Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2024 Jujur dan Adil

Oleh :  Gema Iva Kirana )*

Seluruh masyarakat di Indonesia harus turut serta untuk mengawal segala proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 agar bisa berjalan dengan menegakkan prinsip yang jujur dan adil.

Diketahui bahwa memang gelaran pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) akan segera dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Meski begitu, ternyata gaung mengenai segala sesuatu terkait dengan kontestasi politik tersebut terus saja terjadi dimana-mana termasuk juga banyaknya isu yang menyertainya hingga bagaimana ketegangan yang terjadi mengenai pencalonan presiden.

Dengan datangnya Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan terselenggara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani mengajak kepada semua masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan pemilihan umum supaya bisa berlangsung dengan baik, jujur dan juga adil (Jurdil).

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang sudah menjadi tugas bersama seluruh masyarakat di Tanah Air untuk bisa mengawal seluruh proses pelaksanaan Pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun, bukan hanya sekedar masyarakat atau publik saja yang memiliki peranan sangat penting untuk terus menjaga dan menjamin keberlangsungan Pemilu bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil, namun hal tersebut juga menjadi tugas dari partai politik (Parpol), khususnya mereka selaku peserta Pemilu itu sendiri.

Pada konteks ini, maka peranan Parpol untuk terus mendorong supaya berjalannya Pemilihan Umum agar terselenggara dengan baik, jujur dan adil adalah ketika partai politik mampu untuk mengartikulasikan dengan sangat jelas seluruh kepentingan rakyat. Ketika mereka saling berlomba dalam pengartikulasian tersebut, maka juga akan terjadi sebuah penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Kualitas Pemilu jelas akan meningkat, apabila terjadinya kontestasi bisa dilakukan secara murni hanya mempertimbangkan visi dan misi atau program kerja dari setiap Parpol atau calon pemimpin yang akan maju dalam pesta demokrasi tersebut.

Berbanding terbalik, ketika pelaksanaan Pemilu justru diwarnai dengan tidak adanya kontestasi yang jujur dan adil, serta adanya adu program atau visi misi dari Parpol dan dari para calon pemimpin yang melaku pada Pemilihan Umum tersebut, tentunya hal itu akan merusak kualitas dari pelaksanaan proses pesta demokrasi itu sendiri.

Termasuk juga, untuk seluruh partai politik peserta Pemilu pada tahun 2024 nanti, diharapkan mereka mampu terus memegang dengan sangat teguh komimtn yang mereka miliki untuk bisa menjaga dan juga terus mengawal ideologi bangsa dan juga terus memperkukuh persatuan bangsa.

Adanya persatuan bangsa merupakan sebuah hal yang sangat penting pula untuk menjaga dan menjamin kualitas berjalannya pemilihan umum, kantaran masyarakat bisa tetap bersatu dan hidup rukun berdampingan meski misalnya mereka memiliki perbeaan pandangan politik.

Pasalnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, maka tentu menjadi keniscayaan ketika masyarakat sendiri memiliki perbedaan pendapat dan juga perbedaan pandangan politik, namun hendaknya adanya perbedaan tersebut tidak dijadikan sebuah alasan untuk saling terpecah belah.

Penyelenggaraan kontestasi politik berupa pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, yang mana dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang memang telah disepakati tersebut adalah sebuah upaya kuat untuk bisa terus menyempurnakan berjalannya sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimana tidak, hal tersebut juga telah sesuai dan termaktub dalam konstitusi negara, yakni dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana telah memberikan jaminan yang kuat akan penyempurnaan sistem demokrasi di Tanah Air, yakni salah satunya melalui pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan secara periodik selama 5 (lima) tahun sekali.

Pelaksanaan Pemilu tersebut juga merupakan sebuah wujud nyata dari upaya pelaksanaan penyelenggaraan prinsip check and balances atas kekuasaan di Indonesia, karena prinsip itu juga menjadi sangat penting dalam berjalannya sistem demokrasi dan tentunya mampu membuat Indonesia sendiri semakin maju.

Tidak bisa dipungkiri lagi, karena ketika pemilihan umum berjalan sesuai dengan pelaksanaan yang memang menuruti aturan konstitusi negara, maka sirkulasi pergantian kepemimpinan juga akan terjadi dan juga sistem demokrasi juga akan menjadi lebih sehat dengan terjadinya pergantian pemimpin.

Senada, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga turut mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk turut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar bisa terus berjalan dengan jujur dan adil. Asas kejujuran dan keadilan tersebut mampu diciptakan secara bersama-sama melalui komitmen bersama.

Seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memang harus dikawal oleh segenap elemen bangsa dan semua masyarakat di Tanah Air agar bisa berjalan dengan menegakkan prinsip jujur dan adil karena demi menjamin tegaknya sistem demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Rekam Jejak Ganjar Pranowo Layak Maju Capres 2024

Oleh : Lukman Keenan Adar)*

Rekam jejak yang dimiliki oleh kader dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo serta sederet prestasi serta pengalamannya membuat namanya menjadi sangat layajk untuk maju ke dalam pertarungan kontestasi politik, dan menjadi Calon Presiden pada tahun 2024 mendatang.

Beberapa waktu, setelah sekian lama publik menanti, akhirnya secara resmi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Seokarnoputri mengusung salah satu kader dari partainya, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo untuk maju menjadi Calon Presiden (Capres) pada gelaran kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Memang, sosok yang diusung oleh partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut sama sekali bukanlah sosok yang asing bagi publik. Bagaimana tidak, Ganjar Pranowo sendiri memang bisa dikatakan bahkan dari masa ke masa memang telah menjadi salah satu kader dari PDIP yang seringkali dan kerap tampil dalam panggung politik di Indonesia.

Diketahui pula bahwa Gubernur Jateng yang memang identik dengan rambut putihnya tersebut sebenarnya sudah menjajal dunia politik bahkan sejak PDI Perjuangan dulu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yakni pada masa orde baru silam.

Kemudian, Ganjar Pranowo bahkan sempat berhasil melenggang ke Senayan sebagai salah satu Anggota dari Komisi IV di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun periode 2004 hingga 2009. Dirinya membidangi masalah Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Posisinya sebagai wakil rakyat pada periode tersebut, bahkan berhasil diulanginya, yang mana membuktikan bahwa memang sosok yang kini sudah secara resmi maju ke dalam pertarungan Calon Presiden pada Pemilu 2024 dari PDIP itu sangat dipercaya oleh masyarakat berkat kerja kerasnya. Ganjar kembali terpilih sebagai salah satu anggota DPR RI pada Pemilu 2009.

Kala itu, dirinya kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yang mana membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Pemilu, Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Kiprah dari Ganjar Pranowo di luar dunia politik sendiri juga tidak kalah luar biasanya. Dirinya terlibat dalam sejumlah pansus, diantaranya adalah menjadi anggota Pansus Angket Bank Century pada tahun 2009 hingga 2010 dan juga menjabat sebagai Ketua Timwas Century. Tidak sampai di sana, namun namanya juga tercatat sebagai Anggota Pansus Angket Bank Century kembali pada tahun periode 2009 hingga 2013.

Jabatan lain sebagai seorang Pansus yang diemban oleh Capres kader PDIP pada 2024 tersebut juga pernah menjadi Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI pada tahun 2007 hingga 2009, dirinya pun menjadi Ketua Pansus tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPR RI 2007 hingga 2009.

Ganjar Pranowo pun sempat menjadi Anggota Badan Legislasi DPR RI 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010-2013. Karir terakhirnya adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak 2013 hingga saat ini, dan akhinya diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju jadi Capres di 2024 mendatang.

Dirinya pada saat ini masih resmi menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah terpilih, yang mana di dalam masa kepemimpinannya, dia berhasil melakukan banyak terobosan dan juga menorehkan banyak prestasi, sehingga memang sudah terbukti bagaimana kapasitas serta kualitas yang dimiliki oleh sosok Ganjar Pranowo.

Beberapa diantara terobosan yang sampai saat ini sangatlah berguna seta membawa banyak sekali kebaikan di Provinsi Jawa Tengah sendiri adalah, salah satunya mengenai pelayanan publik dan juga peningkatan kualitas pemerintahan. Data menunjukkan bahwa wilayah itu semenjak era kepemimpinan Ganjart sendiri kini sudah memiliki sebanyak 28 Mal Pelayanan Publik (MPP).

Tidak tanggung-tanggung, bahkan prestasi yang berhasil dicetak oleh pria berusia 54 tahun tersebut membuat Jawa Tengah berhasil menjadi wilayah yang memiliki jumlah Mal Pelayanan Publik terbanyak di Indonesia, yang mampu mengalahkan provinsi lainnya di Tanah Air. Tentunya, dengan banyaknya kehadiran MPP di Jateng tersebut mampu membuat pelayanan kepada masyarakat di sana menjadi semakin mudah, murah dan juga cepat.

Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satunya melalui program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Maka, dengan banyak sekali prestasi yang berhasil dicetak atau ditorehkan oleh kader dari PDIP ini, membuat namanya menjadi sangat layak untuk mampu mengembang tugas dari Ketum Partai Megawati Soekarnoputri dan telah teruji berarti memang dirinya bukanlah sosok yang sembarangan karena memiliki kualitas serta kapasitas yang sangat tinggi dan layak untuk terus melaju menjadi Capres pada tahun 2024.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Pembangunan Papua Melibatkan Masyarakat Lokal

Oleh : Moses Waker )*

Pembangunan di Papua terus dilanjutkan agar ada pemerataan di Indonesia barat maupun timur. Dalam membangun Papua, masyarakat lokal selalu dilibatkan. Mereka diizinkan membangun daerahnya sendiri dan berkontribusi, agar Papua lekas maju. Aturan ini tertera dalam UU Otsus dan disetujui oleh seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah sedang gencar membangun Papua dan banyak proyek prestisius yang dimulai sejak tahun 2019. Pembangunan jembatan, jalanan, dan infrastruktur lain akan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Papua. Mereka bisa menikmati fasilitas tersebut dan bisnisnya dilancarkan, berkat dukungan dari infrastruktur yang memadai.

Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kehadiran provinsi baru di Papua sebagai sebuah strategi dorongan kuat, yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Salah satunya, melalui inovasi-inovasi baru. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja dalam mengelola pembangunan Papua.

Wapres melanjutkan, harus ada yang merumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan dan provinsi lain. Desain konektivitas wilayah yang terpadu. Utamakan peran serta masyarakat asli Papua.

Dalam artian, wapres ingin agar masyarakat asli Papua berperan dalam pembangunan di Bumi Cendrawasih. Mereka didorong untuk terlibat dalam kemajuan di Papua agar bersama-sama dengan pemerintah membuat Papua makin modern. Warga lokal wajib dilibatkan karena lebih memahami bagaimana cara memajukan wilayahnya sendiri.

Masyarakat Papua dilibatkan dalam pembangunan daerahnya karena merekalah tuan rumahnya. Jangan sampai program yang dibuat oleh pemerintah seperti Otonomi Khusus (Otsus) dan program-program lainnya tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari warga Papua. Mereka mendukung otsus dan program lain karena sadar bahwa ini bagus untuk kemajuan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Kemudian, warga lokal Papua dilibatkan dalam pembangunannya sendiri karena itu adalah sebuah keharusan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Mereka wajib ikut membangun daerahnya, dengan bantuan dana APBD dari pemerintah.

Untuk terlibat dalam pembangunan Papua, dalam UU Otsus disebutkan bahwa pemimpin di Papua harus Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya adalah orang Papua. Dengan cara ini maka mereka lebih terlibat dalam pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Pemilihan pemimpin yang OAP bukan rasis atau pilih-pilih. Namun ada beberapa alasan. Pertama, jika pemimpinnya orang Papua akan lebih mudah mendekati rakyatnya karena bahasa daerahnya sama. Faktor bahasa penting karena ada sebagian warga yang tak terlalu fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Kedua, pemimpin yang orang Papua memiliki pemahaman tinggi, bagaimana cara membangun daerahnya sendiri. Ia sehari-hari sudah melihat apa saja fasilitas atau infrastruktur yang kurang di wilayahnya. Dengan begitu ia memprioritaskan pembangunan fasilitas tersebut, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Fasilitas yang terus dibangun di Papua adalah aliran listrik dan seluruh wilayah di Bumi Cendrawasih akan memilikinya berkat proyek elektrifikasi. Kesejahteraan warga Papua juga akan meningkat berkat proyek elektrifikasi. Jika seluruh wilayah di sana sudah dialiri listrik, maka rakyat bisa membuka toko hingga malam hari dan membuka bisnis lain yang tentu membutuhkan listrik. Tidak ada lagi wilayah yang tanpa listrik di Indonesia, bukan lagi seperti di negeri antah berantah.

Pembangunan di wilayah Papua seperti proyek gedung, jembatan, bandara juga membutuhkan banyak karyawan agar lekas selesai. Hal ini menjadi kesempatan bagus bagi para pekerja asli Papua untuk bekerja di sana. Jika gedung perkantoran itu sudah jadi, maka mereka juga bisa jadi karyawan, asalkan memenuhi syarat usia dan minimal pendidikan.

Sementara itu, Otis Rio dari Masyarakat Peduli Papua juga menyatakan bahwa rakyat Papua bangga jadi bagian dari Indonesia, karena berkat Presiden Jokowi ada banyak pembangunan di sana. Presiden sangat peduli pada Bumi Cendrawasih. Bahkan dari era Presiden Soekarno sampai sekarang, hanya Jokowi sebagai Presiden yang paling sering mengunjungi Papua. 

Otis juga mengapresiasi UU Otsus karena memberi kesempatan bagi OAP untuk menjadi pemimpin di Papua. Dengan jadi gubernur atau walikota maka mereka bisa melaksanakan tugas dari pemerintah untuk terus memajukan seluruh wilayah di Bumi Cendrawasih.

Pembangunan yang diprakarasi Presiden Jokowi sangat membantu, karena progam untuk memodernkan Papua tak hanya dengan membuat infrastruktur. Namun juga ada beasiswa otonomi khusus yang memajukan anak-anak Papua, agar mereka bisa mengenyam pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi.

Pembangunan Papua tak hanya dikerjakan oleh pekerja dari luar pulau, namun juga melibatkan masyarakat lokal. Banyaknya proyek pembangunan dikerjakan oleh orang-orang asli Papua. Kemudian, para pemimpin di Bumi Cendrawasih juga warga asli Papua, agar lebih mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Papua dibangun oleh rakyatnya dengan penuh semangat agar lebih maju.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

Pasok Senjata Api untuk KST Papua, Kepala Distrik Kenyam Pantas Ditangkap

Oleh : Viktor Awoitauw )*

Seorang Kepala Distrik di daerah Kenyam patut dikecam karena membantu KST untuk memasok senjata api. Ia pantas ditangkap karena menjadi penghianat negara. Tidak boleh ada WNI yang bersimpati, apalagi membantu KST dalam hal apapun. Apalagi ia menjabat sebagai kepala distrik yang seharusnya memberi teladan, malah memberi contoh buruk ke warganya.

Ketika Papua (dulu bernama Irian Jaya) bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1969, ada sebagian kecil oknum yang tidak setuju. Mereka tak percaya akan hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat) padahal sudah jelas bahwa mayoritas rakyat ingin jadi WNI daripada jadi jajahan Belanda. Para oknum akhirnya membentuk OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang memiliki kaki tangan bernama Kelompok Separatis Teroris (KST).

Keberadaan KST dibenci masyarakat Papua karena mereka sering melakukan penyerangan dan membuat teror. Namun ada  oknum yang justru membantu KST dalam memasok senjata api. Satgas Penegakan Hukum Damai Cartenz menangkap Kepala Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, berinisial MM (37). Dia diduga menjadi pemasok senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dansatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dikatakannya bahwa penangkapan dilakukan bulan April lalu, dan saat ini masih terus didalami. Penangkapan terhadap MM dilakukan karena sebelumnya ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam membantu mendanai KKB wilayah Nduga untuk pembelian senjata dan amunisi.

Satgas penegakan hukum Damai Cartenz masih memroses kasus yang melibatkan MM. Satgas Damai Cartenz telah mengamankan 13 pucuk senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari tangan KKB. Selain senjata api dan amunisi juga diamankan 16 magazen, 136 senjata tajam, 76 telepon seluler, 23 HT, empat radio SSB, kamera dan 7 teropong. Lalu, ada juga laptop dan bendera Bintang Kejora masing-masing empat unit.

Penangkapan terhadap MM adalah sebuah kewajaran karena ia bersalah saat membantu kelancaran KST dalam melakukan teror. MM bisa dikenakan/diancam dengan UU terorisme, karena membantu kelancaran aksi kelompok separatis dan teroris.

MM sudah menjadi penghianat negara, oleh karena itu pantas jika ditangkap. Jangan sampai ada penghianat berikutnya yang diam-diam menjadi simpatisan, bahkan pemasok senjata atau uang bagi KST. Oleh karena itu penangkapannya menjadi shock therapy sehingga tidak ada orang yang nekat untuk membantu KST Papua.

Sebagai pejabat lokal (kepala distrik), seharusnya MM memberi teladan kepada rakyatnya. Namun dia justru memberi contoh yang tidak baik dan memalukan dengan berkontak dengan KST guna membantu memasok senjata-senjatanya.

Sementara itu, selain menelusuri pemasok senjata api, aparat juga menyelidiki siapa orang yang menyumbangkan uangnya untuk KST. Selama ini diduga ada dalang yang menyuplai senjata api hingga uang kontan. Namun bisa jadi sumbangannya berkurang, gara-gara pandemi yang melanda Indonesia.

Sumber dana KST memang masih diselidiki dan ketika mereka tertangkap, ada bukti transfer dari Lekagak Telenggen, untuk dibelikan senjata api. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Humas Satgas Damai Cartenz AKBP Arief Fajar. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dan polisi berusaha menangkap siapa penyumbang dana utama untuk KST.

Pengamat politik Al Chairi meragukan siapa penyumbang-penyumbang KST, karena bisa jadi mereka terpaksa melakukannya, karena takut kehilangan nyawa. Jika memang penyumbang terungkap maka seharusnya mereka lapor ke aparat keamanan. Bukannya terus menyumbang dan malah menyuburkan aksi KST di Papua.

Motif ekonomi KST memang masih ditelusuri, apakah benar mereka merana di hutan, atau penyumbangnya mulai mengundurkan diri satu-per satu. Yang jelas mereka merasakan sendiri sengsaranya bergerilya sehingga untuk sekadar minum air putih harus meminta ke penduduk lokal.

Sementara itu, upaya pemberantasan KST juga terus dilakukan untuk mengamankan masyarakat. Keselamatan warga diutamakan karena KST terbukti berkali-kali melakukan penyerangan. Saat ada masyarakat sipil yang meninggal akibat ulah KST, maka mereka beralasan bahwa yang menjadi korban adalah mata-mata, padahal korban warga sipil biasa.

Aksi KST jelas-jelas sangat menyengsarakan dan membuat ketakutan (teror) rakyat, karena warga jadi tidak bisa bebas beraktivitas, terutama jika kelompok mereka sedang ‘turun gunung’ alias keluar dari hutan. Masyarakat takut akan diserang karena dari beberapa kejadian lalu, selalu ada korban jiwa. Mulai dari anak sekolah, guru, sampai petugas kesehatan, semua jadi korban serangan KST yang sangat brutal.

Oleh karena itu aparat keamanan selalu menjaga warga agar tidak terkena serangan KST. Memang saat ini ada strategi baru yakni dengan pendekatan kesejahteraan. Operasi Nemangkawi diganti menjadi operasi Damai Cartenz. Akan tetapi damai bukan berarti membiarkan KST. Justru KST harus ditangkap agar ada kedamaian di tengah masyarakat.

Penangkapan terhadap seorang kepala distrik di daerah Kenyam oleh aparat keamanan patut didukung warga, karena hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat.  Sementara MM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah menjadi penghianat negara. Sebagai pejabat lokal seharusnya ia memberi teladan yang baik, bukan contoh yang buruk.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Indonesia Jadikan ASEAN Sebagai Organisasi Regional Yang Tangguh

Oleh Pandu Wibowo 

ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Pembentukannya sendiri diprakarsai oleh lima negara yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Indonesia. Penandatangan Deklarasi Bangkok menjadi dasar berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera.

Keinginan pendiri ASEAN untuk tetap menciptakan stabilitas kawasan ASEAN saat ini memiliki tantangan yang cukup berat karena dengan berbagai permasalahan yang kompleks di dunia saat ini. Indonesia tahun ini dipercaya lagi menjadi ketua ASEAN tahun 2023 setelah sebelumnya sudah empat kali memegang keketuaan ASEAN.

Pada Keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia memiliki beban yang cukup berat untuk dapat menjaga marwah ASEAN sebagai organisasi regional yang tangguh menghadapi berbagai tantangan sehingga ASEAN dapat tetap diperhitungkan di dunia internasional.

Kita tentunya berharap keketuaan Indonesia di tahun 2023 ini mampu membawa ASEAN menjadi organisasi regional yang tangguh dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan internasional hingga 20 tahun ke depan. Yang lebih penting, kita juga berharap bahwa Indonesia dapat membawa ASEAN membumi dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Untuk itu, KTT ASEAN 2023 diharapkan dapat menjadi milestone dalam memastikan bahwa kerjasama ASEAN mendatang dapat lebih meningkatkan upaya bersama dalam menjadikan ASEAN organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing dengan turut menegakkan hukum internasional dan menjaga kesatuannya.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Setidaknya dapat dicermati dari penanganan isu di Indo-Pasifik yang menjadi arena persaingan negara besar, Indonesia telah memimpin pembentukan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi oleh ASEAN pada tahun 2019 sebagai penegasan akan sentralitas ASEAN.

Penguatan penegasan dan sentralitas ASEAN diperlukan dengan membangun aturan main terhadap interaksi negara-negara luar di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan, inklusivitas, transparansi, penghormatan atas hukum internasional, dan rasa saling percaya serta penghargaan terhadap satu sama lain.

Kita tentunya ingin dalam KTT ASEAN 2023 tahun ini,  dengan keketuaan Indonesia dapat terus dihasilkan rumusan konkret pada tataran implementasi dan operasionalisasi dari AOIP, mengingat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sangat strategis, sehingga rumusan yang dihasilkan bisa  bersifat komprehensif dari pendekatan keamanan, ekonomi, dan pembangunan sehingga aktivitas ekonomi kreatif, ekonomi digital bisnis dan investasi, dan infrastruktur dan lainnya dapat menyokong pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga membawa agenda untuk melanjutkan kembali negosiasi atas pembentukan kode tata perilaku (Code of Conduct/CoC) untuk pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Pembentukan CoC merupakan mandat dari deklarasi tata perilaku (Declaration of Conduct/DoC) yang telah disepakati oleh ASEAN dan Cina dalam KTT ASEAN di Phnom Penh tahun 2002.

Setelah beberapa tahun terjeda, inisasi Indonesia untuk melakukan pembahasan dan negosiasi atas CoC pada periode keketuannya menjadi krusial mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan kian meningkat sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Tak kalah penting adalah upaya Indonesia dalam mengatasi isu Myanmar yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Dalam keketuannya, Indonesia mendorong implementasi 5 points consensus atau 5 poin kesepakatan para pemimpin ASEAN yang menjadi mekanisme utama ASEAN dalam mengatasi isu atau perkembangan di Myanmar.

Tentunya, keketuaan Indonesia harus dapat memperkuat kesepakatan sehingga membuktikan efektivitas kelembagaan ASEAN dalam mengatasi isu internalnya sendiri. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan diri ASEAN dan membuktikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia.

Dengan agenda-agenda yang telah disepakati, negara-negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia harus mampu mengupayakan kestabilan, keamanan, dan perdamaian di kawasan sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, kawasan, dan dunia.

*) Penulis adalah Pengamat (Perhimpunan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara) PERBARA Institute

KTT ASEAN 2023 Bukti Indonesia Layak Sebagai Tujuan Investasi

MANGGARAI BARAT – Keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN 2023 menjadi momentum untuk menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia layak untuk menjadi tujuan investasi asing.

Hal tersebut dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, adanya penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, mampu untuk mendorong perekonomian nasional di berbagai kota, khususnya daerah-daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan sejumlah side events ASEAN Summit 2023.

“Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 juga banyak mendorong perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat penyelenggaraan side events,” kata Airlangga.

Pada lain kesempatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah Keketuaan ASEAN Summit 2023, Indonesia mengusung tema besar ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang bermakna pentingnya posisi ASEAN sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perdamaian bagi negara Indonesia, Asia, maupun global.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN memiliki banyak dampak positif khususnya di bidang pariwisata.

“Penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo juga sekaligus bertujuan untuk mempromosikan kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) ini. Selain itu, pagelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di Labuan Bajo pada 2023,” kata Presiden Jokowi.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, juga didukung dengan kesiapan bandara, pelabuhan, akses jalan, serta akomodasi dan aktivitas pariwisata.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, momentum KTT ASEAN diharapkan dapat memicu 1,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Apalagi, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP). []

Keketuaan ASEAN 2023 Usung ASEAN Blue Economy Framework

Manggarai Barat – Indonesia dan negara ASEAN memiliki pandangan yang sama untuk mengoptimalisasi peran lautan sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan dengan konsep Ekonomi Biru atau Blue Economy.

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi menjelaskan, sebagai pengakuan atas pentingnya Blue Economy bagi regional, para pemimpin ASEAN menyepakati pertemuan KTT ASEAN ke-38 pada 2021 untuk mengadopsi Deklarasi Blue Economy.

Ia juga menuturkan bahwa keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN 2023 telah mengangkat ASEAN Blue Economy Framework sebagai salah satu prioritas utama pada bidang ekonomi.

Kerangka tersebut, menurutnya, bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan serta mendukung inisiatif keberlanjutan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Lebih lanjut, Edi menilai framework ini akan memperkuat komitmen ASEAN untuk memimpin kerja sama regional mengenai Blue Economy yang berfokus pada value creation, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai elemen utama.

“Kerangka ini juga akan memperkuat komitmen ASEAN untuk memimpin kerja sama regional mengenai Blue Economy yang berfokus pada value creation, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai elemen utama. Pengembangan ASEAN Blue Economy Framework juga dinilai telah selaras dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang disepakati pada tahun 2019 lalu,” jelasnya.

Senada, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi ASEAN berada dalam tren penurunan, sehingga membutuhkan pendorong pertumbuhan baru. Ekonomi Biru menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai pertumbuhan baru yang dapat memperkuat ekonomi kawasan.

“Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, sedang berupaya keras untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Oleh karena itu, kita membutuhkan mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sebagai tanda keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 yang mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” beralasan, karena Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk menjadi jangkar stabilitas global dan pusat pertumbuhan global di masa depan, termasuk ekonomi biru.

Melalui KTT ASEAN 2023, Indonesia Ciptakan Peluang hingga Kerja Sama Potensial

Manggarai Barat – KTT ASEAN di Labuan Bajo menghasilkan beragam kesepakatan dan kerjasama, baik regional maupun global.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memegang posisi Keketuaan KTT ASEAN di tahun 2023 dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Dalam momen ini, Indonesia bertekad untuk memperkuat relevansi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah menyebut bahwa Australia memberikan dukungan kepada Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023

“Australia berpendapat perlu dilakukan ontegrasi antara agenda G20 dan agenda ASEAN untuk memastikan tercapainya tujuan di kedua forum tersebut,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Bukan hanya Australia, Deputi Divisi Asia Tenggara Departemen Urusan Asia Tenggara dan Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang, Kaneko Kazuya, mengatakan bahwa Indonesia memang dianggap mampu memimpin forum internasional, apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang dominan di antara negara-negara anggota ASEAN.

“Indonesia saat ini menempati posisi sebagai negara dengan kontribusi ekonomi terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak,” kata kaneko Kazuya.

Disisi lain, Sekretaris Umum HIPMI NTT, Wilson Liyanto mengatakan bahwa HIPMI turut berbahagia karena akhirnya NTT kembali menjadi perhatian dunia, di tingkat ASEAN yaitu kegiatan KTT ASEAN Summit 2023.

“KTT ASEAN Summit 2023 ini adalah ajang bagi seluruh negara-negara ASEAN untuk berdiskusi tentang perkembangan politik dan ekonomi dunia,” tutur Wilson.

Masyarakat di sekitar daerah pelaksanaanpun menyambut gembira pelaksanaan konferensi tersebut, karena turut menggeliatkan ekonomi NTT.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo sekaligus bertujuan untuk mempromosikan kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) tersebut. []

Indonesia Manfaatkan Status Tuan Rumah Dorong Perekonomian dan Bisnis UMKM

Labuan Bajo – Indonesia terus memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mempromosikan inklusi ekonomi, strategi pertama adalah membangun ekosistem bisnsi UMKM yang terintegrasi. Pemerintah terus memberikan bantuan teknis terkait wirausaha sehingga para pelaku UMKM dapat memperkenalkan produk mereka secara lebih luas di kancah internasional.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan untuk UMKM, Inklusi Keuangan berbicara tentang unit kecil, keterampilan kecil. Usaha kecil tidak dapat berkembang jika para pelaku UMKM tidak memiliki ekosistem.

“Indonesia memiliki pengalaman dalam membangun eksositem transaksi pembayaran yang sudah sudah terdigitalisasi sejak tahun 2019 melalui QR dan QRISS, Fast Payment, dan masih banyak lagi,” kata Perry.

Sebagian besar UMKM perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang produk keuangan, layanan keuangan, bagaimana menjangkau layanan keuangan tersebut melalui digitalisasi.

ASEAN bisa memanfaatkan aspek ini melalui praktik terbaik global untuk memberi manfaat bagi kawasan kita, juga untuk melindungi pelanggan dengan literasi keuangan.

“Pemanfaatan ekonomi digital memang harus dilakukan secara adil sehingga tercipta kesetaraan antar negara anggota ASEAN, termasuk juga dalam lingkup nasional harus ada keadilan yang dapat dirasakan para UMKM,” ujar

Perkembangan informasi dan teknologi digital yang belakangan semakin masif terjadi membuat hampir seluruh sektor harus ikut beradaptasi, termasuk pada sektor ekonomi. Maka dari itu belakangan ekonomi digital mulai banyak sekali digaungkan dan digadang-gadang menjadi salah satu cara perdagangan paling efektif.

Selain pembayaran digital, lanjutnya, semakin maraknya perkembangan dan penggunaan teknologi, maka akan sangat berdampak pula pada pertumbuhan sektor baru seperti e-commerce, fintech, edutech, healtech, agriculture dan juga media online. Tranformasi ekonomi berbasis digital memang harus dilakukan secara komprehensif di setiap lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.

Transformasi digital dalam perdagangan diharapkan dapat mendorong pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain pengentasan kemiskinan serta pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. selain itu memang transformasi digital sendiri dapat menjadi tiket emas untuk pemulihan ekonomi.

Transformasi digital harus adil dan menawarkan kesempatan yang sama serta distribusi manfaat yang merata kepada semua pemangku kepentingan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lantaran mereka adalah tulang punggung sistem produksi global yang menyumbang lapangan kerja dan jumlah usaha. Selain itu UMKM merupakan mesin inovasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan kohesi sosial yang penting di negara anggota ASEAN.

Kesepakatan Kerja Sama Bukti Komitmen Menuju Kawasan ASEAN yang Stabil dan Berkelanjutan

Jakarta – Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, NTT merupakan salah satu momen bagi para negara anggota ASEAN untuk menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut menjadi bukti bahwa KTT ASEAN menjadi salah satu pemantik komitmen untuk mewujudkan Kawasan ASEAN yang stabil dan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya kerja sama komperhensif diantara negara ASEAN. Kerja sama tersebut dapat bermakna luas karena dapat berperan sebagai penjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Saya berharap kerja sama dengan sesama negara ASEAN dapat memperkuat kawasan Asia Tenggara sehingga secara kolektif mampu menghadapi tantangan global”, kata Presiden.

Selain itu kemajuan teknologi dan perkembangan dunia digital juga menjadi hal yang layal untuk dieksplorasi sebagai penjajakan awal untuk menjalin kerja sama dengan negara ASEAN.

Dengan adanya kemajuan dan juga perkembangan dunia digital, belakangan telah tercipta interkonektivitas internet sehingga hal tersebut sangatlah berpotensi untuk dimanfaatkan pada perekonomian dengan berbasis digital. Potensi tersebut hadir utamanya dalam ekosistem teknologi baru seperti pada Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain hingga Artificial Intelligent (AI) Technology.

Pentingnya peran data memang tidak bisa dipungkiri lagi, bahkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa memang dengan adanya kemajuan pada lingkup teknologi saat ini, maka data merupakan kunci yang sangat penting untuk membuka pasar digital.

“Pentingnya data dalam era informasi digital untuk bisa membuka pasar digital tersebut, maka tak heran setiap negara juga telah mengembangkan tata kelola perlindungan data pribadi berdasarkan sistem hukum dan budaya mereka masing-masing supaya seluruh masyarakat juga mampu memanfaatkannya dengan lebih maksimal,” ujar Semuel.

Bukan tanpa alasan hal itu dianggap sangat penting, pasalnya memang saat ini sudah menjadi era serba teknologi digital, namun justru di sisi lain risiko serta permasalahan dalam hal tersebut juga turut mengalami peningkatan mulai dari arus data hingga mencapai pada aspek secara teknis, praktis dan konseptual. Indonesia sendiri yang merupakan keketuaan ASEAN terus memanfaatkan momentum tersebut khususnya bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan transformasi digital secara inklusif.