oleh on

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia secara aktif dalam melakukan partisipasi politik mereka, sejatinya sangatlah mampu untuk membawa sebuah perubahan di Indonesia. Justru mereka yang melakukan Golput sama sekali tidak akan mengubah apapun dan juga tidak bisa berdampak bagi hasil akhir dari Pemilu 2024.

Gerakan untuk tidak memilih atau biasa disebut dengan golongan putih (Golput) dalam sebuah kontestasi pemilihna umum (Pemilu) memang merupakan sebuah momok bagi berjalannya sistem dan asas demokrasi yang lancar di indonesia. Hal tersebut bahkan kadang terus saja didukung dengan banyaknya isu yang terus menyebar dengan sangat pesat di media sosial, sejalan dengan era kemajuan ruang digital seperti sekarang ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang terdapat banyak sekali penyebaran informasi yang bahkan sangat masif di berbagai media sosial yang sangat mudah untuk diakses oleh siapapun, khususnya para generasi muda penerus bangsa yang memang mereka jauh lebih melek dan paham akan penggunaan ruang digital.

Namun, justru dengan terus adanya banyak informasi hoaks yang bertebaran di media sosial dan mampu untuk merasuki para generasi muda tersebut, maka menjadikan para generasi muda ini menjadi sangat rentan untuk termakan isu-isu hoaks seputar Pemilu 2024, termasuk informasi mengenai para calon yang maju dalam pemilihan.

Sehingga, mereka juga akan sangat rentan untuk melakukan Golput dengan alasan bahwa seolah-olah sama sekali tidak ada calon yang baik yang sesuai dengan standar dan kriteria mereka, padahal sejatinya mereka hanyalah seorang korban dari banyaknya isu negatif dan juga berita hoaks yang saling serang di media sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa para generasi muda, atau yang biasa juga disebut sebagai Gen Z itu bahkan mampu menghabiskan waktu sehari-hari mereka selama lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari untuk menjelajah di ruang digital atau di dunia siber.

Tentunya dengan waktu jelajah yang sangat panjang tersebut, menjadikan mereka akan sangat rentan untuk bisa terpapar apapun informasi yang mungkin menyebar di media sosial, termasuk misalnya ada sebuah informasi hoaks sehingga menjadikan mereka semakin tidak tertarik untuk mengikuti seluruh rangkaian pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

Padahal sebenarnya mereka sangat ingin untuk melihat adanya perubahan pada bangsa ini menjadi jauh lebih baik ke depannya, namun dengan tindakan untuk justru sama sekali tidak memilih tersebut, maka sama saja perubahan yang mereka cita-citakan tidaklah bisa terlaksana dan hanya akan menjadi angan-angan semata.

Membahas mengenai fenomena gerakan golongan putih ini, salah seorang pakar politik Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menyatakan bahwa sebenarnya Golput sendiri dibagi menjadi 2 (dua), pertama yakni Golput teknis dan yang kedua adalah Golput politis.

Golput teknis biasanya terjadi akibat suara dari para Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa tersalurkan karena beberapa alasan teknis tertentu. Sementara itu, untuk Golput politis sendiri merupakan sebuah kejadian di mana para pemilih merasa kalau mereka tidak cocok dengan pilihan yang disediakan atau sama sekali tidak percaya bahwa dengan adanya pemilu maka nanti akan mampu membawa perubahan.

Ketidakpercayaan yang mereka miliki tersebut, khususnya dari para pemilih generasi muda, bahkan biasanya dikarenakan konsumsi informasi dari media sosial, yang mana informasi tersebut jelas-jelas hoaks.

Fenomena gerakan golongan putih ini bahkan sampai sekarang masih sangat berpotensi untuk bisa menjadi polemik di saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Biasanya banyak disalahpahami oleh para masyarakat, yang mana seolah bahwa tindakan Golput adalah merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri perihal isu politik tertentu dan mereka merasa sangat bebas berpendapat karena Indonesia sebagai negara demokrasi.

Hendaknya adanya Golput tersebut sama sekali tidak boleh dinormalisasi karena justru sebenarnya akan menodai cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Apalagi ketika masyarakat justru dengan sengaja untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu dan sampai mengajak orang lain untuk melakukan gerakan yang sama. Hal itu sejatinya merupakan sebuah sikap dari warga negara yang tidak bertanggung jawab.

Terlebih, sejatinya melakukan Golput sendiri bukanlah sebuah pilihan yang bijak untuk diambil karena pada akhirnya justru dengan gerakan melakukan golongan putih tersebut, sama sekali mereka tidak akan dianggap dan tidak bisa masuk ke dalam hitungan akhir atau sama sekali tidak merubah apapun dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Sehingga cita-cita perubahan yang diinginkan juga sama sekali tidak akan terlaksana.

Hasil akhir Pemilu 2024 akan tetap ada karena dihitung dari perhitungan jumlah pemungutan suara dari para masyarakat atau warga negara yang bertanggung jawab dan benar-benar menginginkan adanya perubahan di Indonesia dengan kerja nyata, yakni melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu. Justru mereka yang melakukan Golput sama sekali tidak akan mengubah hasil akhir apapun dalam kontestasi politik itu, karena sejatinya pemungutan suaralah yang akan membawa perubahan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

oleh on

Oleh : Haikal Fathan Akbar )*

IKN Nusantara dikonsep sebagai ibu kota yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, tak hanya membuat pembibitan pohon, pemerintah juga menangani permasalahan limbah dengan serius. Untuk menangani limbah maka ada kerjasama dengan UEA (Uni Emirat Arab). Dengan kerjasama ini maka diharap penanganan limbah akan makin bagus dan tidak merusak alam Kalimantan.             

IKN Nusantara akan jadi ibu kota baru yang modern dan tetap ramah lingkungan. Dalam mendukung IKN yang dijadikan green city sekaligus minim sampah maka pengolahan limbahnya dikelola dengan profesional. Tempat pengolahan sampah juga besar dan menjadikan IKN sebagai ibu kota yang hijau dan tidak dipenuhi oleh sampah dan limbah yang mengesankan kekumuhan.

Untuk mengatasi permasalahan limbah maka pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan bahwa perusahaan asal Dubai Alserkal Group-Envirol menandatangani Non Disclose Agreement (NDA) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, and grease (FOG).

Kesepakatan ini didapat dalam kunjungan kerja sama internasional yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab untuk mendorong program kota pintar dan kota hijau (smart and green city) di IKN Nusantara.

Alserkal Group telah menandatangani NDA dengan Otorita IKN untuk menetapkan standar pembuangan FOG. Metode pembuangan limbah minyak goreng dan lemak makanan yang tepat, diharapkan mampu melestarikan infrastruktur lingkungan di IKN Nusantara.

Anggota Board of Directors Alserkal Group Maher Al Kaabi mengatakan, dengan menyoroti bahaya limbah di Nusantara, secara langsung perusahaannya telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam artian, pengolahan dan pembuangan limbah tidak main-main. Apalagi bagi IKN Nusantara yang jadi ibu kota Indonesia. Ibu kota harus bersih dari segala sampah dan limbah dan tidak boleh ada yang kotor sampai membuat warga IKN jadi sakit akibat kurangnya sanitasi lingkungan.

Datangnya UEA sebagai investor pengolah limbah tentu amat bagus. Penyebabnya karena para investor asing yang datang tak hanya fokus pada pembangunan fisik di IKN Nusantara. Namun juga ada yang peduli pada pengolahan limbah sehingga IKN akan jadi kota yang bersih dan santasinya baik.

Sementara itu, Bobby Gafur Umar, pengelola perseroan yang mengurus limbah dan sampah di IKN, menyatakan bahwa pihaknya membuat proyek pengelolaan limbah di IKN dan diperikirakan selesai tahun 2026. Selain pengolahan limbah, juga ada proyek bio energi dan bio industri.

Bobby menambahkan, nanti di IKN akan ada tempat pengelolaan sampah terpadu. Tempat ini istimewa karena berada dalam 1 kawasan inti, di dekat pusat pemerintahan IKN, yang dijamin ramah lingkungan. Kapasitasnya 89 ton sampah per hari yang terdiri dari 30 ton sampah organik dan 44 ton sampah non organik, sedangkan sisanya adalah sampah sludge. Tempat ini ditunjang dengan alat pengelolaan sampah yang berteknologi tinggi.

Dalam artian, pemerintah memikirkan IKN agar jadi green city yang sangat minim sampah dan memiliki pengelolaan sampah serta limbah yang baik. Masyarakat tak suah khawatir karena IKN tidak akan seperti DKI Jakarta yang berkesan kumuh karena sungainya tercemar dan jalanannya kotor. Penyebabnya sebelum kota ini diresmikan, sudah ada planning pengelolaan sampah dan limbah yang profesional.

Pengelolaan sampah dibangun dengan prinsip 3R (reduce reuse, recycle). Tempatnya di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan. Diharap dengan pengelolaan ini maka akan meminimalisir sampah, karena akan diolah dan di-recycle menjadi barang lain yang lebih berguna. Misalnya sampah plastik akan diolah jadi keset.

Adanya pengelolaan sampah dan limbah sangat penting karena IKN adalah ibu kota sehingga harus bersih dan sangat minim sampah. Apalagi konsep kota ini adalah green city yang berada di dalm hutan. IKN tidak akan mengotori Borneo, justru akan makin mengokohkan pulau tersebut yang hijau dan pengelolaan sampahnya baik sekali.

Dengan bantuan perusahaan dari UEA maka penanganan sampah dan limbah akan sangat terbantu. IKN Nusantara akan bersih dari semua kotoran, sampah, dan limbah. Ibu kota memang harus bersih dan terjaga sanitasinya, serta memiliki pengaturan limbah yang baik.

)* Penulis adalah kontributor Kontributor Vimedia Pratama Institute

oleh on

Oleh Saby Kossay )*

Upaya percepatan pemenuhan akan segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pemekaran wilayah atau DOB Papua terus digencarkan oleh Pemerintah dengan komitmen yang sangat kuat dan juga segenap aksi nyata yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bekerja sama dan bisa segera menyepakati adanya pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) di sebanyak 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua setelah pemekaran dilakukan.

Mengenai upaya untuk terus menggencarkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih melalui pemenuhan sarpras tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempu Wetipo menjelaskan bahwa hal tersebut terus didorong karena juga merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Diketahui pula dengan adanya pembentukan sebanyak 4 (empat) provinsi baru yang ada di Papua tersebut, tentunya hal itu juga akan sangat membantu dan berdampak pada upaya Pemerintah RI untuk melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Bagaimana tidak, pasalnya, dengan adanya pemekaran wilayah, maka hal itu akan membuat wilayah di Papua yang sebelumnya sangatlah luas dan bahkan bisa dikatakan sulit untuk terjangkau, kini menjadi lebih sempit, kemudian menjadikan pengaturan masyarakat juga jauh lebih mudah.

Selain itu, dengan adanya pembentukan DOB Papua, maka juga Pemerintah RI terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah atau daerah, sehingga tingkat atau kualitas akan pelayanan publik juga menjadi jauh lebih bagus dan maksimal untuk benar-benar bisa membantu seluruh masyarakat.

Segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut, utamanya sejak jaman era pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud kerja nyata untuk benar-benar bisa mewujudkan adanya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil di seluruh pelosok Indonesia, khususnya termasuk di Papua.

Pasalnya, pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia memang merupakan salah satu program andalan dari Presiden Jokowi, yang mana hal tersebut terus saja digencarkan. Beliau sendiri sangat bertekad untuk bisa mewujudkan pembangunan di setiap wilayah di Tanah Air.

Bahkan, Presiden Indonesia ketujuh tersebut juga menegaskan bahwa dirinya telah mengganti paradigma pembangunan yang selama ini dilakukan, yang mana masih sangat terkesan Jawasentris karena pembangunan masif terus dilakukan di Pulau Jawa saja, sedangkan faktanya, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali pulau, dan bukan hanya Jawa saja di dalamnya.

Maka dari itu, kemudian Presiden Jokowi mengemukakan bahwa dirinya sangat ingin mengganti paradigma pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini menjadi Indonesiasentris, yang mana berarti mementingkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan juga tidak hanya terkesan menganakemaskan salah satu wilayah saja.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Kepala Negara RI sendiri juga menyatakan bahwa menjadi salah satu prioritas utama dari pemerintah, akan terus menggalakkan pembangunan di Tanah Papua untuk benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

Tentunya dengan adanya komitmen yang sangat kuat dari Pemerintah RI tersebut, maka sekaligus juga mampu mewujudkan adanya pemerataan pembangunan bahkan hingga ke wilayah paling terpencil di Bumi Cenderawasih.

Untuk bisa mewujudkan percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan pembangunan yang terus digalakkan di Tanah Papua, beberapa hal penting terus dibahas dan dipersiapkan dengan matang oleh Pemerintah RI dan Kemendagri.

Beberapa diantaranya adalah mengenai penyelesaian berbagai dokumen masterplan, seperti kesiapan lokasi lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan, kemudian adanya rencana kebutuhan anggaran, baik itu dari APBN maupun APBD juga harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Tidak lupa pula, adanya dukungan dari berbagai macam pihak lain termasuk beberapa kementerian atau lembaga teknis terkait menjadi sangat penting. Dikatakan bahwa indikasi kebutuhan alokasi anggaran untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan di Papua adala sebesar 9,9 triliun rupiah dalam kurun waktu tahun periode 2023 hingga 2024 mendatang.

Anggaran tersebut terdiri dari sebanyak 6,6 triliun Rupiah dari APBN Kementerian PUPR dan juga sebanyak 3,3 triliun Rupiah berasal dari APBD 4 (empat) DOB Papua. kemudian, Kasatgas Percepatan Pembangunan Sarpras 4 DOB Papua menambahkan bahwa masih terdapat beberapa kebutuhan yang masih perlu untuk bisa dipersiapkan oleh daerah, yakni diantaranya adalah masterplan, status tanah dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk bisa terus melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, maka menjadi sangat penting pula adanya dorongan dan komitmen kuat untuk bisa melakukan pemenuhan akan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam hal itu, Pemerintah RI sendiri telah memiliki komitmen penuh dan juga benar-benar berupaya mewujudkannya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

oleh on

Oleh : Breena Aliandra )*

Calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi pilihan rakyat karena tidak hanya memiliki visi dan misi yang bagus. Namun beliau juga punya tekad untuk menjaga perdamaian dan persatuan di Indonesia. Ketika negeri ini terdiri dari banyak suku dan latar belakang yang berbeda, maka persatuan wajib dijaga, agar selalu kompak dan terus maju.

Ganjar Pranowo adalah calon presiden ideal karena beliau sangat peduli pada persatuan Indonesia. Sebagai tokoh yang sudah berpengalaman dalam memimpin, beliau ingin memberi teladan, bahwa persatuan sangat penting untuk memajukan Indonesia. Masyarakat mendukung Ganjar sebagai calon presiden idaman dan memenangkan beliau dalam pemilu 2024.

Langkah Ganjar dalam menjaga perdamaian dan persatuan adalah dengan meresmikan Rumah Pembauran Kebangsaan (RPK) Jateng yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Dikelola oleh Forum Pembauran Kebangsaan Jateng dan pihak Pemprov, RPK didirikan sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar etnis, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Provinsi Jateng juga termasuk provinsi pertama yang memiliki Rumah Pembauran Kebangsaan. Adapun Forum Pembauran Kebangsaan Jateng saat ini terdiri dari 19 etnis dari Sabang sampai Merauke. Mereka telah tinggal dan mendalami seluk beluk, serta kebudayaan yang ada di Jateng selama bertahun-tahun.

Ganjar Pranowo menyatakan bahwa rakyat datang ke Jawa Tengah dan mereka berasal dari Nias, Jawa, Maluku, NTT, Papua, dll. Mereka bersepakat bahwa perlu ada Rumah Pembauran ini agar ada meeting point untuk mereka bisa bertemu.

Ganjar berharap kehadiran RPK Jateng tidak hanya menjadi wadah pemersatu, melainkan juga menjadi simbol perdamaian untuk saling menghormati. Beliau berupaya terus memelihara dan merawat kerukunan yang telah terjalin. Jangan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).  Seluruh rakyat bersaudara, berbahasa Indonesia, ber-Tanah Air Indonesia dan bernegara Indonesia.

Seperti diketahui, Provinsi Jateng merupakan salah satu daerah dengan tingkat toleransi antar masyarakat yang tertinggi di Indonesia. Adapun indeks intoleransi di Jateng memiliki skor 6,8 atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks intoleransi nasional yang berada di angka 12,6 persen.

Dengan didirikannya Rumah Pembauran Kebangsaan maka menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo sangat ingin menjaga perdamaian dan persatuan Indonesia, serta mengimplementasikan Pancasila. 

Ganjar menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, kebudayaan, dan memiliki enam keyakinan yang diakui oleh negara. Dengan keanekaragaman ini maka seluruh rakyat bisa bersatu dengan toleransi. Seluruh WNI wajib menjadi pribadi yang toleran karena saat bergaul di masyarakat yang pluralis dan multi etnis, harus luwes dan saling menghormati.

Dengan persatuan dan toleransi maka Indonesia makin kuat. Toleransi juga jadi hal yang wajib dilakukan agar Indonesia bisa selalu damai, tanpa ada kericuhan di mana-mana. Intoleransi wajib dihapus karena jika banyak yang bertengkar maka akan menggerogoti negara dari dalam. Ganjar terus menjaga agar rakyat selalu bertoleransi dalam keadaan apapun.

Ganjar berpesan bahwa perbedaan di masyarakat itu indah, oleh karena itu jangan ada yang bertikai dan bersikap intoleran. Jika ada yang intoleran maka ia tidak membumikan pancasila dan butir-butirnya. Rakyat hidup di negara demokratis, oleh karena itu tidak boleh memaksakan pendapat dan menolak toleransi.

Isu SARA juga menjadi perhatian Ganjar. Di Indonesia ada banyak suku dan keyakinan yang berbeda. Seluruh rakyat wajib saling menghormati dan menghindari pertikaian, agar situasi selalu kondusif. Jagalah perdamaian karena sebuah negara bisa maju jika rakyatnya rukun selalu.

Masyarakat diminta agar tidak membesar-besarkan isu SARA. Isu SARA sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran propaganda yang berujung perpecahan SARA harus dicegah agar pemilu berlangsung dengan damai.

Ganjar meminta rakyat untuk waspada akan isu SARA karena jangan sampai terjadi konflik gara-gara perbedaan keyakinan dan isu SARA. Ketika isu SARA makin berkobar maka pemilu damai tidak akan terwujud.

Salah satu pemicu isu SARA yang beredar pada pemilu 2024 adalah ketika ada kampanye partai politik atau calon legislatif di rumah ibadah. Jangan sampai rumah ibadah yang suci bergeser menjadi tempat kampanye politik dan memicu isu SARA. Rumah ibadah harus dijaga kesakralannya dan pengurusnya harus tegas untuk menolak kunjungan politisi yang ingin meraih simpati di sana.

Kemudian, konflik SARA terjadi ketika Ganjar atau calon presiden lain  dipertanyakan dari mana asalnya. Masyarakat diharap untuk berdamai dan tidak terpengaruh oleh provokator. Meski mereka berasal dari wilayah dan suku yang berbeda-beda tetapi jangan dipermasalahkan, karena sama-sama orang Indonesia.

Keberagaman suku dan latar belakang adalah hal yang wajar karena sejak sebelum merdeka, sudah berikrar untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia menjadi salah satu Sila dalam Pancasila dan menjadi kunci utama dalam mendamaikan masyarakat Indonesia.

Ganjar Pranowo berusaha keras menjaga perdamaian dan persatuan di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk terus bersatu demi kemajuan Indonesia. Jangan ada yang terpicu oleh isu SARA, baik saat pemilu maupun sesudahnya, karena bisa menghancurkan negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Cakrawala Institute 

oleh on

Oleh : Maria Suhiap )*

Apresiasi sangat tinggi patut diberikan kepada seluruh aparat keamanan dari personel gabungan, yang mana mereka telah berhasil terus mendesak gerombolan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua hingga pada akhirnya mereka telah menyerah dan juga melakukan penangkapan serta penyitaan pada ratusan persenjataan yang digunakan oleh kelompok separatis dan teroris itu.

Puluhan anggota dari KST Papua, dikabarkan telah menyerahkan senjata yang dimilikinya kepada pihak aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) di wilayah perbatasan RI PNG.

Terkait hal tersebut, Komandan Satgas (Dansatgas) Letkol Inf Syafruddin Mutasidasi mengungkapkan bahwa mantan anggota KST Papua telah menyerahkan diri secara sukarela terhadap senjata api (senpi) berjenis Engkel Loop kepada pihak Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Woroagi naungan Kolakops Korem 174/ATW di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Penyerahan senjata api tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang mantan anggota gerombolan KST Papua. Mereka mendatangi salah satu pos Satgas Yonif 725 / Woroagi. Kemudian, setelah diterima oleh anggota pos, kedua orang itu juga mengaku kalau mereka membawa senjata api berjenis Engkel Loop dan hendak menyerahkan kepada anggota yang berada di pos tersebut.

Penyerahan senjata api secara sukarela yang dilakukan oleh mantan anggota KST Papua tersebut, merupakan sebuah hasil dari bagaimana hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat di Bumi Cenderawasih.

Satgas Yonif 725 / Woroagi terus melaksanakan tugas untuk pengamanan di perbatasan RI – PNG, khususnya pada wilayah Boven Digoel dan tentunya pula telah banyak sekali melakukan interaksi dan juga terus menjalin silaturahmi dengan sangat baik kepada seluruh masyarakat setempat yang berada di sekitaran wilayah pos jajaran Satgas itu.

Dengan adanya silaturahmi dan hubungan yang sangat baik telah tercipta dari aparat keamanan dengan seluruh masyarakat lokal, hal itu yang kemudian mendasari dari adanya penyerahan senjata api secara sukarela kepada pihak Satgas Yonif 725 / Woroagi.

Kedua orang yang secara sukarela menyerahkan senjata api kepada aparat keamanan itu, berinisial J dan E. Keduanya merupakan mantan anggota KST Papua, namun kini mereka telah sadar dan kembali mengabdikan diri mereka ke pangkuan Republik Indonesia (RI) serta terus berupaya untuk menjaga kedamaian di wilayah Papua.

Sementara itu, sebanyak ratusan amunisi dan senjata dari kelompok separatis dan teroris di Papua juga dikabarkan telah berhasil disita oleh Satgas Damai Cartenz. Tidak tanggung-tanggung, aparat keamanan gabungan TNI, Polri dan BIN juga telah berhasil menangkap sebanyak 13 orang anggota KST Papua.

Tidak hanya melakukan penangkapan saja, Satgas Damai Cartenz juga telah berhasil menyita sebanyak 13 pucuk senjata api dan 710 amunisi dari berbagai kaliber yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih itu.

Sebanyak 6 (enam) dari 13 pucuk senjata api berhasil disita oleh aparat keamanan dari tangan KST Papua pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lalu, sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api diketahui berasal dari Kabupaten Jayapura, dan 2 (dua) pucuk senjata api lainnya berasal dari Kabupaten Puncak, dan juga 1 (satu) diantaranya berasal dari Kabupaten Jayapura.

Mengenai adanya penyitaan senjata api dan juga penangkapan KST Papua yang berhasil dilakukan oleh aparat gabungan tersebut, Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani menyatakan bahwa penyitaan tersebut merupakan bentuk keseriusan dari seluruh aparat keamanan yang berupaya untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Satgas Damai Cartenz juga berhasil menyita 16 magasin dan juga 136 senjata tajam (sajam), alat komunikasi berupa 76 unit ponsel serta 23 handy talky (HT). Tidak hanya itu, turut disita pula 4 (empat) unit radio SSB, dan 7 (tujuh) buah kamera dan teropong, kemudian ada 4 (empat) laptop serta 4 (empat) bendera Bintang Kejora.

Penyitaan ratusan persenjataan, mulai dari senjata api beserta amunisinya hingga senjata tajam dan juga banyak alat komunikasi yang dimiliki oleh KST Papua, serta penangkapan puluhan anggota gerombolan tersebut merupakan upaya yang terus dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia. Hal ini patut untuk diberikan apresiasi setinggi mungkin karena upaya untuk mengembalikan situasi dan kondisi yang damai di Bumi Cenderawasih bisa diwujudkan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

oleh on

suaratimur.id – Sebuah surat terbuka datang dari pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey P Bomanak yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden berkaitan dengan imbauan untuk berperan pro aktif dalam mengakhiri pendudukan dan aneksasi militer yang melanggar hukum di Papua Barat oleh Indonesia. Dokumen setebal 22 halaman tersebut sengaja disampaikan berbarengan dengan isu kedatangan Joe Biden di Ibu kota Papua Nugini, Port Moresby dalam rangka sebuah pertemuan dengan para pemimpin pasifik. Disebutkan bahwa pendudukan illegal telah menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri AS berikutnya dalam melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat yang tertanggal 17 Mei tersebut juga mengutip serangkaian dugaan pelanggaran HAM terhadap pria, Wanita, dan anak-anak Papua oleh pasukan keamanan Indonesia.

Menurutnya, perjanjian New York yang disponsori oleh pemerintah AS pada 15 Agustus 1962 tanpa penyertaan atau representasi dari satu pun orang Papua Barat membuka jalan bagi rumah jagal dan disebut sebagai pintu gerbang neraka. Bomanak menuduh AS bersama dengan Australia dan Selandia Baru telah memperlakukan rakyat Papua Barat sebagai kerusakan tambahan untuk “kenyamanan geopolitik” ketika berhadapan dengan Jakarta. Sayangnya, pemerintah Kristen demokratis yang ia dukung selama bencana hidup dan mati Perang Dunia Kedua, mengabaikan tugas mereka untuk mendukung undang-undang dekolonisasi internasional dan tugas mereka untuk menghentikan barbarisme Indonesia terhadap penduduk asli Papua Barat.

Bomanak lantas menyebut bahwa kasus mutilasi dan pemotongan merupakan spesialisasi pasukan keamanan Indonesia untuk menanamkan teror dan ketakutan pada penduduk desa. Kemudian adanya pembunuhan anak yang menurutnya diperkirakan sekitar 150 ribu orang telah menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Menurutnya, kejahatan yang dipaksakan pada Papua Barat untuk politik Perang Dingin dan untuk memuaskan upaya perusahaan pertambangan Amerika Freeport-McMoRan menjadi penerima manfaat dari cadangan mineral spektakuler Papua Barat daripada Belanda, yang akan terjadi jika Papua Barat telah didekolonisasi sesuai dengan hukum internasional dan jika hak rakyat West Papua atas kebebasan dan kedaulatan negara bangsa telah dihormati.

Bomanak juga mengklaim bahwa kebenaran sejarah adalah Papua Barat, bagian barat Pulau New Guinea tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Proses aneksasi pada 1 Mei 1963, dipaksakan kepada rakyat Papua. Surat Bomanak juga melacak banyak pemimpin politik damai Papua Barat yang telah menjadi korban eksekusi di luar hukum dalam upaya “meneror gerakan kemerdekaan”. Mengakhiri surat terbuka tersebut, Bomanak mengatakan kepada Presiden Biden bahwa jika Ukraina dapat melakukan penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, maka “setelah enam dekade kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, orang Papua Barat berhak atas keadilan melalui ukuran akuntabilitas dan proses hukum yang sama.” OPM telah melakukan perlawanan bersenjata terhadap militer Indonesia sejak 1969. Orang Papua Barat berpendapat bahwa mereka harus mendapatkan kembali kemerdekaan dengan alasan bahwa, tidak seperti Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka sebagian besar adalah Kristen dan Melanesia dari Pasifik.

Modus Jeffrey P. Bomanak Tarik Perhatian Internasional Melalui Surat Terbuka

Bukan kali ini saja terjadi adu argumen berkaitan posisi Papua dalam hubungannya dengan Indonesia membawa isu pelanggaran HAM untuk menarik perhatian dunia internasional. Menko Polhukam, Mahfud MD dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa Kelompok Separatis Papua terus menerus mengerek isu HAM untuk kemerdekaan, namun justru membunuh warga sipil Papua dengan keji. Mereka telah menyiarkan hoaks ke publik internasional dalam konteks persoalan HAM. Isu yang mereka usung tak sejalan lurus dengan tindakan dan aksi teror yang mereka lakukan di tanah Papua. Tak hanya menyasar aparat keamanan, mereka juga kerap membunuh warga sipil secara kejam dengan berbagai kedok dan alasan yang tak masuk akal.

Satu hal yang menjadi kewaspadaan bersama ialah bias opini yang sering mereka kembangkan, utamanya terhadap dunia internasional. Indonesia sering dikaitkan lakukan pelanggaran HAM melalui aparatnya di Papua, namun sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Pernyataan geram juga pernah disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bahwa Kelompok Separatis Papua telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil dengan kedok memperjuangkan masyarakat Papua. Padahal, mereka hanya bertujuan meraup keuntungan pribadi.

Kelompok Separatis Papua Adalah Musuh Publik

Berangkat dari hal tersebut perlu menjadi penegasan kembali kepada segenap masyarakat Papua secara khusus, masyarakat di wilayah Indonesia manapun maupun di dunia internasional bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau KKB adalah musuh masyarakat. Pemerintah melalui berbagai upaya dan pendekatan bertindak tegas terhadap kelompok yang mengarah pada disintegrasi tersebut.

Pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tidak melakukan operasi militer di Papua, melainkan melakukan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan. Untuk diketahui bahwa rentetan tindakan kriminal oleh KST Papua memiliki berbagai ragam motif. Selain balas dendam, tindakan tersebut juga terdorong oleh alasan finansial untuk mendapatkan tebusan atau upaya untuk memperkuat jaringan kelompok mereka dengan membunuh serta merampas senjata dari aparat TNI-Polri.

Dari kejadian dan fenomena-fenomena sebelumnya, tak bisa ditampik terdapat kemungkinan bahwa kelompok separatis tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik, misalnya akibat kegagalan dalam kontestasi politik di tingkat lokal ataupun kepentingan ekonomi politik dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di bumi cenderawasih.

Lingkaran Setan Surat Terbuka Jeffrey P Bomanak Kepada Presiden AS Terkait Masalah Papua dan Dugaan Keterlibatan Tentara AS dalam Aksi OPM

Kembali lagi kepada surat terbuka tokoh OPM Jeffrey P Bomanak kepada Presiden AS, Joe Biden yang berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM dan kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti yang kita tahu bahwa Jeffrey P. Bomanak merupakan salah satu tokoh OPM yang tergolong aktif dalam melemparkan propaganda khususnya di media sosial. Namun berdasar track record, sejumlah narasi yang ia sampaikan kerap bertindak secara subjektif melihat satu sisi lebih berat mengunggulkan kelompoknya sendiri dan menganggap Indonesia sebagai negara kolonial. Termasuk dalam hal ini ketika dirinya ‘mengadu’ kepada Amerika Serikat melalui surat terbuka, padahal di sisi lain ditemukan indikasi yang mengarah pada keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu aksi TPNPB OPM.

Sebuah hasil Analisa dari pengamat militer dan pertahanan, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menyebut bahwa keberadaan TPNPB OPM tidak berdiri sendiri, namun mendapat bantuan asing yakni DynCorp. Sejumlah Analisa darinya menyebut keterlibatan pihak asing dalam sejumlah penyerangan kepada markas Kopassus di Papua. Pertama, Dyncorp merupakan perusahaan kontraktor militer swasta di Reston Virginia Amerika Serikat yang memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata. Kedua, terdapat kecurigaan bahwa Erinys yang merupakan organisasi tentara bayaran di Dubai, Uni Emirat Arab, dikenal selalu ikut beroperasi di daerah rawan konflik. Untuk mendapat kepastian tersebut perlu pendalaman lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam mendukung TPNPB OPM. Ketiga, terdapat kecurigaan terhadap G4S, sebuah organisasi keamanan global berbasis di London Inggris, diperkuat 620 ribu personal, dan selalu berada di wilayah konflik. Keempat, terdapat kecurigaan pada desertir TNI yang juga dicurigai mendukung aktifitas TPNPB-OPM. Mereka diduga memilih terlibat dalam konflik Papua karena bayaran yang menggiurkan. Di akhir analisanya, Connie menilai bahwa diplomat Indonesia kedodoran karena terdapat keterlibatan tentara asing bayaran yang mendukung TPNPB OPM di Papua. Sudah saatnya di Papua digelar operasi militer untuk membasmi gerakan separatis tersebut.

Maka kemudian jika dikaitkan dengan surat terbuka yang ditulis oleh Jeffrey P. Bomanak dengan segenap kata-kata persuasif demi menarik simpati internasional terkait masalah pelanggaran HAM di Papua. Sementara itu di sisi lain, terdapat indikasi kuat keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung pergerakan TPNPB OPM. Maka sudah sewajarnya untuk juga curiga, bahwa dibalik kejadian-kejadian ini terdapat lingkaran setan yang harus segera diputus agar permasalahan di Papua tidak semakin menahun. Mengapa pasukan TPNPB OPM bergerak begitu aktif ternyata mendapat bantuan dari pihak asing. Menjadi hal yang memprihatinkan ketika situasi ini benar-benar terjadi, masyarakat Papua lah yang sebenarnya menjadi korban. Kita harus benar-benar kritis terhadap situasi permasalahan di Papua bahwa keberadaan kelompok separatis yang dimanfatkan untuk tujuan ekonomi politik dalam lanskip kekayaan di tanah Papua bukanlah hisapan jempol belaka.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)