Adanya Pihak yang Menyangkal Fakta Integrasi Papua ke Indonesia Disebut Kelompok Minim Sejarah

suaratimur.id – Seperti tak pernah berevaluasi diri berkaitan dengan sejumlah narasi yang kerap bertindak secara subjektif memandang posisi Papua dalam bingkai Indonesia. Tokoh TPNPB OPM, Jeffrey P Bomanak kembali menuliskan narasi kontroversif memanfaatkan unggahan di media sosial Facebook. Dalam tulisan yang berjudul: Fakta Sejarah Kebenaran Bangsa Papua Membuktikan bahwa West Papua bukan Bagian dari Indonesia, dijelaskan bahwa siapapun yang ingin beradu argumentasi secara hukum, politik, dan bahkan militer. Dirinya tetap yakin bahwa Papua bukan bagian dari negara kolonial Indonesia.

Disebutnya bahwa proses pencamplokan 1 Mei 1963 merupakan Aneksasi, walaupun Indonesia dapat mengatakan sebagai integrasi, namun secara jelas bangsa Papua memiliki kekuatan hukum dan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia secara paksa mencaplok bangsa Papua dimana hal tersebut merupakan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat Papua. Di akhir tulisannya, ia menyerukan bahwa Rakyat Papua harus memproteksi sejarahnya karena kebenaran sejarah adalah kekuatan utama bagi kedaulatan bangsa Papua.

Fakta Sejarah bahwa Komando Trikora bukan Merupakan Aneksasi Indonesia ke Papua

Jika kita melihat ke belakang, berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun dari sejumlah sumber. Dijelaskan bahwa Trikora diumumkan oleh mantan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda saat itu. Dikutip dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 3, Abdurakhman dan Arif Pradono (2019: 132), dijelaskan bahwa Trikora diambil setelah upaya menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi mengalami kegagalan. Pemerintah Indonesia kemudian menempuh jalur konfrontasi militer. Kemudian pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang disebut Trikora, berisi: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa.

Setelah perjuangan panjang dan campur tangan Amerika Serikat, akhirnya Indonesia dan Belanda kembali bertemu untuk menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Pada akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian New York, dimana bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Adanya narasi yang menyebut bahwa Papua Barat bukan bentukan Belanda jelas bersifat ahistoris. Pada 1 Mei 1945, Corinus Krey dan Frans Kaisiepo melahirkan nama ‘Irian’ untuk mengganti istilah ‘Papua’ saat berdiskusi di Jayapura. Istilah tersebut menandakan keinginan mereka menjadikan tanah airnya sebagai bagian Indonesia Raya. Dalam sebuah tulisan sejarah juga disebut bahwa Frans juga menjadi utusan Papua untuk Konferensi Malino, dan membawa istilah Irian sebagai nama pulau besar paling timur. Usaha integrasi Papua berlanjut dalam perjanjian-perjanjian kemerdekaan, termasuk Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.  

Namun dari pihak Belanda menganggap bahwa Papua harus mendapatkan status khusus. Menurunya, wilayah Papua di bidang ekonomi tak mempunyai hubungan khusus dengan Indonesia, sehingga harus di luar Republik Indonesia Serikat (RIS) kala itu. Papua juga disebut hanya memiliki hubungan khusus dengan Kerajaan Belanda, yang akan diperintah sesuai piagam PBB. Mereka menganggap, orang asli Papua secara etnis dan ras berbeda pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Pihak Belanda menginginkan Papua Barat sebagai negara tersendiri di bawah naungannya. Secara nasib pun, masyarakat Papua pada masa sebelumnya tak seperti bangsa Indonesia pada umumnya yang mengalami kerja paksa, penyiksaan, dan kematian saat di bawah Belanda. Mereka cenderung menganggap Belanda bukan penjajah, tetapi penyebar agama dan kemanusiaan.

Terdapat banyak perundingan yang dilakukan pasca KMB untuk membahas Papua, namun semuanya mengalami kebuntuan hingga kemudian berakhir pada perjanjian New York yang mengisyaratkan Indonesia untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Peristiwa tersebut menjadi pintu masuk Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Narasi Berulang Jeffrey P Bomanak untuk Pengaruhi Publik Dukung Kemerdekaan Papua

Menjadi pengetahuan bersama bahwa perebutan pengaruh dan kekuasaan di era sekarang ini tak hanya mengandalkan fisik dengan angkat senjata semata. Namun, lebih dari itu, permainan pengaruh dan cipta opini juga ‘digarap’ oleh TPNPB OPM melalui sejumlah skema dan narasi. Sejumlah tulisan provokatif yang salah satunya dilakukan oleh Jeffrey P Bomanak merupakan upaya secara massif untuk mempengaruhi opini masyarakat Papua agar ikut memperjuangkan pelepasan Papua dari wilayah Indonesia.

Dilihat dari fakta sejarah keberadaan Papua, bahwa perbedaan tersebut merujuk pada tanggal 1 Mei 1963, dimana saat itu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di bumi Cendrawasih. Secara internasional, dunia mengakui secara sah Papua bagian dari NKRI setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Namun di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok di Papua yang mencoba mengingkari sejarah. Serangkaian upaya dinarasikan secara negatif dan cacat perihal bergabungnya Papua dengan NKRI demi ambisi kelompok tersebut. Tanggal 1 Mei kemudian menjadi isu kontroversial dimana timbul dua versi yang saling bertolak belakang. Bagi sebagian pihak, 1 Mei dimaknai sebagai hari aneksasi negara Indonesia mencaplok Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka.  

Penjelasan Sejumlah Tokoh Berkaitan dengan Posisi Papua Sebagai Bagian dari Indonesia

Tokoh Pejuang Papua Ramses Ohee di Jayapura menegaskan bahwa sejarah masuknya Papua ke NKRI sudah benar. Fakta masyarakat Papua ingin kembali ke Papua tercatat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun jauh sebelum Pepera, keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda. Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI bisa disebut sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkontribusi positif bagi pembangunan Papua. Kemudian, Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa juga mengatakan banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia. Menurutnya, riak-riak yang meminta Papua merdeka didatangkan orang Papua sendiri. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan sebagai kunci rumah. Terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Pernyataan terbaru juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua, Yan Cristian Arebo. Menurutnya, 1 Mei adalah Hari Integrasi Papua ke Indonesia dan ini sudah tidak bisa dibantah ataupun diubah lagi karena sudah tertuang dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada New York Agreement (1962) menjadi titik terang Integrasi Irian Barat masuk ke Indonesia. Soal masih adanya kelompok yang gencar menyuarakan 1 Mei sebagai hari aneksasi atau pencaplokan Papua oleh NKRI, seperti KNPB dan kelompok-kelompok separatis lainnya, hal tersebut karena mereka tidak paham sejarah.

Diimbau kepada kelompok yang berseberangan untuk berhenti membangun ideologi Papua Merdeka dan sadar bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Selain itu, masyarakat Papua juga diminta untuk tidak termakan oleh provokasi atau isu menyesatkan yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, kemerdekaan yang dirasakan saat ini patut disyukuri dan hargai para orang tua pendahulu yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan sampai sekarang. Masyarakat harus bergandeng tangan untuk melawan paham kelompok yang bertentangan dengan NKRI.

Sejarah dan Masa Lalu jadi Pembelajaran Bersama

Pada akhirnya, terdapat sebuah harapan besar dalam setiap peringatan 1 Mei, dimana sudah seharusnya seluruh pihak menjadi lebih bijak dalam memaknai momentum tersebut karena bagaimanapun 1 Mei akan tetap menjadi tonggak bersejarah yang tak terlupa dan terhapus dari ingatan serta sejarah tanah Papua. Sudah menjadi keharusan bahwa bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah. Masa lalu yang dirasa dan dimaknai dengan kondisi yang tak sebaik saat ini akan menjadi salah satu hambatan dalam hal pencapaian tujuan kemajuan suatu wilayah di masa mendatang. Sudah sepantasnya masa lalu dilihat dari sisi yang berbeda, segala permasalahan yang terjadi sebelumnya hendaknya diselesaikan secara bermartabat. Menjadi pembelajaran bersama bahwa upaya prioritas adalah memajukan Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, sehingga Papua benar-benar menjadi tanah Firdaus yang berisikan masyarakat sejahtera, damai, dan bahagia.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Momentum KTT ASEAN di Labuan Bajo, Usman Kansong: ASEAN Relevan dan Berkontribusi Untuk Stabilitas Ekonomi

Jakarta – Indonesia kembali menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Tahun ini, KTT ASEAN Sumit ke -42 berlangsung di Labuan Bajo, NTT.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja untuk menjadi Ketua ASEAN 2023 pada 13 November 2022 lalu.

“Sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di DKI Jakarta,” kata Usman.

Untuk mencapainya, Indonesia harus membenahi ekonomi dalam negeri terlebih dahulu, baru kemudian ekonomi regional kawasan Asia Tenggara.

“Tiga pilar KTT ke-42 ASEAN adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth dan Implementasi Outlook On Indo-Pasific (AOIP). Sesuai Tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” jelas Usman.

Usman menjelaskan, tema KTT ASEAN 2023 adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth, yang berarti Indonesia dan ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ditengah situasi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja pascapandemi Covid-19.

Sebelumnya, terkait penyediaan infrastruktur komunikasi,Usman Kansong menyatakan bahwa dukungan mengenai komunikasi publik bahkan dilakukan dalam bentuk ekspos ke berbagai media.

Dirinya menjelaskan kalau terdapat sekitar 300 hingga 500 wartawan yang akan hadir untuk meliput langsung acara KTT ASEAN.

Selain itu, Kemkominfo juga telah menyiapkan dukungan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi selama penyelenggaraan KTT Asean. Saat ini wilayah Labuan Bajo diklaim telah ter-cover sinyal 4G sekitar 78,12 persen dan di beberapa titik terdapat cakupan sinyal 5G.

Usman Kansong kemudian menambahkan bahwa dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Kemkominfo maka akan mampu membantu pencapaian tiga target dalam keketuaan ASEAN oleh Indonesia.

Ketiga target tersebut adalah sukses penyelenggaraan, sukses komunikasi publik hingga sukses substansi.

“Jadi sukses penyelenggaraan, sukses komunikasi publik kemudian sukses substansi. Substansi itu yang menjadi target KTT ASEAN 2023,” tuturnya.[]

Apresiasi Aparat Keamanan Berhasil Serbu Sarang KST Papua Demi Tegakkan Hukum

Oleh :  Timotius Gobay )*

Apresiasi sangat tinggi patut diberikan kepada para personel aparat keamanan yang berhasil melakukan penyerbuan pada sarang Kelompok Separatis dan teroris (KST) Papua dan juga berhasil menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Seluruh hal tersebut tentunya dilakukan demi menjamin keamanan di NKRI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan penggerebekan pada markas kelompok separatis dan teroris (KST), yang bertempat di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan adanya penggerebekan tersebut, diketahui bahwa sebanyak 9 (sembilan) anggota gerombolan itu telah berhasil ditangkap.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo menyatakan bahwa tempat penggerebakan itu dilakukan di Jalan Paradiso di Belakang Kompleks Anggruk, Distrik Dekai, Yahukimo pada hari Kamis pada tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 03:00 WIT.

Aksi penggerebekan yang dilakukan oleh aparat keamanan dari personel gabungan tersebut, bukan hanya dijalan oleh Polres Yahukimo saja, melainkan juga dibantu dengan Satgas Damai Cartenz 2023.

Kemudian, dalam penggerebakan sarang KST Papua, pihak aparat keamanan juga melakukan penyitaan pada sejumlah dokumen pribadi mereka, termasuk pula dilakukan penyitaan pada 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, yang diduga digunakan untuk melakukan teror kepada masyarakat.

Memang, sejauh ini gerombolan kelompok separatis dan teroris itu tidak henti-hentinya untuk meresahkan masyarakat di Indonesia, khususnya di Bumi Cenderawasih sendiri. Bagaimana tidak, pasalnya mereka terus saja melakukan rangkaian aksi yang sama sekali tidak manusiawi dan terus membahayakan nyawa, serta juga terus mengancam keamanan dan stabilitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Termasuk juga, beberapa diantara barang sitaan yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan personel gabungan dari penggerebekan tersebut adalah tas, alat elektronik, beberapa senjata tajam berupa anak panah, kapak, parang, pisau, gunting, ada pula senapan angin dan perkakas lainnya.

Sementara itu, Kapolres Yahukimo, AKBP Arief Kristanto mengungkapkan bahwa seluruh anggota KST Papua beserta dengan semua barang bukti dari hasil penggerebekan tersebut, semuanya telah dibawa ke Polres Yahukimo.

Saat ini memang secara maraton, pihak aparat keamanan tengah terus melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada 9 (sembilan) orang anggota kelompok separatis dan teroris di Papua itu. Terutama, pemeriksaan lebih lanjut dan juga pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah mereka juga berkaitan atau terlibat dengan beberapa peristiwa penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo.

Diketahui bahwa selama penggerebekan tersebut berlangsung, seluruh aktivitas yang berada di sekitaran lokasi terpantau sunyi dan juga tetap berjalan dengan penuh kondusifitas. Tentunya keberhasilan untuk membuat situasi yang kondusif serta menangkap gerombolan KST Papua tersebut patut untuk diberikan apresiasi yang begitu tinggi karena merupakan salah satu kerja nyata dari bagaimana peranan aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum memang merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, utamanya ketika menyangkut dan berhubungan dengan aktivitas kelompok separatis dan teroris yang selama ini terus mengganggu keamanan masyarakat di Papua. karena dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, maka diharapkan nantinya tidak akan terjadi lagi situasi yang mencekam di Bumi Cenderawasih sehingga kawasan tersebut bisa menjadi sebuah kawasan yang aman, nyaman serta penuh kedamaian.

Lebih lanjut, dari hasil pendalaman serta pemeriksaan akan adanya penggerebekan dan penyerbuan pada sarang KST Papua tersebut, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Donny Charles Go menjelaskan bahwa ternyata sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang yang berhasil diamankan merupakan pelaku dari pembunuhan terhadap 2 (dua) orang masyarakat di Yahukimo pada tanggal 30 April 2023 lalu.

Salah satu hal yang cukup mencengangkan adalah ternyata mereka bertiga yang merupakan pelaku dari kasus pembunuhan di Yahukimo masih berusia sangat muda, yakni 18 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa sejauh ini pergerakan dan juga upaya regenerasi dalam KST Papua sendiri terbilang cukup masif dilakukan. Bahkan, mereka tidak segan untuk merekrut anak-anak di usia remaja yang memang sejatinya masih belum cukup stabil mengenai kondisi emosional mereka.

Sehingga bukan hanya sekedar secara nyata mengancam keamanan di Indonesia dan Papua khususnya, namun kelompok separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih ini juga sangat mengancam generasi penerus bangsa karena mereka berhasil mencuci otak para remaja untuk dijadikan anggota mereka dan bahkan melakukan tindak-tindak keji.

Demi terus menjaga dan melakukan pengamanan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka memang menjadi sangat penting adanya penegakan hukum yang bisa dilakukan secara maksimal. Maka dari itu, upaya tersebut patut untuk diberikan apresiasi yang sangat besar, lantaran para aparat keamanan di Tanah Air berhasil melakukan penyerbuan pada sarang KST Papua dan melakukan penangkapan serta pendalaman para anggota kelompok itu.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Stop Hoax Jelang Pemilu 2024

Oleh : Devi Putri Anjani )*

Penggunaan media sosial tentu saja harus digunakan secara bijak, mengingat aplikasi tersebut sangatlah mudah diakses oleh siapapun dan setiap penggunanya bisa mengunggah konten apapun, tak terkecuali konten provokasi, hoax dan lain sebagainya.

Salah satu berita hoax yang paling kerap muncul adalah hoax yang berkaitan dengan persiapan pemilu, mengingat pemilu adalah hajat besar nasional yang melibatkan seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih. Salah satu hoax yang berhasil diungkap adalah video hoax kebocoran hasil pemilu 2024 yang beredar di media sosial.

            Direktur Tindak Pidana Siber (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Adi Vivid Agustiadi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait video hoax kebocoran hasil pemilu 2024.

            Vivid menuturkan, memang sudah ada informasi beredar bahwa data yang ada di KPU terjadi kebocoran. Namun demikian, dari pihak KPU sendiri telah menyanggah informasi tersebut. Oleh karena itu, Bareskrim bersama KPU melakukan penelusuran terhadap siapa yang mengunggah atau mengupload pertama kali kebocoran data tersebut.

            Vivid menuturkan, pihaknya sedang melakukan profiling. Jika nanti dalam masa profiling tersebutterdapat unsur pidana, tentunya akan  ditindaklanjuti. Di samping itu, dirinya memberikan himbauan kepada masyarakat agar hati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi menjelang Pemilu 2024. Menurutnya masyarakat harus bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.

            Dirinya juga mencontohkan seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanudin yang ditangkap karena ucapannya di media sosial. Untuk itu, ia menyebut Bareskrim akan melakukan patroli siber.

            Setelah ditelusuri, pihaknya menemukan sebuah video yang menampilkan data suara Pemilu 2024 yang diduga berasal dari KPU. Video tersebut diunggah oleh akun twitter bernama @Bams27735590 yang menampilkan daya yang diduga hasil Pemilu 2024.

            Video berdurasi 2 menit 19 detik tersebut juga diunggah dengan cuitan yang tertulis : INI DATA KPU HASIL PEMILU 2024. Luar biasa, negeri ini memang sakti, pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan.

            Untuk itulah masyarakat perlu membekali diri dengan literasi komunikasi politik yang baik untuk dapat menghentikan penyebaran hoax. Bekal literasi diperlukan agar masyarakat yang akan menjadi pemilih pada pemilu 2024 nanti memiliki pemahaman serta sikap yang bijak dalam menyambut pesta demokrasi yang akan datang.

            Perlu diketahui bahwa hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutar balikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

            Selain itu, ada pula Hoax yang mengabarkan bahwa kartu pemilih pada pemilu 2024 dalam bentuk digital. Dalam gambar yang beredar di media sosial tersebut, terlihat logo KPU dan juga data identitas seperti nama, jenis kelamin serta tempat pemungutan suara.

            Faktanya, KPU membantah bahwa pihaknya telah menerbitkan kartu pemilih tersebut. KPU telah menegaskan bahwa pihaknya tidak membuat dan menerbitkan kartu pemilih tersebut. Sesuai dengan undang-undang pemilu, KPU tidak memiliki tugas ataupun wewenang untuk membuat dan menerbitkan kartu pemilih.

            Pada kesempatan berbeda, pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah melakukan berbagai antisipasi penyebaran berita bohong terkait dengan PEMILU 2024. Apalagi pada 2022, Polri telah menerima 113 laporan terkait kasus tersebut, Jumlah tersebut hampir empat kali lipat lebih banyak ketimbang laporan di 2021 yaitu 33 kasus.

            Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penindakan, pelapor dan terlapor sejak 2021 sampai 2022. Ini menunjukkan bahwa jumlah penindakan terhadap berita hoax menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

            Adapun dua cara yang dilakukan Polri yaitu preventif dan persuasif. Bentuknya yaitu memberikan edukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar di media sosial.  Saat mendapatkan informasi, masyarakat perlu mencermati sumber pengunggah maupun penyebarnya.

            Masyarakat tentu saja perlu memahami bahwa pengguna media sosial selalu diawasi oleh kepolisian dan pemerintahan. Bila menyebarkan hoax, politik dan pemerintah akan mengidentifikasi apakah unggahan tersebut berpotensi memecah persatuan dan kesatuan.

            UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur soal pemindaan terhadap kasus penyebaran berita bohong. Pelaku yang menyebarkan informasi bohong terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

            Pihak kepolisian sendiri telah menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas sendiri berada di bawah Bareskrim yang mendukung kinerja Polri khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri.

            Pemilu merupakan momen panas yang bisa mendatangkan banyak atensi, hal inilah yang membuat masyarakat harus waspada terhadap beragam berita yang tersiar di berbagai media.

)* Penulis adalah kontributor Duta Media 

Pembangunan Papua Menyertakan Masyarakat Asli di Bumi Cendrawasih

Oleh : Ones Yikwa )*

Papua sedang dibangun secara masif oleh pemerintah. Dalam proses pembangunannya melibatkan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Mereka berhak untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam UU Otsus (otonomi khusus) juga disebutkan bahwa pemimpin di Papua harus Orang Asli Papua (OAP) sehingga ia berkesempatan untuk melakukan pembangunan di wilayahnya dengan baik.

Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 berusaha membangun Indonesia bagian timur agar ada keseimbangan kemajuan dengan bagian barat. Khususnya di Papua, karena di sana menyimpan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Keindahan alam, hasil bumi, dan kekuatan orang Papua bisa diasah agar makin baik.

Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju setelah ada pembangunan Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lain. Papua kini makin modern dan cantik. Apalagi masyarakat asli di Bumi Cendrawasih juga dilibarkan dalam pembangunan di daerahnya sendiri.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa seluruh masyarakat Papua wajib menyatukan hati dan tujuan dalam mempercepat pembangunan Indonesia dari Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan dibangun dengan tujuan yang sama, dengan hati yang sama, satukan hati satukan tujuan, Izakod Bekai Izakod Kai, itu semboyan yang terus dihidupkan bukan hanya tertulis tapi dihidupkan di masyarakat. 

Wapres menambahkan, ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam mempercepat pembangunan di Papua. Pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian wajib untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan.

Kedua, kehadiran provinsi baru di Papua sebagai sebuah strategi dorongan kuat, yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Salah satunya, melalui inovasi-inovasi baru.

Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja dalam mengelola pembangunan Papua. Rumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan. Desain konektivitas wilayah yang terpadu. Utamakan peran serta masyarakat asli Papua.

Pesan wapres untuk mengutamakan masyarakat asli Papua dalam pembangunan sangat jitu. Penyebabnya jangan sampai rakyat di Bumi Cendrawasih hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Sebagai warga asli mereka berhak untuk dilibatkan dalam pembangunan Papua di segala bidang.

Langkah untuk melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan adalah dengan mempraktikkan UU Otsus. Di mana salah satu poinnya adalah mewajibkan seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, hanya boleh dijabat oleh Orang Asli Papua (OAP).

Aturan dalam UU Otsus dibuat bukan karena takut Papua akan dipimpin oleh masyarakat luar. Namun sebagai payung hukum agar OAP diberi jaminan untuk membangun daerahnya sendiri. Jika gubernur atau wali kotanya adalah OAP maka akan mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya, karena ia adalah putra daerah.

Pemimpin yang merupakan OAP bisa dengan mudah mendekati warga Papua karena sama-sama masyarakat lokal. Dengan pendekatan dari hati ke hati maka pembangunan di Bumi Cendrawasih akan berjalan mulus. Tidak akan ada penolakan karena warganya paham bahwa pembangunan dimaksudkan demi kesejahteraan mereka.

Saat ada pemimpin yang orang asli Papua maka ia akan bertekad mengentaskan kemiskinan. Dahulu kemiskinan memang memprihatinkan, karena ada 25% warga yang termasuk golongan menengah ke bawah. Hal ini yang menjadi perhatian dari Presiden dan beliau berusaha agar rakyat Papua sejahtera. Oleh karena itu dibangunlah infrastruktur dan bertujuan agar di tidak ada ketimpangan ekonomi antara di Papua dan Jawa.  

Hasil dari pembangunan di Papua adalah rendahnya angka kemiskinan di sana. Kemiskinan menurun dari 55% di tahun 1999, menjadi hanya 22% di tahun 2019. Jumlah rakyat miskin yang merosot drastis ini juga hasil dari program otonomi khusus yang diadakan sejak tahun 2001. Bisa dikatakan otsus jilid 1 berhasil, sehingga diperpanjang tahun 2021 dan selanjutnya.

Kesejahteraan warga Papua juga akan meningkat berkat proyek elektrifikasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Jika seluruh wilayah di sana sudah dialiri listrik, maka rakyat bisa membuka toko hingga malam hari dan membuka bisnis lain yang tentu membutuhkan listrik. Tidak ada lagi wilayah yang tanpa listrik di Indonesia, bukan lagi seperti di negeri antah berantah.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa memang percepatan pembangunan ini berbasis warga asli Bumi Cendrawasih. Sehingga mereka bisa memajukan daerahnya sendiri.

Pejabat Gubernur Papua saat ini adalah ridwan Rumasukun. Sedangkan di Papua Barat dipimpin oleh Paulus Waterpauw. Kedua putra Papua tersebut berusaha memajukan Bumi Cendrawasih, agar rakyatnya makin sejahtera. Keberadaan otsus yang mewajibkan pemimpin warga asli Papua dimaksudkan agar mereka paham cara memajukan saudara sewilayahnya sendiri.

Pembangunan di Papua melibatkan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Mereka diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri karena punya kecerdasan, dan memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat Papua. Oleh karena itu seluruh rakyat setuju jika para pemimpin di Papua adalah OAP.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

Ganjar Pranowo Capres yang Peduli pada Pendidikan

Oleh : Fabian Aditya Pratama )*

Ganjar Pranowo adalah calon presiden ideal karena beliau sangat peduli pada bidang pendidikan. Sebagai tokoh yang sudah berpengalaman dalam memimpin, beliau ingin jadi kepala negara untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat mendukung Ganjar sebagai calon presiden idaman dan memenangkan beliau dalam pemilu 2024.

Pemilu 2024 sudah di depan mata dan sebentar lagi masa kampanye calon presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengumumkan bahwa calon presiden (capres) pada pemilu mendatang adalah Ganjar Pranowo. Beliau menjalankan amanah partai dan menjadi calon pemimpin yang bermutu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan lebih fokus pada sektor pendidikan ketika kelak beliau menjadi presiden RI. Untuk itu, beliau meminta PGRI maupun PGSI agar ikut memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan dan menyusun politik pendidikan di Jawa Tengah.

Jika kebijakan yang dibuat benar, setidaknya itu tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada bangsa dan negara karena wajib untuk berkontribusi. Tapi kalau salah, tidak boleh saling menyalahkan karena itu ikhtiar bersama.

Ganjar mengungkapkan rumusan pendidikan di Jawa Tengah ke depan harus lebih inklusif, melibatkan semua pihak, merata dan berkualitas. Dengan begitu akan mampu menyiapkan anak-anak didik menjadi individu yang mandiri, memiliki daya saing dan juang yang tinggi, serta memiliki jiwa entrepreneurship yang bisa membuka lapangan kerja sendiri di tengah persaingan global.

Dalam artian, Ganjar Pranowo sangat peduli pada bidang pendidikan karena menerapkan Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2023 yang berbunyi: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Beliau peduli pada pendidikan karena menerapkan UU dan taat aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, Ganjar sadar bahwa pendidikan adalah nomor satu. Jika ingin Indonesia maju maka yang dimajukan adalah pendidikannya. Anak-anak akan menjadi calon pemimpin karena sudah menempuh pendidikan tinggi. Negara membebaskan SPP di sekolah-sekolah negeri sehingga tidak memberatkan rakyat dalam belajar.

Pendidikan juga harus merata ke seluruh Indonesia. Jangan hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Sekolah-sekolah yang bagus terus dibangun dan guru-gurunya juga disiapkan untuk mendidik anak-anak Indonesia. Salah satunya melalui program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Ganjar juga sadar bahwa pendidikan inklusi dan informal juga penting. Tujuannya untuk menambah keterampilan masyarakat. Jika banyak orang memiliki keterampilan tambahan, misalnya skill memotong rambut, mendesain grafis, atau yang lain, maka akan menjadi wirausahawan yang tangguh. Dengan keterampilan yang dipelajari maka ia bisa mandiri dan tidak kesusahan mencari pekerjaan.

Selama ini Ganjar sudah sering memberi hadiah yang mendukung pendidikan para murid. Misalnya ketika beliau mengadakan kunjungan ke sekolah/kampus maka murid/mahasiswa yang bertanya akan diberi hadiah buku, laptop, atau dibayarkan biaya SPP-nya sampai setahun ke depan. Dengan hadiah ini maka mereka akan makin semangat belajar.

Sementara itu, Ganjar juga peduli pada pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK). Ganjar memberi apresiasi pada guru ABK yang yang hebat-hebat. Menurutnya mereka punya kesabaran tinggi, metodenya bagus sehingga punya spirit untuk mendorong anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mandiri.

Ganjar menambahkan, pendidikan dan pembinaan yang diberikan secara tepat bukan tidak mungkin akan memunculkan bakat terpendam dari anak berkebutuhan khusus itu. Hal ini perlu diperhatikan, kadang-kadang kita bisa menemukan talenta khusus, mungkin seni, mungkin olahraga. Dalam event yang sifatnya nasional internasional berkebutuhan khusus, kita sering lho juara.

Ganjar berharap keberadaan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus mendapat perhatian lebih banyak lagi. Sekolah-sekolah semacam ini (Sekolah Luar Biasa) menjadi perhatian pemerintah agar lebih maju lagi. 

Dalam artian, Ganjar tak hanya peduli pada pendidikan formal dan informal. Namun ia juga peduli pada pendidikan bagi para ABK. Para ABK adalah anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan meski kondisinya berbeda dengan anak normal.

Indonesia butuh calon presiden yang mengerti keadaan rakyat. Saat ini Indonesia sedang fase adaptasi, di mana selama 3 tahun didera pandemi covid-19. Corona tak hanya berpengaruh ke bidang kesehatan tetapi juga pendidikan.

Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan gara-gara corona maka yang terkena imbasnya adalah anak-anak. Mereka terancam putus sekolah karena tidak punya biaya. Oleh karena itu Ganjar bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki pendidikan di Indonesia, karena keduanya saling berkaitan.

Ganjar Pranowo berjanji untuk peduli pada pendidikan, terutama pada anak-anak. Beliau menyadari bahwa pendidikan itu nomor satu jika ingin negeri ini maju. Indonesia harus bangkit dan menjadi macan asia, dan salah satu caranya adalah dengan memperbaiki bidang pendidikan. Sebagai calon presiden maka Ganjar ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik agar makin cerdas.

)* Penulis adalah kontributot Kontributor Nawasena Institute

PB ESI Lepas 38 Atlet Esport Indonesia untuk SEA Games Kamboja

Jakarta — Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) Bambang Sunarwibowo melepas sebanyak 38 atlet tim nasional esport Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja di kantor PB ESI di Jakarta, Rabu (3/5/2023). Acara pelepasan timnas esport itu dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal PB ESI Frengky Ong dan Ketua Badan Tim Nasional Esport Indonesia Cahyono Prasetyanto.

Kontingen atlet yang diberangkatkan terdiri dari 32 atlet putra dan enam atlet putri. Sebanyak 38 atlet itu nantinya akan didampingi 15 ofisial tim. Untuk kategori atlet, terbagi satu atlet dari regional, delapan atlet nasional, dan 29 atlet elite junior.

PB ESI mengusung target juara kepada para atlet sport yang akan bertanding di SEA Games Kamboja. Pernyataannya ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya.

“Dalam apa yang disampaikan oleh Beliau (Presiden), kita ditekankan untuk meningkatkan prestasi kita,” kata Bambang.

Ia juga menargetkan membawa pulang empat emas, tiga perak, dan satu perunggu.

Dalam rangka meraih juara dan memperoleh target lainnya, Bambang memberikan suntikan motivasi kepada para atlet untuk senantiasa melekatkan mental juara dan bertanding dengan semangat yang tinggi seperti pahlawan bangsa.

“Semangat dan motivasi Anda sebagai mental petarung, mental pejuang, mental sebagai seorang sang juara itu harus melekat kepada Anda,” kata Bambang.

“Harus bisa membangunkan semangat perjuangan sebagai pahlawan bangsa kita yang nanti akan mengibarkan bendera Merah Putih di dalam SEA Games. Kebanggaan itu harus tumbuh berkembang di hati dan pikiran anda sebagai seorang atlet,” kata Bambang.

Dia juga mengimbau kepada para atlet SEA Games untuk menyingkirkan ego pribadi, tidak boleh lengah, tidak boleh menyelepekan lawan, harus fokus, dan juga senantiasa menjaga pola makanan.

“Ego perorangan harus kita hilangkan. Hal-hal yang kecil harus kita kalahkan untuk mencapai hal terbesar yaitu anda harus menjadi yang terbaik, anda harus mendapatkan medali emas,” kata Bambang.

“Jangan sekali-kali lengah dan menyepelekan lawan. Semua berusaha untuk mencapai suatu yang berhasil. Anda jangan sampai berpengaruh karena tekanan situasi emosional, sehingga kemampuan anda menjadi menurun. Saya ingatkan para atlet, makannya. Makannya jelas dan benar. Jangan nanti coba makanan yang tidak biasa dimakan terus sakit perut, pada saat bertanding Anda tidak siap, ini kerugiannya sangat luar biasa,” kata Bambang.

Timnas esport Indonesia akan mulai bertanding di SEA Games Kamboja pada Senin (8/5). Indonesia mengikuti enam nomor yaitu Mobile Legend Bang Bang (MLBB) mens, MLBB women, PUBG Mobile Individual, PUBG Mobile team, Crossfire, dan Valorant.

Lepas Kontingen SEA Games, PB ESI Siapkan Bonus Bagi Peraih Medali

Jakarta – Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) resmi melepas Tim Nasional (Timnas) Esports untuk berangkat bertanding di SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Pelepasan dipimpin oleh Ketua Harian PB ESI, Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo dan dihadiri oleh para atlet dan pelatih yang akan berangkat ke Phnom Penh, Kamboja, pada 5 Mei.

Ketua Harian PB ESI, Bambang Sunarwibowo, melalui pesan penuh motivasinya menyemangati segenap anggota timnas untuk memberikan upaya maksimal sepanjang SEA Games ke-32 Kamboja 2023 hingga membuahkan prestasi tertinggi.

“Kami berharap, melalui capaian optimal pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023, para atlet esports kebanggaan bangsa dapat menginspirasi generasi pejuang berikutnya untuk turut memajukan ekosistem esports di Tanah Air, serta semakin mengukuhkan eksistensi esports sebagai olahraga prestasi di Indonesia,” katanya saat konferensi pers di Kantor PB ESI di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

“Kami juga berharap prestasi yang ditorehkan akan makin meningkatkan sepak terjang esports Indonesia di kancah esports global, baik pada putaran SEA Games kali ini maupun pertandingan-pertandingan berikutnya pada masa mendatang. Sebagai bentuk apresiasi, PB ESI telah menyiapkan bonus bagi para atlet yang berhasil meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia,” pesannya.

Ketua Badan Tim Nasional Esports Indonesia untuk SEA Games ke-32 Kamboja 2023 Tjahjono Prasetyanto dalam laporannya menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Pelatnas telah berjalan dengan baik. Timnas pun siap untuk bersaing di Kamboja.

“Selama kegiatan Pelatnas, tim telah diperlengkapi dengan berbagai dukungan yang dibutuhkan guna meraih meraih target medali yakni 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu, bahkan melampauinya. Niscaya, dengan fokus dan disiplin, Timnas dapat membalas kepercayaan begitu besar yang telah diberikan oleh segenap bangsa dan negara Indonesia,” pungkasnya.

PBESI Incar 4 Medali Emas Cabang E-Sports di SEA Games 2023

Jakarta – Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Bambang Sunarwibowo menyatakan Timnas Esports Indonesia membidik minimal empat medali emas dan dua perak di ajang SEA Games di Kamboja 2023.

“Para atlet dan pelatih sudah mempersiapkan diri agar mencapai prestasi yang maksimal pada ajang SEA Games 2023 ini,” katanya saat konferensi pers di Kantor PBESI di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurutnya, program seleksi sudah dilakukan, sehingga diharapkan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, bahkan pelatihan dan berbagai pertandingan dengan negara-negara terbaik sudah dilakoni. Namun ada juga negara yang perlu diantisipasi yakni juara bertahan Vietnam dan Filipina.

“Hasilnya ada peningkatan yang bagus pada para atlet esports. Maka dari itu, kami optimis dari enam nomor yang kita ikuti pada SEA Games Kamboja 2023 ini, minimal bisa meraih empat medali emas dan dua perak dari 9 emas yang diperebutkan. Namun target ini bisa kita tingkatkan dengan menjadi juara umum,” tegasnya.

Timnas Esports Indonesia akan mengikuti enam dari sembilan nomor yang dipertandingkan dan diyakini dari enam nomor tersebut akan memperoleh medali. Adapun game-game yang dipertandingkan di SEA Games kali ini adalah Crossfire, Valorant, PUBG Mobile, Mobile Legends, Attack Online 2, dan League of Legends.

“Saya yakin dalam jiwa para atlet kita memiliki mental petarung dan pejuang. Sang juara harus melekat dalam diri. Kerjasama tim harus selalu disempurnakan. Jangan sampai kelalaian hal kecil menganggu saat bertanding,” pesan Bambang.

Ia pun berharap para pelatih harus selalu meningkatkan agar atlet bisa bertanding sebaik-baiknya. Disiplin dan pengendalian itu penting, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada.

“Kita harus bisa membawa kebanggaan untuk Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Terkait bonus, PBESI sudah menyiapkannya untuk para atlet yang mampu meraih medali. Total bonus yang akan diberikan yakni sebesar Rp 5 miliar.

Sementara total atlet yang sudah masuk akreditasi dan akan segera diberangkatkan ke Kamboja sebanyak 38 termasuk para pelatih.

Pemerintah Optimalkan Pembangunan NTT, Semua Pihak Perlu Jaga Kondusivitas Saat KTT ASEAN

Nusa Tenggara Timur — Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 harus berjalan dengan kondusif, maka dari itu masyarakat hendaknya mampu menghentikan aksi demonstrasi yang dilakukan. Pasalnya, sejauh ini upaya pembangunan di NTT sendiri juga terus dilakukan oleh Pemda setempat.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kerja keras dan kolaborasi demi bisa mengatasi seluruh kondisi sulit di wilayahnya.

“Karena itu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang positif sehingga kita bisa mampu melakukan terobosan agar produktivitas dan seluruh program-program kerja dapat dilakukan dengan baik, sehingga kita bisa keluar dari kondisi sulit,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan memang pendidikan di NTT sendiri secara statistik masih tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia.

Maka dari itu, memang sangat membutuhkan upaya dan kerja keras demi bisa mengear ketertinggalan.

“Oleh karena itu, kita membutuhkan effort atau kerja keras untuk mengejar ketertinggalan itu,” ucap Viktor.

Salah satu hal yang membuat tingkat pendidikan di NTT masih kalah ketimbang daerah lain adalah memang sekolah yang masih bermasalah.

“Tapi kalau kita hitung rata-rata pasti kondisi normalnya masih banyak sekolah yang bermasalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Viktor kemudian mengajak kepada seluruh pihak untuk bisa turut terlibat dalam sebuah kolaborasi untuk membangun pendidikan.

Pasalnya, jika pembangunan pendidikan hanya dilakukan oleh Dispendik saja tentu tidak akan cukup.

“Kita membutuhkan keterlibatan dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan,” katanya.

“Tapi kalau kita membangun SMA/SMK kemudian Dinas Pendidikan jalan sendiri dan tidak pernah membangun kolaborasi dengan instansi yang ada, ini yang sulit untuk membangun pendidikan di NTT,” tambahnya.

Diketahui, upaya untuk terus memajukan pendidikan tersebut dilakukan oleh Gubernur NTT dengan menyerahkan Dana Pendidikan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU).

Dana Pendidikan yang diserahkan tersebut senilai Rp9.648.848.000 untuk 13 SMA dan SMK di Kabupaten Malaka.

Tidak hanya itu, Gubernur NTT juga menyerahkan bantuan sistem penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 2.165.379.674 yang diserahkan oleh Bupati Malaka, Simon Nahak kepada Direktur SPAM.

*