berpengaruh positif pada perekonomian rakyat.

Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Pemerintah bertekad untuk terus membangun infrastruktur demi kesejahteraan rakyat Papua, agar ada pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Pembangunan yang sedang berlangsung di Merauke antara lain: Preservasi Jalan Bupul-Erambu-Sota, Preservasi Jalan Bts. Kab. Boven Digoel/Merauke-Muting, Preservasi Jalan Getentiri-Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel (MYC), Preservasi Jalan Tanah Merah-Getentiri (MYC), Preservasi Jalan Mindiptana-Tanah Merah (MYC).

Berikutnya ada pembangunan Peningkatan Struktur Jalan Akses PLBN Yetetkun I (MYC), Preservasi Jalan Waropko-Mindiptana, Pembangunan Jembatan Anak Nyum Cs (MYC), Pembangunan Jembatan Kao Cs (MYC), dan Pembangunan Jalan Iwur-Waropko II (MYC).

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C- Pulau Papua, Doedong Zaenal Arifin menyatakan bahwa pihaknya telah menargetkan konektivitas empat kabupaten di Papua Selatan dapat terhubung. Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke sudah terhubung tapi dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi belum. Hal ini menjadi target pemerintah agar semua terhubung.

Dalam artian, pembangunan infrastruktur di Merauke dan di wilayah lain Papua begitu pesat. Pemerintah tak hanya membangun Jalan Trans Papua tetapi juga Bandara Internasional Sentani dan infrastruktur lain. Dengan dibangunnya gedung, jalan, bandara, dan infrastruktur lain di Papua, maka masyarakat akan makin maju.

Jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan wilayah lain bermanfaat bagi masyarakat Papua yang profesinya sebagai pedagang. Mereka bisa mengirim barang yang akan dijual lebih cepat, sehingga dipercaya oleh para pembeli, sehingga bisnisnya makin lancar dan mendapatkan keuntungan lebih maksimal.

Jika ada kepercayaan dari para pembeli akan menaikkan perekonomian Papua dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu seluruh warga di Bumi Cendrawasih berterima kasih karena pembangunan infrastruktur berguna untuk mobilitas sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.

Kemudian, dengan adanya jalan penghubung antar wilayah, maka biaya pengiriman barang juga bisa ditekan, dan mengurangi ketergantungan akan transportasi udara. Jika sebelumnya untuk mengirim sembako dan barang-barang lain harus dengan pesawat terbang, saat ini bisa melalui Jalan darat. 

Untuk mengirim barang-barang ke seluruh Papua tak perlu membeli avtur yang mahal, tetapi cukup bensin biasa. Saat biaya kirim ditekan, maka otomatis harga barang juga menurun, sehingga rakyatlah yang diuntungkan. Harga beras dan sembako lain bisa ditekan, sebagai efek domino positif dari pembangunan infrastruktur Papua.

Elisa Nian, Kepala Kampung Bring Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa infrastruktur jalan sangat bermanfaat untuk membangun kampung. Ini adalah bukti perhatian dari pemerintah Indonesia. Dalam artian, warga sipil juga merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini.

Pembangunan kampung-kampung di Papua dipermudah dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan penghubung antar wilayah. Dengan jalan yang bagus maka bisa dilewati truk dan alat berat yang akan digunakan saat proses pembangunan kampung. Masyarakat Papua akan makin maju karena wilayahnya terus diperbaiki oleh pemerintah.

Doedong melanjutkan, di bidang permukiman terdapat pelaksanaan sejumlah rehabilitasi dan prasarana sekolah di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan yakni Pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan Kabupaten Merauke, Rusun Keuskupan Agung Merauke Komisi Seminari, dan PSU Perumahan Belian Biorep Permai.

Dalam artian, pembangunan di Papua tak hanya berupa jalan dan jembatan. Namun infrastruktur yang dibangun juga berupa perumahan dan sekolah. Pemerintah menyadari bahwa rakyat Papua butuh rumah yang layak dan mereka dibuatkan perumahan serta rusun (rumah susun). Dengan perumahan dan rusun maka masyarakat akan hidup lebih sehat dan bahagia, karena memiliki banyak fasilitas pendukung dan lebih higienis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur berupa jalan yang bagus dan mulus akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan. Saat sakit, mereka bisa segera datang ke klinik atau puskesmas. Atau ketika keadaan genting, mobil ambulans dan kendaraan lain yang membawa dokter atau bidan bisa melewati jalan itu dan menyelamatkan pasien lebih cepat.

Masyarakat Papua bahagia karena wilayahnya dibangun terus, baik dari infrastruktur berupa jalan raya sampai sekolah dan perumahan. Semua pembangunan ini demi rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka akan lebih maju lagi, terutama dari segi perekonomiannya.

Pemerintah membangun berbagai infrastruktur di Papua mulai dari jalan penghubung antar wilayah, gedung sekolah, sampai ke perumahan dan rumah susun. Semua dibuat agar warga di Bumi Cendrawasih makin maju. Perekonomian mereka juga meningkat karena akses jalan darat dipermudah, dan mengurangi ketergantungan dari transportasi udara yang mahal.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Barra Dwi Rajendra)*

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sempat menjadi sorotan publik setelah dirinya diusung ileh PDI-Perjuangan untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Tentu saja dipilihnya Ganjar bukanlah tanpa alasan, mengingat banyak prestasi yang ditorehkan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah.

Meski kinerjanya mendapatkan banyak kritikan dan sindiran melalui akun media sosialnya, tetapi Ganjar Pranowo memiliki deretan rekam jejak yang mampu membawa nama Jawa Tengah meraih sejumlah penghargaan terbaru, Jawa Tengah menyabet penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), yakni Penghargaan Pembangunan Daerah (PDD) Tahun 2023, dalam kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi.

         Dalam kategori tersebut, Jateng mampu mendapatkan posisi pertama. Jawa Tengah juga meraih penghargaan dalam kategori khusus yakni provinsi yang memulai inisiasi awal sirkular. Selain provinsi, sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga mampu meraih penghargaan dari Bappenas.

         Kabupaten Temanggung menjadi urutan pertama dalam kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat kabupaten. Sementara itu, kategori perencanaan dan pencapaian terbaik di tingkat kota juga diraih oleh salah satu wilayah di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang yang berada di posisi ketiga.

         Ganjar mengaku bangga karena beberapa kali penghargaan didapatkan dalam waktu sekian tahun, hal tersebut menunjukkan indikasi reformasi birokrasi yang berjalan, para ASN yang mulai memperbaiki diri, dan mampu melakukan inovasi lalu kemudian menunjukkan performance terbaiknya.

         Selain soal pembangunan Derah, Jateng juga pernah merndapatkan penghargaan di bidang lainnya. Salah satunya adalah Jawa Tengah yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik tingkat nasional. Penghargaan tersebut didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022.

         Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Ganjar Pranowo saat Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 April 2023.

         Selain itu, Jawa Tengah juga berhasil meraih penghargaan di sektor keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut telah diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Rabu 14 Desember 2022.

         Diketahui, Jawa Tengah mendapatkan nilai sebesar 99,95 persen yang menjadikannya berada di posisi pertama dalam hal keterbukaan informasi publik. Adapun, penghargaan tersebut merupakan penghargaan kelima yang berhasil diraih Jawa Tengah di topik keterbukaan informasi.

         Sebelumnya, pada tahun 2018, Jawa Tengah meraih posisi pertama soal keterbukaan informasi. Kemudian, pada 2019, 2020 dan 2021, Jawa Tengah dilabeli sebagai provinsi paling informatif.

         Tercatat Ganjar telah membawa Jawa Tengah berhasil meraih 30 penghargaan dalam satu tahun terakhir. Ganjar juga mengaku bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras kawan-kawan di Pemprov Jateng dan Bupati/Walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah.

         Selama tahun 2022 misalnya, Jawa Tengah menerima tiga penghargaan dari Baznas RI, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik BAZNAS RI, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik.

         Ada pula penghargaan terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena Jateng berhasil mendapatkan nilai terbaik dari 17 provinsi lain dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak.

         Kemudian, Jateng juga menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat-Free Indonesia atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa Tengah.      

         Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberikan penghargaan kepada Ganjar Pranowo atas dedikasinya dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui uji kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah.

         Selanjutnya menerima penghargaan Opini WTP ke-11 BPK RI dan penghargaan sistem pengendalian Intern pemerintah dari BPKP. Kemudian, menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 DARI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

         Sementara itu, Ganjar juga sukses menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi paling inovatif oleh Kementerian Dalam negeri dalam rangka Innovative Government Award (IGA) 2022.

         Berbagai prestasi yang didapat Jawa Tengah tersebut adalah prestasi yang didapat selama Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jateng, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ganjar sebagai Gubernur tidaklah diragukan. Sehingga patut kiranya Ganjar maju sebagai salah satu peserta Pilpres 2024.

            Pada kesempatan berbeda, Ketua DPC PDIP Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut sederet prestasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sehingga layak diusung sebagai calon presiden dari partai berlogo banteng hitam bermoncong putih tersebut. Menurut Rudy, prestasi Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jateng selama dua periode, cukup banyak. Mulai dari siswa SMA/SMK negeri yang bebas SPP hingga insentif guru agama.           

Berbagai penghargaan yang diterima oleh Jawa Tengah merupakan bukti konkret kesuksesan kepemimpinan Ganjar Pranowo. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Ganjar Pranowo melanjutkan pengabdiannya untuk memimpin Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Khatulistiwa 

suaratimur.id – Sebuah video podcast baru saja tayang dari channel Youtube: Yusril Ihza Mahendra Oficial menghadirkan sosok aktivis HAM sekaligus pengacara publik pusat bantuan hukum Mangandar (PBHM), yakni Yan Mangandar Putra. Kanal yang berfokus pada konten dengan konsep dan tagline: podcast bicara santai tersebut dalam sejumlah episodennya sengaja menghadirkan tokoh-tokoh alternatif yang tidak banyak diulas oleh kanal media lain. Pelibatan Yan Mangandar Putra dalam konten tersebut karena berhubungan dengan pembahasan berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua. Tak butuh waktu lama, video tersebut turut disebarkan oleh akun Facebook Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Dalam deskripsnya dijelaskan bahwa Yan Mangandar pernah memberikan bantuan hukum terhadap mahasiswa Papua di Universitas Mataram (Unram) bernama Nyamuk Karunggu pada tahun 2021 lalu.

Dijelaskan juga bahwa Yan Mangandar Putra merupakan salah satu pengacara publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat berani membela tentang kemausiaan dan keadilan. Dalam video podcast yang berdurasi 35 menit tersebut dari sudut pandang seorang Yan Mangandar secara gamblang menilai bahwa dalam setiap kejadian pelanggaran harusnya terdapat proses hukum yang harus dilakukan sehingga semuanya menjadi jelas. Misalnya, terdapat aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat, kemudian tidak terdapat proses hukum yang dilakukan kecuali sebelumnya terjadi viral yang banyak diketahui publik. Menurutnya, yang terjadi di Papua sangat wajar ketika kemudian terdapat pihak yang menginginkan merdeka, salah satunya karena dampat kondisi tersebut. Terlebih, terdapat sejumlah kejadian kekerasan yang pernah terjadi di depan mata mereka melibatkan keluarga dan orang terdekat. Hal tersebut kemudian berujung pada dendam yang berwujud pada permintaan untuk lepas dari Indonesia. Banyak kasus pelanggaran berat HAM di Papua tidak pernah disidangkan, bahkan penggunaan kata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam setiap kejadian pelanggaran juga bukan hal yang tepat. Entah yang menjadi korban atau pelaku dari pihak manapun harus terdapat proses hukum yang dilakukan. Menjadi harapan darinya bahwa jangan lagi ada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil di Papua.

Perdebatan mengenai isu pelanggaran HAM memang bukanlah hal baru dalam pembahasan publik khusunya berkaitan dengan permasalahan Papua. Setiap pihak memiliki pendirian masing-masing dan bahkan kadang-kadang menyalahkan satu sama lain. Debat kusir bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlu tindakan konkrit antara pihak terkait untuk mau memaafkan serta bertindak nyata melalui sejumlah kebijakan dalam memajukan tanah Papua.

Menyesalkan Sisi Diskriminatif Aktivis HAM dalam Menyikapi Sejumlah Permasalahan di Papua

Bahwa terjadi insiden di sejumlah wilayah Papua memang fakta yang tak terbantahkan. Tak ada seorang pun yang menginginkan hal tersebut terjadi, bahkan tidak seharusnya terdapat korban penembakan jika situasi saat itu bisa terkondisikan. Namun, jika kita tarik benang merah dari setiap insiden di Papua selalu berakar dari sebab akibat, dimana pihak yang dominan melakukan aksi gangguan keamanan adalah dari kelompok separatis Papua.

Hal ini sempat menjadi sorotan dari Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dari sisi yang berbeda. Bahwa para aktivis HAM di Papua selalu bersikap diskriminatif. Para pegiat HAM di Papua hanya akan berbicara atau melakukan protes ketika warga lokal menjadi korban kekerasan atau pembunuhan. Sebagai contoh, adalah ketika terdapat korban penyerangan dari tenaga kesehatan, guru, tukang bangunan, ataupun tukang ojek yang merupakan pendatang dan kerap menjadi korban kebrutalan kelompok separatis, namun justru jarang terdengar suara lantang dari para aktivis tersebut.

Seharusnya para pegiat HAM di Papua berdiri di depan, berbicara dan mengutuk aksi tersebut, namun nyatanya justru diam dan tidak berkomentar. Padahal setiap warga negara yang hidup di tanah Papua memiliki hak yang sama, bukan hanya perlakuan lebih atau istimewa terhadap warga lokal saja. Patut diduga bahwa para aktivis HAM yang diskriminatif tersebut memiliki dendam tersendiri terhadap aparat keamanan dan negara sehingga setiap tindakan mereka sangat subjektif. Satu hal yang harus diingat bahwa apa pun profesi kita termasuk pembela HAM sekalipun, jika sudah terdapat dendam maka tidak akan bisa bersikap objektif dalam melihat setiap persoalan. Kondisi ini justru bakal menjadi permasalahan baru di tanah Papua.

Untuk diketahui bahwa beberapa tahun ke belakang pernah terjadi insiden tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua menjadi korban pembunuhan dan kekerasan oleh Kelompok Separatis. Anehnya, Para aktivis HAM di Papua justru tidak berkomentar, padahal para nakes tersebut bekerja demi memberikan pelayanan kesehatan kepada para warga lokal. Menjadi miris ketika terdapat pegiat HAM yang harusnya bisa menyuarakan setiap permasalahan namun justru bersikap kontradiktif. Para aktivis HAM di Papua agaknya telah memiliki pandangan serta tindakan yang sangat subjektif dan diskriminatif dalam memandang persoalan-persoalan di Papua.

Manuver Aktivis HAM Sudutkan Pemerintah untuk Naikkan Isu Kemerdekaan Papua

Bukan hanya sekali ini isu pelanggaran HAM menjadi jembatan bagi kelompok separatis yang memanfaatkan konten yang melibatkan aktivis HAM di Papua untuk menyudutkan pemerintah demi menaikkan kembali isu untuk lepas dari Indonesia. Menko Polhukam, Mahfud MD pernah memberikan respon bahwa Kelompok Separatis Papua terus menerus mengerek isu HAM untuk misi kemerdekaan, namun di sisi lain juga terus membunuh warga sipil Papua dengan keji. Oleh sebab itu, mereka telah menyiarkan hoaks ke publik internasional dalam konteks persoalan HAM. Isu yang mereka usung tak sejalan lurus dengan tindakan dan aksi teror yang mereka lakukan di Papua.

Mirisnya, tak hanya menyasar aparat keamanan, namun mereka juga kerap membunuh warga sipil secara kejam dengan berbagai kedok dan alasan yang tak masuk akal. Satu hal yang menjadi kewaspadaan bersama ialah bias opini yang sering mereka kembangkan, utamanya terhadap dunia internasional. Indonesia sering dikaitkan lakukan pelanggaran HAM melalui aparatnya di Papua, namun sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Bahkan dari kasus penyanderaan Pilot Susi Air, terdapat pernyataan dari Egianus Kogoya bahwa dirinya tidak akan menerima segala bentuk tim yang dibuat Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan TPNPB OPM guna melepaskan sang pilot. Kondisi ini jelas barang tentu tergolong sebuah pelanggaran HAM.

Berangkat dari hal tersebut perlu menjadi penegasan kembali kepada segenap masyarakat Papua secara khusus, masyarakat di wilayah Indonesia manapun maupun di dunia internasional bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua adalah musuh masyarakat. Pemerintah melalui berbagai upaya dan pendekatan terus bertindak tegas terhadap kelompok yang mengarah pada disintegrasi dan misi referendum. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tidak melakukan operasi militer, melainkan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan.

Pemerintah Fokus Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu Kepada Korban

Disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa penyelesaian 13 kasus HAM berat pada masa lalu akan berfokus kepada korban, yakni perihal pemulihan, bukan pelaku. Dirinya yakin bahwa usaha pembentukan tim PPHAM non-yudisial akan membuahkan hasil dibandingkan dengan jalur yudisial yang selama ini belum menemui ujung. Terdapat beberapa kasus HAM berat yang tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak terdapat bukti kuat. Seperti kasus kekerasan tahun 1965 yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, termasuk sejumlah kasus di wilayah Papua. Penyelesaian kasus HAM berat menjadi janji Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Janji tersebut juga sejalan dengan TAP MPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Saat ini Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), dan Komnas HAM rutin berkomunikasi dalam mencocokkan bukti-bukti pelanggaran HAM. PPHAM akan berfokus pada korban bukan pelaku. Soal pelaku, menjadi bagian dari kerja Komnas HAM. Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi telah melalui proses pemikiran dan pembahasan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak, termasuk korban pelanggaran HAM. Penyelesaian non yudisial berbeda dengan penyelesaian secara yudisial. Jika yudisial fokus kepada pelaku, saksi dan lain sebagainya, sedangkan tim investigasi ini hanya menyentuh korban, untuk pemulihan korban berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa hingga bantuan lain yang ditemukan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan pemulihan tersebut diharapkan dapat mengobati keluarga korban, sehingga terjadi kerukunan sosial di lingkungan masyarakat yaitu persatuan bangsa dan negara.

Adanya tayangan podcast yang mengkritik pemerintah dalam penanganan permasalahan Papua harus dicerna secara bijak. Setiap pihak pasti memiliki kekurangan, tinggal bagaimana dalam langkah ke depannya berupaya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya, solusi yang paling tepat dalam menangani masalah Papua adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat Papua sama-sama menentukan masa depan bumi cenderawasih dalam bingkai NKRI serta menumbuhkan rasa saling memiliki.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)