Apresiasi Keberhasilan Aparat Keamanan Tumbangkan Petinggi KST Papua

Oleh : Veronica Lokbere )*

Apresiasi sangat tinggi patut diberikan kepada seluruh aparat keamanan di Indonesia. Pasalnya, mereka berhasil untuk menumbangkan para petinggi Kelompok Seperatis dan Teroris (KST) Papua demi terus menjaga keutuhan NKRI.

Capaian sangat luar biasa kembali dicatatkan oleh pasukan aparat keamanan Republik Indonesia (RI), pasukan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah berhasil menumbangkan komandan batalion KST Papua, yakni Emepben Gwijangge.

Bahkan bisa dikatakan, dengan tumbangnya petinggi dari kelompok separatis tersebut, maka kini KST Papua mulai meradang. Seperti diketahui bahwa Emepben Gwijangge merupakan seseorang yang dipercaya untuk memimpin pertempuran. Emepben Gwijangge tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat keamanan beberapa hari lalu.

Sebagai informasi, Emepben Gwijangge merupakan saudara dari Wisurul Gwijangge yang juga salah satu komandan dari batalion KST Papua, yang lebih dulu ditumbangkan oleh aparat keamanan personel gabungan saat kontak senjata di Mugiman pada tanggal 15 April 2023 lalu.

Seperti diberitakan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 kemarin, disebutkan bahwa saat ini KST Papua sedang dilanda dengan kegamangan. Pasalnya satu persatu dari kelompok militan yang mereka miliki, tumbang di tangan para pasukan elite aparat keamanan dari TNI, Polri dan BIN.

Tidak hanya berhasil menumbangkan komandan batalion dari KST Papua saja, kerja keras yang terus dilakukan oleh aparat keamanan demi bisa mengembalikan kedamaian di Bumi Cenderawasih juga terus terlihat secara nyata, karena juga terjadi penangkapan terhadap donatur yang telah menyumbangkan suplai persenjataan serta beberapa jaringannya.

Saat ini kondisi dari para gerombolan KST Papua diketahui sedang dilanda kepanikan dan mereka sampai merekayasa kematian dari 2 (dua) orang komandan batalionnya. Hal tersebut dilakukan oleh mereka untuk bisa meredam kepanikan dari seluruh anggotanya yang hingga saat ini masih terus bersiaga di dalam hutan.

Tidak hanya sekedar menutupi atau merekayasa kematian dua petingginya saja, mereka menyebarkan berita bohong bahwa pasukan mereka adalah sebuah pasukan yang kuat, dengan terus menghembuskan isu bahwa terdapat sebanyak 36 anggota dari aparat keamanan yang telah berhasil mereka habisi sebagai akibat dari kematian 2 (dua) orang petinggi tersebut.

Kebohongan juga terus dilakukan dengan membuat narasi bahwa seolah pihak KST Papua telah berhasil mengambil seluruh perlengkapan persenjataan dari aparat keamanan personel gabungan itu.

Padahal, fakta di lapangan justru terjadi sebaliknya, bahwa aparat keamanan dari TNI, Polri dan BIN telah berhasil menumbangkan para petinggi mereka, menangkap para donatur mereka serta membongkar jaringan mereka. Termasuk aparat keamanan berhasil mengamankan beberapa kelompok yang diduga menjadi simpatisan KST serta berhasil mengamankan sebanyak 20 senjata api milik pasukan Egianus Kogoya.

Meski pasukan aparat keamanan telah berhasil menumbangkan para petinggi dari KST Papua, perjuangan untuk terus mengembalikan stabilitas dan kedamaian di Bumi Cenderawasih masih belum usai. Aparat gabungan dari TNI, Polri dan BIN masih terus bersiaga dan melakukan pengepungan di beberapa wilayah yang menjadi target operasi, khususnya di wilayah yang sangat rawan bagi terjadinya kontak senjata.

Penumpasan dari KST Papua sudah sepatutnya dilakukan secara total. Maka dari itu, TNI mesti bisa dilibatkan secara penuh melalui komando secara langsung yang diberikan oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Komando ini untuk semua unsur tersebut memang seharusnya layak dilakukan karena dengan adanya hal tersebut, maka upaya dan keterlibatan aparat keamanan dalam memberantas KST Papua bisa dilakukan lebih maksimal, termasuk juga tanpa menafikan bagaimana peran penting dari Polri melalui Brimob dan Detasemen Khusus (Densus) 88.

Jelas sekali bahwa keberadaan KST di Tanah Papua menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi keutuhan dan stabilitas nasional. Maka dari itu sudah sewajarnya dilakukan perlawanan yang benar-benar maksimal pula untuk bisa menghadapi para gerombolan teroris ini.

Dengan telah ditumbangkannya para petinggi KST Papua oleh aparat keamanan, maka perjuangan dan kerja nyata mereka jelas membawa dampak dan angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bumi Cenderawasih sendiri. Untuk itu, apresiasi sangat tinggi patut diberikan atas bagaimana kerja keras tanpa henti yang terus dilakukan oleh aparat keamanan demi menjaga NKRI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Sukseskan Pemilu 2024 dengan Ciptakan Suasana Damai

Oleh : Alexander Yosua Galen )*

Menciptakan Suasana Pemilu yang damai tentu saja membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya dari KPU dan Bawaslu saja, melainkan juga seluruh masyarakat yang juga memiliki hak pilih pada pemilu 2024 nanti.

Pemilu 2024 tentu layak disebut sebagai pesta demokrasi, di mana pesta demokrasi sudah pasti menunjukkan suasana yang ramai. Kemeriahan pemilu akan semakin terasa saat para caleg dan timnya membagikan stiker, kaos serta souvenir.

            Pergantian kepemimpinan adalah hal pasti yang tidak bisa dielak, sehingga sudah semestinya pergantian pemimpin dilaksanakan dalam suasana damai tanpa kekerasan maupun intimidasi.

            Jangan sampai pergantian kepemimpinan nantinya diwarnai dengan pertumpahan darah hanya karena berbeda pilihan. Padahal perbedaan pilihan dalam berdemokrasi adalah hal yang biasa.

            Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu berharap agar pemilu 2024 mendatang akan semakin damai dan aman. Dirinya juga menjelaskan bahwa Bawaslu akan semakin meningkatkan sinergitasnya dengan seluruh stakeholder di tahun 2023 ini. Hal tersebut menandakan bahwa pemilu tidak hanya milik penyelenggara, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

            Sehingga sudah semestinya masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana pemilu agar terhindar dari berbagai potensi kekacauan seperti sebaran berita hoax atau kampanye hitam.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pengalaman mengajarkan bahwa momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat di mana persatuan bangsa diuji. Masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat. Ma’ruf juga berpesan, meski para peserta pemilu tengah bersaing untuk menang, namun strategi pemenangan perlu mengedepankan persatuan nasional.

            Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, kesuksesan Pemilu 2023 bukan sekadar indikator kualitatif. Kualitas pesta demokrasi juga mesti diperhatikan.

            Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak di tahun 2024.

            Arahan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, bertempat di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta.

            Presiden Jokowi mengatakan, momentum yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Harus segera diselesaikan secara bersama. Kemudian juga membangun inovasi agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

            Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis.

            Hal tersebut penting, karena setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini juga penting guna mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul.

            Kedua, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat.

            Memang kondisi ini yang perlu dipersiapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau tidak detail, akan menjadi persoalan di lapangan. Selain itu juga penting untuk melaksanakan pemilu secara transparan, sehingga semuanya terbuka.

            Ketiga, Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.

            Semua jajaran KPU tentunya harus menyadari akan besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara.

            Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehigga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama.

            Pemilu 2024 ini dilaksanakan saat kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidapastian dan kesulitan, di tengah upaya masyarakat dalam memulihkan ekonomi, Presiden titip pesan kepada KPU agar bekerja secara efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat, serta mengatur skala prioritas.

            Di tengah situasi resesi global tentu saja masyarakat jangan mudah percaya terhadap berbagai narasi yang menyudutkan dan tidak berimbang

            Narasi politik yang tidak sehat kerap ditemukan jelang pemilu demi meraih simpati serta dukungan suara untuk pemilu.

            Masyarakat perlu memiliki literasi yang mumpuni demi mewujudkan demokrasi bermartabat serta suasana pemilu yang aman dan damai. Hal tersebut merupakan tugas bersama antara masyarakat dengan pemangku kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. 

)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiwa

Waspada Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Politik identitas merupakan hal yang menyebabkan polarisasi antar masyarakat, hal tersebut pernah ramai terjadi pada pemilu 2014, 2019 dan juga terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Politik Identitas ini akhirnya menyebabkan hubungan antar warga menjadi renggang hanya karena perbedaan pilihan politik.

Dalam Pidato di Sidang Tahunan MPR 2022 lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para peserta pemilu untuk meniadakan politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Jokowi berharap agar demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Jokowi meminta kepada peserta Pemilu 2023 untuk mengedepankan adu gagasan. Sebab, politik identitas hanya akan mengorbankan masyarakat.

Senada dengan pernyataan Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyerukan agar para peserta pemilu tidak menggunakan politik Identitas demi meraih kemenangan. Partai politik dan para kontestan pemilu harus membuat pakta integritas mengenai larangan penggunaan politik identitas.

Sebelumnya sudah pernah terjadi di mana masjid menjadi tempat kampanye, tentu saja hal tersebut tidak boleh terjadi kembali, karena jika hal tersebut dibiarkan, bukan hanya di masyarakat saja polarisasi bisa terjadi, tetapi juga di dalam masjid dan pesantren. Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan pilihan justru menjadikan seseorang tidak diperbolehkan masuk masjid.

Guna mengantisipasi munculnya politik identitas, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat peraturan khusus politik Identitas.       

Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda mengatakan pelarangan tersebut mencakup penerapan konsep identitas dalam politik praktis yang akan berdampak negatif pada keberagaman.

Bawaslu dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menindak peserta pemilu yang mengusung politik identitas pada penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Lembaga pengawas tersebut juga melarang penggunaan rumah ibadah lainnya untuk dijadikan tempat kampanye politik praktis.

Bawaslu telah menegur salah satu Partai Peserta Pemilu 2024 yang telah mengusung politik identitas. Di mana partai tersebut justru mengibarkan bendera partai di salah satu masjid di Cirebon, Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf juga menolak penggunaan politik identitas. Pihaknya meminta kepada segenap kontestan dan parpol pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai alat untuk merebut kemenangan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah dan upaya serius guna mengantisipasi munculnya politik identitas pada pemilu 2024.

Pada kesempatan berbeda, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap agar Pemilu 2024 bebas dari politik identitas. Sebab, politik identitas itu sangat berbahaya, hal ini dibuktikan dengan adanya dampak politik identitas pada pemilu sebelumnya yang masih terasa hingga saat ini.

Bamsoet juga berharap, pemilu 2024 nanti persaingan antar kandidat akan berjalan dengan sehat. Tidak seperti pada pemilu 2019 yang berujung retaknya keharmonisan antar masyarakat.

Kepentingan politik identitas memang cukup mengkhawatirkan serta menimbulkan keretaan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, pihaknya juga mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral.

Selaku Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, memasuki tahun politik, tentu saja banyak aktor politik yang berpikiran sempit guna memuluskan kepentingannya. Ada yang licik dengan mengusung isu atau simbol keagamaan. Hal ini tentu saja harus diwaspadai bersama karena sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa.

Gus Yaqut menambahkan, bangsa Indonesia dibangun di atas perjuangan berat para pendiri untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa dan lain sebagainya. Persatuan yang telah terbina dengan kuat tersebut dirawat dan dijaga karena Indonesia telah terbukti menjadi rumah bersama.

Menghadapi situasi tersebut, dirinya meminta kepada para kader Pemuda Ansor dan Banser untuk tidak lengah. Sebab akan sangat mungkin para pengguna politik akan menyasar kader NU demi tujuan praktis.

Gus Yaqut juga meminta kepada para kadernya untuk terus mengencangkan pola koordinasi di semua level. Hal ini dilakukan karena ke depan perkembangan perpolitikan di Tanah Air akan semakin dinamis.

GP Ansor juga bertekad agar Pemilu 2024 harus berjalan sesuai dengan regulasi serta berlangsung aman, jujur, adil dan menyenangkan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang mengajak para pelaku politik untuk menjunjung tinggi etika dengan mengedepankan kesantunan, penghormatan antarsesama dan sebagainya.

Di sisi lain, banyaknya generasi muda yang masih duduk di bangku SMA/SMK tentu saja akan menjadi “kue lezat” bagi kader politik untuk mendulang suara. Apalagi generasi muda saat ini tidak lepas dari jaringan internet yang memungkinkan beragam informasi bisa didapat dari genggamannya.

Politik Identitas bisa muncul dari mana saja dan bisa menyasar siapa saja, sehingga masyarakat perlu waspada dan berhati-hati agar tidak diadu domba hanya gara-gara pemilu.

)* Penulis adalah Analis pada Lembaga Gala Indomedia

Penerapan UU Cipta Kerja Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Fabian Aditya Pratama )*

Undang – Undang (UU) Cipta Kerja baru saja disahkan pemerintah pada awal 2021. UU ini akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU ini memudahkan para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya, agar makin mudah menembus pasar internasional. Pengusaha UMKM juga mendapat pendampingan dari pemerintah.

Untuk menangani dampak pandemi di bidang ekonomi dan menstabilkan finansial Indonesia maka salah satu langkah pemerintah adalah dengan mengesahkan UU Cipta Kerja. Dengan adanya UU baru maka stabilitas ekonomi akan membaik. Terlebih setelah masa pandemi, di mana kondisi finansial negara sempat kurang stabil.

Pengesahan UU  Cipta Kerja dipandang mampu menciptakan iklim usaha dan investasi berkualitas bagi dunia bisnis, termasuk pelaku usaha mirko kecil dan menengah (UMKM) dan investor asing.Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Dari sisi magnitudo, tujuan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal enam persen.

Dari target tersebut, Indonesia bisa lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah dan jika pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga akan ada lapangan pekerjaan baru.

Fithra melanjutkan, implementasi di lapangan dapat menjadi refleksi dari pelaksanan UU Cipta Kerja. Pada saat pandemi Covid-19, orang-orang berhenti melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah membuat Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja. 

Pada tahun 2020, perekonomian tumbuh minus 2,27 persen, tapi berdasarkan hasil evaluasi simulasi yang dilakukan, bila tidak ada UU yang melahirkan stimulus-stimulus fiskal, itu kita bisa minus 4 persen. Bila tidak ada UU yang dibuat maka pertumbuhan ekonomi hanya sedikit peningkatannya.

Penerapan UU Cipta Kerja jadi penyelamat ekonomi karena ada perizinan yang disederhanakan. Sehingga investor akan tertarik karena regulasi penanaman modalnya tidak membingungkan.

Jika dulu mereka ingin berinvestasi di Indonesia namun batal karena mengurus perizinannya terlalu lama, sekarang tidak lagi. Karena sudah ada klaster kemudahan berusaha dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.  Saat mengurus izin , belum tentu izinnya akan keluar dalam waktu cepat karena birokrasinya panjang.

Namun sekarang langkah untuk meresmikan suatu Perseroan Terbatas akan lebih cepat, karena bisa melalui jalur online. Investor jadi semangat karena izin resminya cepat keluar sehingga bisa berbisnis dengan aman di Indonesia. Negeri ini dianggap pas untuk berinvestasi karena punya sumber daya alam yang potensial dan sumber daya manusianya cerdas.

Dalam klaster investasi akan bisa mengubah kondisi perekonomian di Indonesia. Karena selain memperbanyak investor yang masuk, mereka yang akan membuat proyek dari penanaman modal diprioritaskan membuat industri padat karya, misalnya pabrik tekstil. Sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Selain itu, investor juga mendapat prioritas usaha pada perusahaan berbasis digital. Saat ini, banyak anak muda yang cerdas dan kreatif dan membuat perusahaan start up namun kekurangan modal untuk memperbesar bisnisnya. Ketika investor masuk dan menggelontorkan uang, maka usaha mereka bisa makin lancar dan otomatis butuh lebih banyak karyawan. 

Hal ini akan membuat efek domino yang positif karena para pegawai jadi sejahtera dan daya beli kembali meningkat. Ketika daya beli naik maka pasar akan makin rancak dan jualan pedagang laku keras. Roda ekonomi berputar kembali dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jadi naik lagi. Negeri ini bisa selamat dari ancaman resesi yang amat mengerikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR memberikan banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia.  Selain memberikan kepastian hukum, kehadiran UU tersebut juga akan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri, juga untuk menggerakkan UMKM yang sebelumnya di sektor informal menjadi sektor formal. 

Airlangga menambahkan dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, berbagai kebijakan dibuat secara fleksibel khusunya di klaster ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, aturan PP yang akan segera direvisi dan tentunya menjadi tepat waktu dengan berjalannya UU Cipta Kerja. Selama dua tahun ini ada kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap PP tersebut.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster UMKM dan klaster kemudahan berusaha yang akan mempermudah bisnis berlevel kecil dan menengah. Mereka wajib dibantu karena 90% pedagang di Indonesia adalah UMKM, sehingga menyelamatkan mereka juga menolong perekonomian negara.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa aturan yang memudahkan kinerja UMKM di Indonesia. Pertama, ada akselerasi digitalisasi UMKM. Akselerasi digitalisasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan menggandeng pihak swasta. UMKM akan belajar cara berbisnis online dan memanfaatkan jejaring di era digital.

Akselerasi digitalisasi sangat penting karena saat ini sudah era teknologi informasi dan online shop sangat marak. Namun sayangnya masih ada pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan internet sebagai media promosi. Kalaupun ada yang punya media sosial, hanya dipakai untuk update status. Padahal bisa juga digunakan untuk memasarkan produk-produknya.

Penerapan UU Cipta Kerja membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama, WNI yang punya usaha level kecil dan menengah (UMKM) diuntungkan karena pengurusan usaha dipermudah dan bisnisnya makin lancar. Kedua, investasi akan dipermudah sehingga pabrik-pabrik hasil investasi akan dibangun, dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Pembangunan Papua Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Papua

Oleh : Sabby Kosay ) *

Pembangunan di Papua terus diupayakan agar bisa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sendiri. Maka dari itu, solusi yang terbaik dari program percepatan pembangunan di Papua oleh Pemerintah RI adalah memang berasal dari usulan para masyarakat lokal sendiri.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan yang penting kepada para anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP). Beliau, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau juga bisa diebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP) mengungkapkan bahwa sangat penting untuk bisa terus memperkuat komunikasi publik di daerah.

Terlebih, komunikasi publik di daerah dan juga penyampaian yang baik kepada berbagai kelompok strategis di Papua adalah memang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Upaya untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai kelompok strategis Papua tersebut juga merupakan salah satu dari sekian banyak wujud kerja nyata dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang benar-benar memiliki komitmen sangat kuat untuk terus mensejahterahkan dan memajukan Papua.

Tidak bisa dipungkiri pula, aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Papua juga merupakan hal yang sentral untuk terus diperhatikan dan diserap oleh pemerintah. Diketahui bahwa memang Pemerintah terus mendengar apa saja kemauan yang disampaikan oleh masyarakat di Papua demi pembangunan daerah mereka.

Pencatatan dan juga pelaporan dengan lengkap juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan jajarannya, khususnya pihak BPP. Karena dengan keberhasilan untuk menangkap seluruh aspirasi masyarakat tersebut, maka juga sekaligus mampu mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan apa saja yang terjadi secara nyata di lapangan dan selama ini terus dirasakan oleh masyarakat untuk segera bisa diperbaiki.

Bukan hanya itu, seluruh upaya ini, termasuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga kini masih terus dilakukan diskusi di berbagai forum dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kehadiran BP3OKP memang memiliki tugas yang sangat penting, yang diamanatkan oleh negara, yakni untuk terus mengawal arah baru bagi pembangunan Bumi Cenderawasih ke depannya.

Namun, terdapat sebuah permasalahan yang sama sekali tidak bisa dihindari lagi, yakni terkait dengan adanya keterbatasan waktu pemerintahan yang sekarang, yang mana akan berakhir hingga pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Maka dari itu, pemerintah, khususnya pihak BPP terus melaksanakan seluruh tugasnya dengan benar-benar penuh ketelitian.

Seluruhnya demi bisa terus mengawal semua kegiatan ataupun proyek percepatan pembangunan yang memang bersifat sangat strategis. Termasuk juga mengadakan berbagai macam langkah atau terobosan baru, yang seluruhnya sangat mengedepankan bagaimana kebutuhan masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP) sendiri, sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan dengan kerja keras oleh pemerintah ini benar-benar akan bisa diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat atau dampak positif sangat tinggi.

Selain itu, menjadi sangat penting pula adanya peningkatan yang terus dilakukan dalam hal koordinasi, sinkronisasi hingga harmonisasi seluruh program dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder di daerah. Pasalnya, dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan dengan baik, maka akan mampu memastikan bahwa agenda konsolidasi mengenai Otonomi Khusus (Otsus) di sebanyak 6 (enam) Provinsi di Papua sendiri, utamanya mengenai penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan yang baru di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) akan terlaksana dengan jauh lebih maksimal tentunya.

Sejalan dengan hal itu, para Anggota BP3OKP juga terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar bisa terus selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua pada periode tahun 2022 hingga 2041 mendatang.

Dalam hal ini, Pemerintah pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi oleh Wapres, K.H. Ma’ruf Amin benar-benar akan menjadikan seluruh program pembangunan di Tanah Papua menjadi sebuah legacy atau warisan dari era kepemimpinannya, serta sebagai sebuah fondasi untuk pemerintahan baru nantinya. Sehingga bisa diibaratkan bahwa pada era pemerintahan saat ini sudah diletakkan landasannya, yang kemudian siap untuk diteruskan oleh Pemerintah baru mendatang.

Kunjungan juga terus secara rutin akan dilaksanakan di Tanah Papua, yang mana penjadwalan juga direncanakan akan dalam waktu dekat, Wapres RI akan kembali mengunjungi beberapa wilayah di Bumi Cenderawasih.

Maka dari itu, usulan dari seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan, terlebih dengan pemberian usulan yang dilakukan oleh masyarakat di Papua sendiri, akan menjadikan sebuah langkah atau solusi sangat konkret agar Pemerintah RI bisa terus menjalankan seluruh program pembangunan yang sangat sesuai dengan apa yang masyarakat selama ini inginkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Dibalik Otonomi Daerah Papua Terdapat upaya OAP jadi Tuan Tanah di Bumi Cenderawasih

suaratimur.id – Di tengah proses pemerintah daerah mempersiapkan perangkat provinsi pemekaran kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang beberapa waktu lalu telah disahkan. Masih saja terdapat opini provokatif yang sengaja bersikap nyinyir mempertanyakan urgensi DOB terhadap orang asli Papua (OAP). Adalah seorang pemuda Papua di Provinsi Papua Pegunungan bernama Unas Ginia. Ia menuliskan opininya melalui portal media nokenwene.com bahwa DOB di tanah Papua semakin menyingkirkan masyarakat asli Papua. Kebijakan DOB dinilainya bukan untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan membuka lapangan pekerjaan bagi OAP. Dirinya mengatasnamakan masyarakat Papua lantas menyebut telah disingkirkan seperti menjadi penonton di daerah sendiri, padahal provinsi hadir untuk prioritaskan anak daerah.

Sikap nyinyir tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh kekecewaan masalah pribadi. Ia baru saja melihat pengumuman hasil tes IPDN dari Provinsi Papua Pegunungan. Dirinya mengaku kecewa dengan hasil tes IPDN Provinsi Papua Pegunungan yang tidak 100% OAP. Padahal, menurut pendapatnya UU Otsus menekankan prioritas bagi orang Papua namun faktanya tidak demikian. Terlebih, ia melihat bahwa honorer provinsi Papua Pegunungan akan penuh dengan non Papua, otomatis menurutnya penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) nanti akan diutamakan honorer tersebut dan disebut akan menguasai provinsi baru. Dirinya lantas meminta kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan melihat kondisi adanya penyingkiran OAP. Di akhir opininya, ia kemudian mengancam bahwa jika kondisi tersebut terus terjadi, maka masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan diklaim akan turun ke jalan melakukan aksi di halaman kantor Gubernur.

Hal serupa juga datang dari akun twitter @Mulait_ yang menyebut bahwa Kebijakan DOB serta Otsus merupakan ide BIN dan bagian dari upaya menguasai tanah Papua. OAP dikhawatirkan akan kalah saing dengan para pendatang. Sebuah ketakutan berlebihan dari masyarakat yang sejak awal telah diperhatikan dan bahkan diistimewakan pemerintah pusat melalui sejumlah kebijakan seperti Otsus dan DOB. Untuk diketahui bahwa akun twitter @Mulait_ melalui sejumlah unggahannya kerap berada pada posisi oposisi.

Telaah Informasi dan Pengetahuan Berkaitan dengan Ruang Afirmasi bagi OAP

Sikap kekhawatiran bahwa warga pendatang akan menguasai wilayah Papua merupakan sebuah ketakutan dari seseorang yang minim informasi seperti katak dalam tempurung. Berkali-kali pemerintah menjelaskan, bahkan diteruskan oleh sejumlah tokoh Papua bahwa kebijakan DOB akan menjadikan OAP sebagai tuan rumah di wilayah sendiri. Pernyataan terbaru berkaitan dengan hal tersebut juga datang dari tokoh muda Papua, Steve Mara. Dengan tegas, ia bahkan mempertanyakan bahwa siapa yang menjadi tuan tanah di bumi Papua saat ini? Siapa yang mengisi jabatan publik di Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa, Militer, Kepolisian, Menteri? Apakah tidak ada orang Papua? Harus direnungkan dengan baik bahwa untuk sampai hingga kebijakan otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang. Di balik Otonomi daerah yang diterapkan di bumi Papua saat ini, ada upaya orang asli Papua (OAP) untuk menjadi Tuan Tanah di Bumi Papua. Jika tidak percaya, maka bisa diperiksa nama-nama gubernur atau kepala daerah di Papua semenjak tahun 2000. Apakah mereka bukan OAP? Apakah generasi Papua sebelumnya adalah generasi buta huruf yang tidak memahami situasi bangsa Papua dan tidak bisa berpikir secara bebas? Hal ini harus menjadi perenungan bersama. Steve Mara yakin suatu hari nanti putera-puteri Papua akan menduduki kursi pimpinan nasional yang tertinggi di Nusantara. Kiranya setiap insan Papua berkontribusi untuk membangun pemahaman yang utuh, tidak selektif dalam memaknai peristiwa penting, seperti sejarah Papua dan peristiwa Pepera yang masih saja dipertanyakan oleh pihak tertentu. Sehingga pada akhirnya pemahaman tersebut kokoh karena dibangun di atas batu pengetahuan dan kebijaksanaan, bukan pasir kekeliruan dan hasutan.

Kemudian berkaitan dengan penataan dan penerimaan ASN di Provinsi pemekaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak awal telah menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% non OAP. Tiga provinsi baru tersebut diperkirakan bakal membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai. Secara lengkap, penawaran pemerintah dalam pemenuhan pegawai di wilayah DOB meliputi: Pengukuhan dalam jabatan yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi induk, uji kesesuaian dalam jabatan (job fit) bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda, serta seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan UU apabila tidak terdapat kesesuaian ASN dengan jabatan yang dibutuhkan baik dari dalam lingkungan provinsi maupun luar Provinsi Papua.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Untuk diketahui bahwa Pemerintah dan Komisi II DPR sebelumnya telah sepakat mengakomodasi OAP untuk lebih dominan dalam formasi ASN pada DOB Papua. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80 persen OAP mengisi formasi ASN.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.  Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah untuk 900 Pelajar Papua

Fakta berikutnya berkaitan dengan dukungan pemerintah pusat terhadap OAP, sebanyak 900 pelajar di Papua mendapat beasiswa afirmasi pendidikan menengah (Adem). Beasiswa tersebut berlaku untuk Provinsi Papua termasuk tiga DOB. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus DPPAD Papua Laurens Wantik menjelaskan, penerima Beasiswa Adem adalah program penerima beasiswa yang dikhususkan untuk orang asli Papua. Penerima beasiswa Adem disebar di 150 sekolah menengah atas dan kejuruan di enam provinsi yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Untuk tahun 2023, beasiswa Adem yang disiapkan untuk Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan sebanyak 350 orang.  Rekrutmen sudah mulai dilakukan dan setelah dinyatakan lulus SMP mereka akan dikirim ke sekolah penerima.

Pemberian beasiswa Adem bertujuan memberikan pendidikan menengah yang berkualitas sehingga diharapkan terjadi percepatan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Selain beasiswa Adem, program yang tengah pada masa sosialisasi yakni beasiswa Afirmasi pendidikan tinggi (Adik). Dua program yang diperuntukkan bagi OAP tersebut diharapkan mampu menjawab angka statistik pendidikan yang kurang baik, khususnya di wilayah Papua.

Sikap Pesimis Terhadap Kebijakan DOB Tak Lebih dari Keengganan Memajukan Papua

Sebegitu banyak program dan kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua terutama OAP, namun masih saja terdapat keluh kesah dan rasa kekecewaan yang muncul dalam unggahan narasi di media online. Manusia memang tidak sempurna, begitu juga dengan realisasi kebijakan pemerintah yang memang harus dikawal agar benar-benar tepat sasaran. Sebagaimana yang tertuang di Pancasila sila ke-5 yang berbunyi ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, pemekaran Papua yang membentuk empat provinsi baru merupakan salah satu bentuk wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat kawasan Timur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut juga diamini oleh pejabat Walikota Jayapura, Frans Rekey bahwa melalui pemekaran terlihat jelas dari sudut lokasi dan tanggung jawab daerah masing-maisng.

Maka daripada mengutuk ruang kegelapan, akan lebih baik jika menyalakan lilin sebagai terang jalan dalam upaya memajukan serta menyejahterakan tanah Papua secara bersama-sama. Tuhan memberkati.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)­

Timnas Esport Valorant Indonesia Raih Medali Emas, Wasekjen PBESI: Saatnya Bawa Indonesia Terbang Tinggi

Timnas Valorant Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pada cabang olahraga esport Valorant SEA Games 2023. Meskipun dengan proses perundingan yang panjang, Indonesia harus berbagi medali emas tersebut dengan Singapura, akibat drama potensi kecurangan dari pihak Negeri Singa tersebut.

Namun hal itu tidak mengurangi rasa bangga atas pencapaian yang diciptakan oleh generasi muda tanah air guna mengharumkan bangsa. Oleh karena itu, Wakil sekjen PBESI I gede Made Kartikajaya menyambut Timnas Valorant Esport Indonesia dengan rasa bangga dan syukur atas momen ini.

“Saya bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada official dan pelatih yang selama ini tidak sia-sia. Kalian (Timnas Valorant Indonesia) membawa suatu hal yang sangat berharga bagi bangsa ini yaitu emas untuk kemenangan Indonesia,” ucapnya.

Dirinya mengatakan bahwa Timnas Valorant Indonesia telah mengibarkan merah putih di negara lain yakni negeri Kamboja dan hari ini mereka disebut sebagai pahlawan Indonesia.

“Selamat untuk kalian, kedepan harus lebih hebat dan lebih hebat. Saya yakin kita semua bisa menunjukkan taring Indonesia di dunia internasional,” ujar Wakil sekjen PBESI I gede Made Kartikajaya.

Selain itu, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan (Asdep Tenor) Kemenpora M Azis Ariyanto juga turut berkomentar mengenai prestasi ini. Adapun dirinya yang mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Timnas Valorant Indonesia. Hal itu karena sebagai pemerintah harus selalu mendukung keterlaksanaan event internasional yang sedang berlangsung.

“Bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan emas, perak atau perunggu tetap selalu semangat. Bagi mereka yang belum masih ada waktu kesempatan. Yang jelas ini bukan terakhir,” pesan Menpora menyemangati.

Ia juga berkata, bahwa di masa depan nanti masih banyak rangkaian event internasional lainnya seperti Asian Games dan Olympic Games yang dapat digunakan menjadi kesempatan Indonesia untuk membuktikan potensinya pada kancah internasional.

“Saya yakin Indonesia pasti bisa jadi juara dan jadi lebih baik,” ucapnya positif kepada Timnas Indonesia.

PBESI Di Bawah Kepemimpinan Budi Gunawan Berhasil Bina Atlet Esport Indonesia Raih Mendali Emas SEA GAMES

Banten, Wakil Sekjen PBESI I Gede Made Kartikajaya mengatakan pihaknya bangga yang luar biasa atas prestasi yang diraih para atlet Esport Indonesia baik putra maupun putri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen PBESI I Gede Made Kartikajaya saat menyambut Timnas Esport Indonesia di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat 12/5/2023.

Wakil Sekjen PBESI mengatakan mendali emas yang didapatkan Timnas Putri Esport dalam Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Timnas Putra Esport dalam Valorant merupakan perjuangan keras para atlet yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu dan semakin digencarkan pada awal tahun 2023.

PBESI dibawah Ketum Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memberikan pembinaan yang khusus bagi para atlit sehingga dapat meraih prestasi yang maksimal dengan dibuktikan dalam meraih mendali Emas SEA GAMES Kamboja, pungkas Wakil Sekjen PBESI.

Lebih lanjut pihaknya juga bangga terhadap official dan pelatih yang telah berjuang bersama para atlet untuk mendapatkan mendali emas.

“Saya bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada official dan pelatih yang selama ini tidak sia- sia bahwa kalian membawa suatu hal yang sangat berharga bagi bangsa ini yaitu emas untuk kemenangan Indonesia”, ungkap I Gede Made Kartikajaya.

“Kalian sudah kibarkan merah putih di negara lain di Kamboja dan hari ini kalian adalah Pahlawan- pahlawan kami”, tuturnya

“Selamat untuk kalian, kedepan harus lebih hebat dan lebih hebat. Saya yakin kita semua bisa menunjukkan taring Indonesia di dunia internasional, tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan (Asdep Tenor) Kemenpora M Azis Ariyanto  mengatakan pihaknya mewakili pemerintah memberikan selamat dan sellu mendukung para Atlet Esport Indonesia.

“Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya, kami sebagai pemerintah selalu mendukung keberlaksanaan dan pengiriman para Atlet keluar negeri”.

Lebih lanjut dikatakannya, pesan bapak Menpora, bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan emas, perak atau perunggu tetap selalu semangat. Bagi mereka yang belum masih ada waktu kesempatan. Yang jelas ini bukan terakhir. Dimasa depan masih banyak event-event internasional lainnya seperti Asian Games dan Olympic Games menunggu kalian semua. Saya yakin kalian pasti bisa.