Masyarakat Bersama Ciptakan Pemilu 2024 Damai, Galakkan Persatuan

Oleh : Haikal Fathan Akbar )*

Seluruh masyarakat di Indonesia sangat penting untuk bisa bersama-sama mampu menciptakan pergelaran kontestasi politik, yakni Pemilu pada tahun 2024 mendatang dengan penuh situasi yang damai. Maka dari itu, terus menggalakkan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi salah satu kunci pentingnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa dengan adanya momentum pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang merupakan saat di mana persatuan dan kestuan bangsa akan diuji.

Bagaimana tidak, pasalnya memang pada perhelatan kontestasi politik tersebut juga sangat berpotensi untuk menjadikan masyarakat terpolarisasi. Hal itu juga tidak lain dan tidak bukan, dikarenakan oleh terus memanasnya tensi politik. Maka dari itu, menjadi sangat penting untuk terus adanya penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu 2024 sama sekali tidak sampai menimbulkan ketegangan dan juga sampai melahirkan adanya potensi konflik secara horizontal yang terjadi di masyarakat.

Beberapa waktu lalu, memang sempat terjadi adanya polarisasi diantara masyarakat, tepatnya pada perhelatan Pemilu periode sebelumnya pada tahun 2019. Justru dengan adanya pengalaman buruk tersebut, tentunya sama sekali tidak ingin diulangi oleh siapapun. Sehingga menjadi sangat penting bagi setiap elemen masyarakat untuk bisa terus membulatkan tekad dan terus menyatukan langkah agar berjalannya sistem demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu pada 2024 bisa menjadi sebuah kontestasi yang aman, damai serta penuh dengan kualitas.

Beberapa hal yang mampu menjadi pelajaran dari bagaimana terhelatnya Pemilu pada periode sebelumnya yang dinilai sempat melahirkan polarisasi di masyarakat adalah dikarenakan sebagian pendukung saling menjatuhkan. Bukan hanya itu saja, namun juga terus deras mengalirnya isu mengenai politik identitas.

Padahal, sejatinya, kontestasi politik dalam Pemilu yang sehat hendaknya dilakukan dengan beradu gagasan mengenai konsep berbangsa dan juga beradu program untuk bisa terus mengatasi adanya tantangan dengan bagaimana langkah-langkah konkret serta strategis, mulai dari pada tingkat lokal bahkan global.

Justru, apabila adanya praktik-praktik dengan terus menggunakan dan menunggangi isu-isu mengenai politisasi agama, terlebih Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki latar belakang masyarakat sangat amat beragam mulai dari suku, agama, ras dan antar golongan, sehingga membuat isu SARA sendiri memang menjadi sebuah hal yang sangat sensitif bagi masyarakat di Tanah Air. Terlebih, tatkala isu-isu SARA masih saja digunakan hanya demi melancarkan kepentingan poltik praktis tertentu oleh pihak tertentu yang ingin memperoleh suara lebih banyak, jelas saja bahwa hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan asas demokrasi yang sehat.

Tentunya apabila masih ada diantara elite politik ataupun sebagian masyarakat pendukungnya yang terus saja menggulirkan banyak isu SARA, maka sejatinya kondisi itu merupakan sebuah hal yang sangat memprihatinkan dan malah menjadi sebuah ujian yang jelas sangatlah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lantaran, apabila politisasi identitas masih terus digaungkan, maka persatuan dan kesatuan masyarakat jelas akan terancam, terlebih juga hal itu justru menjadikan momentum pelaksanaan Pemilu yang seharusnya merupakan kegiatan konkret dalam mewujudkan sistem demokrasi dan menjadikan momentum akan adanya sirkulasi kepemimpinan di Indonesia menjadi kontraproduktif.

Sama sekali seluruh pihak tentunya tidak menginginkan perhelatan Pemilu 2024 mengulangi kesalahan yang sama dengan Pemilu pada periode sebelumnya, yang mana polarisasi masyarakat cukup tajam terjadi dan sangat bertentangan dengan cita-cita negara serta asas demokrasi sehat sendiri.

Pencegahan akan adanya polarisasi sosial serta pencegahan untuk tidak terus menggulirkan politik identitas dalam kegiatan Pemilu 2024 kemudian menjadi sebuah fokus yang memang harusnya bisa dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Tidak kalah pentingnya, peran dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diharapkan bisa terus berpartisipasi dan memiliki inisiatif untuk bisa menjadi sarana dalam menyatukan seluruh langkah untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

Untuk bisa mengantisipasi seluruh potensi yang bisa saja terjadi karena adanya konflik atau gesekan secara horizontal pada pelaksanaan Pemilu karena adanya politik identitas, maka memang menjadi penting pula seluruh pihak bisa duduk secara bersama dan melakukan dialog kebangsaan.

Karena, dengan adanya pertemuan dari seluruh pihak tersebut dalam sebuah forum, maka diharapkan pemahaman mengenai persaingan sehat dalam berpolitik dan juga agar pertentangan tidak sampai terjadi serta penguatan dasar negara bisa terus ditingkatkan serta diimplementasikan secara bersama-sama pula.

Terus galakkan persatuan dan kesatuan bangsa, utamanya bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu wujud komitmen nyata dan kerja konkret dari masyarakat sendiri untuk berperan aktif dalam menciptakan sebuah kontestasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan penuh kedamaian.

)* Penulis adalah Kontributor Vimedia Pratama Institute

Cegah Perpecahan dengan Menghindari Politik Identitas

Oleh : Tyas Permata Wiyana )*

Politik Identitas seakan menjadi topik panas jelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Politik identitas inilah yang menyebabkan perpecahan menjadi sangat mungkin terjadi, bahkan sampai muncul pelarangan seseorang untuk masuk ke tempat ibadah hanya karena berbeda pilihan.

Andi Widjajanto selalu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menolak eskalasi penggunaan politik identitas dalam pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan politik identitas justru bisa memicu perpecahan.

         Selain politik identitas, Andi menolak adanya penyebaran disinformasi yang di dalamnya terdapat hoax, ujaran kebencian dan fraud yang disengaja untuk memunculkan kegaduhan politik.

         Kalau hal tersebut bisa atasi dan beralih menjadi kampanye-kampanye yang substansial untuk demokrasi yang deliberatif, kita mencari ide-ide baru, terobosan apa yang bisa ditawarkan kepada pemilih.

         Misalnya apa yang bisa kita pikirkan untuk memperkuat demokrasi, melakukan transformasi hijau dan seterusnya. Maka, kemunginan kompetisi yang terjadi itu akan menjadi kompetisi yang berkualitas yang memperkuat demokrasi bagi NKRI.

         Selain itu, Andi mengatakan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung dalam situasi yang relatif tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi global. Berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 di mana saat itu kondisinya stabil, Pemilu 2024 dibayangi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Terlebih, resesi dunia juga masih mengintai yang berlanjut pada persoalan perbankan dan krisis utang di sejumlah negara.

         Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi meminta agar partai politik (parpol) tidak menyinggung politik identitas saat pemilu 2024. Bawaslu menekankan pentingnya membangun iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.     

         Dirinya secara tegas mengatakan, pentingnya membangun iklim sehat dalam demokrasi di Indonesia. Dia juga menekankan perihal pentingnya semua pihak terkait untuk berpikir secara visioner demi mewujudkan pemilu yang berkualitas.  

         Sebelumnya, dalam kesempatan pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar jangan ada lagi politik Identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dirinya juga mengingatkan agar jangan ada lagi politisasi agama dan polarisasi sosial selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Demokrasi di Indonesia haruslah semakin dewasa dengan memperkuat konsolidasi nasional.

         Tentu masih ada dalam ingatan tentang pemilu 2019, di mana momen tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua elemen. Kala itu identitas satu dibenturkan dengan identitas yang lain, hingga akhirnya sesama umat Islam juga saling dibentur-benturkan. Hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan rusaknya persahabatan bahkan rumah tangga.

         Eksploitasi politik identitas termasuk juga penyebaran hoax tentu saja tidak boleh dianggap sebagai kelaziman untuk meraih suara rakyat. Bagaimanapun juga tujuan yang baik sudah sepantasnya harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula.

         Politik Identitas sumbernya adalah belum mampunya mentransformasi identitas sosial ke identitas politik. Identitas politik masih menjadi subordinasi dari identitas sosial.

         Para peserta pemilu baik itu calon presiden atau calon legislatif haruslah mengutamakan politik kebangsaan dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas segalanya, bukan kepentingan kelompok dan pribadi.

         Pada kesempatan berbeda, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap agar pemilu 2024 bebas dari politik identitas. Sebab menuturnya, politik identitas sangatlah berbahaya, hal ini dibuktikan dengan adanya dampak politik identitas pada pemilu sebelumnya yang masih terasa hingga saat ini.

         Bamsoet berharap, pemilu 2024 nanti persaingan antar kandidat akan berjalan dengan sehat. Tidak seperti pada pemilu 2019 yang berujung retaknya keharmonisan antar masyarakat.

         Kepentingan politik identitas memang cukup mengkhawatirkan serta menimbulkan keretaan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, pihaknya juga mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral.

Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas selaku ketua GP Ansor mengatakan, memasuki tahun politik, tentu saja banyak aktor politik yang berpikiran sempit guna memuluskan kepentingannya. Bahkan ada yang lici dengan mengusung isu atau simbol keagamaan. Hal ini tentu saja harus diwaspadai bersama karena sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa.

         Orang yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut mengatakan, bangsa Indonesia dibangun di atas perjuangan berat oleh para pendiri untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Nusantara seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa dan lain sebagainya. Persatuan yang telah terbina dengan kuat tersebut dirawat dan dijaga karena Indonesia telah terbukti menjadi rumah bersama.

         Menghadapi situasi tersebut, dirinya meminta kepada para kader Pemuda Ansor dan Banser untuk tidak lengah. Sebab akan sangat mungkin para pengguna politik akan menyasar anak muda termasuk kader NU demi tujuan praktis.

         Oleh karena itu demi mewujudkan pemilu yang sehat tentu saja diperlukan banyak pihak untuk saling merajut persatuan meski dalam pemilu memiliki perbedaan pilihan. Politik Identitas sudah sepatutnya dihindari dan diwaspadai agar pemilu tidak meninggalkan polarisasi.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

UU Cipta Kerja Memudahkan Anak Muda Memperoleh Pekerjaan Layak

Oleh : Putri Dewi Nathania )*

Jumlah angkatan kerja selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kelulusan anak muda baik dari SMA/SMK maupun perguruan tinggi, sehingga sudah sepatutnya peningkatan tersebut diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja. Oleh sebab itu dibutuhkanlah formula yang dapat memudahkan anak muda untuk memperoleh pekerjaan, formula itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Angkatan kerja di Indonesia setiap tahun bertambang kira-ira 2,4 juta orang. Sehingga secara normatif sudah semestinya ada penambahan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja tersebut. Kalah tidak, berarti akan ada orang yang menganggur atau terpaksa bekerja tetapi dengan penghasilan yang tida layak.

Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas UU Cipta Kerja yang juga Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edi Priyono menegaskan salah satu tujuan diterbitkannya UU Cipta Kerja yaitu untuk memperluas lapangan kerja. Khususnya bagi generasi muda.

Diperlukan investasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik investasi asing maupun dari dalam negeri. Termasuk munculnya pengusaha atau wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Lalu bagaimana agar investasi datang untuk menciptakan lapangan kerja, tentu saja aturan dan perizinan pendirian usaha harus dipermudah serta diperjelas. Sehingga apabila ada investor yang ingin membangun usaha tidak terhambat di sana-sini.

Edi juga menekankan melalui UU Cipta erja ini pemerintah justru memberikan fasilitas kepada anak muda untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Jika sebagian dari anak muda tertarik untuk menjadi pengusaha, tentu saja anturannya dipermudah.

Dengan One Single Submission (OSS) di situlah sudah ada sertifikasi UMKM dan perizinan NIB (Nomor Izin Berusaha). Sekaran jika ingin membuat usaha dan masuk usaha kecil atau mikro, kalau di-OSS berisiko rendah. Dalam hitungan menit (NIB) keluar. Kemudian kalau usahanya berisiko rendah, NIB bisa langsung digunakan untuk operasional.

Bahkan sebenarnya ruang lingkup UU Cipta Kerja cukup luas. Tidak hanya mengatur seseorang yang sudah bekerja, melainkan yang belum bekerja dan yang sudah tidak lagi bekerja.

Yang belum bekerja, akan didorong agar kemudian muncul usaha-usaha yang bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa menyerap tenaga kerja baru. Karena penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga keseimbangan kesejahteraan, di satu sisi yang sudah bekerja itu berpotensi sejahtera dan di sisi lain yang belum bekerja juga mendapatkan kesempatan. Yang sudah tidak bekerja karena PHK atau masuk waktu pensiun, ini juga ada jaminan.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja ini tentu saja menyelaraskan kebijakan yang ada di pusat-daerah, serta mengatasi masala yang tumpang tindih, apalagi UU ini akan memangkas pasal-pasal yang dinilai tidak efektif.

Pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik dan mampu mendorong investasi dengan sistem/proses perizinan yang sederhana. Yang saat ini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko dan bisa didapatkan secara daring melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan izin usaha, tentu saja diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Serta menarik investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika angka investasi meningkat tentu saja lapangan kerja akan semakin terbuka di berbagai sektor, sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang.

Pastinya ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja sebenarnya, yakni mempermudah angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Merujuk catatan BKPM, Indonesia memiliki visi untuk menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia, serta memiliki PDB Rp 27 juta per kapita perbulan pada tahun 2045. Wajar jika Indonesia menaruh harap pada UU Ciptaker yang membuat iklim berusaha menjadi kondusif, bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas pekerja.

Survei yang dilakukan oleh Standard Chartered pada Maret 2021 menunjukkan, bahwa perusahaan Amerika Serikat dan Eropa telah menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 se-ASEAN sebagai negara yang paling disukai dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan.      

Dengan adanya UU Cipta Kerja, akan banyak pengusaha yang dengan mudah melakukan ekspansi, sehingga lapangan kerja akan tercipta yang nantinya bisa menampung pengangguran dan tenaga kerja baru.

Anak muda merupakan potensi yang harus bisa difasilitasi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga angka pengangguran dapat ditekan di mana hal ini akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu pengesahan UU Cipta Kerja perlu didukung agar dapat menyebarkan manfaat lebih luas khususnya kepada para pencari kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Perkasa

Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan di Papua Menjadi Perhatian Utama Pemerintah

Oleh : Charles Tabuni )*

Pemerintah membangun Papua agar ada pemerataan dari Sabang sampai Merauke. Dalam membangun Bumi Cendrawasih, yang dibuat bukan hanya infrastrukturnya. Namun juga ada pembuatan program kesehatan dan pendidikan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan sangat penting agar warga Papua selalu sehat dan cerdas.

Pembangunan di wilayah Papua bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Presiden Jokowi sejak awal terpilih di periode pertama, (tahun 2014) berjanji akan memajukan Indonesia, terutama di Bumi Cendrawasih. Janji ini ditepati, dan saat ini sudah ada hasilnya, seperti Bandara Internasional Sentani dan elektrifikasi penuh di Papua dan Papua Barat.

Selain pembangunan infrastruktur seperti bandara, pemerintah juga melakukan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Masyarakat Papua butuh pendidikan tinggi agar memiliki taraf hidup yang baik. Kemudian, mereka juga harus sehat agar semangat bekerja dan membangun daerahnya sendiri.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan, pemerintah memberikan dana Otsus untuk mewujudkannya. Anggaran Otsus tak hanya dirupakan bangunan fisik, tetapi juga dirupakan beasiswa untuk para putra Papua yang berprestasi. Beasiswa Otsus diberikan agar anak-anak Papua bisa sekolah dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi.

Tokoh masyarakat Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa menyatakan bahwa kehadiran Otsus sangat membantu masyarakat, khususnya di Tolikara. Ia juga optimis kehadiran Otsus membawa dampak positif bagi orang asli Papua (OAP). Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan ekonomi, sehingga OAP makin maju.

Otsus juga sangat berguna di bidang pendidikan, karena ada beasiswa bagi anak-anak Papua yang berprestasi. Orang tua mereka tenang karena SPP dan biaya sekolah ditanggung oleh dana Otsus, sehingga putra dan putri bisa menuntut ilmu hingga SMA. Bahkan bagi yang berotak encer juga bisa kuliah dengan beasiswa Otsus, dan bisa memilih mau di kampus di Papua atau Jawa, dan luar negeri.

Sementara itu, Thomas Eppe Sapanfo, Wakil Bupati Asmat, menyatakan bahwa beasiswa Otsus memiliki dampak yang positif. Penyebabnya karena selain memberi beasiswa bagi para putra Papua, ada program khusus bagi mereka yang telah lulus SMA. Para pemuda bisa mendaftar jadi tentara, dan seluruh biaya mulai dari perekrutan sampai pelatihan. Mereka bisa mewujudkan mimpi jadi penjaga wilayah NKRI.

Menurut Thomas, seharusnya ada sosialisasi tentang keberhasilan program Otsus. Tayangan itu tak hanya disiarkan di Papua, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, seluruh rakyat akan tahu bahwa program ini sudah berhasil, dan mereka akan mendukung perpanjangan Otsus, karena sudah terbukti memajukan Papua di berbagai bidang.

Beasiswa Otsus bagi pemuda Papua yang jadi tentara sangat bagus karena membantu mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan bantuan pemerintah maka untuk uang pendaftaran dan transportasi akan ditanggung.

Para pemuda yang berhasil berkat beasiswa Otsus akan menjadi prajurit TNI yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka dengan senang hati ditugaskan di tanah kelahirannya dan menjaga masyarakat dari keganasan KST (Kelompok Separatis dan Teroris).

Pendidikan jadi perhatian pemerintah dalam menyejahterakan Papua. Anak-anak di sana dijamin bisa sekolah tinggi dan mendapat beasiswa Otsus. Pembangunan sumber daya manusia juga penting. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya dan lokasi sekolah yang jauh.

Jika para pemuda Papua sudah lulus kuliah , tentu bisa melamar kerja jadi karyawan kantoran, bukan hanya buruh kasar. Gaji lebih tinggi dari biasanya dan kehidupan masyarakat otomatis juga jadi lebih makmur. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan program perbaikan sumber daya manusia bisa mengubah mindset masyarakat di sana tentang pentingnya sekolah.

Sementara itu, di Papua juga ada pembangunan di bidang kesehatan. Terutama di pelosok Papua yang masih menghadapi endemi malaria dan penyakit-penyakit lain. Makin banyak Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang dibangun, sehingga makin dekat pula untuk berobat. Faskes juga lengkap dengan nakes, obat-obatan, dan alat kesehatan yang reprsentatif.

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE menegaskan bahwa program jaminan kesehatan bagi orang asli Papua berupa Kartu Papua Sehat (KPS) tetap berlaku namun akan diintegrasikan ke BPJS sebagai salah satu jaminan kesehatan nasional  yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Program KPS yang diperuntukan bagi Orang asli Papua (OAP) akan tetap berlaku. Namun KPS ini bukan menjadi utama, tetapi membackup BPJS. Hal ini adalah tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi orang asli Papua.

RS Rujukan di Papua hanya ada di Jayapura, oleh karena itu  anggota DPR Papua akan mengajak PJ Gubernur di empat provinsi baru untuk mengambil bagian, dalam hal ini membackup anggaran terkait dengan KPS ini. Sehingga ketika ada rujukan dari daerah asal pasien dengan jaminan KPS akan tetap terlayani di RS rujukan yang ada di Kota Jayapura, baik RSUD Abepura, maupun RSUD Jayapura.

Pembangunan di Papua dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa Otsus. Kemudian, pembangunan di bidang kesehatan juga sangat penting, agar masyarakat tetap sehat dan semangat bekerja.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Lukai Rakyat Sipil, KST Papua Pantas Ditumpas

Oleh : Charles Tabuni )*

Seluruh pihak mengutuk dengan sangat keras sederetan aksi biadab dan sama sekali tidak manusiawi yang telah dilakukan oleh KST Papua, karena mereka telah melakukan penyanderaan pada sebanyak 4 (empat) pekerja BTS. Bukan hanya menyandera, namun mereka juga melakukan serangan hingga melukai warga sipil dan bahkan memanfaatkan para pekerja untuk meminta tebusan hingga ratusan juta Rupiah.

Kembali lagi terjadi, sederet aksi kekejaman yang tidak manusiawi terus dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) Papua. Terbaru, mereka melakukan penyanderaan kepada sebanyak 4 (empat) pekerja menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 kemarin. Meskipun para sandera telah kembali bersama masyarakat, tindakan KST Papua tentu saja tidak dapa

Diketahui bahwa para pekerja yang disandera oleh kelompok separatis dan teroris tersebut berasal dari PT Inti Bangun Sejahtera (PT IBS). Terkait peristiwa penyanderaan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan bahwa penyanderaan itu bermula ketika sebanyak 6 (enam) orang pekerja BTS tersebut yang dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari berangkat dari Oksibil menuju ke Distrik Okbab.

Mereka berangkat dari Oksibil menuju ke Distrik Okbab tersebut dengan menggunakan pesawat Elang Air pada pukul 08:30 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT). Ternyata sesaat setelah tiba dan mendarat di Lapangan Terbang Okbab, mereka semua langsung dihadang oleh sebanyak 5 (lima) orang yang mengaku sebagai anggota KST Papua.

Dalam aksi penghadangan itu, diketahui pula bahwa gerombolan kelompok separatis dan teroris tersebut menggunakan senjata tajam (sajam), seperti parang dan juga sempai melakukan kekerasan fisik terhadap sebanyak 3 (tiga) orang pekerja BTS.

Meski melakukan serangan dan kekerasan fisik, namun ternyata KST Papua melepaskan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari dan juga salah satu dari korban mengalami luka, yakni bernama Benyamin Sembiring untuk dikembalikan ke Distrik Oksibil.

Kedua korban yang dilepaskan oleh kelompok separatis dan teroris itu telah tiba di bandar udara (Bandara) Oksibil pada pukul 11:00 WIT dan kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis sesegera mungkin.

Akan tetapi, ternyata KST Papua hanya melepaskan sebanyak 2 (dua) korban saja, dan mereka melakukan penyanderaan kepada 2 (empat) orang korban lainnya. Kedua korban diantaranya juga masih mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris tersebut.

Lebih lanjut, identitas dari pekerja yang sampai kini masih saja disandera oleh KST Papua yakni Asmar yang merupakan staf dari PT IBS. Dirinya diketahui mengalami luka di bahu sebelah kanan, kemudian ada nama Peas Kulka yang merupakan seorang staf dari Doistrik Okbab, senus Lepitalem selaku pemuda dari Distrik Borne dan juga Fery yang merupakan staf PT IBS dan mengalami luka pada bahu sebelah kirinya.

Berdasarkan keterangan dari para saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), yakni di Oksibil, ternyata KST Papua bukan hanya sekedar melakukan penganiayaan dan penyanderaan saja, namun dari kekejaman berupa penyanderaan tersebut, kelompok separatis dan teroris ini juga meminta tebusan.

Kebiadaban mereka benar-benar sama sekali tidak manusiawi karena justru memanfaatkan para sandera untuk meminta tebusan uang sebanyak 500 juta Rupiah sebagai persyaratan untuk bisa melakukan pembebasan dari para sandera.

Tentunya dengan adanya tuntutan yang KST Papua minta tersebut, kemudian langsung menjadi perhatian yang sangat serius bagi sejumlah pihak berwenang, utamanya para aparat keamanan dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Dudung Abdurachman dengan sangat tegas mengutuk keras seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris Papua tersebut karena telah melakukan penyerangan, penyanderaan bahkan hingga justru memanfaatkan para pekerja BTS dengan meminta tebusan hingga ratusan juta Rupiah.

Bukan hanya melakukan penyerangan di Lapangan Terbang saja, namun KST Papua juga bahkan melakukan penyanderaan pada sebanyak 4 (empat) pekerja BTS. Tentunya dengan aksi tersebut, seluruh pihak sangat patut untuk mengutuk keras aksi kebiadaban yang sama sekali tidak manusiawi itu dan bisa bersama-sama dalam upaya untuk memerangi para gerombolan kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih agar stabilitas keamanan dan situasi kondusif kembali terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Temuan Surat Permintaan Bantuan ULMWP jadi Bukti Benny Wenda Peras Masyarakat Papua Bermodus Kemerdekaan Papua

suaratimur.id – Sungguh perbuatan memalukan dan tak tahu diri baru saja dilakukan oleh organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda terhadap masyarakat Papua. Sebuah surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP Lapago baru saja ditemukan menyasar kepada para jemaat gereja. Kali ini, sumbangan dana tersebut diketahui beredar di Gereja Lachai Roi Hom-Hom Wamena Papua Pegunungan. Adapun besaran permintaan bantuan dana yang diminta oleh ULMWP bervariasi, mulai dari tingkatan individu sejumlah Rp100.000, Kepala desa Rp5.000.000, Kepala keluarga Rp1.000.000, Daerah/suku Rp10.000.000, hingga tingkatan organ taktik sebesar Rp10.000.000 per honai. Diketahui bahwa pendistribusian proposal dilakukan dari tanggal 10-13 Mei 2023 serta rencana penarikan kembali proposal akan dilakukan pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2023.

Berdasarkan isi dalam proposal permintaan bantuan yang beredar, dijelaskan bahwa penggalangan dana dimaksudkan untuk mendukung keanggotaan penuh West Papua di MSG tahun 2023. Adapun menurut panitia yang mengedarkan proposal tersebut menyebut bahwa bantuan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menunjang perjalanan tim lobi Presiden sementara West Papua ke beberapa negara tetangga/ pasifik. Surat permohonan bantuan oleh ULMWP Lapago kepada Jemaat Gereja Lachai Roi-Hom-hom Wamena diketahui ditandatangani oleh Ketua Panitia ULMWP Lapago, Alexander Kossay, Sekretaris Panitia ULMWP Lapago, Fredi Doga, dan Kepala Pemerintahan Sementara ULMWP wilayah Lapago, Herman Kossay.

Manuver ULMWP Mengemis Dukungan di Berbagai Pihak Demi Kepentingan Separatis

Sejenak kita ingat dalam sejumlah kejadian yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Benny Wenda merupakan tokoh yang aktif di belakang ULMWP dengan sejumlah agenda kontroversialnya. Kala itu ia sempat mengumumkan adanya Kerjasama dengan Kaledonia Baru sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat sekaligus pembebasan kaum Melanesia. Hal semacam demikian jika merujuk pada track record seorang Benny Wenda tak hanya terjadi seperti sekarang ini. Sebelumnya, pentolan Kelompok Separatis Papua Barat tersebut pernah meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim ULMWP tersebut disampaikan melalui surat kabar The Australian dan Australia West Papua Association yang berbasis di Sydney beberapa waktu lalu. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini. Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power PKC ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan skema pendanaan infrastruktur global yang banyak dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.

Salah satu masyarakat Papua Barat yang mengenal Benny Wenda, Yoab Syatfle menyatakan sikap penentangan atas langkah sahabatnya tersebut. Menurutnya, Benny Wenda hanyalah pengungsi politik yang telah memperoleh suaka di Inggris. Bahkan ia juga tak mengakui jika Benny Wenda adalah Presiden sementara ULMWP seperti yang diklaimnya selama ini. Kerjasama berkedok kemerdekaan dengan Kaledonia Barat hanyalah kepentingan pribadi seorang Benny Wenda dan tidak sedikitpun untuk kepentingan ULMWP ataupun memperjuangkan misi pelepasan diri dari Indonesia.

Adanya klaim Pemerintahan Sementara ULMWP yang sering dilontarkan oleh Benny Wenda jika dikaji dari segi hukum telah melawan hukum nasional NKRI yang dapat ditindak hukum. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun menyatakan penolakan terhadap klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP. Pengumuman pembentukan pemerintahan sementara juga dilakukan Benny Wenda secara sepihak. TPNPB-OPM juga tak mengakui klaim terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NRPB) karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mosi tak percaya lantas ditujukan kepada seorang Benny Wenda karena melakukan langkah yang tak masuk akal.

Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahantor Juwana pernah menanggapi perihal kebiasaan kelompok Separatis memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingannya sendiri. Terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, dijelaskan bahwa di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya, sehingga tidak diakui negara lain. Ketika dikaitkan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara. Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara tersebut adalah negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk. Termasuk dalam hal ini adalah adanya momentum perjanjian Kerjasama antara Benny Wenda dan Kaledonia Baru yang tak bisa diakui dan tak memiliki dasar hukum maupun administrasi. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga menyatakan bahwa klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

Negara Anggota MSG Akui Papua Bagian dari Indonesia

Kembali pada kasus temuan surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP yang dimaksudkan untuk mendukung keanggotaan penuh West Papua di MSG tahun 2023, dimana secara spesifik akan digunakan untuk menunjang perjalanan tim lobi Presiden sementara West Papua ke beberapa negara tetangga/ pasifik. Terdapat sebuah kontradiksi yang terjadi dan bukan kali ini saja dipertanyakan publik. Gerak langkah ULMWP yang penuh dengan kontroversi bahkan diantara pihak yang sama-sama mengupayakan pelepasan Papua dari Indonesia patut menjadi pertanyaan bersama.  

Sejak awal, tingkah polah seorang Benny Wenda telah terbaca pergerakannya. Terdapat sejumlah upaya dari ULMWP untuk mendapat pengakuan politik dari beberapa anggota MSG, seperti Papua Nugini dan Fiji. Selama satu dekade terakhir, kedua negara tersebut memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Momentum pergantian Perdana Menteri di Fiji seperti menjadi celah bagi Benny Wenda untuk mencari perhatian. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ULMWP mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG, namun hingga kini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti halnya Timor Leste.

Koordinator Proyek Papua Barat di University of Wollongong, Australia, Dr. Camellia Webb Gannon menyatakan bahwa pertemuan yang pernah terjadi antara Benny Wenda dengan PM Rabuka memberikan sebuah arti baru soal Papua Barat. Namun dirinya juga melihat bahwa PM Papua Nugini, James Marape dan PM Fiji, Sitiveni Rabuka masih menghormati Indonesia sebagai sebuah kedaulatan yang meliputi wilayah Papua. Meski negara-negara anggota MSG tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat, namun mereka mengakui adanya pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan menjadi hal yang ingin ditangani oleh negara-negara Melanesia. Hal serupa juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong bahwa sikapnya soal Papua Barat tidak berubah. Australia mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua.

Upaya Benny Wenda Perjuangkan Kemerdekaan Papua dan Perpecahan di Kelompok Separatis Papua

Memperjuangkan kemerdekaan melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau justru berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis Papua yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Seperti halnya yang dialami oleh Benny Wenda dengan ULMWP nya.

Sebuah video sempat ramai beredar di jagad maya menunjukkan Kelompok separatis Papua tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya tengah mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis di Papua. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur diplomasi negara-negara anggota MSG, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Adanya temuan surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP Lapago adalah pertanda kembalinya manuver seorang Benny Wenda memanfaatkan masyarakat Papua untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sebagai masyarakat yang kritis dan cerdas, jangan mau dibohongi atas nama kemerdekaan. Papua sah bagian Indonesia yang diakui PBB.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tokoh Pemuda Papua Ali Kabiay: KST Bukan Representasi Masyarakat Papua dan Tindak Tegas!

Jayapura – Tokoh Pemuda Papua Ali Kabiay menegaskan pihaknya mendukung penuh tindakan tegas yang di lakukan Aparat Keamanan (TNI – Polri) terhadap Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tindakan tegas harus dilakukan untuk membasmi Kelompok Separatis Teroris di Papua atau Organisasi Papua Merdeka, karena mereka sudah melakukan banyak sekali aksi teror yang merugikan masyarakat, membakar fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah. Kemudian mereka juga, menganiaya, menyiksa membunuh nakes, mmbunuh masyarakat sipil secara keji, secara kejam. Ini merupakan aksi teror yang memang harus diambil tindakan tegas, ujar Tokoh Pemuda Papua Ali Kabiay saat di wawancarai di Jayapura Papua Senin, 15/5/2023.

Menurutnya, tidakan tegas tersebut harus dilakukan dengan menggunakan prosedur yang berlaku dalam penanganna aksi-aksi teror.

“Apa yang diakukan oleh TNI dan Polri harus mendapatkan dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat, karena KSTP sangat merugikan masyarakat di Papua, khususnya di wilayah-wilayah konflik. Masyarakat ingin maju dan sejahtera tetapi selalu saja dihalangi oleh KSTP. Hal ini harus diambil tindakan tegas, tetapi juga tindakan yang terukur”, tutur Ali Kabiay.

Lebih lanjut Ali Kabiay mengatakan KST Papua bukanlah representasi dari masyarakat Papua, mereka hanyalah kepompok yang selalu mengatasnamakan dan membuat resah masyarakat di tanah Papua.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Kelompok Separatis Teroris atau Tentara Penguasa Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka tidak mewakili atau merepresentatif seluruh masyarakat di tanah Papua, KSTP hanya beberapa kelompok yang melakukan aksi-aksi kejahatan, aksi-aksi kriminal, aksi-aksi teror, kemudian mereka selalu memblow up di media sosial melalui para juru bicaranya, tuan Sebby Sambom dan fraksi-fraksi yang melakukan diplomasi-diplomasi, pungkas Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua.

“Mereka selalu bicara bahwa kami mewakili seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai. Padahal, mereka tidak mewakili keseluruhan masyarakat di Papua, kenapa, karena seluruh masyarakat Papua tidak mengakui keberadaan mereka. Kami tidak mau dikait-kaitkan dengan aksi-aski teror yang dilakukan oleh mereka KSTP aksi-aksi kejahatan. Kebanyakan masyarakat Papua ingin maju dan sejahtera. Ingin maju membangun daerahnya, membangun wilayahnya menjadi maju dan sejahtera. KSTP adalah kelompok kecil dan mreka tidak merepresentatif, tidak mewakili seluruh masyarakat di Papua,” ungkapnya.

Kemudian Ali Kabiay mengakui memang saat ini masyarakat papua sudah mulai sadar dengan berbagai berita yang dikirim dimedia-media sosial tentang kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian Kelompok Separatis Teroris Papua atau Tentara Penguasa Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Maka itu sudah membuka mata dan pikiran masyarakat di Papua.

“Saya juga meminta kepada media-media yang memang media-media nasionalis, untuk selalu mengirim berita-berita yang memang sesuai fakta di lapangan, kejatahatan-kejahatan KSTP, kejahatan-kejahatan mereka itu langsung tayangkan dimedia dan dikirim diblow up sehingga masyarakat di Papua, di seluruh Indonesia bahkan masyarakat Internasional, bisa tahu kekejian-kekejian mereka dan teror-teror mereka kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk mengubah mindset masyarakat, khususnya masyarakat ditingkatan paling bawah,” ucapnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini Tokoh Pemuda Papua Ali Kabiay ingin mengajak semua elemen masyarakat yang ada di papua dapat bersatu padu untuk memberantas KST Papua dari Bumi Cendrawasih.

“Saya mengajak kepada masyarakat seluruh elemen masyarakat di tanah Papua, untuk mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada aparat TNI Polri, untuk melawan, membasmi Kelompok Separatis Teroris Papua Tentara Penguasa Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Yang selama ini banyak membuat resah masyarakat, melakukan aksi-aksi kriminal aksi-aksi teror yang merugikan masyarakat dan kepentingan umum, imbuh Ali Kabiay.

“Mari seluruh komponen masyarakat di tanah Papua, mari kita bantu aparat dan bantu pemerintah melawan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi, kelompok-kelompok yang merusak tatanan kehidupan sosial bermsyarakat di tanah Papua”. Ajak Ketua Pemuda Adat Sareri 2 Nabire.

“Ingat bahwa kita adalah masyarakat bermartabat, masyarakat bermoral, masyarakat yang memiliki Tuhan kita masing-masing, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama melawan setiap ketidakadilan, setiap kejahatan, setiap teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka, yang selama ini selalu meneror membuat kekacauan. Mari kita lawan mereka. Pemerintah Negara akan mendukung setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat, setiap elemen masyarakat untuk melawan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.