Tindak Tegas Penyebar Hoaks tentang Pemilu

Oleh : Safira Tri Ningsih )* 

Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran hoaks saat kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ketika ada provokator dan penyebar hoaks maka harus ditindak tegas. Dia bisa dikenai UU ITE dan KUHP serta mempertanggungjawabkan kesalahannya di pengadilan. Penyebar hoaks harus ditindak agar tidak membuat kekacauan di negeri ini. 

Sebentar lagi masyarakat menyambut Pemilu 2024. Saat pemilu, yang mendebarkan bukan hanya memprediksi siapa presiden baru yang terpilih. Namun masyarakat juga waspada akan maraknya hoaks saat kampanye. Jangan sampai Pemilu 2024 seperti Pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana ada banyak provokator yang membuat dan menyebarkan hoaks.

Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan KPU terkait beredarnya video viral kebocoran data hasil Pemilu 2024. Bareskrim memastikan bahwa kabar kebocoran data KPU soal hasil pemungutan suara pemilu 2024 itu tidak benar alias hoaks.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menyatakan memang sudah ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Pihaknya bekerja sama dengan KPU untuk melakukan profiling terhadap pihak yang mengunggah pertama hoaks kebocoran data hasil Pemilu 2024. Jika ditemukan unsur pidana, Bareskrim Polri akan mengusut tuntas temuan tersebut.

Hoaks bahwa hasil pemilu 2024 sudah ada adalah fitnah yang sangat kejam. Masa kampanye belum dimulai dan pemilihan calon presiden dan partai-partai baru dilakukan pada awal tahun 2024. Tidak mungkin hasil pemilunya sudah keluar karena akan membingungkan masyarakat.

Pemerintahan Presiden Jokowi menjaga demokrasi dan tidak akan memanipulasi hasil pemilu 2024. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai hoaks pemilu, dan melaporkan jika mengetahui ada yang memproduksi atau menyebarkan hoaks.

Kemudian, para penyebar hoaks wajib ditindak dengan tegas. Mereka akan terkena beberapa UU, di antaranya UU ITE dan KUHP. Pertama, pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel menyatakan bahwa dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE. Hoaks itu ada dua hal, pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Samuel menambahkan, kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar. 

Dalam artian, penyebar hoaks pemilu harus ditindak tegas dan diberi hukuman yang paling berat. Mereka harus merasakan konsekuensinya (berupa kurungan atau denda yang besar) karena telah menyebarkan kebohongan di tengah masyarakat.

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mempercayai hoaks apapun mengenai Pemilu 2024. Mudahnya mengakses informasi di internet membuat masyarakat kadang tak bisa membedakan antara hoaks dan berita yang asli. Apalagi hoaks yang beredar seringkali ditambah dengan kalimat bombasti. Oleh sebab itu, semua pihak perlu mengeceknya terlebih dahulu supaya mengetahui bahwa itu berita asli atau bukan.

Para penyebar hoaks juga bisa terkena KUHP Pasal 262 ayat 1 berisi: Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Irjen Pol. Rikwanto, S.H, menyatakan bahwa penebar hoaks di dunia maya bisa dikenakan pasal dalam RKUHP atau di luarnya (misalnya UU ITE). Hoaks bertujuan untuk menghasut individu atau kelompok tertentu. 

Dalam artian, hoaks berbahaya karena memicu orang lain untuk saling membenci dan bisa menyinggung SARA. Jika tidak ada pasal yang memberi hukuman atau denda kepada para penyebar hoaks, maka penyebarannya akan merajalela. Hoaks makin menjamur, baik di grup WA keluarga atau grup lain.

Para penyebar hoaks pemilu harus ditindak tegas dan mendapat hukuman maksimal. Mereka bisa terkena KUHP dan UU ITE, dan dipenjara atau didenda dengan nominal besar. Masyarakat harus waspada akan hoaks dan propaganda dan bisa membedakan berita pemilu yang asli dan yang palsu.

)* Penulis adalah Kontributor Daris Pustaka

Ganjar Pranowo Memperjuangkan Hak Para Buruh

Oleh : Eva Kalyna Audrey

Ganjar Pranowo menjadi kandidat kuat sebagai Capres pada Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari pendukungnya yang juga berasal dari kelompok buruh karena selama ini konsisten memperjuangkan nasib masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengumumkan bahwa calon presiden (capres) pada Pemilu mendatang adalah Ganjar Pranowo. Pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini menjalankan amanah partai dan menjadi calon pemimpin yang bermutu.

Ganjar Pranowo dicintai rakyat karena memperjuangkan hak para buruh. Ganjar menyatakan bahwa May Day merupakan momentum buruh untuk menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintah dan bagaimana yang harus dilakukan terhadap mereka. 

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa buruh itu bukan budak, tetapi orang yang memberikan jasa lalu dikasih upah.  Tidak hanya itu, ketika ada perbudakan dalam buruh, maka harus dilawan.

Menurutnya, ada hak-hak buruh yang harus ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Buruh itu bukan budak, maka kalau kemudian dilakukan perbudakan kita lawan, bekerja sebagai buruh pasti akan punya hak-haknya. Bahkan Ganjar Pranowo membuktikan perkataannya, terkait buruh yang idealnya itu seperti apa.

Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa dirinya baru-baru ini berhasil membebaskan buruh yang disekap di Kamboja. Ternyata orang tersebut merupakan warga Jawa Tengah, tentunya menjadi tugas wajib Ganjar Pranowo untuk melindungi dan membebaskannya dari perbudakan tersebut.

Sebanyak 54 WNI disekap di Kamboja dan ada 10 orang yang berasal dari Jawa Tengah. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar tak hanya membebaskan 10 orang tersebut, tetapi semuanya. Para korban adalah WNI sehingga harus diselamatkan, dan mereka sangat berterima kasih karena pihak kepolisian Kamboja yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia bergerak dengan cepat.

Perhatian Ganjar kepada para pekerja wajib diapresiasi. Apalagi para buruh tersebut bekerja di luar negeri dan menjadi korban kejahatan. Dengan bantuan dan inisiasi Ganjar, mereka bisa selamat dan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengucapakan ‘selamat Hari Buruh’, dan menyampaikan bahwa dari pertemuan tadi telah melahirkan beberapa catatan-catatan. Hal ini beliau sampaikan ketika beraudensi dengan perwakilan dari serikat buruh. Beliau senang karena didukung penuh oleh para buruh.

Ganjar menambahkan, dari diskusi yang dilakukan tadi (dengan buruh) ada beberapa catatan-catatan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus ditata, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa pihaknya all out mendukung Ganjar Pranowo dalam pencalonannya menjadi Calon Presiden 2024. Ia bersama 10 ketua umum konfederasi (buruh), akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya, akan memberikan sinyal, sebagian besar konfederasi buruh di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo.

Andi menambahkan, konfederasi buruh memiliki alasan yang sangat kuat untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar adalah pemimpin yang waktu itu sampai dengan hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh. Bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itulah yang dibutuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia.

Andi mengatakan, ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Ganjar, utamanya terkait dengan masalah-masalah buruh, serta mengenai regulasi. Pihaknya telah cocok dengan Ganjar Pranowo. 

Ada banyak hal yang  dibahas mengenai masalah-masalah buruh, mengenai masalah regulasi, dan ada match. Jadi dipastikan, diyakinkan bahwa KSPSI mendukung all out pencalonan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI.

Dukungan dari para buruh wajib diapresiasi karena mereka bisa menilai mana calon presiden yang murni berjuang untuk rakyat kecil atau yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Ganjar dinilai sangat tulus dalam membantu para buruh agar bisa mendapatkan gaji yang layak dan hidup dengan nyaman. Tidak ada buruh yang merugi karena mendapatkan upah di bawah UMK atau tidak mendapatkan hak-haknya dengan normal.

Ganjar terbukti memperjuangkan hak buruh, tak hanya yang ada di luar negeri (seperti para pekerja yang diselamatkan di Kamboja) tetapi juga di dalam negeri. Para buruh mendukung dan mengapresiasi Ganjar karena keberaniannya dalam membela hak mereka. Ganjar dinilai benar-benar mengerti akan kebutuhan rakyat, terutama para buruh, dan ingin jadi presiden untuk memakmurkan mereka.

Baru ada satu capres yakni Ganjar Pranowo yang terang-terangan didukung oleh para buruh. Hal ini menunjukkan bahwa beliau akan memenangkan Pemilu 2024, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah para pekerja. Ganjar dinilai bisa memperjuangkan hak buruh agar bisa hidup dengan layak.

Capres Ganjar Pranowo sangat memperjuangkan hak-hak para buruh, terutama masalah pengupahan. Para pekerja harus mendapatkan gaji minimal UMK dan juga fasilitas yang memadai dari perusahaan. Banyak serikat buruh mendukung Ganjar karena beliau dinilai sangat dekat dengan rakyat dan pro pekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Adanya DOB Bantu Percepatan Pembangunan di Papua

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Adanya pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua tentunya mampu terus membantu percepatan pembangunan dan juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Diketahui bahwa sebelumnya, Papua sendiri hanya terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, namun kini Bumi Cenderawasih telah memiliki sebanyak 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB), yang mana statusnya adalah sebagai provinsi pemekaran.

DOB Papua tersebut antara lain terdiri dari, Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2022, kemudian Provinsi Papua Tengah dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 29 tahun 2022. Lalu yang terakhir, menyusul kemudian, adanya Provinsi Papua Barat Daya melalui keberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 29 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Peresmian seluruh daerah otonomi baru tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian secara bertahap, yakni pada tahap pertama dilakukan peresmian pada 3 (tiga) DOB di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan yang diresmikan pada tanggal 11 November 2022 lalu, kemudian untuk Provinsi Papua Barat Daya sendiri diresmikan pada tanggal 9 Desember 2022.

Kemudian, mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di DOB Papua Barat Daya sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan juga tahapan yang serupa dengan adanya penyusunan RKPD di 3 (tiga) Provinsi DOB Papua sebelumnya, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Tentunya, dengan adanya peresmian daerah otonomi baru tersebut, maka kini secara resmi Bumi Cenderawasih sendiri telah memiliki sebanyak 6 (enam) provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura, kemudian Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Wamena dan Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong.

Banyak sekali pihak yang sangat optimis bahwa dengan adanya pemekaran berupa DOB Papua tersebut, maka tentunya akan semakin mempercepat adanya pembangunan di seluruh Bumi Cenderawasih tanpa terkecuali, termasuk juga semakin mampu meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat di Papua, serta juag tentunya akan bisa semakin memperpendek birokrasi.

Adanya upaya untuk memperpendek birokrasi dari Pemerintah Pusat sendiri merupakan sebuah hal yang sangat patut untuk diberikan apresiasi sangat tinggi. Pasalnya, memang sama sekali tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap provinsi di Tanah Papua ternyata masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga memerlukan adanya penanganan yang berbeda pula.

Maka, dengan adanya birokrasi yang diperpendek, sehingga adanya pelayanan masyarakat secara langsung, termasuk juga penanganan segala jenis persoalan akan bisa semakin menjangkau serta sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri.

Karena itu, sangat dibutuhkan pula adanya kerja sama yang baik diantara pemerintah dengan tokoh masyarakat setempat di Papua, termasuk juga para tokoh agama, serta para tokoh adat setempat untuk bisa bersama-sama melakukan upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua agar bisa berjalan dengan baik dan optimal.

Beberapa hal penting dari adanya percepatan pembangunan tersebut adalah dilakukannya instrumen stabilisasi untuk bisa mengendalikan inflasi serta harga pokok kebutuhan pangan yang ada di Tanah Papua. untuk itu, maka program ketahanan pangan memang harus segera dilaksanakan dengan sangat sungguh-sungguh.

Dengan adanya kesungguhan pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut, yang mana merupakan upaya dari instrumen stabilisasi dan upaya untuk mengendalikan inflasi di Bumi Cenderawasih, tentunya nanti akan terjadi produksi dan harga pokok kebutuhan pangan masyarakat bisa tetap terjaga.

Tidak hanya itu, namun juga akan terdapat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pendukung akan transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektivitas dan transportasi agar mampu terus dioptimalkan capaian hasilnya.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua, Burhani menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2023 ini, jumlah alokasi pada pagu anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diserahkan kepada seluruh 4 (empat) provinsi yang ada di seluruh Tanah Papua, yakni sebesar Rp 13,91 triliun (rupiah), yang mana semuanya telah diberikan pada sebanyak 625 Satuan Kerja (Satker).

Tentunya dengan adanya penyerahan DIPA tersebut, maka secara optimis akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu terjadinya kebangkitan ekonomi di Indonesia akan bisa terwujud dengan maksimal dan merata.

Percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih akan terjadi dengan sangat optimal, utamanya hal tersebut dikarenakan adanya pemekaran wilayah melalui peresmian daerah otonomi baru (DOB) Papua sehingga jalur birokrasi pun lebih dipersingkat dan pelayanan publik pun akan menjadi jauh lebih maksimal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Bali 

Aparat Keamanan Kepung Sarang KST Papua, Tegaskan Tidak Akan Mundur Demi NKRI

Oleh : Timotius Gobay)*

Aparat keamanan dari personel gabungan melakukan pengepungan pada sarang KST Papua yang sudah diketahui lokasi penyanderaan dari pilot Susi Air sebelumnya. Tentunya seluruh pihak menegaskan bahwa sama sekali tidak akan pernah mundur demi menjaga kesatuan dari NKRI, termasuk juga dari ancaman seperti gerombolan kelompok separatis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan update terbatu mengenai bagaimana upaya pembebasan dari Pilot Susi Air, yakni Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Speratis dan Teroris (KST) Papua. Dirinya menyatakan bahwa pihak aparat keamanan sudah mengetahui lokasi penyanderaan sang kapten pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

Setelah mengetahui lokasi penyanderaan sang pilot, kemudian aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan antara Kepolisian Negara Repiublik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) langsung melakukan pengepungan ke dalam sarang KST Papua.

Bahkan, bukan hanya pengepungan akan lokasi diketahuinya titik penyanderaan Pilot Susi Air, namun aparat keamanan juga melakukan kondisi siaga penuh untuk bisa melaksanakan operasi pembebasan dengan lancar.

Diketahui bahwa total, terdapat sebanyak 965 personel gabungan dari TNI, Polri dan BIN yang merupakan aparat keamanan untuk diterjunkan secara langsung dalam operasi pembebasan Pilot Philip Mark Mehrtens.

Namun, meski sudah mengetahui di mana titik penyanderaan, akan tetapi apresiasi sangat besar patut diberikan kepada seluruh aparat keamanan karena lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan secara gegabah karena demi mengedepankan keselamatan dari masyarakat sipil termasuk juga sang pilot sendiri, maka dari itu operasi pengamanan dan penyelamatan dilakukan dengan ekstra hati-hati dengan mempertimbangkan banyak sekali hal.

Tidak hanya berupaya melakukan penyelamatan Pilot Susi Air dengan menggunakan kekuatan dari aparat keamanan yang diterjunkan secara langsung di lapangan saja, melainkan Indonesia jugaterus melakukan banyak upaya lain, termasuk diantara adalah melakukan diplomasi luar negeri dengan Kedutaan Besar Selandia Baru.

Diplomasi yang dijalin oleh Indonesia demi misi penyelamatan ini juga dilakukan kepada Atpol New Zeakand, termasuk juga dengan menggandeng Australia Federal hingga berbagai tokoh lain dari luar negeri. Hasil dari diplomasi yang telah dilakukan adalah, seluruh tokoh luar negeri tersebut mendukung dan menghormati penuh kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia serta turut mengecam keras aksi keji dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh KST Papua dengan melakukan penyanderaan.

Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono juga meski pihaknya sudah mengetahui persis di mana lokasi penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens, namun dirinya lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan secara gegabah dan terus mengedepankan upaya secara persuasif.

Bagaimana tidak, pasalnya tentu banyak pihak yang turut khawatir apabila misalnya memang kekuatan militer atau dengan cara bertempur dilakukan demi melakukan misi penyelamatan tersebut, maka potensi dan risiko yang bisa saja terjadi adalah justru akan semakin menambah banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk juga pilot Susi Air itu sendiri.

Maka, secara logika, misi penyelamatan yang diupayakan dengan penuh kerja keras selama ini justru terkesan tidak akan membuahkan hasil yang optimal karena sebenarnya berniat untuk melakukan misi penyelamatan namun justru lahir banyak korban jiwa dan bahkan mungkin nyawa dari sang pilot sendiri akan terancam.

Untuk itu, dalam hal ini, kebijaksanaan dari para aparat keamanan patut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi karena benar-benar memikirkan banyak sekali hal secara komprehensif dan tidak terburu-buru untuk langsung melancarkan serangan bersenjata dengan kekuatan militer.

Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pihak KST Papua sendiri memang merupakan gerombolan kelompok yang sama sekali tidak memiliki rasa prikemanusiaan, sehingga bukan tidak mungkin kalau mereka akan langsung membunuh Pilot Susi Air apabila mendapatkan ancaman berupa serangan militer dari aparat keamanan di Republik Indonesia (RI).

Sebenarnya, adanya tindakan tersebut sendiri yang dilakukan oleh KST Papua, dengan sangat jelas pula mencerminkan bahwa sejatinya kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan para pasukan elite dari aparat keamanan personel gabungan yang dimiliki oleh bangsa ini. Terbukti, bahwa hal-hal nekat bisa saja dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris itu untuk mengancam aparat keamanan sehingga mengganggu berjalannya misi penyelamatan.

Kemudian, skenario yang mungkin saja bisa terjadi nantinya adalah ketika pihak KST Papua sudah membunuh pilot Philip Mark Mehrtens, maka mereka akan langsung beroar di media dengan menyudutkan dan menyalahkan aparat keamanan serta memberikan fitnah yang keji, yang mana seolah aparat keamanan adalah pelakunya.

Tentunya meski terus mengedepankan upaya yang persuasif dalam pelaksanaan misi penyelamatan Pilot Susi Air, namun seluruh aparat keamanan sendiri sejatinya sama sekali tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah gentar melawan siapapun, khususnya demi menjaga terus keamanan dan kondusifitas di NKRI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Dukung Penuh ASEAN Summit 2023, Masyarakat Manggarai Barat Bersama Jaga Kamtibmas

Oleh : Alexander Junior )*

Demi mendukung penuh kesuksesan dan kelancaran dalam penyelenggaraan KTT ASEAN Summit 2023, seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat secara bersama-sama memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM), Marsel Nagus Ahang terus mengajak kepada seluruh stakeholder dan juga semua elemen masyarakat agar bisa secara bergotong-royong menciptakan situasi yang penuh dengan kondusifitas.

Tentunya, situasi yang kondusif tersebut menjadi hal yang sangat penting lantaran sebentar lagi Indonesia akan kedatangan para tamu istimewa dari seluruh kepala negara dan juga pejabat tinggi serta elite dari negara-negara di seluruh kawasan ASEAN untuk berkumpul dan membahas rencana ke depan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui bahwa pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit yang ke-42 pada tahun 2023 ini memang akan diketuai oleh Indonesia, yang juga sekaligus menjadi tuan rumah event internasional yang digelar pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 tersebut.

Maka dari itu, dengan adanya hajatan sangat penting yang digelar di Kabupaten Manggarai Barat, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hendaknya seluruh masyarakat setempat mampu untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, agar bisa terus berjalan dengan aman dan damai serta kondusif.

Masyarakat di seluruh Manggarai Barat sendiri memang sudah sangat antusias menunggu kehadiran para tamu delegasi dari negara sahabat, serta mereka juga sangat antusias untuk bisa turut mensukseskan gelaran KTT ASEAN 2023.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung bahwa seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat tersebut juga telah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan ASEAN Summit itu. Salah satu dari wujud komitmen kuat yang dimiliki oleh masyarakat adalah didirikannga sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas) bernama Pemuda Manggarai Barat Bersatu (PMBB) pada tanggal 4 Mei 2023 ini. 

Organisasi tersebut diketahui bahwa kini telah memiliki anggota sebanyak 100 orang. Banyaknya jumlah anggota dari PMBB padahal baru dibentuk saja, sebenarnya juga sudah membuktikan bahwa memang masyarakat di Manggarai Barat, terutama para pemuda memiliki rasa antusiasme yang begitu besar akan perhelatan KTT ASEAN 2023.

Dalam pembentukannya, diketahui bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Manggarai Barat Bersatu, yang mana diketuai oleh Robertus Agustinus Taufan memberikan sikap dan pernyataan tegas sebagai arah dan juga visi serta misi dari PMBB. 

Memang, secara garis besar organisasi pemuda di Manggarai Barat tersebut sendiri dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung dengan penuh kesuksesan pelaksanaan ASEAN Summit 2023 yang dihelat di Labuan Bajo dan Tana Mori sebagai venue. 

Dalam poin pertama, PMBB sendiri menyatakan bahwa mereka akan terus setia kepada dasar filosofi bangsa ini, yakni Pancasila serta akan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kemudian pada poin keduanya, Organisasi Pemuda Manggarai Barat Bersatu menegaakan bahwa mereka sangat siap untuk mendukung penuh Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat, utamanya dalam penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Labuan Bajo tentunya. 

Selanjutnya PMBB sendiri juga akan terus menjaga kepercayaan diri, harkat dan martabat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Manggarai Barat. Tentunya dengan adanya penciptaan kamtibmas yang kondusif, akan secara otomatis pula menjaga nama baik dari wilayah setempat, utamanya ketika mereka sedang didatangi oleh para tamu dari delegasi peserta ASEAN Summit 2023.

Sehingga masyarakat yang menjadi representasi dari suatu wilayah harus benar-benar mampu untuk terus menjaga dan mewujudkan kamtibmas yang baik sehingga menimbulkan kesan atau citra positif di mata dunia ketika menilai Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023.

Lebih lanjut, dengan adanya upaya untuk terus mewujudkan kamtibmas yang baik tersebut, maka juga selaras dengan tujuan lain dari PMBB, yakni akan berusaha untuk terus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. 

Tidak hanya sekedar dalam sektor keamanan dan ketertiban masyarakat saja, namun Ormas Pemuda Manggarai Barat Bersatu ini juga terus berfokus untuk mampu mencerdaskan dan meningkatkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah merekamereka, dengan terus mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal untuk melindungi setiap pihak, baik itu para pendatang ataupun mereka yang merupakan penduduk asli di sana. 

Serta, Ormas yang dipimpin oleh Robertus Agustinus Taufan itu juga akan terus membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat di Manggarai Barat khususnya, dengan mengedepankan cara-cara yang humanis dan bermartabat tentunya. 

Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus diwujudkan secara bersama-sama melalui peran aktif berbagai pihak masyarakat. Khususnya, dalam penyelenggaraan KTT ASEAN Summit 2023 yang digelar di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023  yang memang sangat memerlukan dukungan penuh dari banyak pihak. 

)* penulis Adalah alumni Universitas Nusa Cendana

Mengapresiasi Strategi Pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo

Sejumlah strategi dipersiapkan dalam upaya peningkatan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KTT ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations ) tanggal 9 -11 Mei 2023. Langkah tersebut pun perlu mendapat apresiasi dari semua pihak yang menunjukkan profesionalitas Pemerintah Indonesia yang berkomitmen menyukseskan event tersebut.

Salah satu cara mendukung kesuksesan keberlangsungan seluruh rangkaian acara KTT ASEAN, adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan juga kondusif di NTT, termasuk di Labuan Bajo, sebagai lokasi pelaksanaan. Upaya tersebut tentu saja menjadi upaya bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk bisa menjaga atau menciptakan suasana hingga situasi yang aman serta kondusif tersebut, memang akan sangat sulit apabila ternyata sama sekali tidak mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari segala pihak. Bahkan jika misalnya hanya pemerintah sendiri yang melakukannya, tentu bisa dikatakan itu akan menjadi hal yang mustahil.

Apabila suasana tetap bisa dijaga secara stabil untuk menjadi aman dan juga kondusif, maka keseluruhan agenda KTT ASEAN pasti berjalan sesuai dengan harapan.

Sebagai informasi, memang sudah ada banyak tugas dan peran yang dibagi oleh pemerintah, khususnya pada kementerian-kementerian dan instansi tertentu yang memang masih berkaitan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan Korps Brigade Mobile (Brimob) untuk siap melakukan pengamanan dengan strategi khusus pada event-event besar yang akan digelar di Indonesia tahun ini.

“Kita juga harus mempersiapkan pengamanannya dengan baik, ASEAN Summit juga harus kita laksanakan pengamanan dengan baik, dengan berkaca pada saat kita melaksanakan pengamanan KTT G20,” kata Kapolri.

Dirinya juga mengantisipasi beragam acara hari-hari besar agama, dimana terdapat tradisi mudik yang tentunya akan menimbulkan potensi gangguan kamtibmas di daerah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi bersama jajaran terkait telah meninjau Labuan Bajo NTT, dalam rangka kesiapan pengamanan kegiatan KTT ASEAN.

Firman menegaskan pihaknya juga menunjang kebutuhan yang diperlukan Polda NTT, mulai dari teknologi, peralatan, personel, yang dikoordinasikan langsung oleh Asops Kapolri. Menurutnya, Teknologi seperti K3I, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi, juga didirikan oleh pihak Korlantas Polri, agar dapat memantau langsung keamanan saat ASEAN Summit 2023.

Hal tersebut juga menjadi beberapa upaya dari strategi pengamanan hingga penjagaan penyelenggaraan KTT ASEAN. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak harus bersatu padu dalam meningkatkan pengamanan dan penjagaan suasana di Labuan Bajo. 

TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus bersinergi untuk mengoptimalkan situasi kondusif selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, apalagi, event tersebut merupakan acara berstandar internasional, yang didatangi para pemimpin negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, sehingga faktor keselamatan wajib diutamakan.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., selaku Pangkogaspamwil VVIP, mengajak semua personel yang tergabung dalam Satgas Pengamanan (Pam) agar memaksimalkan keamanan wilayah yang diberikan kepada para pejabat VVIP dan semua delegasi yang hadir dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo.

Menurut Pangdam, Kodam IX/Udayana sudah berpengalaman dalam pengamanan G20 yang telah sukses digelar di Provinsi Bali pada November 2022 lalu, sehingga, pihaknya berharap pada event KTT ASEAN Summit kali ini, semuanya dapat berjalan dengan baik.

Periode keketuaan Indonesia di ASEAN berlangsung selama satu tahun, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 membawa peluang sekaligus momen untuk menunjukkan peran strategis Indonesia dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN. khususnya dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas.

Sebagai tuan rumah keketuaan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023, Indonesia menominasikan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang diartikan Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN maupun dunia.

Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di jalur Priority Economic Deliverables (PEDs) mengangkat 3 pilar strategis yaitu, Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding) (1), Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy) (2), dan yang terakhir Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability) (3).

Dengan suksesnya rangkaian KTT ASEAN 2023 maka semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin dan menciptakan solusi nyata yang secara kongkrit dapat memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai world’s engine of sustainable growth.

Untuk itu, mari kita dukung keketuaan Indonesia untuk ASEAN dengan turut menjunjung nilai solidaritas dengan semangat optimisme dan kerja sama, dengan membangun collaborative governance multi stakeholder untuk memastikan suksesnya KTT ASEAN 2023 yang dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat di Asia Tenggara maupun dunia. Selama ini Indonesia sudah memiliki citra baik dan dipercaya oleh banyak pihak untuk menjadi pemimpin. Untuk mendukung acara ini maka faktor keamanan wajib diutamakan, agar tidak ada teroris atau pihak lain yang mengganggunya.

Jangan sampai nama baik Indonesia sebagai tuan rumah malah tercoreng karena pihak keamanan selama rangkaian kegiatan para delegasi. Karena itu, patut diapresiasi kolaborasi antara TNI, Polri dan BIN dalam rangka menyukseskan KTT ASEAN di labuan Bajo, NTT.

Oleh : Reenee Winda A. (Kontributor Senior Media / Pengamat Ekonomi Politik)

Peran Strategis Keketuaan Indonesia Dalam KTT ASEAN Tahun 2023

Oleh: Donny Parengkuan

KTT ASEAN tahun 2023 digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Indonesia. Peran strategis keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN tahun ini banyak ditunggu kalangan dunia internasional. Indonesia dinilai memiliki kekuatan untuk dapat melakukan keseimbangan di kawasan ASEAN sehingga seringkali diberikan kepercayaan untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara – negara Asia Tenggara.

Indonesia sendiri sebelumnya telah empat kali memegang keketuaan ASEAN, yaitu di tahun 1976, 1996, 2003, dan terakhir di tahun 2011. Di tiap periode keketuaan tersebut, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan politik internasional yang tidak mudah.

Tentunya, tantangan yang dihadapi keketuaan Indonesia berbeda-beda di tiap periodenya. Misalnya, tantangan yang dihadapi keketuaan Indonesia di tahun 2011 berbeda dengan tantangan yang dihadapi keketuaan Indonesia di tahun 2023 ini.

Menilik perjalanan panjang peran Indonesia di kawasan regional ASEAN dapat dicermati pada tahun 2011, dimana Indonesia memegang tongkat keketuaan ASEAN pasca diadopsinya Piagam ASEAN di tahun 2008, diadopsinya Bali Concord III, serta memanasnya konflik antara Thailand dan Kamboja.

Dengan latar belakang dan situasi politik tersebut, keketuaan Indonesia di tahun 2011 telah berhasil membawa agenda untuk meningkatkan kepercayaan diri dan koherensi ASEAN agar dapat memainkan peranan dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk turut menyelesaikan permasalahan dunia. Indonesia pun berhasil membuktikan strategi diplomasinya untuk memimpin pencarian solusi atas konflik Thailand dengan Kamboja.

Sementara itu, keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 memiliki tantangan dan permasalahan internasional yang cukup kompleks, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Pertama, tantangan datang dari persaingan negara besar, seperti antara Amerika Serikat dan China, serta Amerika Serikat dan Rusia.

Tantangan tersebut tentunya tidak mudah karena negara – negara besar tersebut memiliki kepentingan nasionalnya dengan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia. Di sisi lain Indonesia juga harus bisa membawa ASEAN memiliki daya tawar terhadap negara – negara besar tersebut sehingga tidak hanya mengikuti kemauan dari negara – negara adidaya itu.

Kepentingan nasional negara – negara ASEAN harus juga diperhatikan agar tidak terjebak dengan pro kontra politik internasional yang saat ini semakin memanas dengan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Selain itu juga, tantangan datang dari keadaan ekonomi yang masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang kemudian menimbulkan berbagai krisis–ekonomi, pangan, energi, hingga perang. Di samping isu Myanmar yang kembali menguji kapasitas dan efektivitas ASEAN dalam mengatasi permasalahan internal.

Pemulihan ekonomi negara – negara ASEAN menjadi sentral ketika pasca Covid-19 berkepanjangan, sejumlah negara ASEAN mengalami krisis maupun guncangan ekonomi yang merupakan imbas dari krisis global yang terjadi di beberapa negara di belahan dunia ini termasuk ASEAN.

Berbagai tantangan tersebut tentunya berpotensi untuk mengancam stabilitas kawasan, melemahkan sentralitas, dan mengancam relevansi ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam membentuk tatanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Untuk itulah, keketuaan Indonesia pada tahun 2023  yang mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growthmenjadi semakin relevan dalam menjadi pondasi stabilitas dan kemakmuran regional di Indo-Pasifik, dengan menjadi fasilitator menjadikan ASEAN relevan dan penting, tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan rakyat di luar ASEAN.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa depan serta menghadapi ASEAN 2045, disamping itu juga dengan mengedepankan dialog mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), mencegah perdagangan orang melalui penguatan kerjasama ASEAN.

Disisi lain penting pula upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berkeadilan yang kuat dan berkelanjutan bermuara pada upaya mengembangkan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, dengan fokus pada aspek pengembangan arsitektur kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi  dengan mendukung transisi energi fosil ke energi bersih dan terbarukan serta memperkuat stabilitas keuangan untuk memastikan ketahanan ekonomi.

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tekad keketuaan Indonesia dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan mengingat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN.

Dengan tema yang diangkat, Indonesia bertekad untuk mengarahkan kerja sama ASEAN tahun ini guna melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran seluruh masyarakat ASEAN. Selain itu, dengan tema tersebut Indonesia juga menginginkan ASEAN untuk memainkan peran sentral sehingga dapat menjadi motor dan berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk Indo-Pasifik.

Bagi masyarakat lokal, khususnya warga Labuan Bajo, mendukung penuh KTT ASEAN 2023 akan sangat menguntungkan, dari segi ekonomi maupun pariwisata.

Suwandy, Kepala Desa Warloka, Labuan Bajo, menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sudah baik, dan ia berharap masyarakat bisa menjaga dan melestarikannya. Wilayah Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 adalah hal yang luar biasa, dan menjadi peluang untuk lebih terkenal.

Dalam artian, masyarakat Labuan Bajo mendukung KTT ASEAN karena sangat menguntungkan bagi mereka, dan wilayah tersebut akan makin dikenal oleh warga Asia Tenggara dan seluruh dunia. Para jurnalis internasional akan datang meliput, terpukau akan kecantikan alam Labuan Bajo.

Wisata Labuan Bajo pun kian terkenal, dan kunjungan turis akan meningkatkan pendapatan dari para pengusaha lokal di sana setelah 3 tahun pandemi kini saatnya penuhi lagi okupansi hotel, baik dari peserta KTT maupun wisatawan asing yang ingin berlibur dan menikmati kecantikan alam NTT.

*) Penulis adalah Pengamat (Perhimpunan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara) PERBARA Institute

Socrates Yoman Kalah Telak lawan Opini Steve Mara Terkait Pepera 1969

suaratimur.id – Berapa kali sudah tulisan opini berkaitan dengan Pepera 1969 dituliskan oleh Pendeta Socratez Yoman manfaatkan media sosial ataupun unggahan di media online yang memiliki preferensi sepaham dengannya. Sayangnya, opini-opini tersebut kerap bersikap subjektif mengabaikan fakta lain dengan sengaja demi upayanya menonjolkan opini yang ingin disampaikan bahkan terkadang menyudutkan pemerintah demi menarik simpati masyarakat Papua. Perlu untuk diketahui bersama, bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu pendeta yang menyatakan diri berpihak pada kelompok separatis Papua dalam upaya melepaskan diri dari wilayah Indonesia.

Sebuah tulisan baru saja disampaikan oleh Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum, Steve Rick Elson Mara menyanggah opini dari Socratez Yoman utamanya berkaitan dengan Pepera 1969. Menurutnya, Socratez Yoman kembali memaknai risalah persidangan Resolusi 2504 secara selektif dan terbang pilih. Ia menyatakan bahwa seluruh argument inti dari Socratez Yoman telah dijawab, namun sang pendeta tersebut tetap mengutip dan bahkan mengkultuskan pernyataan Wakil Tetap Ghana. Akibat pendekatan selektif tersebut, Gembala Yoman sepertinya lupa membaca habis risalah persidangan. Contoh, Belanda saja menolak resolusi yang Ghana ajukan dan akhirnya abstain. Secara halus Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda, Luns meminta agar Wakil Tetap Ghana, Duta Besar (Dubes) Akwei mengurungkan niatnya untuk mengganggu pembahasan resolusi 2504. Hal tersebut dapat dimengerti karena terkesan mengada-ngada dan menghambat persidangan serta tidak memahami rancangan resolusi yang Belanda, Indonesia, Luksemburg, Malaysia, dan Thailand ajukan. Menlu Belanda, Luns, bahkan menyatakan bahwa Ortis-Sanz pun, yang menurut Gembala Yoman mengusulkan one-man-one vote, telah menerima mekanisme Pepera yang akhirnya dilaksanakan di Papua.  

Dalam penjelasan Menlu Belanda Luns, diuraikan bahwa seperti penjelasan sebelumnya berkaitan dengan sebuah fakta yang menjadi acuan dari berbagai delegasi bahwa seorang diplomat Bolivia yang memberikan bantuannya berdasarkan perjanjian untuk tindakan pilihan bebas, telah menyatakan beberapa kritik tentang kondisi dimana tindakan pilihan bebas tersebut terjadi. Dengan mempertimbangkan keseluruhan gambaran keadaan negara dan hal lainnya, sampai pada kesimpulan bahwa tindakan pilihan bebas dilakukan, dengan cara yang dapat diterima.

Steve Mara lantas mengingatkan kembali bahwa ditulisannya sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Ortis-Sanz mengakui berbagai sarannya yang diakomodasi oleh pemerintah Indonesia. Namun Pendeta Socratez Yoman bahkan pernah mengutip telegram rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Menurut Steve Mara, seorang Yoman perlu membaca buku karangan mantan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat di Indonesia, Marshall Green antara Juni 1965 hingga Maret 1969.

Dalam bukunya yang berjudul Indonesia: Crisis and Transformation 1965 – 1968, Dubes Marshall Green sangat mengikuti dan bertanggung jawab atas kebijakan Amerika di Indonesia. Sehingga tanpa harus secara selektif memaknai telegram Kedubes Amerika. Di buku tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan Pepera dengan mekanisme musyawarah dan konsultasi adalah metode terbaik karena metode lainnya tidaklah memungkinkan. Hal ini juga yang kemudian menurut Dubes Green akhirnya dimaklumi oleh Tim dari PBB.

Perlu Gembala Yoman pahami bahwa pelaksanaan metode Pepera melalui sistem perwakilan yang dilandasi konsultasi dan musyawarah justru adalah praktik yang universal dan diterima PBB pada saat itu. Contoh, self-determination Fiji, Southern Rhodesia, Equatorial Guinea, Mozambique, dan Sabah-Sarawak tidak dilakukan dengan one-man one-vote.

Steve Mara kembali menegaskan bahwa Gembala Yoman telah mengutip paragraf 143, halaman 47 dari laporan Sekjen PBB kepada Majelis Umum PBB (A/7723, 6 November 1969). Namun, Gembala Yoman melewatkan paragraf 144 yang justru menerangkan keraguan dan kecurigaan dari Ortis-Sanz bahwa petisi yang berisi penolakan diduga ditulis oleh orang yang sama. Paragraf 147 dari Laporan Sekjen PBB justru menyatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pepera petisi dari masyarakat Papua yang ingin tetap menjadi bagian Indonesia justru semakin banyak diterima oleh Kantor PBB.

Maka, sekali lagi melalui penjelasan sekaligus sanggahan ini. kiranya Gembala Socratez Yoman agar menyudahi cara-cara selektif serta tebang pilih. Sangat disayangkan karena cara tersebut tidak memberi terang garam bagi masyarakat Papua, melainkan kegelapan yang menuntun pada perpecahan.

Jejak sang Pendeta Politik yang Pro Kemerdekaan Papua

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap aktivis pro kemerdekaan Papua. Dirinya memiliki concern bidang ideologi mempengaruhi masyarakat untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah Socratez sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat banyak pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga terprovokasi.

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo pernah merespon pernyataan Socratez pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socratez merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Kemudian pada tahun 2016 terdapat pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socratez. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socratez bukan seorang politikus, menurutnya yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga yang juga turut merespon pernyataan Socratez, menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap kecewa terhadap Socratez juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Dirinya menyesalkan pernyataan Socratez Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socratez sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Ia berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socratez juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socratez memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Kini adanya unggahan tulisan darinya yang mengkultuskan pernyataan Wakil Tetap Ghana berkaitan dengan Resolusi hasil Pepera 1969 telah terbantahkan oleh penjelasan dari Steve Mara. Entah sadar atau tidak, tindakan provokasi dan tendensius yang ia lakukan hanya semakin mengecilkan peran dan wibawa seorang pendeta yang harusnya menyejukkan umat dengan mendukung pemerintahan yang sah sebagai wakil Tuhan di dunia. Bukan kemudian merongrong dengan sejumlah narasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Apresiasi Progres Pembangunan Infrastruktur untuk ASEAN Summit 2023

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Seluruh masyarakat patut untuk memberikan apresiasi setinggi mungkin pada bagaimana progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam mempersiapkan segala kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan ASEAN Summit 2023.

Menjadi sebuah kehormatan yang sungguh sangat luar biasa bagi Indonesia karena mampu menjadi Ketua pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 pada tahun 2023 ini. Keketuaan Indonesia dalam acara tersebut akan menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang terus relevan bagi dunia dan bahkan mampu membuat kawasan ASEAN juga menjadi pusat bagi pertumbuhan.

Diketahui bahwa Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth pada perhelatan KTT ASEAN ke-42 tersebut. Kemudian, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa ASEAN memang harus menjadi sebuah kawasan yang stabil dan damai, bukan hanya itu, namun juga harus mampu untuk menjadi jangkar bagi stabilitas dunia.

Lebih lanjut, ASEAN juga harus mampu untuk terus konsisten dalam menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi bagi siapapun. Kawasan ASEAN harus mampu menjadi sebuah kawasan yang memiliki martabat tinggi serta terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menginginkan ASEAN harus memperkuat diri untuk menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.

Target ke depan bagi ASEAN di tahun 2045 adalah harus mampu menjadi kawasan yang jauh lebih adaptif, responsif dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Seluruh hal tersebut memang harus terus diperjuangkan dengan cara yakni ASEAN mampu secara konsisten dengan semangat kerja sama yang tinggi menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya.

Dengan adanya keketuaan Indonesia pada perhelatan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini, kemudian banyak sekali hal yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah RI dalam menyambut seluruh tamu delegasi yang akan datang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merampungkan peningkatan dan pembangunan jalan baru dari Labuan Bajo menuju Tanamori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut bertujuan untuk memperlancar konektivitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo sekaligus mendukung pelaksanaan ASEAN Summit.

Mengenai hal itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa peningkatan aksesibilitas serta konektivitas pada jaringan infrastruktur jalan hingga jembatan memang harus terus dilakukan untuk bisa memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan serta kenyamanan bagi para pengguna jalan.

Pasalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa menurutnya ketika akses jalan bisa dupayakan menjadi semakin baik, maka juga secara otomatis akan mampu menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan sekitar tersebut dan juga termasuk mampu membangkitkan sektor pariwisata.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Agustinus Junianto mengatakan, lingkup pekerjaan meliputi pembangunan Jalan Ruas Labuan Bajo – Sp. Nalis – Sp. Kenari – Tanamori sepanjang 25 km dan empat jembatan dengan total panjang 175 meter.

Pembangunan Jalan Labuan Bajo – Tanamori ini terbagi menjadi 5 segmen, yaitu Labuan Bajo – Sp. Nalis sepanjang 6,15 km, Sp. Nalis – Sp. Kenari sepanjang 6,50 km, Sp. Kenari –Warloka sepanjang 5,10 km, Warloka – Tanamori sepanjang 4,25 km, dan peningkatan jalan menuju Desa Golomori sepanjang 3 km. 

Kemudian, empat jembatan yang juga dibangun dan ditingkatkan meliputi Jembatan Nanganae sepanjang 60 meter, Jembatan Wae Mburak sepanjang 35 meter, Jembatan Wae Kenari sepanjang 40 meter, dan Jembatan Soknar sepanjang 40 meter.

Agustinus Julianto menyatakan bahwa pada saat ini, seluruh infrastruktur yang dipersiapkan oleh Pemerintah RI dalam menyambut perhelatan KTT ASEAN sudah pada tahap penyelesaian dengan pekerjaan yang tersisa, yakni pada peningkatan jalan menuju ke Desa Golomori sepanjang 3 (tiga) km serta melakukan perapihan di empat segmen lainnya. Seluruh penyempurnaan tersebut ditujukan agar bisa digunakan sebagai jalan akses bagi para tamu ASEAN Summit 2023.

Dengan adanya jalan ini, perjalanan dari Labuan Bajo menuju Tana Mori dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 30 menit serta memperbanyak aksesibilitas wisatawan ke destinasi wisata di Labuan Bajo. Tentunya dengan adanya peningkatan konektivitas di Labuan Bajo hingga ke Tanamori maka akan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat, khususnya juga mampu membuka akses bagi jalan terisolir menuju ke kawasan Golomori.

Seluruh pembangunan infrastruktur telah diupayakan oleh Pemerintah RI dengan sangat maksimal demi menyambut perhelatan KTT ASEAN Summit 2023. Hal tersebut bertujuan untuk membuat perhelatan menjadi lancar dan nyaman, termasuk juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga memang patut untuk diberikan apresiasi setinggi mungkin.

)* Penulis adalah alumni Antropologi Unair 

KSP dan Kominfo Gandeng Media, Kunci Suksesnya KTT ASEAN 2023

Labuan Bajo — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus menggandeng media, yang mana merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan KTT ASEAN 2023.

Menurut Moeldoko bahwa memang Pemerintah RI selaku Keketuaan ASEAN 2023 selama ini telah melakukan kerja keras.

Semua kerja keras dari Pemerintah tersebut tentu akan membuahkan hasil maksimal apabila mendapatkan dukungan dari media.

Sangat pentingnya peran media, bahkan dia menyatakan bahwa tanpa adanya media maka Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 seolah tidak berarti apapun.

Maka dari itu, dirinya meminta kepada rekan media untuk bisa terus menguatkan positioning Indonesia selaku Ketua ASEAN tahun ini.

“Jangan ada kesan Pemerintah keluar anggaran banyak, tapi tanpa hasil. Jadi media saya mohon dengan sangat untuk menguatkan positioning Indonesia di Keketuaan ASEAN,” kata Moeldoko.

KSP tersebut kemudian menegaskan bahwa memang efektivitas pemberitaan dari media merupakan hal krusial dalam kesuksesan gelaran ASEAN Summit ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo itu.

Untuk itu, juga sudah ada pembentukan media center, yang mana seluruhnya akan mempersiapkan materi hingga menyediakan konten substansial serta berkualitas terkait event internasional tersebut.

Moeldoko bertekad untuk bisa terus mendorong agar media melakukan pemberitaan yang efektif, yang mana pengalaman pelaksanaan G20 beberapa waktu lalu akan diulang kesuksesannya bahkan terus disempurnakan.

“Saya ingin menekankan bagaimana pemberitaan bisa berjalan dengan efektif dan kuat. Baik secara substansi maupun waktu. Kita akan siapkan alurnya. Pengalaman G20 menjadi patokan untuk penyempurnaan di KTT kali ini,” jelasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada 2013-2015 tersebut kemudian mengajak agar media bisa bersama-sama dengan pemerintah terus mendukung suksesi KTT ASEAN 2023.

“Mari bersama-sama pemerintah membawa keberhasilan keketuaan ASEAN untuk kepentingan nasional dan nama baik Indonesia,” seru Moeldoko.

Pada kesempatan sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyampaikan, kegiatan KTT ASEAN sangat strategis bagi Indonesia.

Dan tahun 2023, menjadi kali kelima Indonesia memegang Keketuaan ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

“Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi negara kawasan dan dunia,” terang Plate.

*