oleh on

suaratimur.id – Sebuah pertemuan yang baru saja digelar oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri dengan unsur pimpinan gereja serta uskup Jayapura pada Rabu 10 mei 2023 lalu membahas perihal penyanderaan pilot Susi Air menimbulkan respon negatif, khususnya dari pihak oposisi. Seperti sedang kebakaran jenggot, tokoh TPNPB OPM, Jeffrey P. Bomanak secara sigap langsung merespon adanya pertemuan tersebut melalui unggahan di laman Facebook atas nama dirinya serta broadcast pada layanan pesan Whatsapp. Ia secara lugas meminta agar bersikap waspada terhadap pertemuan tersebut sebagai politik status quo pemerintah Indonesia untuk mencari legitimasi militer terhadap warga sipil Papua atas nama pembebasan penyanderaan. Dirinya lantas meyakini bahwa Dewan Gereja Papua (DGP) tidak mungkin salah langkah berbicara soal penyanderaan pilot Susi Air, serta meminta pihak DGP berkonsultasi kepada pimpinan TPNPB OPM agar pemerintah Indonesia tidak mengambil legitimasi pertemuan tersebut sebagai alasan untuk melakukan operasi militer terhadap warga sipil Papua di sejumlah wilayah rawan. Di akhir pernyataannya, ia meyakini bahwa pembebasan sandera melibatkan DGP tidak akan terjadi, pasalnya TPNPB OPM disebut telah berjuang lebih dari 60 tahun sebelum terbentuk DGP. Menurutnya, semua usaha yang dilakukan DGP dan Kapolda Papua adalah sia-sia.

Tak hanya itu, Jeffrey P. Bomanak juga menuliskan tanggapannya melalui Podcast of OPM edisi 13 Mei 2023. Pernyataan yang terdiri dari 4 poin tersebut masih menyinggung perihal pertemuan Kapolda Papua dan DGP terkait upaya pembebasan Pilot Susi Air. Pertama, pihak TPNPB OPM telah menyampaikan dasar penyanderaan dan solusi untuk menjawab tuntutan pelepasan Pilot Susi Air. Kedua, Terdapat tiga tuntutan yang disampaikan DGP namun disebut telah dipolitisir oleh media Polda Papua, hal ini kemudian disebut hendak menciptakan status quo dari setiap tuntutan rakyat Papua melalui DGP. Ketiga, TPNPB OPM meminta kepada seluruh organ perjuangan bangsa Papua secara demokratis harus menyetujui solusi bahwa harus ada negosiasi internasional. Keempat, bahwa konsekuensi buruk yang akan dilakukan Indonesia dari setiap pertemuan tertutup adalah Kapolda, Pangdam, atau petinggi Jakarta akan mencuri informasi dan mengambil legitimasi untuk melakukan operasi militer. Oleh sebab itu, TPNPB OPM meminta kepada sleuruh pihak untuk tidak melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Indonesia soal penyanderaan tanpa mengkonfirmasikan kepada TPNPB OPM.

Dari penyataannya tersebut, tersirat bahwa pihak TPNPB tidak mengingingkan adanya langkah-langkah alternatif dalam upaya pembebasan pilot susi air tanpa diketahui oleh pihaknya. Dari gerak-gerik tersebut, diindikasi bahwa hal demikian bisa merupakan bentuk kekhawatiran TPNPB OPM yang kemudian dikemas dengan bentuk ancaman.

Respon TPNPB OPM Bertolak Belakang dengan Hasil Pertemuan Kapolda Papua dan DGP

Seperti halnya yang pernah terjadi pada kejadian sebelum-sebelumnya. Dalam hal bermedia, pihak TPNPB OPM seperti memiliki opini tersendiri yang terkadang berseberangan dengan fakta yang terjadi. Mereka seperti paham dalam merawat citra dan branding kelompok sehingga tidak terlihat jatuh di mata orang lain.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Kapolda Papua dan DGP menyinggung upaya pembebasan pilot Susi Air. Terdapat kesepakatan bahwa pihak gereja melalui pernyataan Uskup Jayapura, Monsinyur Yanuarius Theofilus Matopai You menyatakan bersedia menjadi mediator dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air. Namun mereka meminta jaminan keamanan agar bisa berkomunikasi dengan baik. Terdapat kemungkinan pihak gereja akan lebih diterima oleh kelompok separatis Papua untuk mencari jalan tengah persoalan tersebut. Pihak gereja disebut akan membentuk tim independent untuk berdialog dengan Egianus Kogoya, termasuk meminta pemerintah dan aparat keamanan setempat memberikan wewenang lebih untuk melaksanakan pendekatan dengan masyarakat.

Hal demikian juga disampaikan oleh mantan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di tanah Papua, Pendeta Benny Giay yang menyatakan bahwa upaya pembebasan pilot Susi Air bisa dilakukan dengan menarik pasukan dan menghentikan operasi militer dari Kabupaten Nduga. Hal tersebut pernah dilakukan saat pengalaman tahun 2001 dalam membebaskan 2 sandera asal Belgia yang ditawan di Ilaga Kabupaten Puncak Jaya pada 1 Agustus 2001. Menurutnya, jika aparat militer terlalu banyak maka akan mengganggu masyarakat sipil. OPM juga akan semakin keras, gereja juga bahkan dianggap mendukung TNI-Polri.

Kondisi inilah yang kemudian membuat Jeffrey P. Bomanak merespon secara massif memanfaatkan kemudahan bermedia sosial. Melalui pernyataan juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom juga menyatakan bahwa keinginan perwakilan gereja menjadi mediator adalah kekeliruan. Sedari awal pihak TPNPB OPM bersikukuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.

Tuduhan Politik Status Quo Merupakan Siasat TPNPB OPM Tutupi Kondisi Terdesak

Jika ditelaah menurut definisi, dikutip dari buku Politik Antarbangsa karya Hans J. Morgenthau dan ‎Kenneth W. Thompson (2010:60), Status Quo adalah menentang suatu perubahan dalam arti pembalikan hubungan. Kata Status Quo sendiri berasal dari idiom atau kalimat in statu quo res erant ante bellum yang artinya adalah keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Selain itu, kosakata ini dapat merujuk pada keadaan ketika beberapa pihak yang berunding mendapati kedudukan yang tidak menguntungkan untuk mengambil sebuah keputusan oleh sebab dampak yang akan ditimbulkan, sehingga menjadikan Status Quo sebagai penyelesaian alternatif. Politik Status Quo sendiri merupakan sebuah cara untuk melestarikan kekuasaan yang dimilikinya. Pandangan politik ini bertujuan menentang adanya imperialisme, membersihkan rasa ragu rakyat, dan mengharapkan dukungan dari negara lainnya.

Dalam konteks permasalahan di Papua, khususnya menyangkut insiden penyanderaan pilot Susi Air. Munculnya tuduhan politik status quo oleh Jeffrey P. Bomanak terhadap pemerintah Indonesia agaknya tidak tepat dan salah alamat. Terlalu jauh menghubungkan tujuan kemanusiaan pembebasan pilot dengan urusan separatis upaya pelepasan Papua dari Indonesia.

Sebagaimana kita tahu, mantan Presiden Soekarno mencetuskan Pancasila serta menjadi pendiri Bangsa Indonesia. Beliau juga berhasil membawa Papua ke dalam Indonesia melalui integrasi 1 Mei 1963. Namun, api revolusi tersebut tak berlaku abadi. Sebab, Amerika melalui perundingan RI-Belanda soal status Papua, berhasil melakukan penetrasi ekonomi dan politik barat. Kembalinya Imperialisme ke Indonesia melalui jalan Papua mampu mengubah tatanan Pancasila serta birokrasi yang pro pada kepentingan barat. Hal tersebut ditandai dengan berlakunya UU Penanaman Modal asing, lalu kontrak karya pertama freeport. Sejak itulah, kamus Indonesia di Papua bukan lagi Pancasila, bukan lagi musyawarah mufakat. Eksploitasi kian merajalela hingga sekarang. Kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, kemudian terstigmatisasi ke dalam kelompok separatisme, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Orang tak dikenal (OTK), dan sebagainya. Jadilah, sebagian orang Papua kemudian kecewa terhadap Indonesia, begitu juga sebaliknya, sebagian elit di Jakarta memandang Papua sebagai masalah separatisme yang terus diberangus dengan senjata. Mereka lupa bahwa nilai-nilai Pancasila di Papua sebagai kekuatan bersama dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, menyelesaikan masalah tanpa harus terjebak dalam palang permusuhan yang ditanamkan oleh kapitalis barat sejak dahulu hingga sekarang.

Politik Status Quo yang dialamatkan kepada pemerintah Indonesia oleh Jeffrey P. Bomanak, justru kemudian diyakini tak berkaitan secara langsung dengan definisi dan makna serta ruang lingkup dari arti kata tersebut. Pandangan yang disampaikan merupakan respon emosional berkaitan dengan adanya pertemuan Kapolda Papua terhadap tokoh gereja dalam upaya membebaskan Pilot Susi Air. Mereka menganggap bahwa ketika pemerintah Indonesia tak melepaskan Papua kemudian disebut sebagai politik status quo. Sebuah logika yang tidak masuk dari pihak yang ketika disebut sebagai kelompok separatis kemudian meruncing emosinya. Padahal mereka sendiri yang berkelakuan demikian ingin keluar dari wilayah Indonesia dengan seribu alasan dan perlakuan yang meresahkan hingga merugikan publik, salah satunya insiden penyanderaan Pilot Susi Air. Padahal, pemerintah pusat telah menaruh perhatian besar melalui sejumlah kebijakan untuk menyejahterakan serta memajukan bumi cenderawasih.

Tuduhan Politik Status Quo juga bisa jadi merupakan upayanya untuk menutupi kondisi keterdesakannya ketika DGP menyatakan setuju turun tangan dalam rangka membebaskan sang pilot. Seperti yang kita tahu, bahwa posisi tokoh adat dan tokoh gereja memiliki porsi dan pengaruh besar dalam mempengaruhi masyarakat Papua, termasuk para anggota TPNPB OPM. Di sisi lain, semakin kesini mulai banyak spekulasi bermunculan bahkan mengarah pada konspirasi berkaitan dengan kejadian penyanderaan pilot Susi Air tersebut. Salah satunya menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah skenario belaka. Sebagaimana kita tahu bahwa Selandia Baru termasuk negara yang mendukung Papua merdeka. Ada benang merah keterlibatan yang perlahan mungkin bisa diurai satu persatu.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

oleh on

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Seluruh masyarakat Indonesia hendaknya secara bersama-sama mampu terus menggalakkan dukungan penuh kepada para aparat keamanan dalam menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya, khususnya untuk gerombolan KST Papua, yang mana memang mereka harus sesegera mungkin bisa diusut tuntas agar perdamaian di Bumi Cenderawasih dapat terjaga.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin dengan sangat tegas mengecam seluruh tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua, yang mana dengan seluruh tindak kekerasan tidak manusiawi tersebut bahkan juga telah memakan banyak korban dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil yang sama sekali tidak berdosa bahkan hingga memakan korban dari kalangan aparat keamanan.

Salah satu, kasus yang terus disorot oleh berbagai kalangan dan masih belum menemukan titik temu, yakni kasus penyanderaan yang dilakukan oleh KST Papua kepada Kapten Pilot Susi Air bernama Philip Mark Mehrtens, yang mana seorang berkebangsaan Selandia Baru tersebut telah berbulan-bulan disandera oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris itu dan sampai saat ini masih belum dibebaskan.

Terbaru, KST menyerang rombongan pekerja BTS dari PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Okibab, Pegunungan Bintang Papua Pada Jumat (12/5) dan menyandera empat orang. Tidak hanya menyandera, KKB juga membacok tiga orang dari rombongan karyawan tersebut.

Maka dari itu, kemudian berbagai macam upaya juga terus saja dilakukan dengan menggandeng banyak stakeholder untuk benar-benar bisa mengusut tuntas dan juga menegakkan hukum dengan penuh keadilan dan setegas-tegasnya pada KST Papua agar mereka segera membebaskan Pilot Susi Air maupun pegawai BTS.

Tidak hanya itu, namun diketahui pula pada bulan lalu, kelompok separatis dan teroris di Papua tersebut bahkan telah membuat salah seolah aparat keamanan dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernama Pratu Miftahul Arifin harus gugur dalam menjalankan tugasnya untuk bisa melakukan evakuasi dan penyelamatan Kapten Pilot Susi Air.

Tentunya dengan adanya beragam tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut, kemudian membuat banyak pihak turut mengecam dengan sangat keras perbuatan keji mereka, yang bahkan dengan sangat tega merenggut nyawa dari seorang prajurit TNI di tengah perjuangannya untuk terus melindungi seluruh rakyat dan juga dalam misi kemanusiaan, yakni penyelamatan Philip Mark Mehrtens.

Masyarakat sipil pun banyak sekali yang turut memberikan kecaman dan mengutuk keras tindakan brutal dari kelompok separatis dan teroris Papua itu, yang mana memang sejauh ini telah sangat merusak keharmonisan dan juga kedamaian yang berada di Indonesia, khususnya di tengah rakyat Papua sendiri, yang berada di Papua Pegunungan.

Kemudian, untuk seluruh aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang sedang menjalankan tugas mereka di Bumi Cenderawasih agar sama sekali tidak gentar akibat berbagai kejadian dan teror yang terus dilakukan oleh KST Papua.

Bukan hanya sekedar agar sama sekali tidak gentar saja, namun hendaknya para aparat keamanan juga terus mampu meningkatkan kewaspadaan mereka, serta terus berani untuk menghadapi segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris tersebut.

Kini sudah saatnya bahwa seluruh aparat keamanan mampu bersikap dengan jauh lebih tegas, khususnya dalam melakukan seluruh upaya penyisiran dan juga pengejaran terhadap gerombolan KST Papua secara cepat dan tepat. Tentunya dengan adanya tindak tegas dan cepat dari aparat keamanan tersebut, maka ancaman yang selama ini dirasakan oleh rakyat sipil juga akan bisa berkurang.

Serta tidak lupa, meski peningkatan tindakan yang tegas sangat perlu untuk terus dilakukan oleh para aparat keamanan, namun hendaknya mereka juga melakukannya dengan menjunjung tinggi humanisme sehingga diharapkan sama sekali tidak melibatkan masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Tentunya dengan adanya keberanian, pengabdian dan juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh seluruh aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan BIN maka mampu terus menginspirasi dan juga memotivasi semua pihak lainnya untuk ikut serta dan berjuang dalam menciptakan dan mengupayakan kedamaian di Tanah Papua.

Sebab, memang telah menjadi sebuah agenda yang akan terus digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), untuk terus membangun perdamaian yang berkelanjutan dan juga untuk bisa menghentikan segala konflik yang berkepanjangan di Tanah Air, khususnya di Bumi Cenderawasih tersebut.

Maka dari itu, seluruh generasi penerus bangsa juga hendaknya untuk bisa terus menggelorakan semangat patriotisme dan juga rasa cinta pada Tanah Airnya, yang mana seluruhnya telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini.

Sehingga, upaya pengusutan tuntas gerombolan KST Papua memang menjadi hal yang sangat penting dan wajib untuk terus dilakukan. Perlu juga seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bersatu sehingga secara bersama-sama mendukung penuh bagaimana upaya dan kerja keras dari aparat keamanan demi menegakkan hukum setegas-tegasnya dan seadil-adilnya untuk menindak kelompok separatis dan teroris itu.

)* Penulisa dalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

oleh on

Oleh : Eva Kalyna Audrey )* 

Ibu kota negara (IKN) baru yang bernama ‘Nusantara’ akan berkonsep smart city. Konsep ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan di seluruh Indonesia. Diharap dengan konsep ini maka ibu kota akan bisa menjadi tempat untuk pemerintahan yang baru, yang bisa melayani rakyat sebaik-baiknya. Konsep smart city akan membuat birokrasi lebih cepat karena terkoneksi secara online dan membuat semuanya lebih efisien.

IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan dilakukan karena Jakarta sudah penuh sesak, sehingga harus dipindah ke Kaltim. Nantinya tempat itu akan diganti namanya menjadi ‘Nusantara’. 

Pemerintah tak hanya memindah ibu kota saja, namun akan mengubah konsepnya menjadi lebih modern. Presiden Jokowi menyatakan bahwa IKN Nusantara akan berkonsep smart city. Menurut beliau, pemindahan ibu kota tidak hanya secara fisik alias memindah gedung-gedung pemerintahan. Akan tetapi ada perbaikan di bidang pelayanan kesehatan, birokrasi, pendidikan, tata sosial, teknologi, dll.

Dalam artian, konsep smart city bisa merengkuh seluruh perbaikan yang disebut oleh Presiden Jokowi. Terutama di bidang teknologi. Ketika smart city dibangun maka menggunakan teknologi untuk meningkatkan performa. Misalnya untuk pengurusan surat-surat penting, diusahakan paperless alias tanpa mengisi banyak kertas formulir, tetapi diganti dengan mengisi di Google form.

Dengan pelayanan birokrasi menggunakan teknologi canggih seperti ini maka akan ada banyak manfaatnya. Pertama, dengan formulir online maka prosesnya akan jauh lebih cepat sehingga surat-surat penting akan cepat sekali selesainya, bahkan bisa hanya dalam hitungan hari (tergantung dari antrian). Masyarakat senang karena surat tersebut lekas jadi dan bisa digunakan untuk mengurus kartu kuning, misalnya. 

Dengan efisiensi birokrasi maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat. Akibatnya kepercayaan terhadap pemerintah akan naik. Kemudian, rakyat akan lebih rajin dalam mengurus surat-surat penting, misalnya KTP, KK, dll. Mereka akan mengurus legalitas usaha dan surat penting karena senang birokrasinya tak lagi memusingkan dan butuh antrian lama.

Cepatnya pelayanan didukung oleh arsip dan filing online yang rapi. Dengan sistem online juga meminimalisir formulir terselip dan hilang sehingga tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan surat penting tersebut dalam waktu cepat. Surat-surat penting bisa jadi lebih cepat dan masyarakat senang karena mereka tak perlu menunggu sampai belasan bulan.

Kecepatan memang menjadi ciri khas pemerintah saat ini karena merupakan instruksi dari Presiden Jokowi yang ingin kerja cepat tetapi akurat. Oleh karena itu IKN dibuat dengan konsep smart city agar lebih canggih dan pemerintah bisa dengan cepat melayani rakyat.

Kedua, konsep smart city IKN akan sangat menghemat anggaran untuk membeli kertas. Jika hemat kertas maka otomatis akan ramah lingkungan karena kertas terbuat dari pohon, sehingga makin sedikit pohon yang ditebang. Memang dengan formulir online ada biaya internet tetapi tentu hanya menghabiskan sedikit kuota.

Sistem online akan menghapus kemungkinan korupsi oleh para oknum nakal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada saja oknum pegawai yang menyalahgunakan jabatannya lalu meminta uang pelicin saat masyarakat ingin mengurus surat penting ke kantor pemerintahan. Akan tetapi jika formulirnya online maka alurnya cepat dan tak harus masuk ke banyak meja pegawai, sehingga masyarakat tidak terjebak pungli.

Pengamat IT, Awang Muhammad Luthfi memberikan respons positif terhadap program smart city dan green city yang diproyeksikan pemerintah di IKN Nusantara. Menurutnya, dengan konsep smart city maka Indonesia akan lebih berkembang di bidang digital. Oleh karena itu seluruh masyarakat di Kalimantan mendukung penuh pembangunan IKN.

Konsep smart city juga berteknologi canggih, misalnya sistem absensi pegawai yang tak lagi pakai ceklok manual tetapi otomatis. Dengan ceklok model ini maka akan tercatat ASN masuk dan keluar kantor jam berapa, sehingga mereka makin disiplin karena tidak mau terlihat terlambat dan memalukan diri sendiri. Ini akan melibas kebiasaan oknum ASN nakal yang hanya ceklok lalu kabur ke warung kopi.

Sistem online akan menghapus kemungkinan korupsi oleh para oknum nakal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada saja oknum pegawai yang menyalahgunakan jabatannya lalu meminta uang pelicin saat masyarakat ingin mengurus surat penting ke kantor pemerintahan. Akan tetapi jika formulirnya online maka alurnya cepat dan tak harus masuk ke banyak meja pegawai, sehingga masyarakat tidak terjebak pungli.

Dengan smart city maka diharap IKN Nusantara akan makin maju dan menjadi pusat pemerintahan yang modern, yang bisa mengakomodir keinginan banyak orang. Tak hanya bagi masyarakat di Kalimantan Timur atau wilayah Borneo lainnya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Masyarakat memang harus mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, oleh karena itu mendukung konsep green city IKN.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

oleh on

OleH : Alfred Jigibalom )* 

Pembangunan tidak hanya terkait dengan urusan infrastruktur saja, melainkan Sumber Daya Alam (SDM) juga perlu dibangun demi kemajuan suatu wilayah. Sehingga pembangunan SDM tentu saja layak untuk masuk ke dalam skala prioritas pembangunan.

Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebutkan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kapasitas  (SDM) menjadi salah satu dari lima program prioritas Pemda setempat pada 2024 sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD).

         Dalam kesempatan penutupan kegiatan Musrenbang RKPD Pemprov Papua Barat di Manokwari, Waterpauw menjelaskan empat program prioritas yang lain, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

         Waterpauw menuturkan, tentu saja menjadi tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai setor pembangunan di tahun 2024. Untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistik, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

         Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat tersebut mengharapkan sumbangsih pemikiran dan komitmen nyata para pemangku kepentingnan untuk menyusun program dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

         Dirinya berujar, dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024.

         Beberapa tantangan yang dihadapi Pemprov Papua Barat hingga saat ini seperti rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar baik di sektor pendidikan maupun kesehatan serta perlindungan sosial.Lalu, belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak serta lanjut usia.

         Masih terjadinya konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah juga menjadi salah satu hambatan pembangunan di Papua Barat. Selain itu, pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara produktif, inovatif dan berkelanjutan belum berjalan secara maksimal.

         Kemudian tingginya risiko kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah.

         Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi Pemprov Papua Barat yakni kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana, serta masih adanya kasus kemiskinan ekstrim dan stunting yang menjadi isu prioritas nasional.

         Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menekankan soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) terkait upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik.

         Jusuf Kalla berharap agar generasi muda Papua dapat belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah. Jusuf Kalla juga meminta kepada warga pendatang di Papua agar merasa bahwa dirinya merupakan orang Papua karena sudah tinggal dan hidup di Bumi Cenderawasih secara bersama-sama.

         Saat ini SDM menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai tantangan dalam megatrend dunia yang dinamis. Pemerintah memandang pengembangan SDM Papua menjadi langkah untuk percepatan pembangunan Papua. Percepatan pembangunan Papua akan menerapkan pembangunan yang selaras dengan konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.

         Roadmap pengembangan SDM Unggul dalam menunjang transformasi ekonomi Papua akan dilakukan dalam pendidikan formal dan vokasi, kolaborasi dan kerjasama, sarana pendidikan dan pelatihan, intervensi pemerintah dan SDM aparatur dengan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)

         Salah satu program yang menunjang SDM di Papua adalah adanya keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

         Investasi terbaik adalah manusia, investasi dalam pengembangan manusia adalah langkah yang tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri.

         Anak muda di Papua haruslah dibekali keterampilan agar mereka dapat memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak.

         Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, M Lakotani pada acara pembukaan Musrenbang di Manokwari, pihaknya menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di provinsi Papua Barat, pertama : percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua : peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial.

         Prioritas ketiga, pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat : peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan.

         Kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah.

         Dirinya juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021.

         Peningkatan kapasitas SDM untuk Papua Barata merupakan salah satu prioritas yang harus menjadi perhatian serta tindak lanjut yang serius, hal ini diupayakan guna memajukan pembangunan di Papua Barat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

oleh on

Oleh : Devi Putri Anjani )*

Masyarakat diminta untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Jangan sampai ada perang komentar atau penyebaran hoaks yang bisa mengganggu kampanye maupun Pemilu. Pemilihan umum adalah acara besar yang harus disukseskan, jadi masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga ketenangan selama Pemilu berlangsung.

Sebentar lagi masyarakat menyambut Pemilu 2024, gelaran Pemilu merupakan sesuatu yang fenomenal dikarenakan saat kampanye tiap pihak mempromosikan partai dan calon presiden (capres) idolanya. Dalam masa kampanye jelang Pemilu 2024, sangat riskan berpotensi adanya perpecahan, terutama di dunia maya.

Untuk menjaga perdamaian jelang Pemilu tahun 2024 maka masyarakat diharap menjaga kondusifitas dan menghindari pertikaian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024. Semua calon yang akan bertarung pastinya punya gagasan dan ide masing-masing.

Ganjar menambahkan, masyarakat jangan mengadu domba dan (sebaiknya) saling menghormati antar pendukung calon presiden. Semuanya berteman dan tidak perlu disama-samakan, tapi dipersatukan. Mari  jaga perilaku baik-baik. Jangan sakiti orang lain, jangan bully orang lain. Namun salurkan energi yang positif. 

Dalam artian, masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kondusifitas dan perdamaian jelang Pemilu 2024 mendatang. Persatuan wajib dijaga. Jangan ada pertikaian karena akan sangat merugikan bagi Indonesia.

Perdamaian dan kondusifitas juga harus dijaga, sebab masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar saat kampanye, Pemilu ,dan pasca Pemilu dijalankan secara damai tanpa ada pertikaian di negeri ini.

Ketika ada pertikaian maka ada kerugian seperti berikut: pertama, akan berpotensi untuk menggagalkan Pemilu karena ada kerusuhan parah. Masyarakat yang bertikai bisa emosi dan membakar tempat pemungutan suara (TPS). Akibatnya Pemilu akan menjadi momen yang menakutkan dan membuat trauma.

Tak bisa dipungkiri, ketika Pemilu berlangsung di era reformasi maka lebih menegangkan. Bukan hanya karena banyak calon presiden baru, namun juga karena ada potensi perpecahan, tak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya.

Kondusifitas di dunia maya juga wajib dijaga sebab mayoritas masyarakat Indonesia suka bergaul di media sosial (medsos) . Namun sayangnya media sosial dijadikan untuk tempat menulis status negatif dan ujaran kebencian terhadap partai atau calon presiden tertentu. Hal ini sangat menyedihkan, apalagi ketika netizen internasional sempat mengecap bahwa netizen Indonesia adalah warganet yang komentarnya paling tidak sopan.

Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang, karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia.

Permusuhan wajib dihapuskan sebab bisa dimanfaatkan oleh provokator maupun oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kekacauan sosial gara-gara ulah mereka. Oleh karena itu masyarakat wajib berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai, agar tidak ada kerusuhan yang berujung pada tawuran dan bisa memakan korban.

Masyarakat akan mengikuti jejak para politisi untuk menjaga perdamaian Pemilu. Caranya dengan menjaga diri, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan tidak membuat status yang mencurigakan atau menyerang pihak lain. Jangan sampai media sosial jadi panas saat dan setelah Pemilu gara-gara fanatisme yang berlebihan terhadap satu capres atau calon legislatif tertentu.

Fanatisme yang berlebihan memunculkan cinta buta dan hal ini tidak baik serta tidak sehat bagi kondisi psikis masyarakat, baik pendukung capres maupun yang bukan pendukungnya. Memiliki rasa cinta boleh saja tetapi jangan keterlaluan sampai menuduh capres lain berbuat buruk atau mencari kesalahan-kesalahannya. 

Sementara itu, untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu maka masyarakat harus waspada akan berita hoaks dan propaganda. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa satuan tugas yang bekerja mengawasi jejaring media sosial bakal dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya guna mencegah banyaknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024 mendatang.

Bagja melanjutkan, tugas utama satgas ini untuk menekan terjadinya black campaign atau kampanye gelap pada Pemilu 2024 nanti. Satgas ini bisa mem-pidanakan para pelaku black campaign ini. Terlebih bila konten yang disebarnya mengarah pada fitnah dan hoaks di media sosial.

Dalam artian, pemerintah benar-benar pusing terhadap persebaran konten berisi black campaign, propaganda, dan hoaks menjelang Pemilu 2024. Masyarakat perlu diingatkan untuk menjaga perdamaian, bukannya mengobarkan permusuhan. Kondusifitas harus dijaga agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Salah satu caranya adalah dengan memberantas hoaks dan propaganda di media sosial.

Masyarakat diminta untuk menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024. Pemilu sangat penting untuk mengubah masa depan Indonesia jadi lebih baik. Jangan sampai Pemilu gagal gara-gara rakyat bertikai gara-gara pilihan politik yang berbeda-beda.

)* Penulis adalah kontributor Duta Media

oleh on

Oleh : Joanna Alexandra Putri )* 

Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Masyarakat dihimbau untuk mewujudkan pemilu damai dan menjaga persatuan. Selain itu, seluruh WNI wajib untuk menghindari hoaks agar tidak terkena pengaruh negatif darinya. Pemilu harus damai tanpa ada persebaran hoaks yang meresahkan.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Masyarakat dihimbau untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan mewujudkan pemilu damai. Jangan bertengkar di media sosial dan menyebarkan berita hoaks. Dari 2 pemilu sebelumnya, masyarakat bertikai di media sosial karena terlalu fanatik mendukung partai dan capres tertentu. Seharusnya kejadian ini tidak boleh terulang lagi pada pemilu mendatang. 

Wakil Presiden K.H. Amin Ma’ruf menyatakan bahwa masyarakat harus satukan tekad agar pemilu 2024 berlangsung dengan lancar dan damai, serta tidak ada hoaks. KPU memastikan pemilu berjalan secara aman dan damai tanpa ada pertikaian dan perang di media sosial gara-gara hoaks.

Hoaks adalah berita atau gambar palsu yang sengaja disebar demi kepentingan tertentu. Sedangkan konten provokatif adalah konten di media sosial yang sengaja dibuat dan diviralkan, agar masyarakat tersulut emosinya. Biasanya konten provokatif dibuat oleh tim buzzer politik demi menjungkalkan lawannya (black campaign).

Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita atau gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat masyarakat makin waspada dalam menyaring berita di internet.

Pemilu dan pra pemilu harus berjalan dengan aman dan damai. Jangan sampai ada perpecahan gara-gara hoaks yang banyak beredar di media sosial. Peredaran hoaks sangat meresahkan karena bisa membuat masyarakat saling serang dan menjelekkan pilihan politiknya satu sama lain.

Hoaks dan konten provokatif sangat menyebalkan karena bisa meracuni pikiran pembacanya. Jangan sampai masyarakat percaya akan keberadaannya, dan saring dulu sebelum sharing. Ketika ada hoaks maka periksa apakah itu fakta atau hanya hoaks, dan cara mengeceknya juga cukup membuka situs yang bisa menjelaskan bahwa suatu berita itu asli atau palsu.

Aktivis pemuda Steve Mara menyatakan bahwa berita hoaks di dunia maya bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan internet, sehingga cukup berpengaruh. Dalam artian, hanya dengan 1 berita singkat yang beredar di portal atau media sosial bisa membuat masyarakat untuk emosi dan akibatnya bisa merusak pemilu.

Steve menambahkan, berita hoaks bisa tersebar sampai ke luar negeri dan merugikan karena bisa dibaca oleh masyarakat internasional. Jangan sampai masyarakat Indonesia mendapatkan anggapan yang buruk karena dianggap kurang cerdas dalam membedakan antara hoaks dan berita asli.

Sementara itu, KPU meminta seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai, tanpa ada hoaks. Jangan sampai persebaran hoaks dan propaganda pada pemilu 2014 dan 2019 lalu terjadi kembali. Pemilu harus damai agar masyarakat bersatu-padu dan rela melihat siapapun presidennya.

KPU memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Oleh karena itu diharap seluruh WNI menjaga agar pemilu berlangsung dengan damai. Walau mereka belum berusia 17 tahun dan berarti belum berhak berpartisipasi dalam pemilu, minimal bisa menjaga kondusivitas di dunia maya. Jangan terperosok berita hoaks dan merusak perdamaian saat masa kampanye sampai pasca pemilu.

Politisi Surya Paloh menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat wajib mengawal pemilu dan menjaga perdamaiannya. Ajang ini butuh perhatian semua pihak. Masyarakat selain menjaga perdamaian harus antusias dan partisipatif pada pemilu 2024. Jangan masa bodoh dan golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif.

Surya Paloh melanjutkan, masyarakat, tokoh agama, dan elite politik wajib berperan agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga merugikan negara. Jika elite politik berdamai dan saling silaturahmi maka akan diikuti oleh masyarakat.

Dalam artian, masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. 

Masyarakat diharap untuk kompak dalam mewujudkan pemilu damai tanpa ada kekerasan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jangan sampai gara-gara hoaks proses kampanye dan pemilu jadi kacau-balau. Oleh karena itu jangan mudah percaya akan hoaks dan propaganda, dan harus diperiksa kebenarannya.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute