Mengapresiasi Keberhasilan Ganjar Pranowo Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah

Oleh : Diah Oktaviani )*

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah saat ini tidak terlepas dari peran penting sang Gubernur yakni, Ganjar Pranowo. Tak hanya soal perekonomian yang membaik sejak kepemimpinannya, namun dari berbagai sektor seperti pendidikan hingga kesehatan pun juga mulai membaik. Ternyata memang sejak Gubernur Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dinilai kesejahteraan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai inovasi program-program yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng nyatanya memang berdampak kepada masyarakat khususnya rakyat kecil.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah di bawah naungan dari Ganjar, salah satu programnya yakni Bedah Rumah Pemprov Jateng direalisasikan untuk masyarakat. Melalui program tersebut, Pemprov Jateng melakukan renovasi sebanyak 1,2 juta rumah bagi rakyat kurang mampu. Program ini didirikan lantaran demi terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat karena hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kehidupan sehat.

Mengenai hal ini, salah satu buruh yang mendapatkan bantuan renovasi rumah mengatakan bahwa hunian yang ditempati oleh dirinya bersama istri dan anak-anak, awalnya memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan, ruangannya yang sangat sempit, atap tidak menggunakan asbes, lantainya hanya tanah yang diplester. Akan tetapi, kondisi tersebut sudah berubah sejak mendapatkan bantuan program bakal calon Presiden RI dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dirinya juga mengutarakan bahwa seluruh material bangunan seperti asbes 25 lembar, dinding, kalsi board, kaso, dan cat yang digunakan untuk memperbaiki rumahnya saat ini merupakan bantuan dari Pak Ganjar. Bahkan, ia bersyukur jika rumah yang awalnya sempit kini menjadi lebih lebar.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, Ganjar menyampaikan bahwa salah satu syarat hidup sehat adalah kepemilikan pemukiman yang sehat. Mulai dari keberadaan jamban, lantai rumah sampai dinding yang tidak mudah lapuk. Renovasi rumah-rumah yang reot dan tergolong tak layak huni itu mulai digenjot oleh Pemprov Jateng dan sudah terealisasi dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun terjamin. Kendati demikian, Pemprov Jateng beserta bakal Capres 2024 usungan PDI Perjuangan itu mendapati keterbatasan anggaran. Meski sudah dimaksimalkan, menurutnya perlu ada sinergi dari berbagai pihak seperti BAZNAS, CSR BUMN maupun perusahaan swasta, filantropi sampai temen-temen di Pemkab/Pemkot (Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan Pemdes (Pemerintah Desa) bersama-sama untuk bergotong royong demi mewujudkan dan mensukseskan program tersebut.

            Program lainnya yang telah sukses dicapai oleh Pak Ganjar yakni Kartu Tani yang bertujuan untuk mensejahterahkan para petani di Jawa Tengah. Melalui program tersebut, para petani memungkinkan untuk mendapatkan distribusi pupuk subsidi sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga, serta pemberian layanan perbankan bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Di sisi lain, adanya program Subsidi Bunga dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat mempermudah para petani untuk mengakses layanan permodalan. Atas kesuksesannya tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mengapresiasi hasil inovasi serta kerja keras Capres dari PDI Perjuangan ini melalui pemberian 2 Gelar Tanda Kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya. 

            Apresiasi berupa penghargaan yang diusulkan oleh Kementan ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk Bakal Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo usungan PDI Perjuangan saat acara Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan (PENAS) 10 Juni 2023 mendatang. Dengan kerendahan hatinya, Ganjar turut mengungkapkan bahwa keberhasilannya ini tak terlepas dari teman-teman dari Pemprov Jateng sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah menjadi penghargaan. Ganjar juga mengutarakan rasa bersyukurnya atas usulan tanda kehormatan dua Satyalencana ini yang pasti bermanfaat untuk rakyat, khususnya para petani.  Ia juga memiliki keyakinan bahwa masa depan pertanian di Jawa tengah nantinya bisa menjadi lebih maju. 

Dalam kesempatan lain, Agustini Irmawati selaku perwakilan Kementerian Pertanian usai melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terkait usulan tersebut, mengungkapkan bahwa atas keberhasilan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk produksi beras dan hortikultura menjadi peringkat 2 nasional. Bahkan dirinya meyakini bahwa Kartu Tani ini merupakan pelopor pertama dari Bapak Ganjar yang memiliki program Kartu Tani terbaik di skala nasional. Lagi-lagi Bapak Gubernur menciptakan prestasi Jawa Tengah yang mampu dilirik oleh Provinsi lain sebagai acuan atau contoh positif atas program-program yang telah dibuatnya. Sebelumnya, memang salah satu program mengenai Pelayanan Publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau untuk masyarakat berhasil diterapkan sehingga Jateng menempati Provinsi terbaik dengan pelayanan publik kualitas yang tinggi.

Keberhasilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam mensejahterahkan rakyatnya tidak terlepas dari kerja keras serta inovasi Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai PDI Perjuangan. Melalui program-program yang diusulkan, Jateng menjadi Provinsi yang baik dan sejahtera baik dari segi ekonomi yang meningkat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Atas berbagai macam prestasinya, Ganjar Pranowo disebut-sebut layak menjadi pemimpin Indonesia berikutnya.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Aparat Keamanan Berkomitmen Berikan Pelayanan Prima di DOB Papua

Oleh : Maria Suhiap )*

Siapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lembaga masing-masing, seluruh stakeholder terkait termasuk para aparat keamanan dari personel gabungan terus meningkatkan komitmen kuat mereka untuk benar-benar bisa memberikan pelayanan publik yang sangat prima kepada daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri menjelaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan kesiapan seluruh personelnya. Pasalnya, sudah terdapat perencanaan bahwa personel aparat keamanan, khususnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengisi Polda di sebanyak 3 (tiga) DOB Papua.

Seluruh persiapan personel tersebut hendaknya bukanlah sesuatu yang baru bagi pihak Polda Papua, hal tersebut dikarenakan mereka juga pernah melakukan persiapan yang sama, yakni Polda Papua pernah melahirkan Polda Papua Barat.

Bukan hanya sekedar memperkuat dan mempersiapkan jumlah para personelnya saja, namun terdapat upaya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak personel Kepolisian Resort (Polres) di 3 (tiga) wilayah DOB Papua tersebut.

Polda Papua sendiri juga sudah mempersiapkan adanya lahan untuk Polri dalam melaksanakan seluruh tugas dan juga pelayanan secara prima di wilayah masing-masing. Tentunya komitmen itu ditujukan agar supaya segala bentuk pelayanan publik yang diberikan mampu untuk menjamin keamanan dan menjaga kondusifitas wilayah di Bumi Cenderawasih.

Dengan adanya pembangunan melalui pemekaran wilayah yang digencarkan oleh Pemerintah RI melalui kepemimpinan di era Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dengan membangun DOB Papua. Tentu hal tersebut harus bisa didukung oleh seluruh pihak dan stakeholder terkait, termasuk para aparat keamanan.

Maka dari itu, pihak Polda Papua kemudian langsung melakukan persiapan para personel mereka, dengan mempersiapkan adanya penguatan sumber daya manusianya, termasuk di Polres-Polres di daerah otonomi baru Bumi Cenderawasih itu.

Keberadaan Polri, khususnya Polda Papua juga tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peranan aparat keamanan lain, mulai dari para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang terus saling menguatkan integrasi satu sama lain demi bisa mewujudkan situasi kondusif dan juga kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Papua juga terus berupaya untuk bisa meningkatkan koordinasi antara semua stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, BIN, para tokoh agama, para tokoh masyarakat hingga komunitas adat. Upaya untuk peningkatan koordinasi tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat adanya penanganan keamanan di DOB Papua.

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya. Hal itu untuk semakin mendukung adanya penanganan keamanan agar berjalan dengan lebih efektif dan optimal, tanpa perlu menimbulkan korban jiwa dari pihak manapun seandainya memang terjadi konflik di Papua.

Mengenai hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan pihak Forkopimda Papua di Kota Jayapura dengan membahas bagaimana masalah keamanan di provinsi tersebut.

Dalam hal ini, peran seluruh kepala daerah di setiap kabupatan dan kota di Bumi Cenderawasih juga merupakan hal yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka diharapkan bisa selalu hadir di tengah masyarakat untuk dapat mereduksi adanya berbagai potensi gangguan keamanan.

Tidak hanya sampai di sana, seluruh kepala daerah tersebut juga harus terus bisa memberikan pelayanan publik secara prima kepada semua masyarakat di Papua dan terus menjalankan pembangunan dengan pula melibatkan masyarakat di daerah mereka masing-masing.

Adanya pelibatan Orang Asli Papua (OAP) sendiri dalam segala bentuk pembangunan di Bumi Cenderawasih memang terus juga digencarkan oleh Pemerintah. Pasalnya dengan hal itu, akan bisa menjadikan adanya pembangunan di Papua bisa sesuai dengan seperti apa kebutuhan dari masyarakat sendiri serta menyesuaikan bagaimana adat hingga budaya serta kultur di wilayah mereka.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan juga Pemerintah Kota (Pemkot) perlu untuk terus membuka adanya ruang diskusi dan komunikasi yang mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mampu menyerap seluruh aspirasi publik. Karena dengan adanya aspirasi dan masukan dari masyarakat, maka ke depannya pembangunan yang dilakukan akan semakin sesuai dengan bagaimana kebutuhan warga daerah setempat.

Pelayanan prima di seluruh wilayah DOB Papua terus diupayakan dan menjadi sebuah komitmen yang sangat kuat dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing hingga menjadi komitmen kuat dari seluruh aparat keamanan dan personel gabungan. Untuk bisa melakukan pelayanan yang prima tersebut, bahkan seluruh stakeholder juga langsung melakukan persiapan akan peningkatan kualitas SDM pada lembaga masing-masing.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Masyarakat Indonesia Miliki Diveritas Tinggi, Waspadai Politik Identitas Cegah Pecah Belah

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Masyarakat di seluruh Indonesia memang memiliki tingkat diversitas yang sangat tinggi karena berasal dari beragam sekali latar belakang yang saling berbeda. Maka dari itu kewaspadaan akan politik identitas harus terus digaungkan secara bersama-sama untuk bisa mencegah terjadinya pecah belah di tengah masyarakat dan juga mensukseskan gelaran Pemilu 2024.

Indonesia merupakan sebuah bangsa atau negara yang memang terdiri dari berbagai macam suku, agara, ras serta budaya dan antar golongan. Pada sebuah negara yang terletak tepat di garis Khatulistiwa ini, maka Tanah Air memang banyak sekali menyimpan berbagai macam sumber daya alam (SDA), termasuk juga sumber daya manusia (SDM) yang melimpah.

Maka dari itu, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan juga mereka semua memiliki latar belakang kebudayaan masing-masing yang juga sangatlah beragam, mulai dari agama hingga suku yang saling berbeda pula, tidak bisa dipungkiri jula kerap kali bangsa ini dihadapkan pada sebuah kondisi di mana perstuan antar masyarakat sangatlah diuji.

Salah satu ujian akan perstuan yang memang harus terus dilawan dan dihadapi oleh masyarakat adalah, utamanya dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan sebentar lagi akan kembali dihelat, yakni pada tahun 2024 mendatang.

Jelas saja bahwa dalam kontestasi politik atau juga pesta demokrasi adanya Pemilu pada tahun 2024 tersebut persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia sangatlah diuji. Maka dari itu, masyarakat sendiri juga harus senantiasa menegakkan semboyan bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Khususnya pada tahun politik yang biasanya juga masih diwarnai dengan adanya persaingan yang kurang sehat, dengan salah satu atau beberapa oknum pihak tertentu justru bermain menggunakan isu politik identitas dan menggunakan SARA, padahal hal tersebut merupakan isu yang sangat sensitif dan juga sangat mampu berpotensi untuk memecah masyarakat.

Mengenai adanya ancaman dari beberapa oknum peserta pemilu yang bisa saja terus menggaungkan isu politik identitas hanya demi kepentingan mereka dan golongannya untuk bisa mendulang suara dari masyarakat dan memenangkan kontestasi Pemilu 2024 tersebut, Pengamat Politik, Ujang Komarudin menyatakan bahwa jika ternyata politik identitas terus saja didesain, dipelihara, digaungkan dan juga dipublikasikan, maka hal tersebut tak ubahnya menjadi sebuah industri.

Tentu saja, jika itu terus dilakukan oleh peserta Pemilu dan mampu membuat masyarakat menjadi terpengaruh dan pada akhirnya masyarakat pun menjadi terbelah, maka merupakan sebuah permasalahan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Bahkan kini, sasaran dari penyebarluasan isu mengenai politik identitas sendiri sudah bukan hanya menyasar kepada kelompok tertentu yang rawan saja seperti pada generasi muda atau milenial, yang biasa disebut dengan Gen Z saja, namun juga telah menyasar kepada seluruh komponen bangsa.

Ketika isu-isu mengenai politisasi identitas yang terus menggunakan bahasa SARA, yang merupakan hal sangat sensitif karena memang masyarakat Indonesia memiliki tingkat diversitas sangat tinggi terus digaungkan oleh berbagai oknum peserta Pemilu ataupun mereka dari oknum pendukung calon tertentu, maka tentunya akan memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesatuan bangsa.

Adanya hal-hal tersebut mampu membuat saling curiga masyarakat, dan pada akhirnya juga akan bisa memunculkan sebuah konflik horizontal, yang mana padahal hendaknya tidak perlu terjadi, apalagi pada setiap kontestasi pesta demokrasi Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Tanah Air.

Biasanya, beberapa hal yang mampu terlihat secara kasat mata dan sangat jelas adalah ketika terdapat pihak-pihak tertentu yang saling menjelekkan satu sama lain secara identitas dan cenderung melakukan kampanye hitam. Padahal sejatinya dalam sebuah Pemilu, para peserta bisa saling bersaing dengan sehat dan beradu gagasan atau program mereka, namun justru hal-hal mengenai identitas terus saja digaungkan. Tentunya juga akan semakin memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.

Seolah-olah, ketika adanya isu politik identitas ini terus saja dijalankan, maka justru menjadikan sesama warga Indonesia akan menjadi musuh dan saling membenci, bukan malah justru saling bersatu dan menjalin persaudaraan satu sama lain.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat termasuk juga para peserta Pemilu 2024 mendatang harus mampu saling bersama-sama dalam meminimalisasi adanya isu politik identitas, hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan terus saling bersepakat untuk sama sekali tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi politik. Kemudian hal kedua yang penting adalah untuk bisa saling membangun kesadaran secara kolektif di tengah masyarakat bahwa isu politik identitas merupakan hal yang sangat berbahaya dan hendaknya bisa dihindari.

Segenap elemen bangsa ini harus secara bersama-sama dan kompak dalam menghindari adanya penggunaan politik identitas karena akan sangat mampu untuk memecah belah keutuhan NKRI, utamanya di tengah angka diversitas dari masyarakat Indonesia yang sangat tinggi, maka isu-isu mengenai SARA memang menjadi hal yang sangat sensitif.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

IKN Menjadi Kota Masa Depan Dengan Infrastruktur Kelas Dunia

Oleh : Tyas Permata Wiyana )*

IKN Nusantara masih dalam proses pembangunan, tetapi diprediksi akan menjadi kota masa depan yang modern. IKN akan dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia. Dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur tersebut maka IKN akan menjadi ibu kota yang patut dibanggakan, karena menjadi ikon kota modern dan canggih.

Ibu Kota Negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN yang diberi nama Nusantara akan menjadi kota yang sangat istimewa karena berada di tengah hutan alias forest city. Meski berada di tengah hutan, tetapi kotanya tetap maju dan bahkan akan lebih modern daripada Jakarta.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyatakan  bahwa IKN merupakan kota masa depan yang menjunjung asas pembangunan terintegerasi bagi generasi muda. bu Kota Negara (IKN) adalah kota masa depan atau kota bagi generasi muda masa kini. 

Diharapkan agar generasi muda secara inklusif dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk mengakomodasi inovasi pada tiga area yang diprioritaskan pertumbuhannya, dari sektor kesehatan, energi, dan ekonomi.

Danis menambahkan, IKN bukan hanya kota pintar, tapi juga tempat modern yang memenuhi standar infrastruktur kelas dunia. Adapun visi IKN adalah menjadi kota yang paling berkelanjutan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi pendorong ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. 

Pembangunan yang diprioritaskan adalah infrastruktur berupa jalan raya untuk mempermudah mobilitas masyarakat.

Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tengah melakukan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Jalan ini akan menjadi akses utama menuju IKN Nusantara. Jalan ini juga menjadi bagian dari infrastruktur dasar IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah melalui fase pemetaan lahan. Setelah itu pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara. 

Pembangunan Jalar Lingkar Sepaku saat ini dalam segmen 1 sampai segmen 3 yang dibangun dengan dana APBN senilai 103,7 miliar rupiah. Perkembangan pembangunannya sangat bagus karena sudah lebih dari 77%. 

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Junaidi menyatakan bahwa panjang keseluruhan Jalan Lingkar Sepaku adalah 2,91 kilometer. Untuk pembangunan Segmen 1 hingga 3 dilakukan melalui skema multi year contract lanjutan. Pembangunan Segmen 4 akan segera dilakukan dan tendernya sudah selesai.

Dalam artian, pemerintah membangun infrastruktur berupa jalan lingkar yang akan memudahkan mobilitas masyarakat menuju IKN Nusantara. Jalan Lingkar Sepaku dibangun dengan kokoh agar awet dan mensukseskan pembangunan IKN. Penyebabnya karena pembangunan gedung dan fasilitas lain akan berhasil jika mobilitas truk pengangkut material juga lancar.

Pembangunan jalan lingkar dan jalan raya dilakukan agar target tercapai yakni di tahun 2024, IKN Nusantara sudah bisa dihuni oleh seluruh warga di sana. Dengan infrastruktur pendukung berupa jalan yang repersentatif tentu akan memudahkan mobilitas dan menghubungkan antara IKN dengan kota-kota di sebelahnya. 

IKN juga dirancang sebagai pusat ibu kota dengan membentuk lingkungan yang dibangun dengan sistem kota pintar yang terintegrasi dan hidup selaras dengan alam. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan, IKN adalah forest city sehingga tidak merusak alam yang ada. Pembangunannya dengan zero emisi. IKN mengembalikan kondisi hutan seperti sedia kala. Hutan di IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alami. 

 IKN Nusantara adalah partisipasi aktif Indonesia dalam mendukung inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim. Kesuksesan Nusantara tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga masyarakat global, dengan menciptakan kota berkelanjutan yang dapat ditiru di seluruh dunia.

IKN Nusantara akan menjadi kota masa depan dengan infrastruktur kelas dunia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur terus dikebut. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa banyak teknologi dan akan menjadi kota kelas dunia.

Mentri Basuki menambahkan, dalam proses pembangunannya, ditentukan tiga target capaian IKN sebagai kota kelas dunia di masa depan. IKN akan menjadi kota 10 menit yang dirancang untuk pejalan kaki. Kedua, 75% area IKN merupakan ruang hijau. Ketiga, IKN masuk 10 kota layak huni terbaik, cerdas dan aktif di dunia.

IKN akan jadi kota 10 menit karena transportasi umumnya sangat mudah. Rencananya akan dibangun jaringan kereta api di IKN Nusantara, yang akan dimulai tahun 2025. Kereta ini membuat masyarakat Kalimantan antusias karena baru pertama kali moda transportasi ini ada di sana. Mereka bisa merasakan naik kereta api yang dimulai dari Balikpapan menuju kota inti IKN (Nusantara).

Rencananya akan dibuat sistem lalu-lintas modern dan kendaraannya dengan mobil/motor listrik yang sangat minim emisi. Dengan kendaraan tersebut maka mobilitas lancar sekaligus ramah lingkungan. Mobil/motor listrik tidak mengeluarkan asap tebal dan berwarna hitam di bagian knalpotnya, seperti mobil/motor konvensional.

IKN Nusantara akan menjadi kota masa depan dengan infrastruktur kelas dunia. Banyaknya fasilitas dan infrastruktur di IKN akan mempermudah mobilitas masyarakat. IKN Nusantara akan menjadi kota yang modern sekaligus hijau dan menjaga alam Kalimantan.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Kecam Keras Kebrutalan KST Papua Tembak Aparat Keamanan

Oleh : Charles Tabuni )*

Semua pihak patut mengecam dengan sangat keras kebrutalan yang terus saja dilakukan oleh KST Papua. Aksi terbaru mereka yakni melakukan penembakan hingga membuat salah seorang prajurit TNI gugur di Ilaga. Atas kejadian tersebut, para aparat keamanan langsung meningkatkan kesiagaan mereka.

Kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) Papua kembali terjadi. Memang gerombolan tersebut sama sekali tidak manusiawi lantaran terus saja melangsungkan serangkaian aksi yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berinisial Praka JL meninggal dunia usai ditembak oleh mereka.

Penembakan tersebut dilakukan oleh KST Papua pimpinan Numbuk Telenggen dan terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 kemarin.

Terkait dengan kebiadaban yang terus saja dilakukan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih tersebut, Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) XVII / Cenderawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman bahwa saat ini prajurit TNI yang gugur tersebut telah dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ilaga, yang kemudian selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika.

Lebih lanjut, setelah adanya kejadian penembakan pada prajurit TNI tersebut, saat ini para aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang berada di Ilaga telah berada dalam kondisi Siaga I. 

Tentunya peningkatan kesiagaan itu bukanlah sebuah upaya yang tidak berdasar, pasalnya memang adanya peningkatan kesiagaan yang dilakukan oleh para aparat keamanan di Ilaga tersebut bertujuan untuk bisa mengantisipasi kemungkinan potensi adanya serangan susulan yang bisa saja kembali dilakukan oleh KST Papua.

Dengan adanya kebrutalan yang terus saja dilakukan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih itu tanpa henti dan terus mengancam nyawa banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil bahkan hingga aparat keamanan sendiri, memang hendaknya selaku masyarakat di Indonesia mampu terus mendukung segala upaya dari aparat keamanan demi bisa mengembalikan situasi kembali kondusif di Papua.

Terus tingkatkan doa agar keamanan di Ilaga khususnya, bisa segera pulih dan juga untuk para aparat keamanan yang telah gugur mulai dari Praka JL hingga beberapa aparat keamanan lain yang sebelumnya juga gugur di tangan KST Papua agar mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri langsung meminta kepada seluruh anggota aparat keamanan mulai dari TNI, Polri dan BIN, terutama mereka yang bertugas di Kabupaten Puncak untuk bisa terus meningkatkan kesiagaan.

Memang sejauh ini dengan rangkaian aksi kekejaman yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua harus mampu untuk bisa diantisipasi, utamanya pasca terjadinya insiden penembakan kepada aparat TNI tersebut, agar kejadian yang sama tidak sampai terulang kembali.

Gugurnya Praka JL di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak tersebut terjadi setelah pihak aparat keamanan dengan KST Papua kontak tembak. Dari laporan yang diterima, terungkap bahwa kontak tembak yang menewaskan aparat keamanan itu terjadi pada sekitar pukul 12:00 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT).

Sosok dari Numbuk Tenggelen sendiri yang merupakan pimpinan dari gerombolan kelompok separatis dan teroris yang menembak dan menewaskan Praka JL sendiri merupakan gerombolan yang memang dikenal senantiasa terus mengganggu di sekitar wilayah Gome.

Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh aparat keamanan, khususnya mereka yang bertugas di Papua untuk lebih bersiaga. Permintaan dari Wapres tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Dirinya menyatakan bahwa K.H. Ma’ruf Amin meminta agar para pihak aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas mereka di Bumi Cenderawasih untuk bisa terus meningkatkan koordinasi mereka agar peristiwa penyerangan hingga menyebabkan tewasnya Prajurit seperti itu tidak terulang kembali.

Adanya berbagai macam rapat koordinasi (rakor) memang menjadi salah satu upaya terkait dengan bagaimana agar para aparat keamanan dari personel gabungan bisa menjadi jauh lebih siaga, lebih efektif dengan memiliki koordinasi yang baik antar satu sama lainnya. Termasuk juga dengan adanya koordinasi yang mampu terjalin maksimal tersebut, maka ke depannya juga akan mampu membahas seperti apa rencana pola pengamanan di Papua.

Peningkatan kesiagaan ini memang menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan oleh para aparat keamanan, utamanya setelah kembali terjadi insiden penembakan oleh KST Papua yang menimpa prajurit TNI. Sejauh ini rangkaian kekejaman dan kebrutalan yang sama sekali tidak manusiawi terus saja dilakukan oleh mereka, sehingga semua pihak pun patut untuk mengecam dengan sangat keras.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Rajin Unggah Kalimat Provokatif, Jeffrey P Bomanak Tak Lebih dari Seorang Provokator

suaratimur.id – Jika terdapat penilaian terhadap sosok yang aktif kerap melemparkan unggahan narasi provokatif di media sosial mungkin salah satunya patut disematkan kepada tokoh TPNPB-OPM, Jeffrey P. Bomanak. Secara serampangan, dirinya seperti melakukan spam terhadap para followers dan friends di media sosial, khususnya Facebook. Unggahan terbaru dari dirinya adalah sebuah pernyataan bahwa mobiliasi ribuan pasukan TNI Polri di Papua hanya demi menjaga pencurian seluruh hasil kekayaan alam Papua. Menurutnya, seluruh bangsa Papua harus mendukung perang TPNPB OPM sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua dari ancaman militer Indonesia yang disebutnya kolonial di bumi Papua. Dirinya juga menyatakan bahwa telah bertemu dan hidup dengan semua pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Papua dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Disebutnya bahwa nasihat yang kemudian diberikan adalah agar menjadi kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua secara konsisten dan jangan pernah rubah atau revisi OPM dengan alasan apapun dan dengan cara apapun, karena OPM adalah organisasi yang lahir atas kesadaran orang Papua dan lahir di atas tanah Papua serta telah menjadi milik bangsa Papua dari awal hingga akhir nanti untuk merdeka dan berdaulat.

Sebuah pemahaman yang tentu saja bersifat subjektif melihat kondisi dan permasalahan dari sudut pandang searah dan jelas-jelas bertendensi pada upaya pelepasan Papua dari Indonesia. Hal ini tentu saja bukan pertama kali dilakukan oleh seorang Jeffrey P. Bomanak. Seseorang yang disebut sebagai pemimpin TPNPB OPM tersebut terbilang aktif dalam berkicau di unggahan media sosial Facebook. Dirinya sadar, bahwa salah satu upaya untuk memelihara semangat para pendukungnya adalah melalui bombardir kata-kata, meski harus melalui unggahan di sosial media. Jeffrey Bomanak merasa bahwa strategi peperangan bisa menjadi jalan singkat untuk memaksa dunia yakni PBB agar Indonesia bersedia bernegosiasi terkait kemerdekaan Papua. Sebuah jalan pikiran pendek, tak memperhatikan sebab akibat hingga dampak yang terjadi akibat sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya selama ini demi misi kemerdekaan yang utopis.

Perselisihan Paham Kelompok Separatis dalam Menyikapi Upaya Pelepasan Papua dari Indonesia

Bisa jadi intensitas berkicau seorang Jeffrey P. Bomanak tak hanya ditujukan kepada publik secara luas yang berada di luar circle nya untuk turut mendukung kemerdekaan Papua. Secara tersirat, unggahan provokatif yang kerap muncul darinya juga dimaksudkan kepada internal pada kelompoknya sendiri. Untuk diketahui bahwa dalam kelompok separatis Papua sendiri juga terdapat perpecahan dan perbedaan pandangan dalam menyikapi upaya pelepasan dari Indonesia. Sejumah sub kelompok bahkan berdiri sendiri tanpa melalui komando dari pihak yang disebut sebagai pemimpinnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu adanya gangguan keamanan yang terjadi beruntun seperti sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi.

Begitu juga yang terjadi antara Jeffrey P. Bomanak selaku orang yang mengaku sebagai ketua TPNPB OPM dan Benny Wenda selaku orang yang mengaku presiden sementara West Papua sekaligus pemimpin ULMWP. Disebutkan dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui Radio New Zealand (RNZ), Benny Wenda menyampaikan kepada OPM agar segera membebaskan pilot Susi Air karena negara Selandia Baru merupakan pendukung kuat Papua Barat. Insiden penyanderaan Pilot disebut merupakan kesalahan pemerintah Indonesia karena terus membiarkan pelanggaran HAM di Papua dan menolak mengizinkan Komisioner HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi wilayah Papua.

Merespon hal tersebut, Jeffrey P. Bomanak lantas membantah pernyataan Benny Wenda dengan sikap kontra. Menurutnya siapapun politisi tidak punya kapasitas untuk mendikte OPM, apalagi seorang Benny Wenda yang tidak memiliki legalitas dan integritas dalam orientasi politik TPNPB-OPM. Baginya, seorang Benny Wenda tidak termasuk dalam perjuangan bangsa Papua. Ia hanya pembuat propaganda dan penipu yang selalu mencari sensasi terkait isu diplomasi perjuangan bangsa Papua. Saat ini Benny Wenda disebut hanya menari diatas panggung politik yang dilakukan TPNPB-OPM. Sebagai contoh, saat mencari dukungan hingga ke wilayah pasifik dan khususnya Vanuatu yang merupakan kerja keras OPM, hasil dari perang gerilya berdasarkan konstitusi 1 Juli 1971. Sekali lagi bahwa TPNPB OPM tidak mengakui setiap politisi yang mengklaim diri sebagai presiden tanpa ada proses kebenaran yang demokratis dalam perjuangan bangsa Papua. Singkatnya, TPNPB OPM tidak mengakui apapun yang disampaikan oleh Benny Wenda.

Perselisihan Jeffrey P. Bomanak dan Sebby Sambom Terkait Penangkapan Anton Gobay

Pada lain peristiwa, ketidakkompakan juga terjadi pada tubuh TPNPB OPM khususnya pada saat penangkapan pilot Anton Gobay di Philipina. Dalam pernyataaannya, Jeffrey P. Bomanak menuntut pemerintah Philipina agar menghormati perjuangan masyarakat Papua dan membebaskan Anton Gobay. Dirinya juga mengakui bahwa Anton Gobay merupakan anggota TPNPB. Di sisi lain, juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom menolak mengakui Anton Gobay sebagai anggota TPNPB OPM. Bahkan dirinya juga menganggap pernyataan Jeffrey P. Bomanak terkait tuntutan pembebasan Anton Gobay sebagai pernyataan sampah. Menurutnya, yang dilakukan Anton Gobay adalah kegiatan illegal karena kerja sama dengan kelompok kiri Philipina.

Sebby Sambom justru kemudia membeberkan bahwa Jeffrey P. Bomanak sebagai pelaku kriminal karena pernah merampok dirinya dan Anton Gobay di Bougainville, Papua Nugini. Jeffrey P. Bomanak juga disebut hanya mencari panggung. Dirinya tidak mengakui keberadaannya. Diantara 36 komando daerah pertahanan TPNPB OPM, Jeffrey Bomanak dengan Benny Wenda disebut sebagai orang oportunis dan ambisius.

Perselisihan Egianus Kogoya dengan Jeffrey P. Bomanak Menyikapi Pergerakan Kelompok Separatis Papua

Tak hanya dengan Benny Wenda dan Sebby Sambom, tidak solidnya para aktivis ini juga merambah hingga Egianus Kogoya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial beberapa waktu silam, dirinya tampak murka menyinggung orang-orang yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka. Egianus Kogoya secara blak-blakan menyebut nama satu per satu yakni Benny Wenda, Sebby Sambom. Viktor Yemu dan Jeffrey Pagawa Bomanak. Mereka dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi kelompoknya yang disebut berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Motif Berulang Jeffrey P. Bomanak untuk Tunjukkan Eksistensi Diri

Adanya perselisihan di tubuh para aktivis pendukung kemerdekaan Papua tersebut menandakan terdapat celah diantara mereka dalam sejumlah pergerakan yang tidak terkoordinasi. Sifat dasar mereka yang haus akan eksistensi menjadi kelemahan sekaligus kewaspadaan yang harus diantisipasi. Adanya insiden penyanderaan pilot Susi Air seperti menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan dengan sejumlah upaya ancaman yang belum tentu sama dengan kondisi di lapangan. Posisi sejumlah aktivis tersebut yang tak berada di wilayah Papua menjadi satu indikasi besar bahwa motif yang sedang dicari adalah panggung eksistensi. Bersatunya mereka saja masih belum bisa mewujudkan misi separatis – kemerdekaan, apalagi saat ini terpecah belah karena kepentingan individual. Maka seharusnya adanya narasi-narasi tersebut tak perlu digubris atau direspon secara berlebih karena hanya menjadikan dirinya besar rasa.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)