oleh on

Oleh : Viktor Awoitauw )*

Pembangunan atau pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sangat penting untuk bisa terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor, sehingga percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih bisa terlaksana dengan jauh lebih maksimal.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan juga Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua terus mencanangkan pada tahun 2023 ini sebagai tahun yang penuh akan kolaborasi untuk terus melakukan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Tentunya, karena dikatakan kolaborasi, maka hal tersebut juga terus melibatkan banyak sekali pihak.

Diketahui bahwa dalam upaya untuk melakukan pembangunan di Papua, banyak sekali pihak yang dilibatkan, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda), swasta, masyarakat, para pelaku di dunia usaha hingga seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pelibatan dari berbagai stakeholder tersebut, tidak lain dan tidak bukan memang ditujukan demi bisa membangun negeri agar bisa jauh lebih baik lagi pada masa mendatang.

Peranan dari seluruh komponen tersebut, memang merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan pembangunan. Pasalnya, di setiap unsur dari pelibatan seluruh komponen tersebut memang sejatinya mereka semua memiliki potensi dan juga kemampuan masing-masing, sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain melalui kerja sama dan integrasi baik yang terus dilakukan.

Melalui kolaborasi tersebut pula, maka setiap pihak stakeholder yang bersangkutan mampu mengambil bagian dalam mengawal pembangunan di Papua. Dengan demikian, kekurangan yang mungkin masih ada pada satu bagian tertentu bisa segera ditutupi oleh pihak lain dengan adanya koordinasi yang tepat.

Selama ini, Tanah Papua memang dikenal menjadi sebuah kawasan yang sebenarnya memiliki potensi sangat luar biasa, utamanya dari kekayaan alam yang mereka miliki. Bukan hanya itu saja, namun sejatinya Bumi Cenderawasih juga memiliki sumber daya masyarakat (SDM) dengan angkatan kerja yang cukup banyak dan juga berpotensi.

Untuk itu, hingga kini, semenjak pemerintahan di era Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melalui berbagai macam program pemerataan pembangunan yang terus digencarkannya dengan tidak lagi menganut paradigma pembangunan yang Jawasentris, melainkan menggantinya dengan paradigma pembangunan yang Indonesiasentris, maka diharapkan perkembangan terus terjadi di Papua.

Ikut serta atau peranan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga para pelaku di dunia usaha juga sama sekali tidak bisa diremehkan bagaimana kontribusi besar mereka. Seluruh pihak sebenarnya memang sangat ingin untuk bisa terus memajukan Bumi Cenderawasih, bukan hanya melulu pihak masyarakat setempat saja. 

Sehingga, untuk bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut, maka memang sangat wajib untuk terus dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena dengan adanya peningkatan kualitas SDM tersebut, maka mampu semakin membuat kebermutuan masyarakat di Tanah Papua tetap terjaga, juga semakin membangun akan percepatan pembangunan di Papua.

Mengenai keikutsertaan atau peran aktif dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM di Tanah Papua, Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey menyatakan bahwa memang adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, sejatinya bukanlah hanya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan semata, melainkan dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut hendaknya juga sigalakkan oleh semua pihak, mulai dari adanya pendidikan aparatur negara, masyarakat dan juga tenaga kesehatan (nakes) yang sangat penting juga untuk dilakukan.

Selain itu, dalam hal pembangunan Papua yang dimaksudkan oleh Pemerintah RI kali ini bukan hanya sekedar melakukan pembangunan fisik saja, melainkan juga dalam rangka pengembangan pada sektor ekonomi, yang mana juga harus segera mengalami peningkatan dengan salah satunya adalah terus memberikan kemudahan kepada para investor untuk melakukan penanaman modal.

Hal tersebut tentunya juga untuk membuat para investor ini agar mau untuk terus membuka usaha dan semakin memajukan masyarakat di Papua, dengan adanya penambahan lapangan pekerjaan sehingga juga turut meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan kepemilikan sumber daya alam yang sangat melimpah, maka memang untuk terus menciptakan adanya kemajuan di Tanah Papua, hendaknya memang harus mampu untuk terus ditopang solidnya iklim perdagangan dan juga jasa, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada kemudahan investasi serta perizinan agar bisa masuk ke dalam salah satu program prioritas utama pada tahun 2023.

Kemudian bergeser dari bagaimana peranan aparat keamanan yang juga sangat bersumbangsih pula dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. dengan adanya dukungan optimal dari para aparat keamanan, maka tentunya situasi dan kondusif di Bumi Cenderawasih menjadi semakin kondusif, sehingga pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pun bisa terpenuhi.

Seluruh pemangku kepentingan memang sangat penting untuk bisa terlibat secara aktif dan bersama-sama saling menjalin integrasi sehingga bisa bersatu membangun Tanah Papua. Dengan adanya kerja sama yang baik terjalin dari seluruh pihak tersebut, maka akan bisa saling melengkapi dari berbagai macam sektor.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

oleh on

Oleh : Naomi Leah Christine)*

Kesejahteraan rakyat dapat dibangun melalui berbagai cara, salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja yang terus fokus di lapangan agar tak ada kesalahpahaman antar publik dengan pemerintah yang sebenarnya ingin mensejahterakan rakyat secara adil dan merata.

Penerapan aturan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) terus digencarkan agar fokus dan menjadi efektif di lapangan. Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas Percepatan dan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja, Edy Priyono mengatakan bahwa pihaknya beradaptasi lagi ketika Perppu disahkan menjadi UU, mereka saat ini sangat fokus bagaimana supaya ketentuan dalam UU Cipta Kerja bisa dilaksanakan secara efektif.

Dalam peningkatan implementasi UU Cipta Kerja kali ini Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas Percepatan Sosialisasi terus mengevaluasi dan memonitor berbagai aturan yang ada disana. Tentunya hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut berlaku di lapangan. Apakah sudah berjalan baik atau belum. Dengan adanya evaluasi tersebut, Edy mengutarakan bahwa dalam waktu singkat ini pasti akan menindaklanjuti bagian-bagian yang tidak sejalan dan permasalahan yang ada di lapangan.

Di sisi lain, Edy Priyono menegaskan bahwa adanya UU Cipta Kerja ini sebetulnya justru memperluas lapangan kerja, terutama bagi para generasi muda. Pasalnya, bagaimana tidak jika angkatan kerja di setiap tahun bertambah sekitar 2,4 juta orang, secara otomatis harusnya ada tambahan pekerjaan pula bagi mereka. Maka, dengan adanya UU Cipta Kerja ini mereka lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan yang layak, atau bagi mereka yang memiliki jiwa pengusaha bisa dengan mudah untuk membuka perizinan usaha.

Mengenai perizinan tersebut, Edy mengutarakan jika kendala tersebut memang masih ada, lantaran hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) setempat dan tidak semuanya menjadi wewenang pemerintahan pusat. Dalam hal ini masih ada beberapa kasus yang nantinya akan ditindaklanjut mengenai regulasi baru yang justru memberatkan pengusaha karena masih adanya oknum yang melakukan tindak pungutan liar (pungli).

Adanya oknum tersebut, justru menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membasmi oknum Pungli secara merata, paling tidak meminimalisir adanya perlakuan yang merugikan tersebut. Oleh sebab itu, apabila aturan tersebut telah dibuat dan disahkan agar terealisasi dengan baik, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri agar hal ini berjalan dengan baik, namun tetap membutuhkan seluruh pihak yang bersangkutan seperti Pemda, masyarakat sipil NGO (Non Goverment Organization), organisasi profesi, pelaku usaha, masyarakat, pelajar, dan mahasiswa agar bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut agar terimplementasi dengan baik dan berguna bagi rakyat.

Sementara itu, menurut Edy Indonesia perlu investasi di dalam atau di luar negeri dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya aturan perizinan yang dipermudah dan jelas, maka semakin mudah untuk membuka lapangan pekerjaan yang nantinya juga kembali pada kesejahteraan rakyat. Undang-undang Cipta Kerja tak hanya berpihak kepada salah satu elemen saja, seperti yang disalahpahami oleh publik, melainkan sebenarnya UU Ciptaker ini mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, UU Ciptaker juga menjamin upah pekerja, yang lebih penting lagi yakni mengenai kesejahteraan para pekerja melalui adanya peningkatan kapabilitas atau atau kualitas yang dimiliki oleh para tenaga kerja, dalam arti adalah adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan daya saing yang dimiliki oleh para pekerja.

Adapun soal kesejahteraan rakyat, pelaku UMKM tak kalah dalam mendapatkan manfaatnya, salah satunya yakni dalam aturan UU Cipta Kerja sangat memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Mereka, pegiat usaha UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha, proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah dipermudah dan disederhanakan.

Untuk itu, adanya Undang-undang Cipta Kerja sendiri sebenarnya tidak seharusnya menjadi momok seperti yang disalahartikan oleh publik. Justru, dengan adanya aturan ini dinilai strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, harapannya untuk memajukan Indonesia agar menjadi negara yang mampu bersaing dengan tetangga dalam kesejahteraan masyarakatnya. Bayangkan saja jika Indonesia mampu meningkatkan angka ekspor tentunya jika sudah mencapai hal ini kesejahteraan rakyat juga terjamin. 

Menanggapi publik yang salah tangkap mengenai UU Cipta Kerja dengan kurang baik ini, adanya berbagai sosialisasi diharapkan mampu hilangkan rasa takut publik terhadap aturan UU Cipta Kerja. Bahkan, UU Cipta Kerja sendiri memang untuk seluruh elemen masyarakat, baik mereka yang belum bekerja dengan didorong muncul usaha agar bertumbuh dengan baik hingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, bagi mereka yang sudah tak bekerja atau terkena PHK atau memasuki waktu pensiun juga ada jaminannya sendiri. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya dorongan yang terus dilakukan, implementasi UU Cipta Kerja di lapangan bisa menyesuaikan kondisi dan penyempurnaan aturan. Tentunya hal ini bertujuan agar rakyat merasakan kesejahteraan dan tak salah paham terhadap maksud pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

oleh on

Oleh : Farid Arfiansyah )*

Sangat penting adanya sebuah komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa mencegah adanya penyebaran berita bohong atau hoaks. Hal tersebut tentunya demi bisa mewujudkan kelancaran setiap rangkaian gelaran Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN), Didi Rosasi menegaskan komitmen mereka untuk senantiasa terus menyebarkan narasi yang positif dan juga menyejukkan serta berupaya untuk memerangi adanya informasi hoaks yang berseliweran di berbagai media sosial serta internet. Hal tersebut, utamanya adalah ketika memasuki tahun politik dan menjelang perhelatan pesta demokrasi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Dalam hal ini, para jurnalis memang hendaknya mampu bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta terus menggunakan narasi yang Cover Both Side sehingga tidak cenderung untuk menyudutkan salah satu pihak saja. Hal itu juga agar terjadi sebuah keseimbangan akan informasi yang beredar di masyarakat.

Dengan adanya komitmen kuat dan tegas tersebut, juga merupakan dalam rangka bentuk dukungan kepada Nahdlatul Ulama (NU) selaku organisasi masyarakat yang selama ini memang terus bergerak secara kultural atas nama warga Nahdliyin dalam bentuk pemberitaan yang positif sehingga senantiasa mampu terus menjaga kesejukan suasana.

Menjelang kontestasi politik, dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, usaha untuk ikut secara bersama-sama mendamaikan dan menyejukkan suasana memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan tidak ikut serta dan terlarut dalam suasana yang panas, apalagi sampai ikut menyebarkan sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi hoaks.

Dalam rangka untuk terus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara luas dalam upaya mewaspadai diri akan bagaimana bahayanya informasi hoaks apabila tersebar luas di publik, Unit Jabar Saber Hoaks Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar serangkaian kegiatan pelatihan.

Tentunya dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut, merupakan sebuah upaya nyata dalam rangka terus menggalakkan sosialisasi akan pentingnya melawan berita bohong atau hoaks, utamanya dalam menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang.

Beberapa target khusus yang dilakukan dalam pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan di Indonesia tersebut adalah, kepada para mahasiswa dan juga pelajar selaku generasi muda dan generasi penerus bangsa.

Bagaimana tidak, pasalnya para generasi milenial tersebut memang sangat banyak sekali menghabiskan waktu untuk terus berselancar di media sosial dan ruang digital lainnya, yang mana di dalamnya setiap orang juga sangat bebas mengunggah postingan apapun dan cukup sulit untuk melakukan penyaringan akan mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoaks. Bahkan ada juga yang terpengaruh dengan postingan-postingan yang beredar di jagat maya.

Ketika serangkaian pelatihan telah diberikan kepada para kaum muda itu, maka tentunya diharapkan mereka akan menjadi jauh lebih bijaksana dan dewasa dalam bermain media sosial di ruang digital, sehingga mereka bisa lebih mudah terhindar dari ancaman berita hoaks menjelang Pemilu 2024.

Maka dari itu, adanya literasi digital yang berkualitas merupakan sebuah tanggung jawab segenap elemen bangsa, utamanya hal itu agar bisa diajarkan kepada para generasi muda penerus bangsa ini sehingga mereka bisa melakukan cek fakta secara mandiri ketika mengakses sebuah informasi tertentu dan tidak mudah terlarut dengan adanya informasi yang keliru.

Perwakilan Jabar Saber Hoaks, Ganjar Darussalam menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini telah berkeliling ke sebanyak 27 kabupaten atau kota di wilayah Jawa Barat untuk terus memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa dan pelajar akan betapa bahayanya hoaks apabila hal itu benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat awam.

Karena dengan adanya hoaks yang kemudian mungkin dianggap benar oleh beberapa masyarakat, jelas saja ancaman akan kerukunan dan persaudaraan diantara sesama masyarakat Indonesia akan menjadi sangat terancam, dan bukan tidak mungkin justru akan menjadikan pembelahan atau konflik horizontal di tengah masyarakat sendiri.

Terlebih, ketika menjelang Pemilu 2024 seperti sekarang ini, biasanya ada saja oknum-oknum tertentu, entah itu dari pihak peserta pemilu ataupun pendukung calon tertentu yang justru dengan sengaja menyebarluaskan berita bohong ataupun ujaran kebencian hanya demi kepentingan mereka dan kelompoknya, termasuk juga untuk semakin menarik angka simpatisan atau calon pemilih agar mendulang suara bagi mereka.

Dalam hal ini, beberapa instansi atau lembaga pendidikan di tengah masyarakat seperti pondok pesantren dan juga para tokoh agama merupakan garda terdepan untuk bisa terus menyebarluaskan suasana yang menyejukkan di tengah masyarakat dan mampu terus mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks.

Demi untuk terus mewujudkan perhelatan Pemilu 2024 yang lancar dan tanpa adanya gangguan, utamanya dalam hal konflik horizontal di tengah masyarakat yang sangat mengancam, maka memang menjadi sangat penting adanya komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama mencegah dan melawan penyebaran informasi hoaks.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Nusantara 

oleh on

Oleh : Aulia Hawa )*

Ganjar Pranowo selaku calon presiden ( Capres) dari PDIP pada tahun 2024 mendatang dinilai sangatlah mampu untuk terus menjembatani adanya diversitas yang tinggi pada latar belakang masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti secara nyata dari bagaimana track record kepemimpinannya dalam memimpin Jawa Tengah sebagai seorang Gubernur selama dua periode terakhir.

Tepat pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 lalu, secara resmi Rumah Pembaruan Kebangsaan di Jawa Tengah, yang terletak di Wisma Perdamaian Jalan Imam Bonjol, Semarang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Dalam acara peresmian tersebut juga disemarakkan dengan adanya tarian likurai dan alunan musik Tihar.

Seluruh gegap gempita dan penyemarakan kegiatan peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa bagaimana masyarakat setempat sangat puas dan menilai sosok Ganjar yang juga merupakan Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah sangat berhasil untuk terus membawa kerukunan di tengah perbedaan masyarakat yang ada.

Diketahui pula bahwa peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan itu juga diinisiasi oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai macam kelompok etnis yang ada di Tanah Air, mulai dari suku Jawa, Sunda, Dayak, Minang hingga suku Papua.

Terkait dengan adanya peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah itu, Ketua FPK Jateng, Muhammad Adnan menyatakan bahwa keberadaan bangunan yang menjadi simbol atas persatuan dari beragamnya masyarakat di Indonesia itu bahkan hanya ada satu-satunya di Jawa Tengah.

Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dengan adanya peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan tersebut, maka akan mampu menjadi sebuah titik temu bagi adanya perbedaan yang ada di Indonesia. Pasalnya memang bangsa ini sendiri memiliki tingkat diversitas atau keanekaragaman latar masyarakat yang sangat tinggi.

Sama sekali tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang seluruh masyarakat di Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, agama, ras dan juga antar golongan. Dengan kepemilikan angka diversitas yang sangat tinggi itu, maka tentunya segenap elemen bangsa harus mampu untuk terus meningkatkan rasa toleransi dan juga persaudaraan serta kesatuan untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih lanjut, dengan adanya Rumah Pembauran Kebangsaan yang telah diresmikan di Jawa Tengah tersebut, sekaligus mampu menjadi sebuah ruang untuk bisa saling bertukar pikiran antar masyarakat yang memiliki perbedaan, dan juga masyarakat akan bisa saling mempelajari bahwa sejatinya adanya perbedaan yang mereka miliki tersebut merupakan sebuah penguat bagi persatuan bangsa.

Seluruh pionir dan juga para pelopor tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari banyak sekali suku yang ada di Jawa Tengah turut menghadiri acara peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan tersebut. Di sana terdapat tokoh masyarakat dari Nias, Jawa, Maluku hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan juga dari Papua.

Semua tokoh masyarakat yang mewakili setiap suku mereka masing-masing terus menguatkan kesepakatan dan juga komitmen kuat mereka secara bersama-sama dan menilai bahwa memang sangat penting adanya keberadaan Rumah Pembauran Kebangsaan tersebut karena dinilai sebagai fasilitas dari Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo untuk mereka bisa saling bertemu dan bertukar pikiran.

Hal tersebut juga sangat menunjukkan bahwa bagaimana sosok Kader dari PDIP yang juga sekaligus telah ditunjuk secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri, bahwa sosok Ganjar memang dinilai akan terus berupaya untuk terus meningkatkan rasa toleransi yang ada di wilayah kepemimpinannya, yaitu Jawa Tengah, yang mana selama ini sebenarnya juga sudah terbangun dengan sangat baik.

Tentunya semenjak era kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur di Jawa Tengah selama 2 (dua) periode terakhir ini, perkembangan pesat sangat banyak terjadi di provinsi itu, termasuk dalam hal peningkatan rasa toleransi dan persaudaraan serta kesatuan yang dimiliki oleh segenap masyarakat.

Bahkan, data menunjukkan bahwa survei pada periode awal April lalu memperlihatkan terdapat setidaknya 10 (sepuluh) kota yang dinilai paling toleran di Indonesia. Hebatnya kepemimpinan dari seorang Kader PDIP, Ganjar Pranowo adalah dirinya mampu membawa sebanyak 4 (empat) kota di Jawa tengah yang masuk ke dalam daftar kota paling toleran di Tanah Air. Keempat kota di Jateng tersebut adalah Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang dan juga Kota Magelang.

Adanya diversitas dari seluruh masyarakat Indonesia memang merupakan hal yang sudah dimiliki oleh bangsa ini sejak lama, bahkan sejak sebelum merdeka. Maka dari itu, bangsa ini sangatlah membutuhkan seorang sosok pemimpin yang terus mampu menjembatani adanya angka diversitas dari latar belakang yang sangat tinggi dimiliki masyarakat tersebut, yang mana sosok itu sangat melekat pada diri Capres 2024 Ganjar Pranowo karena sudah sangat terbukti bahwa dirinya mampu menerapkan hal tersebut pada kepemimpinannya menjabat sebagai Gubernur di Jawa Tengah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Nusantara 

oleh on

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Adanya Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus saja melakukan serangkaian aksi teror dan mengganggu stabilitas keamanan negara, tentu saja sangatlah menghambat upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih yang digencarkan oleh Pemerintah RI.

Penyanderaan yang dilakukan oleh KST Papua terhadap para pekerja pembangunan di Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan memang merupakan sebuah tindakan keji dan biadab yang sama sekali tidak berperikemanusiaan.

Kemudian, menyusul adanya tindakan kekerasan tersebut, justru terdapat sebuah pernyataan dari Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPBPB-OPM), Sebby Sambom yang justru sangat menyesatkan dan berusaha untuk memecah belah bangsa ini.

Bagaimana tidak, pasalnya dirinya mengaku bahwa dengan tegas, gerombolan KST Papua menolak seluruh pembangunan yang diadakan di Papua. Padahal seluruh percepatan pembangunan yang terus digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak lain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih sendiri.

Bukan hanya itu, dengan adanya percepatan pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah beserta seluruh stakeholder terkait, juga merupakan bentuk kerja nyata dari komitmen kuat yang telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi sendiri akan mengubah paradigma pembangunan tidak lagi Jawasentris atau terlalu berfokus pada Pulau Jawa saja, melainkan diganti dengan paradigma pembangunan yang Indonesiasentris sehingga tercipta sebuah pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok Nusantara tanpa ada ketertinggalan salah satu wilayah.

Kepala Program Studi (Prodi) Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah menilai bahwa selama ini, justru seluruh rentetan aksi teror dan juga kekerasan yang terus dilakukan oleh gerombolan KST tersebut tentunya akan sangat menghambat adanya penggalakan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak sangat peduli dan ingin melihat bagaimana masa depan akan pembangunan di Tanah Papua karena wilayah tersebut sejatinya memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa terus dikembangkan, mulai dari bagaimana kekayaan sumber daya alam (SDA) yang mereka miliki hingga kepemilikan sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak apabila bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Para generasi muda penerus di Papua sendiri sejatinya juga merupakan generasi yang sangat cemerlang, karena mereka memiliki beragam bakat dan potensi, yang apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia juga sama sekali tidak kalah.

Tentunya, apabila misalnya secara terus menerus terjadi konflik dan ancaman stabilitas keamanan seperti akibat dari ulah yang terus saja dilakukan oleh KST Papua dengan banyak tindakan mereka hingga tidak sedikit memakan korban jiwa, bahkan dari para masyarakat sipil hingga para aparat keamanan di Indonesia, tentunya dengan adanya hal itu terus terjadi, maka Papua sendiri akan sangat mengalami hambatan dalam pembangunannya.

Papua sangat membutuhkan untuk bisa segera dibangun karena untuk mengoptimalisasi visi dan misi dari Pemerintah RI, yakni menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di Indonesia. Namun di sisi lain, ancaman akan stabilitas keamanan terus terjadi karena ulah KST Papua, yang sangat menghambat upaya percepatan pembangunan tersebut, maka sebenarnya sangat menambah urgensi bahwa penanganan akan masalah yang ditimbulkan oleh kelompok separatis dan teroris itu harus bisa segera ditangani.

Selama ini, sederet aksi teror yang terus saja dilancarkan oleh KST Papua tidak sejalan dengan bagaimana kerangka pembangunan Papua yang terus dirancang oleh Pemerintah RI, padahal itu semua diperuntukkan demi kepentingan seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri.

Dengan kata lain, bahwa ketika terjadi kemacetan pada upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, maka secara jangka panjang juga akan mampu berdampak pada bagaimana pelemahan kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Cenderawasih sendiri. 

Salah satu contohnya adalah misalnya mengenai adanya pembangunan akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain yang belakangan ini memang terus digalakkan oleh Pemerintah RI, nyatanya hal tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal dan optimal apabila ancaman akan stabilitas keamanan terus saja diganggu oleh KST Papua, sehingga daerah-daerah terpencil di sana akan terus menjadi terpencil.

Sebenarnya percepatan akan pembangunan di Bumi Cenderawasih merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di sana, selain itu, program tersebut sendiri juga merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan oleh Pemerintah RI. Namun, dengan adanya serangkaian aksi teror yang terus dilakukan oleh KST Papua, nyatanya justru akan terus menghambat upaya pemerintah tersebut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

oleh on

suaratimur.id – Sebuah program di kanal Youtube Kalam Kristus Channel yang juga disiarkan oleh Mambruk_Channel bertajuk Paradox Papua sedang menjadi buah bibir di sejumlah kalangan publik berkaitan dengan tokoh-tokkoh sekaligus pernyataan kontroversial yang dihadirkan. Program yang dibawakan oleh Bishop Dr. Joshua Tewuh tersebut dalam salah satu episodenya membahas berkaitan dengan tokoh separatis yang dalam kisah Mahabarata disebutnya sebagai sengkuni bangsa Papua, yakni Saul Y Bomay. Paradox Papua sendiri dalam keterangan di running text video tersebut disebut sebagai salah satu program sekaligus ruang diskusi demokrasi yang diklaim terbuka untuk semua kalangan tanpa pandang bulu. Sebuah permainan kata untuk menghindari justifikasi dan subjektifitas dari program yang melibatkan tokoh bermasalah.

Sejenak kembali menyusuri jejak salah satu tokoh TPNPB OPM. Saul Y Bomay merupakan seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering memperkenalkan diri sebagai juru bicara TPNPB OPM. Posisinya yang bisa dianggap lebih senior dalam pergerakan kemerdekaan Papua, hingga kini disebut aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah. Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media. Entah karena suatu alasan tertentu, permasalahan internal, atau klaim sepihak, Saul Y Bomay lebih sering bermanuver ke dalam melalui komunikasi internal dalam upaya mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk mendukung pemikirannya dengan tujuan panjang merealisasikan kemerdekaan Papua dari negara Indonesia.

Bermodal Kata-kata Berupaya Perluas Isu Papua

Sejumlah manuver yang pernah dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab pernah mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia tahun lalu ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB OPM serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam kurun waktu tersebut, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan Dewan HAM PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan.

Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual sehingga masyakarakat akan lebih melirik dan memperhatikan.

Manuver tersebut dengan sendirinya kemudian terbantahkan melalui pernyataan dari Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib yang menegaskan bahwa tidak ada agenda atau bahasan mengenai Indonesia di sesi ke-49 Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Tidak pula ada permintaan atau rencana kunjungan dari PBB ke Papua, sebab Dewan HAM PBB menyerahkan sepenuhnya peraturan kepada pemerintah Indonesia. Adapun adanya undangan peninjauan pembangunan dan pencapaian SDG’s di Papua dan Papua Barat tidak terkait dengan kerangka investigasi. Sebelumnya, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) menerima laporan dari organisasi non pemerintah mengenai situasi HAM di Papua dan Papua Barat. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan surat ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PPB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai klarifikasi dan penjelasan terkait hal tersebut.

Dibalik Aksi Penolakan DOB dan Tumpangan Isu Kemerdekaan Papua

Salah satu respon negatif muncul mengatasnamakan TPNPB OPM saat kebijakan pemekaran wilayah yang disebut Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi isu aktual yang pernah diperbincangkan di publik Papua dan sekitarnya. Sebby Sambom sebagai juru bicara TPNPB OPM saat itu kemudian melayangkan ancaman kepada oknum-oknum bupati yang akan mengurus DOB. Ia mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran wilayah di sejumlah daerah di Papua. Di sisi lain, Saul Y Bomay yang juga mengklaim diri juru bicara TPNPB OPM seperti biasa tidak muncul di media, namun bergerilya menyusup dalam pergerakan secara tertutup berkonsolidasi dengan organisasi atau kelompok lain untuk menyuarakan penolakan serta mendukung adanya aksi demonstrasi di jalan.

Tak lupa dalam aksi tersebut, ia menitipkan pesan perjuangan kemerdekaan sebagai salah satu poin tuntutan. Saul Y Bomay bahkan pernah mengklaim bahwa aksinya juga akan digelar di Manokwari, Jawa dan Bali serta didukung beberapa negara di dunia. Ia sadar, dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.  

Mengatasnamakan Masyarakat Papua untuk Kepentingan Pribadi

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena menurutnya upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga pernah membuat isu mengabarkan bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga tahun 2022 lalu, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TN,I bukan pekerja perusahaan.

Saul Y Bomay adalah salah satu tokoh yang getol menyuarakan adanya intervensi pihak ketiga dalam rencana dialog membahas permasalahan Papua dengan pemerintah Indonesia. Ia selalu bermanuver membuat propaganda mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua. Selain itu, di sesama pejuang kemerdekaan Papua, ia juga pernah membuat pernyataan bahwa ULMWP sedang menipu rakyat West Papua demi kepentingannya, sementara TPNPB-OPM adalah pemegang amanat rakyat West Papua yang adil dan benar.

Sebuah pertanda kelemahan bagi para pihak yang pro kemerdekaan, dimana kemerdekaan ternyata bukan hal yang diperjuangkan secara kolektif, namun sesuai kepentingan masing-masing. Meskipun kita paham bahwa sebab musabab perang antar negara di dunia berakar pada motif ekonomi sebagai hal mendasar yang disamarkan. Kondisi yang terjadi di bumi cenderawasih ini juga harus kita waspadai bahwa motif politik juga berintrik untuk mencapai tujuannya dimana pada akhirnya masyarakat Papua yang menjadi korbannya, salah satunya melalui Sengkuni dari timur bernama Saul Y Bomay.

Motif Bishop Dr. Joshua Tewuh Tampilkan Program Paradox Papua

Selain karena pihak yang dihadirkan memiliki muatan kontroversif sekaligus provokatif, perlu kiranya untuk juga diketahui siapa orang yang mengemas program tersebut beserta dengan latar belakang dan motif yang ingin dicapai. Seperti kita tahu bahwa isu separatisme di Papua merupakan hal yang sensitif, mayoritas pihak tidak mau mengangkat karena penuh dengan resiko. Namun, berbeda dengan Bishop Joshua Tewuh yang hingga edisi ke-36 masih mengelola program Paradox Papua melalui kanal Youtube bahkan menghadirkan tokoh separatis yang jelas-jelas bermasalah.

Berdasarkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun, Bishop Joshua Tewuh merupakan orang Manado yang besar di Makassar. Dirinya memiliki profesi sebagai seorang pendeta (apologate/kristolog). Pekerjaan inilah yang membuatnya sekaligus menjadi konten creator digital melalui Yayasan Efata Marturia yang dimilikinya. Yayasan ini menyediakan Pelayanan Konsultasi Psikis-Sosiologis dan Pelatihan Pengembangan SDM di Perusahaan-Perusahaan Milik Orang Kristen atau yang karyawannya mayoritas kristen. Memberi Pelatihan ESQ BIBLICAL-CONCEPT secara profesional baik secara perseorangan, keluarga dan Gereja serta Perusahaan. Ia memiliki jemaat yang diberi nama Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Namun pada perjalanannya, Joshua Tewuh justru kemudian mengundurkan diri dari Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) karena diduga sesat tidak bisa menerima ajaran Tritunggal Pribadi independent (Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus) yang dijadikan sebagai bagian pengukuhan iman GBI. Dirinya diketahui hanya mempercayai satu pribadi Allah saja dengan 3 cara penampakan yang dituduh sebagai penganut bidat/ ajaran sesat kekristenan sabelian atau hanya mempercayai Jesus Only.

Berkaitan dengan konten video yang ia unggah diketahui bahwa sebagian besar bertema debat tentang agama. Diindikasi motif yang ingin ia tuju ketika mengunggah sejumlah konten berkaitan dengan Papua adalah demi diferensiasi produk, atau keinginan untuk melebarkan audiens agar lebih banyak viewers. Namun strateginya melibatkan para tokoh separatis adalah kesalahan besar yang tidak dipikirkan mengenai dampak yang akan terjadi. Sebagai seorang pendeta, tidak semestinya dirinya memprovokasi publik atau berpolitik untuk kepentingan tertenu. Jangan sampai, model Socratez Yoman yang lebih dulu menyatakan dukungan kepada kelompok separatis akan diteruskan oleh sang pembuat konten provokatif ini. Memanfaatkan ketegangan publik demi viewers konten.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)