oleh on

Oleh : Charles Tabuni )* 

Seluruh pihak harus bisa saling mendukung peran masing-masing serta saling menguatkan dalam rangka melakukan penindakan pada KST Papua, termasuk juga pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Semua upaya tersebut demi bisa mengembalikan kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 lalu, diketahui bahwa kelompok separatis dan teroris (KST) Papua telah melakukan penyerangan kepada 6 (enam) pekerja proyek Base Transceiver Station (BTS) dari PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Okibab. Ternyata bukan hanya melakukan penyerangan saja, namun aksi keji kembali mereka lanjutkan dengan melakukan penyanderaan terhadap 4 (empat) orang dari seluruh korban.

Mengenai kejadian itu, Danrem 172/PWY, Brigjen Juinta Omboh Sembiring menjelaskan bahwa pada awalnya, para rombongan pekerja itu terbang dari Apron Baru Bandar Udara (Bandara) Oksibil untuk menuju ke Bandara Okibab pada pukul 08:35 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT) dengan menggunakan pesawat Elang Nusantara Air PK-ELM.

Seluruh rombongan pekerja BTS yang melakukan penerbangan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Alferus Sanuari. Rombongan keenam orang tersebut terdiri dari sebanyak 3 (tiga) orang karyawan dari PT IBS, bernama Benjamin Sembiring, Asmar dan Feryan Erlangga. Kemudian satu diantaranya adalah merupakan staf dari Distrik Kibab bernama Paes Kulka dan satu lagi merupakan seorang pemuda dari Distrik Borme.

Saat seluruh rombongan telah tiba di Bandara Okibab, secara tiba-tiba mereka dihampiri oleh sebanyak 5 (lima) orang dari anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. kemudian, rombongan diminta untuk berdiri dan lalu sempat ditelanjangi oleh gerombolan tersebut.

Selanjutnya, pada pukul 09:00 WIT, gerombolan anggota KST Papua yang berjumlah 5 (lima) orang lengkap dengan persenjataan tadi memerintahkan kepada 6 (enam) orang rombongan untuk berdiri sejajar serta merampas seluruh barang dari korban, yang mana diantaranya adalah handphone, dompet dan juga alat survei.

Tidak hanya sampai di sana, gerombolan kelompok separatis dan teroris di Papua itu melakukan penyerangan kepada 3 (tiga) orang karyawan dari PT IBS. Mereka melakukan pembacokan kepada Benjamin, Asmar dan juga Feryan.

Terbaru, KST Papua pada akhirnya melepaskan sebanyak 4 (empat) pekerja tower BTS dari PT IBS tersebut yang sempat mereka sandera di Okibab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Mereka dilepaskan dalam kondisi ketiga korban sempat menderita luka bacok dan kini sudah berhasil dirawat serta dikatakab bahwa ketiga korban itu tidak mengalami pendarahan.

Terkait dengan adanya kejadian penyerangan, perampasan, penyanderaan serta pembacokan yang dilakukan oleh gerombolan kelompok sepraratis dan teroris Papua ini, kemudian Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri terus berharap, mendorong serta mendukung agar Kepala Distrik selaku Pemerintah Daerah (Pemda) setempat bisa terus turut aktif dalam upaya penindakan KST Papua.

Dirinya juga mendorong agar Kepala Distrik setempat bisa menjalin komunikasi dengan para pelaku dan juga bisa bertemu dengan salah satu pegawai yang sempat menjadi korban, yang mana adalah merupakan orang asli Papua (OAP).

Peranan Pemerintah Daerah di sini memang merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting, Karena dengan keberhasilan komunikasi yang dijalin, maka nanti akan ada berbagai informasi yang diperoleh. Kemudian dari bekal informasi tersebut, maka nantinya akan bisa menjadi bahan bagi para aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Tentunya dengan berbekal informasi yang didapatkan dari pihak Pemda setempat, maka aparat keamanan pun akan bisa mengambil berbagai macam langkah penyelamatan terhadap 3 (tiga) korban termasuk masyarakat orang asli Papua (OAP) yang sempat menghindar dari kejadian kekerasan tersebut.

Karena dengan adanya informasi yang cukup dan memadai, maka nantinya aparat keamanan pun akan mampu bertindak dengan sangat tepat dan efektif untuk menegakkan hukum dan juga keadilan dengan sangat tegas untuk membasmi dan menumpas gerombolan kelompok separatis dan teroris yang selama ini terus saja mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya di Bumi Cenderawasih sendiri.

Dengan itu, maka upaya untuk bisa melakukan penyelamatan para korban, termasuk juga upaya untuk menindak KST Papua akan bisa dilakukan dengan jauh lebih maksimal. Tidak hanya itu, namun para aparat keamanan akan juga bisa menerapkan berbagai macam strategi dalam rangka preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Maka dari itu, penindakan KST Papua memang harus bisa dilakukan dengan sesegera mungkin dan juga bisa dijalankan dengan serangkaian langkah strategis yang tepat karena demi bisa mengembalikan kedamaian di Bumi Cenderawasih. Seluruh pihak harus mampu terus saling menguatkan dan mendukung satu sama lain, termasuk juga dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk berperan aktif dalam penindakan gerombolan ini.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

oleh on

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )* 

Proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tampaknya telah menarik minat investor dari luar negeri, salah satunya adalah Korea Selatan yang terpincut dengan berbagai proyek besar yang ada di Indonesia, mulai dari IKN sampai proyek hilirisasi. Kemampuan menggarap proyek-proyek besar menjadi alasan Korea Selatan dapat berkontribusi lebih dalam proyek strategis.

Gubernur Finansial Supervisory Services (FSS) Korea Selatan, Lee Bokhyun mengaku bahwa pihaknya banyak mendengar dan membaca tentang rencana pembangunan ekonomi yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagian besar dari rencana intu memiliki banyak ruang untuk Indonesia-Korea Selatan untuk saling memberi dukungan.

Lee Bokhyun menuturkan, Korea Selatan memiliki pengalaman mengenai proyek konstruksi skala besar di lepas pantai atau di negara lain dan pihaknya juga memiliki pengalaman dalam membiayai proyek-proyek semacamnya.

Contoh lainnya, beberapa mineral seperti nikel dan tembaga yang dimiliki Indonesia menjadi ketertarikan tersendiri bagi Korea. Beberapa industri yang bernilai tambah tinggi, Lee mengklaim ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Korea.

Lee menuturkan, nikel yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa diolah lebih lanjut. Mineral ini bisa menjadi bahan baku dari baterai yang pada gilirannya dibutuhkan industri-industri tertentu. Oleh karenanya, Lee berhadap kerja sama Indonesia-Korea bisa terus diperkuat dan ditingkatkan.

Lee merasa kerja sama antara Indonesia dengan Korea akan menjadi faktor yang bagus untuk mendiversifikasi investasi dan kemitraan strategis untuk memperluas cakupan kemitraan Indonesia misalnya seperti bersama China.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima kunjungan 16 delegasi asal Korea Selatan (Korsel) dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral antar kedua negara. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto menyebut 102 MoU kerja sama sudah ditandatangani oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun IKN.

Gandi mengungkapkan, investasi IKN menjadi salah satu topik utama yang dibahas oleh Presiden Jokowi bersama delegasi Korea Selatan. Gandi mengatakan pada Maret lalu pihaknya sudah mendampingi 57 pengusaha konstruksi Korea Selatan untuk meninjau langsung pembangunan IKN. Hingga kini tercatat sudah ada 102 MoU kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan yang sudah diteken untuk pembangunan IKN, salah satunya adalah pembangunan saluran irigasi yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 20%.

Selain pembangunan saluran irigasi, pengusaha konstruksi Korea Selatan juga tengah menjajaki kemungkinan kerja sama untuk membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda. Gandi mengatakan kerja sama akan segera diteken usai pemerintah menyelesaikan pembebasan lahan dan tanah warga.

Pihak Korea Selatan merasa optimis kerja sama dapat segera ditandatangani sebab delegasi dari negeri ginseng tersebut sudah melihat betapa cepatnya pemerintah dalam membangun infrastruktur di IKN.        

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network untuk IKN Nusantara, Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas dukungan Korea Selatan terhadap langkah Indonesia dalam membangun IKN N  usantara di Kalimantan Timur. Meskipun demikan, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan agar pembangunan IKN Nusantara bisa terus berjalan.

Menurutnya, ada pandangan publik di dunia internasional, termasuk Korea Selatan mengungkapkan, mereka akan merasa lebih yakin dan nyaman jika terdapat regulasi hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan, walaupun Presiden Joko Widodo nantinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.

berbagai investasi yang dilakukan Korea Selatan di Indonesia justru akan semakin menguatkan hubungan bilateral Indonesisa-Korea Selata yang pada tahun ini memasuki usia ke-50 tahun. Perayaan hubungan diplomatik tersebut akan diperingati di Hotel Fairmmont, Jakarta pada 16 Mei 2023. Selain dihadiri pejabat kedua negara, rencananya juga turut mengundang 120 lebih perusahaan asal Korea Selatan yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

Salah satu bukti keseriusan Korea Selatan untuk berinvestasi di IKN adalah dengan datangya Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan, Won Hee-Ryong ke lokasi pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku.

Won Hee-Ryong beserta 50 pengusaha dari Korea melihat progres pembangunan infrastruktur di IKN, mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan Barat, Hunian Pekerja Konstruksi dan Titik Nol IKN.

Kerja sama yang dijalin antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan bukti bahwa kedua negara tersebut tidak hanya menjalin hubungan bilateral saja, melainkan sudah menjadi mitra strategis khsusus.

Progres yang dilakukan pemerintah Indonesia rupanya telah menarik minat investor asing salah satunya dari Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

oleh on

Oleh : Astrid Widia )*

Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, siap lanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beliau sudah bertekad untuk meneruskan semua proyek yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk IKN. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan adalah cita-cita Mantan Presiden Soekarno dan diwujudkan oleh presiden-presiden selanjutnya.

Ganjar Pranowo dipercaya rakyat untuk melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Presiden Jokowi berharap Ganjar Pranowo tetap melanjutkan program-program yang sudah digagas sebelumnya demi pembangunan Indonesia. Beliau percaya bahwa Indonesia akan lebih maju karena memiliki pemimpin yang tepat. 

Salah satu program yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo adalah pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan proyek pemindahan IKN merupakan gagasan rancangan Indonesia di masa depan atau future nation. Menurutnya, proyek IKN lebih dari sekadar memindahkan pusat pemerintahan.

Ganjar melanjutkan, 70 persen wilayah IKN berupa area hijau. Kemudian di IKN nanti 80 persen kebutuhan energinya bersumber dari energi terbarukan. IKN merupakan smart city, semua layanan masyarakat lewat teknologi. Saat masyarakat akan membuat akta lahir, akta nikah pakai paperless. Mobil di sana harus mobil listrik. 

Kemudian di IKN 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Menurut Ganjar, dari gagasan dan konsep itu, peluang mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Lahirnya IKN juga melahirkan tatanan baru, kebutuhan baru, pekerjaan baru dan mindset baru.

Ganjar meneruskan, dalam rangka menuju ke sana (pembangunan IKN), sumber daya manusia harus disiapkan sebaik-baiknya. Sekolah, pondok pesantren, universitas, tempat-tempat kursus, laboratorium, para intelektual harus dioptimalkan. Inilah agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan gotong royong.

Janji Ganjar untuk melanjutkan program Presiden Jokowi akan dipegang teguh jika beliau menjadi Presiden RI tahun depan. Ia bisa dipercaya untuk meneruskan keberhasilan Presiden Jokowi saat memimpin Indonesia. Termasuk proyek pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara yang butuh waktu hingga bertahun-tahun ke depan.

Dalam proyek pembangunan IKN dibutuhkan waktu lebih dari setahun, oleh karena itu Indonesia butuh sosok presiden yang berjanji untuk meneruskan mega proyek ini sampai selesai. Meski sudah ada UU IKN, yang berarti ada payung hukum yang kuat, tetapi masyarakat butuh janji dari calon presiden agar ia benar-benar peduli pada IKN. Proyek IKN tidak boleh ditinggalkan begitu saja.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beliau optimis bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan rumah menterinya

Menurut Presiden, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan. Masyarakat tidak usah ragu-ragu karena di lapangannya (proyek IKN) sudah bergerak seperti itu.

Jika Presiden Jokowi sudah memprediksi IKN akan selesai dalam 10-15 tahun maka tongkat estafet akan diserahkan ke Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden yang berjanji akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara. Ganjar saat terpilih ingin jadi pemimpin yang melayani rakyat dan membuat ibu kota yang baru, yang melancarkan stabilitas negara.

Ganjar memahami bahwa saat ini DKI Jakarta terlalu sesak dan tidak kondusif untuk menjadi ibu kota negara. Jakarta sudah over populasi karena tiap tahun didatangi oleh para pendatang dari daerah. Mereka ingin mengadu nasib di ibu kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dengan gaji bagus.

Namun sesaknya Jakarta bukanlah hal yang bagus karena membuat berbagai masalah baru. Pertama adalah kemacetan akut di jalan utama, bahkan di jalan kampung. Kedua, padatnya penduduk membuat gesekan antar warga mudah terjadi, karena sesaknya pemukiman. Ketiga, banyaknya pengangguran akan membuat potensi angka kriminalitas meninggi di Jakarta.

Oleh karena itu ibu kota wajib dipindah agar tidak ada lagi masalah-masalah di DKI Jakarta. Jika ada IKN maka para ASN juga pindah ke Penajam Paser Utara, dan otomatis penduduk Jakarta berkurang. Masalah kemacetan dan padatnya penduduk akan terpecahkan.

Ganjar memahami bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu ia mendukung penuh kelanjutan proyek IKN Nusantara. IKN adalah kota masa depan yang moder, canggih, tetapi tetap melestarikan lingkungan di Kalimantan.

Calon presiden Ganjar Pranowo akan memegang teguh janjinya untuk meneruskan proyek IKN Nusantara, ketika nanti terpilih jadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Ganjar percaya bahwa IKN akan mengubah negeri ini jadi lebih baik karena ada pemerataan pembangunan. Masyarakat percaya akan janji Ganjar dan pria ini akan selalu memegang janjinya.

)* Penulis adalah kontributor Nawasena Institute 

oleh on

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Seluruh pihak secara bersama-sama hendaknya memang sangat bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah situasi akan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang agar bisa penuh dengan rasa aman, damai dan juga terus terkendali. Upaya tersebut juga merupakan sebuah langkah dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Bhabinkamtibmas Desa Sepatin, Aipda Aziz R terus melaksanakan sambang dan juga patroli akan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kepada pihak Pemerintah Desa dan juga para tokoh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menyampaikan beberapa pesan sangat penting mengenai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya dalam menjalang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Pesan pertama yang sangat penting adalah bagaimana caranya agar seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah desa dan juga para aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) selalu meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, agar senantiasa bisa aman dan terkendali menjelang Pemilu 2024.

Kemudian, pesan kedua adalah untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat pula agar bisa terus menjaga rasa toleransi antar umat beragama, termasuk juga supaya bisa saling menghargai satu sama lain dan juga terus menghormati dan bergotong royong antar setiap elemen di masyarakat agar terus terjalin rasa kesatuan dan persatuan.

Sementara itu, Kapolres Sidrap, AKBPT Erwin Syah dengan tegas mengumumkan bahwa situasi dan kondisi di wilayahnya saat ini aman dan terkendali, utamanya selama masa proses pengajuan Bakal Calon anggota Legislatif (Bacaleg). Tentunya situasi yang aman dan terkendali tersebut tidak serta-merta hanyalah merupakan bentuk kerja nyata dari seluruh aparat keamanan personel gabungan saja, melainkan juga merupakan hal yang terjadi akibat kerja sama dengan stakeholder lainnya yang terlibat.

Beberapa stakeholder tersebut termasuk diantaranya adalah Kodim 1420/Sidrap dan juga pihak Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh masyarakat setempat untuk bisa terus memastikan keamanan selama proses pengajuan Bacaleg itu.

Seluruh langkah pengamanan yang sangat ketat juga telah diterapkan di sekitar tempat pendaftaran Bacaleg tersebut. Pengamanan yang ketat itu bertujuan untuk bisa mencegah terjadinya gangguan atau kerusuhan yang berpotensi mungkin saja terjadi di tengah berjalannya proses Pemilu.

Tidak lupa pula, bagaimana partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang terlibat dalam seluruh proses tahapan Pemilu tersebut juga patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Bagaimana tidak, pasalnya adanya partisipasi dari masyarakat yang tinggi tersebut, juga menjadi cerminan dari kesadaran akan pentingnya berdemokrasi dan juga menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang.

Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat juga sangat penting untuk terus saling mengingatkan agar setiap pihak bisa terus senantiasa menjaga situasi dan keamanan serta ketertiban di masyarakat. Termasuk pula, seluruh calon dan pendukungnya bisa saling menghormati, utamanya dalam menegakkan aturan yang berlaku serta bisa menghindari beberapa potensi adanya tindakan yang mungkin saja dapat mengganggu proses demokrasi berjalan dengan lancar.

Sejatinya, berjalannya Pemilu 2024 yang penuh akan keamanan, kelancaran dan juga kedamaian sendiri merupakan hal yang sangat didambakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Terlebih, dengan baiknya proses Pemilu juga merupakan salah satu bukti nyata bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik di Tanah Air.

Tentunya dengan berakhirnya salah satu proses tahapan Pemilu, yakni pengajuan Bacaleg tersebut dengan penuh keamanan, maka untuk selanjutnya, seluruh pihak juga sangat berharap agar pada proses Pemilu selanjutnya seperti pada verifikasi data hingga kampanye para calon bisa berjalan dengan penuh kelancaran dan ketertiban juga.

Dengan ada banyaknya harapan tersebut dari seluruh pihak, yakni supaya semua proses Pemilu berjalan dengan lancar dan tertib, maka tentunya semua elemen harus bisa saling bekerja sama dalam melaksanakan kesuksesan Pemilihan Umum agar bisa berjalan dengan damai dan demokratis. Hal tersebut juga mampu menjadi sebuah langkah awal yang sangat positif demi menuju tujuan yang dicita-citakan itu.

Untuk bisa menjawab seluruh potensi tantangan dan permasalahan yang mungkin saja bisa muncul, utamanya adalah mengenai gangguan keamanan dan ketertiban selama berjalannya Pemilu, maka jawaban dan kuncinya adalah mutlak berada pada sinergitas yang bisa terjalin dengan maksimal serta optimal antar semua komponen yang terlibat dalam gelaran pesta demokrai tersebut.

Dalam menciptakan sebuah pesta demokrasi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 agar bisa terlaksana dengan penuh situasi yang aman, damai dan terkendali, hal tersebut merupakan sebuah upaya dan juga tanggung jawab dari seluruh pihak dan semua masyarakat Indonesia, sehingga memang tidak bisa jika hanya dibebankan pada beberapa pihak tertentu saja. Maka dari itu, untuk peningkatan kualitas demokrasi di Tanah Air, seluruh pihak hendaknya bisa menyatukan kerja sama dan kolaborasi dengan baik.

)* Penulis adalah Lembaga Lintas Nusamedia

oleh on

Oleh : Moses Waker )*

Adanya mesin penggiling beras yang modern dan canggih telah dipersiapkan oleh Pemerintah RI. Hal tersebut dalam rangka untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang berparadigma Indonesiasentris dan juga sekaligus mempercepat pemenuhan ketahanan pangan atau stabilitas pangan di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Papua dan Papua Barat menjelaskan bahwa terdapat lahan dengan luas 4 (empat) hektare dan telah dibangun gudang dengan kapasitas hingga sebesar 20.000 (ribu) ton, yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras di Bumi Cenderawasih.

Bukan hanya sekedar adanya pembangunan gudang yang berkapasitas sangat luar biasa tersebut saja, namun juga telah dipersiapkan pula adanya mesin penggiling modern sehingga nantinya bisa terus dengan cepat mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Pasalnya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sendiri telah memiliki rancangan anggaran sejak tahun 2018 dan tentunya hal tersebut sangat didorong agar bisa dipergunakan pada tahun 2023 ini untuk pembangunan gudang dan juga pengadaan mesin penggiling beras yang modern dan canggih.

Upaya untuk terus menggencarkan adanya pemenuhan stabilitas pangan di Bumi Cenderawasih memang sedang digalakkan oleh Pemerintah RI. Beberapa waktu lalu, hal tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Satgas Yonif 143/TWE dan juga mengajak seluruh pemuda orang asli Papua (OAP) agar mereka bisa memanfaatkan lahan kosong yang tersedia untuk menjadi lumbung pangan di berbagai wilayah sekaligus, yakni di Kampung Umuaf, Distrik Web, Kabupaten Keerom, Papua.

Segala upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah RI dengan mengajak banyak sekali stakeholder bisa terlibat, tentunya dalam rangka untuk terus mewujudkan ketahanan pangan di tengah masyarakat Bumi Cenderawasih.

Mengenai hal itu, Dankipur II, Lettu Inf Supriyono menjelaskan bahwa dalam rangka sebagai wujud dari bentuk kepedulian Satgas, mereka terus mengajak kepada para pemuda setempat agar tidak diam saja apabila mengetahui terdapat lahan yang kosong. Sehingga para pemuda tersebut diajak bersama-sama untuk bisa melakukan pemanfaatan pada lahan kosong sebagai lumbung untuk warga.

Dengan adanya pemanfaatan lahan kosong yang dijadikan sebagai lumbung pangan tersebut, maka tentunya akan mampu menciptakan ketahanan pangan, dan juga di samping itu mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga kampung di Papua.

Sehingga bukan hanya sekedar menggalakkan pembangunan gudang dengan menyediakan mesin penggiling besar yang modern dan canggih saja, namun juga upaya untuk pembangunan Papua, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas pangan dilakukan dengan banyak strategi.

Adanya upaya untuk terus menciptakan ketahanan dan stabilitas pangan, salah satunya dengan pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lumbung tersebut secara langsung dipimpin oleh Danpos Ubrub Satgas Yonif 143/TWEJ, Sertu Afnan yang mengajak peran aktif dan secara bersama-sama dengan para pemuda kampung setempat.

Diketahui bahwa pembukaan lahan kosong tersebut digunakan untuk menanam singkok sebagai persediaan makanan bagi masyarakat di Kampung Umuaf. Lettu Inf Supriyono menjelaskan bahwa pihaknya terus memberikan bantuan kepada para pemuda kampung dan mengajak mereka berkebun singkong sebagai lumbung pangan warga.

Diketahui pula bahwa tanaman jenis singkong sengaja dipilih karena tanaman tersebut dikatakan sebagai salah satu tanaman yang sangat mudah dalam perawatannya. Bukan hanya karena mudah dirawat, namun juga umbi dari tanaman singkong sendiri dapat dibuat dan dimanfaatkan atau dilah kembali menjadi berbagai macam jenis makanan, yang tentunya akan sangat berguna untuk pemenuhan pangan dan juga mampu turut serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari pemuda di Kampung Umuad, Maryinus Debem mengucapkan terima kasihnya atas perhatian dan juga kepedulian dari Pemerintah RI, melalui peranan dari banyak pihak pula, mulai dari Bulog hingga pengerahan Satgas yang bisa memberikan contoh secara langsung akan cara memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tanaman pangan.

Banyak pihak kemudian berharap agar dengan adanya pembangunan atau upaya untuk bisa menciptakan stabilitas dan ketahanan pangan di Papua, maka akan dapat tercipta ketahanan pangan yang baik di seluruh wilayah di Bumi Cenderawasih.

Di sisi lain, memang adanya pembangunan pertanian merupakan bagian dari langkah pembangunan nasional yang terus digencarkan oleh pemerintah pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut juga merupakan salah satu dari upaya penciptaan pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan masif bukan hanya berada di Pulau Jawa saja, melainkan mampu menjangkau seluruh pelosok Nusantara hingga ke tanah Papua.

Demi bisa melakukan percepatan pembangunan nasional yang sudah tidak berparadigma Jawasentris lagi, melainkan menjadi paradigma Indonesiasentris, maka pemenuhan stabilitas pangan di Tanah Papua merupakan salah satu kunci pentingnya. Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Bumi Cenderawasih, banyak langkah telah dilakukan, termasuk memanfaatkan lahan kosong untuk pembangunan gudang beras dengan pengadaan alat atau mesin penggiling yang modern dan canggih, termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lumbung pangan dengan menanam singkong.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

oleh on

suaratimur.id – Segala yang dilakukan pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua seperti tak pernah berhenti mendapat kritik atau sanggahan dari masyarakat sekitar maupun publik yang berada di posisi oposisi. Setelah kebijakan otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) sempat ditentang, kini giliran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) bagi provinsi Papua yang mendapat kritik dan penolakan. Seseorang yang menyatakan diri sebagai tokoh muda Papua asal Meepago Tengah Papua Tengah bernama Ramos Petege menyatakan melalui Odiyaiwuu.com bahwa menurutnya Presiden Jokowi sebaiknya membubarkan BP3OKP karena keberadaanya dianggap sebagai bukti campur tangan Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tanah Papua.  BP3OKP lantas disebutnya hanya sekedar cara atau bentuk pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan di tanah Papua yang bertentangan dengan sistem desentralisasi serta prinsip otonomi daerah.

Menurutnya, koordinasi dan pengawasan yang didominasi oleh pemerintah pusat telah menyebabkan pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di Papua tidak maksimal, tidak efektif dan efisien yang akan berujung pada kegagalan pembangunan, mengulangi 20 tahun kegagalan pelaksanaan otonomi khusus Papua jilid pertama. Untuk diketahui bahwa 6 anggota BP3OKP yang direkrut antara lain, Albert Yoku yang merupakan anggota Provinsi Papua, Irene Manibuy dari Papua Barat, Otto Ihalauw dari Provinsi Papua Barat Daya, Yoseph Yanowo Yolmen dari Papua Selatan, Pietrus Waine dari Papua Tengah, serta Hantor Matuan dari Papua Pegunungan. Tokoh Muda asal Papua Barat Daya, Geis Muguri, S.Ip dalalam keterangannya menegaskan bahwa suku-suku di Papua tidak terdapat marga Ihalauw. Marga tersebut berasal dari Maluku. Diketahui bahwa Otto Ihalauw bukanlah orang asli Papua (OAP) dan pernah tersangkut masalah hukum. Dengan demikian, menurutnya Wapres telah salah menempatkan orang untuk mewakili masyakarat di Papua Barat Daya. Dirinya lantas mengingatkan kepada Wapres agar konsiten menjalankan perintah UU Otsus Papua serta menghargai afirmasi dan kearifan lokal yang berlaku di tanah Papua.

Sebuah Langkah Strategis untuk Bangun Papua Melalui BP3OKP

Kehadiran BP3OKP atau yang kemudian juga disebut sebagai Badan Pengarah Papua (BPP) yang dipimpin oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memiliki harapan besar dalam upaya percepatan pembangunan di tanah Papua. Dalam audiensi jajaran BP3OKP yang diselenggarakan belum lama ini termuat beberapa arahan penting dari ketua kepada para anggotanya. Salah satunya yakni permintaan Wapres untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua untuk meyakinkan bahwa pemerintah serius dalam membangun sekaligus memajukan tanah Papua. Selain itu penekanan juga disampaikan terkait pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah. Hal tersebut guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di 6 Provinsi Papua, terutama berkaitan dengan penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 DOB.

Tidak bisa dipungkiri pula, aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Papua juga merupakan hal yang sentral untuk terus diperhatikan dan diserap oleh pemerintah. Diketahui bahwa pemerintah terus mendengar apa saja kemauan yang disampaikan oleh masyarakat di Papua demi pembangunan daerah mereka. Pencatatan dan juga pelaporan dengan lengkap juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan jajarannya, khususnya pihak BPP. Karena dengan keberhasilan menangkap seluruh aspirasi masyarakat tersebut, maka sekaligus mampu mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan apa saja yang terjadi secara nyata di lapangan dan selama ini terus dirasakan oleh masyarakat untuk segera bisa diperbaiki. Bukan hanya itu, seluruh upaya ini, termasuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga kini masih terus dilakukan diskusi di berbagai forum dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kehadiran BP3OKP memang memiliki tugas yang sangat penting, yang diamanatkan oleh negara, yakni untuk terus mengawal arah baru bagi pembangunan Bumi Cenderawasih ke depannya.

Keterlibatan Pemerintah Pusat Menindaklanjuti Kebobrokan Pemerintah Daerah Papua

Bukan tanpa alasan jika kemudian pemerintah pusat mengambil langkah dengan membentuk BP3OKP atau BPP yang berfokus pada pembangunan di tanah Papua berikut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konteks, kejadian kasus pengungkapan permasalahan yang dilakukan oleh Gubernur Non Aktif Papua, Lukas Enembe seperti menjadi titik balik dari segala permasalahan serta penghambat pembangunan di bumi cenderawasih.

Adanya perombakan terhadap pemerintahan Papua menjadi harapan besar bagi banyak pihak setelah mengetahui adanya kebobrokan di ranah internal pemerintah yang berkuasa. Salah satu pihak yang merespon hal tersebut datang dari tokoh pemuda Adat Tabi, Aris Kreutha, bahwa tingginya angka kasus korupsi menjadi salah satu penyebab pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meskipun sudah begitu banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dirinya menaruh harapan penuh pada BPP dibawah pimpinan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk menata ulang sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan Negara di Papua, khususnya terhadap pengelolaan dana Otsus Papua jilid II. Aris Kreutha sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat tersebut dengan menunjuk Wakil Presiden sebagai ketua. Di samping itu, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh KPK serta beberapa oknum pejabat di sejumlah kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah mengindikasi maraknya kasus korupsi di tanah Papua.

Oleh karenanya, mewakili para aktivis Papua meminta Gubernur non aktif Lukas Enembe untuk kooperatif mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat secara gentle. Pasalnya, tindakan korupsi yang telah dilakukan juga berdampak bagi kegagalan pembangunan manusia Papua. Dengan kata lain, hal ini sebenarnya bukan kesalahan Jakarta atau pemerintah pusat, namun kesalahan orang asli Papua, yang disebut ahli politik Papua, menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat namun tidak memakai hati. Padahal ada hak-hak masyarakat yang dikebiri, dikadalin, dan dibuat bingung. Hal tersebut menjadi fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus.

Pentingnya Peran BP30KP dalam Membangun Papua

Sejumlah pihak yang hingga kini masih mempertanyakan urgensi pembentukan BP3OKP atau BPP menjadi refleksi bersama. Bahwa niat mulia pemerintah pusat dalam upaya memperbaiki pembangunan di Papua belum sepenuhnya tersiar dan terjelaskan kepada publik secara luas. Padahal pembentukan badan ini memiliki harapan sekaligus peran yang vital dalam kerangka implementasi kebijakan Otsus selama 20 tahun terakhir. Selama kurun waktu 2001-2021, tidak ada satu instansi ataupun institusi yang langsung di bawah Presiden bertugas mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi setiap program Otsus maupun dana Otsus serta dana-dana pembangunan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Sektoral, untuk lebih diarahkan penggunaannya agar lebih tepat sasaran. Dibentuknya BP3OKP atau BPP dimaksudkan untuk menggantikan desk Papua yang sebelumnya berada di kementerian dan lembaga dengan tujuan memperkecil ego sektoral yang terkadang tumpang tindih dalam pengimplementasian program pembangunan dan tidak jarang saling lempar tanggung jawab. Melalui BP3OKP atau BPP dengan pendekatan akseleratif memainkan fungsi penghubung yang memediasi kepentingan pusat di wilayah Papua, dan sebaliknya penyambung aspirasi dan kepentingan Papua ke pemerintah Pusat. Hal ini sekaligus upaya mentransformasi persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Secara pengalaman pemerintah juga pernah memiliki Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh (BRRA) sebagai referensi dimana nantinya bakal terdapat terobosan baru dengan cara, pandangan, sekaligus paradigma baru. 

Kritik Merupakan Bahan Evaluasi yang Jauh dari Provokasi

Sebagai negara demokrasi, kritik merupakan wujud perhatian dari luar maupun dalam. Begitu juga dengan pembentukan BP3OKP yang telah memunculkan kritik berkaitan dengan pemilihan anggota yang disebut non OAP.  Sorotan terhadap perwakilan tokoh lokal dari Papua Barat Daya bernama Otto Ihalauw dimana disebut oleh sejumlah pihak pernah tersangkut masalah hukum merembet pada tuduhan kepada Wapres yang disebut salah menempatkan orang hingga dorongan agar Presiden Jokowi membubarkan BP3OKP atau BPP.  Meski hingga saat ini belum terdapat penjelasan klarifikasi dari Wapres atau pihak terkait, namun seharusnya kritik tersebut disampaikan sesuai dengan alur dan proses yang harus dilewati. Pemilihan tokoh lokal untuk mewakili dalam BP3OKP atau BPP tentu berdasarkan pada sejumlah pertimbangan yang matang. Banyak tokoh yang kompeten namun kemudian tertuju pada 6 orang yang saat ini mewakili masyarakat Papua. Menjadi hal miris adalah munculnya pernyataan tambahan yang mendorong agar Presiden Jokowi membubarkan BP3OKP atau BPP. Hal tersebut bersifat kontraproduktif dan justru merupakan bentuk provokasi yang harus dihindari dan tak seharusnya diindahkan publik. Sudah terlalu banyak permasalahan yang terjadi di Papua, saatnya membangun bumi cenderawasih secara lebih bijak dan berjiwa besar.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)