oleh on

suaratimur.id – Dr. A. G. Socrates Yoman dalam catatannya menyampaikan bahwa belum ada isi resolusi PBB 2504 yang menyatakan dengan tegas bahwa Papua sebagai bagian sah dari wilayah Indonesia. Pernyataan beliau ini dapat dikatakan tidak berdasar, baik secara akal sehat, fakta, dan juga hukum internasional. Pasalnya, ada beberapa hal prinsipal tentang resolusi 2504, yakni isi resolusi tersebut dan aturan hukum internasional yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Papua.

Pertama, jika Dr. Socrates menuduh resolusi 2504 ini tidak berisikan pengakuan politik dan final PBB atas hasil Pepera. Saya perlu jelaskan bahwa, justru memang demikian, karena PBB tidak miliki kewenangan tersebut mengingat Pepera adalah pelaksanaan Perjanjian New York. PBB terlibat karena diminta oleh Indonesia dan Belanda, tapi bukan menjadi wasit apalagi hakim bagi Pepera. Oleh karena itu, sudah tepat Majelis Umum PBB hanya “take note” dan bukan “approve”.

Kedua, terkait dengan campur tangan PBB dalam Pepera. Dr. Socrates pasti memahami bahwa metode Pepera tidak ditentukan oleh Indonesia semata. Pepera 1969 justru dibicarakan, dikonsultasikan, serta mendapatkan masukan dari Ortis-Sanz (Perwakilan PBB yang hadir di Indonesia saat itu).

Dalam paragraph 122 dari laporan Ortiz-Sanz jelas Ortis-Sanz menyatakan:

“I was glad to see that in the above-mentioned provisions the Government had taken into consideration my suggestions that the consultative assemblies should represent all sectors of the population and that the new members should be clearly elected by the people.”

Yang artinya, “Saya senang bahwa metode Pepera yang diusulkan Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi masukan saya bahwa lembaga konsultatif harus mewakili seluruh lapisan masyarakat dan bahwa setiap anggota barunya harus dipilih oleh masyarakat”.

Atau kita bisa lihat juga dalam Paragraf 136 dari Laporan Ortiz-Sanz yang kembali menekankan bahwa saran-sarannya diterima oleh Pemerintah:

“On 23 June, the Government accepted my suggestion that fresh elections should be held in some places, provided us with schedules and informed me that the Provincial Government had been given instructions to “make the necessary arrangements” for our participation, As a result. fresh elections, observed by members of my missions, were held at Merauke, at two places in the Fak-Fak Regency, at Bosnik and at Sorong.”

Yang artinya, “Pada 23 Juni, Pemerintah kembali menerima masukan saya bahwa Pemilu baru harus dilaksanakan di beberapa tempat, Pemerintah-pun meninformasikan jadwal pelaksanaannya dan juga telah menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk mendukung partisipasi misi PBB dalam Pemilu tersebut. Sebagai hasilnya, akhirnya Pemerintah melaksanakan Pemilu di Merauke, dua tempat di Fak-Fak, Bosnik, dan Sorong yang dihadiri oleh anggota misi PBB”.

Banyak lagi rujukan dalam laporan Ortis-Sanz bahwa PBB mengetahui dan berpartisipasi dalam menentukan metode Pepera. Saya pikir, Dr. Socrates harus memahami secara jujur laporan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak memilah-milah fakta untuk menyesatkan dan membingungkan masyarakat.

Ketiga, Dr. Socrates sembunyikan fakta bahwa tidak ada satupun negara Afrika yang menolak adopsi Resolusi 2504. Mengapa Dr. Socrates merahasiakan hal ini dalam tulisannya? Apa tujuan Dr. Socrates menyembunyikan fakta tersebut? Resolusi 2504 diadopsi dengan voting yang hasilnya adalah 84 negara mendukung, 30 negara abstain, dan tidak ada negara yang menolak.

Patut dicatat, terdapat 16 negara Afrika yang mendukung adopsi Resolusi 2504, yakni Afrika Selatan, Aljazair, Ethiopia, Guinea, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauritania, Maroko, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yemen. Mengapa Dr. Socrates tidak mengutip pernyataan negara-negara tersebut?

Selain itu, saya melihat Dr. Socrates ada mengutip beberapa sumber yang diklaim sebagai dokumen resmi dari PBB. Namun setelah saya cek kebenaran nomor dokumen tersebut, justru tidak dapat ditemukan dalam sistem penomoran PBB. Sehingga perlu dilihat kembali, apakah dokumen tersebut hanya dokumen palsu atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Saya harap kita semua kembali mempedomani Firman Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, dan bukan menjadi kegelapan yang ingin menyelimuti pilihan terang masyarakat Papua pada tahun 1969 yang mengukuhkan bahwa Bangsa Papua adalah anak kandung Ibu Pertiwi Indonesia semenjak 17 Agustus 1945.

__
Steve Mara
Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum (MYDIF)

oleh on

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Perekonomian Indonesia yang sempat jatuh karena serangan badai corona berusaha dinaikkan kembali oleh pemerintah, salah satunya dengan membuat UU Cipta Kerja. Undang-undang ini akan mengubah kehidupan masyarakat jadi sejahtera, karena ada perubahan di bidang investasi, ketenagakerjaan, perizinan, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja akan menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi kemiskinan. Pengamat ekonomi Rosdiana Sijabat menyatakan bahwa keberadaan UU Cipta Kerja untuk penciptaan ekosistem yang baik dan semakin ramah bagi investor asing.

Rosdiana melanjutkan, pada dasarnya, pengesahan UU Cipta Kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin luas mengingat penciptaan lapangan kerja adalah hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Apalagi mengingat jumlah penduduk yang cukup tinggi.

Pemerintah berusaha keras agar masyarakat kembali hidup tenang dan mendapat mata pencaharian dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Setelah UU ini diberlakukan di lapangan maka lapangan kerja baru akan terbuka. Masyarakat yang menganggur akan bekerja kembali.

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster perizinan yang membuat pengusaha bisa membuka bisnis dengan mudah. Penyebabnya karena izin dibagi berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Bisnis dengan resiko rendah misalnya warung kelontong, usaha kue kering rumahan, katering harian, dan lain-lain.

Pengusaha yang masih level UMKM termasuk bisnis beresiko rendah. Sehingga ia tak harus mengurus izin HO yang mencapai jutaan rupiah. Namun hanya perlu nomor induk berusaha, dan bisa diurus secara online, sehingga legalitas didapatkan dengan mudah. Jika sudah punya izin usaha, maka bisnisnya akan lancar karena dianggap sah oleh pemerintah.

Jika usahanya lancar maka akan diperbesar, dan ada efek domino positif, yakni mengurangi pengangguran. Penyebabnya karena ia butuh karyawan lagi, misalnya untuk bagian kurir, administrasi, dan lain-lain. UU Cipta Kerja membuktikan bahwa ia menambah lapangan kerja dan menguntungkan juga bagi karyawan, tak hanya bagi pengusaha.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Brawijaya Malang, Moch. Fauzie Said, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan mempermudah pelaku usaha untuk membuka usaha, dan berimbas pada pembukaan banyak lapangan kerja. Dalam artian pengangguran akan diserap, karena banyak bisnis baru yang butuh karyawan.

UU Cipta Kerja membuat langkah penanam modal untuk masuk ke Indonesia dipermudah, sehingga pegusaha UMKM bisa memintanya jadi investor. Bisnis UMKM akan berkembang dengan baik, sehingga mampu merekrut karyawan dan mengurangi pengangguran. Selain investor asing, UU ini juga menguntungkan investor lokal karena aturannya lebih disederhanakan.

Jika pengangguran berkurang maka rakyat akan sejahtera, karena punya mata pencaharian. Daya beli akan naik karena masyarakat mampu membeli sembako dan berbagai kebutuhan lain, tanpa harus berhutang. Mereka sudah punya gaji bulanan, dan angka kemiskinan akan berkurang karena hampir semua orang punya pekerjaan.

Kemudian, pebinis UMKM uga diuntungkan oleh UU Cipta Kerja, karena ada aturan bahwa ketika sebuah lembaga negara butuh suatu barang, 40%  produk wajib produksi UMKM. Dengan begitu, UMKM akan mendapat banyak pesanan, karena sudah ada market yang jelas, sehingga mereka tak lagi bingung akan memasarkan barang ke mana.

UU Cipta Kerja juga mensejahterakan masyarakat karena mempermudah mereka untuk membuka usaha dan memperoleh perizinan. Peraturan tentang perizinan usaha diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, rendah, dan sedang. Bisnis yang beresiko rendah seperti toko kelontong juga bisa mendapat izin usaha, sehingga mereka lega karena punya legalitas.

Pengurusan izin usaha juga sangat mudah karena bisa via situs resmi, dan prosesnya hanya maksimal 7 hari. Setelah memasukkan data dan hasil scan berkas, akan dievaluasi dan diputuskan, apakah izin bisa keluar atau tidak. Jika semuanya lengkap dan valid pasti legalitasnya didapatkan dengan mudah.

Jika usaha kecil punya izin resmi dari pemerintah (bukan sekedar surat keterangan usaha dari RT), maka jika akan mengambil kredit ke Bank, akan dipermudah. Karena mereka sudah melengkapi syarat-syaratnya. Dengan begitu, toko bisa berkembang berkat suntikan modal tambahan. Dari level toko kecil menjadi minimarket yang menyediakan lebih banyak kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja maka akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Masyarakat biasa sampai pengusaha UMKM diuntungkan oleh UU ini dan memiliki pendapatan yang layak, sehingga tidak akan terkena dampak resesi global.

UU Cipta Kerja menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan UU ini maka investasi bertambah sehingga memperbanyak bisnis hasil penanaman modal, dan otomatis mengurangi pengangguran di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute 

oleh on

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023 dan sekaligus menjadi tuan rumahnya. Sebanyak 11 Kepala Negara akan menghadiri KTT ini. Panitia sudah siap menyambut tamu delegasi KTT ASEAN dan mempersiapkan fasilitas yang terbaik untuk mereka.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina mengatakan, KTT ASEAN 2023 akan dihadiri 11 kepala negara dari anggota ASEAN dan negara sahabat. Delegasi yang menyertai kepala itu diperkirakan sebanyak 550 orang. Sementara itu, KTT ASEAN Summit ke-42 akan berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9-11 Mei 2023 mendatang. 

Selain delegasi, akan ada sekitar 300 hingga 500 orang panitia nasional lintas kementerian dan lembaga, dan 1.300 pasukan pengamanan akan hadir di Labuan Bajo. Hal ini diharapkan akan berdampak signifikan untuk masyarakat Labuan Bajo. 

Shania menambahkan,  kedatangan para kepala negara akan berdampak langsung ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung seperti transportasi, akomodasi, kerajinan maupun tidak langsung seperti suplai bahan makanan dari pertanian dan peternakan.

Sejumlah Kepala Negara akan menghadiri KTT ASEAN 2023. Mereka tidak hanya melakukan konferensi. Namun sekaligus menikmati keindahan alam Labuan Bajo, NTT. Kepala Negara itu berasal dari Filipina, Malaysia, Myanmar, Brunai Darussalam, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

KTT ASEAN 2023 ini memiliki berbagai manfaat penting. Selain untuk kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, KTT ini akan mewujudkan ASEAN sebagai pusat perekonomian dunia. Dengan kolaborasi dari semua negara ASEAN maka perekonomiannya akan bangkit dan bahkan menjadi sentra bisnis dunia.

Seluruh warga NTT kompak menyambut para tamu delegasi KTT ASEAN dengan ramah dan ikut mensukseskan acara tersebut. Bupati Manggarai Barat, NTT, Edistasius Endi meminta masyarakat Labuan Bajo bersama-sama menyukseskan KTT ASEAN pada Mei 2023 nanti. Salah satunya, dengan berperilaku ramah, baik kepada wisatawan maupun tamu-tamu KTT ASEAN.

Bupati dan segenap warga Labuan Bajo siap menyambut para tamu delegasi KTT ASEAN 2023. Mereka senang karena berkat acara tersebut, Labuan Bajo makin dikenal oleh para pemimpin ASEAN. Jika delegasi datang ke NTT dan terpesona akan keindahannya, maka akan berencana untuk liburan nanti di tengah tahun atau akhir tahun. Bidang pariwisata di NTT akan naik lagi.

Bupati Manggarai Barat, NTT, Edistasius Endi meminta masyarakat Labuan Bajo bersama-sama menyukseskan KTT ASEAN pada Mei 2023 nanti. Sehingga perhelatan KTT ASEAN memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Endi juga mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan petani di ujung barat Flores untuk menghadirkan produk-produk berkualitas baik.

Dengan kedatangan para kepala negara dan rombongannya maka akan menguntungkan warga NTT. Mereka senang karena berkat acara tersebut, Labuan Bajo makin dikenal oleh para pemimpin ASEAN. Jika delegasi datang ke NTT dan terpesona akan keindahannya, maka akan berencana untuk liburan nanti di tengah tahun atau akhir tahun. Bidang pariwisata di NTT akan naik lagi.

KTT ASEAN karena sangat menguntungkan warga lokal, dan wilayah tersebut akan makin dikenal oleh warga Asia Tenggara dan seluruh dunia. Penyebabnya karena saat ada KTT ASEAN 2023 maka para jurnalis internasional akan datang meliput lalu mereka terpukau akan kecantikan alam Labuan Bajo.

Jika alam dan wisata Labuan Bajo ikut disorot oleh media internasional maka tempat tersebut akan menjadi lebih populer lalu diharap kunjungan turis asing juga akan naik. Mereka akan melancong ke sana karena menonton liputannya, baik di televisi maupun channel Youtube.

Saat wisata Labuan Bajo makin terkenal maka kunjungan turis asing akan meningkatkan pendapatan dari para pengusaha lokal di sana. Terutama bagi pengusaha hotel dan penginapan lain. Setelah 3 tahun pandemi dan bisnisnya sepi, saat KTT akan dipenuhi lagi okupansi hotelnya. Baik dari peserta KTT maupun wisatawan asing yang ingin berlibur dan menikmati kecantikan alam NTT.

Dengan adanya kedatangan kepala negara maka diharapkan Indonesia maupun pariwisata di Labuan Bajo akan semakin mendunia. Oleh karena itu masyarakat terus dihimbau untuk menyambut para kepala negara yang datang ke KTT ASEAN 2023, termasuk asisten dan rombongannya. Mereka menyadari pentingnya acara ini bagi masa depan Indonesia. Ketika ada banyak anggota Polri dan TNI yang berjaga maka dianggap sebagai sebuah kewajaran karena untuk pengamanan.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

oleh on

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kabupaten Intan Jaya di Papua menjadi saksi atas aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST). Aksi tersebut menimbulkan keresahan serta trauma yang mendalam. Apalagi situasi di wilayah tersebut sempat tidak kondusif. Masyarakat pun bersatu dengan personel TNI/Polri untuk bersama-sama menumpas kelompok tersebut.

         Kolonel Kav Herman Taryaman selaku  Kepala Penerangan Komando Daerah (Kapendam) XVII/Cenderawasih menurturkan, Pada hari Minggu (23/4) gerombolan KST menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya melakukan serangan terhadap aparat TNI Yonif 305/TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Personel TNI kemudian melakukan penindakan hingga terjadi kontak tembak hingga membuat anggota KST Papua melarikan diri. 

         Akibat dari gangguan yang dilancarkan oleh KST tersebut, masyarakat yang tinggal di Kampung Sambili, Kampung Kusagendan dan Kampung Mamba Bawah merasa resah dan terganggu. Keresahan tersebut juga memicu keributan antara gerombolan KB Papua dengan masyarakat di kampung.

         Bahkan masyarakat juga berupaya mengusir serta memberikan perlawanan kepada KST Papua yang selama ini kerap menebar ancaman dan menjadikan warga sipil sebagai tameng.

         Pada 24/04/2023, anggota KST Papua kembali melakukan penyerangan dan penembakan terhadap personel Brimob Polri di Kampung Bilogai, Kabupaten Intan Jaya.         Saat terjadi penyerangan, aparat keamanan langsung bersiaga guna mengantisipasi serangan dari KST Papua. Selain itu, masyarakat di kampung Bilogai juga berkumpul dengan membawa busur dan anak panah untuk mengusir KST.

         KST sendiri dikenal sebagai kelompok egois yang tidak mengenal belas kasihan terhadap masyarakat sipil Papua dan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan elit KST sendiri ternyata tidak ada yang tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri dengan beragam kemewahan yang tidak didapat oleh anggota KST yang ada di Papua.

         Saat ini KST masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens. Berbagai negosiasi yang telah dilakukan nyatanya belum membuahkan hasil yang tepat. Bahkan dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air, lima prajurit TNI gugur akibat serangan tembakan KST Papua saat sedang mendekati posisi penyandera Philips Merthens di Nduga.

Philip Mark Mehrtens telah disandera KST sejak 7 Februari 2023. Philip disandera KST setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain melakukan penyanderaan terhadap Philip, KST juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Maskapai Susi Air.

Terbaru, Pada Jumat (28/4) lalu, KST kembali melakukan aksi teror di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kali ini KST dilaporkan membakar lima rumah warga. Tidak hanya itu, antar kubu KST juga terlibat saling serang yang mengakibatkan salah satu pimpinan KKB, Joni Botak.

         Sementara itu, TNI juga memberikan peringatan kepada KST untuk segera menyerahkan sandera pilot Susi Air Capt Philips Mark Mehrtens. Mereka juga diminta untuk melepaskan senjata agar tidak terjadi baku tembak kembali.

         Kapuspen Mabes TNI Laksda, Julius Widjojono menghimbau kepada masyarakat agar tidak ada yang terhasut dengan propaganda dari KST. Guna segera memisahkan diri dan mengungsi ke daerah yang aman.Sebab, berdasarkan hasil operasi di Nduga yang ditingkatkan menjadi siaga tempur, Pihak KST telah berhasil terjepit oleh pihak TNI.

         Operasi pencarian Pilot Susi Air tetap dilaksanakan dengan eskalasi siaga tempur. Pihaknya tidak lagi bisa percaya kepada KST, KST lah yang lebih dahulu menyerang dan mereka saat ini sudah dalam kondisi terjepit.

         Julius menjelaskan, alasan pihak KST sudah mulai terjepit karena diduga sudah ada beberapa personel KST yang tewas saat baku tembak di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.     

         Alasan kedua pihak KST sudah mulai terjepit, karena proses evauasi Pratu F yang diangkat dari jurang sedalam 140 meter. Sudah tidak ada lagi potensi serangan oleh KST. Tim penyelamat dapat mengevakuasi pada kedalaman tersebut pasti sudah mendapatkan serangan jika kondisi tidak aman.

Pratu F sendiri gugur saat dirinya tergabung dalam rombongan Satgas Yonif R 321/GT yang beranggotakan 36 personel. Namun, ketika berada di perjalanan menuju titik operasi. Secara mendadak 36 personel mendapatkan serangan dari segala penjuru oleh gerombolan KST yang membuat 5 prajurit menjadi korban.

         Pratu F sempat lompat ke jurang (escape), untuk menghindari tembakan dari KST. Jenazah Pratu F ditemukan oleh Tim Gabungan ketika melakukan pencarian dan penelusuran pasca peristiwa penembakan oleh KST saat misi pencarian Pilot Susi Air.

         Hal yang tidak kalah meresahkan adalah keterlibatan pelajar SMP dan SMA, di mana KST memprovokasi kelompok tersebut untuk melakukan penyerangan kepada personel TNI.

         Masyarakat Papua rupanya tidak tinggal diam tatkala KST telah mengusik kedamaian di Papua, keberingasan KST memang tidak bisa ditoleransi, apalagi mereka telah berani merekrut pelajar SMP dan SMA untuk melakukan penyerangan terhadap TNI, tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan.

         Keamanan di Papua tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI-Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang tinggal di Papua, sehingga tak heran jika masyarakat Papua yang gerah dengan ulah KST, mereka akan bersatu mengusir kelompok tersebut dengan senjata yang ada.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

oleh on

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) sangat berbahaya karena bisa mengacaukan Pemilu 2024. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk mewujudkan Pemilu yang damai tanpa isu SARA. Jangan mudah terpengaruh oleh provokasi yang memanaskan suasana dan memicu permusuhan berdasarkan perbedaan keyakinan, suku, dan lain-lain.

Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan isu SARA yang umumnya beredar di media sosial. Isu SARA sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran propaganda yang berujung perpecahan SARA harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Politisi Ato’ Ismail menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang perlu dijaga agar Indonesia tetap damai. Segenap bangsa Indonesia diajak ikut berperan dalam menjaga Pemilu 2024 berjalan damai. Salah satu caranya adalah menghindari politisasi agama. Artinya tidak melakukan politik identitas diskriminatif atas nama agama.

Ato’ melanjutkan, konflik beberapa negara yang terjadi akibat kepentingan politik yang dibungkus politisasi suku, agama, dan ras (SARA). Seperti terjadi di Suriah, Libia, Yaman, Afganistan, Somalia, dan lainnya. 

Ato’ bersyukur bangsa Indonesia dijauhkan dari konflik internal karena memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan asas negara. Kedamaian bernegara merupakan syarat agar rakyat bisa sejahtera dan untuk mencapai tujuan bersama rakyat Indonesia, yakni masyarakat yang adil dan makmur lahir batin.

Dalam artian, konflik internal di Indonesia memang sanagt minim. Namun jangan sampai terjadi konflik gara-gara perbedaan keyakinan dan isu SARA. Ketika isu SARA makin berkobar maka Pemilu damai tidak akan terwujud.

Salah satu pemicu isu SARA yang beredar pada Pemilu 2024 adalah ketika ada kampanye partai politik atau calon legislatif di rumah ibadah. Jangan sampai rumah ibadah yang suci bergeser menjadi tempat kampanye politik dan memicu isu SARA. Rumah ibadah harus dijaga kesakralannya dan pengurusnya harus tegas untuk menolak kunjungan politisi yang ingin meraih simpati di sana.

Kemudian, konflik SARA terjadi ketika calon presiden dan calon wakil presiden dipertanyakan dari mana asalnya. Masyarakat diharap untuk berdamai dan tidak terpengaruh oleh provokator, yang mempertanyakan suku asli dari capres atau cawapres tersebut. Meski mereka berasal dari wilayah dan suku yang berbeda-beda tetapi jangan dipermasalahkan, karena sama-sama orang Indonesia.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, mulai dari Jawa, Sunda, Minang, hingga Melanesia. Keberagaman suku dan latar belakang adalah hal yang wajar karena sejak sebelum merdeka, sudah berikrar untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia menjadi salah satu Sila dalam Pancasila dan menjadi kunci utama dalam mendamaikan masyarakat Indonesia.

Masyarakat perlu mengingat bahwa Indonesia berdiri di atas semua perbedaan suku, keyakinan, dll. Oleh karena itu jangan terprovokasi oleh isu SARA yang sengaja diembuskan oleh provokator. Isu SARA bisa memicu permusuhan antar warga, mengacaukan Pemilu, dan berpotensi menggagalkannya.

Contohnya ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai warga keturunan, meski berstatus WNI. Ia bisa diserang oleh provokator dan membuat masyarakat tidak memilihnya. Jangan terpengaruh oleh isu SARA karena bisa membuat Pemilu 2024 kacau-balau.

Sementara itu, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menyatakan bahwa ia dan segenap pihak lain menyelenggarakan Simposium Kebangsaaan demi Pemilu damai. Kedamaian berbangsa perlu diciptakan menuju Pemilu 2024 tanpa politisasi agama.

Isi deklarasinya adalah: Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tanah air Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar dan majemuk, dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan keragaman penghuni tidak kurang dari 1.300 suku, ratusan agama dan atau kepercayaan, dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula. 

Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Sejarah bangsa telah membuktikan bahwa Pancasila telah benar-benar menjadi ideologi yang telah mempersatukan kesadaran masyarakat sebagai satu bangsa, dalam sebuah Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka peserta Simposium Nasional Umat Beragama, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa. Semua diwujudkan tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama. Penyebabnya karena diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila. 

Masyarakat dihimbau untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai tanpa ada isu SARA. Isu ini sangat berbahaya karena bisa menggagalkan Pemilu dan memicu banyaknya golput. Oleh karena itu isu SARA sekecil apapun jangan dipercaya. Ingatlah bahwa Indonesia berdiri di atas berbagai perbedaan suku, keyakinan, dan latar belakang. Jadi Pemilu harus diselenggarakan dengan damai dan penuh persatuan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 

oleh on

Oleh :  Devi Putri Anjani )*

KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT. Masyarakat Labuan Bajo diminta untuk sukseskan KTT dan mendukung pemerintah. Jangan ada yang curang dengan menaikkan harga makanan atau bersikap kurang ramah. KTT ASEAN adalah acara internasional, jadi warga Labuan Bajo diminta untuk menjaga nama Indonesia di mata dunia.

Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Setelah jadi ketua maka KTT ASEAN 2023 diselenggarakan di negeri ini, tepatnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) di bulan Mei 2023. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Labuan Bajo, mendukung penuh KTT ASEAN 2023 karena akan sangat menguntungkan, dari segi ekonomi maupun pariwisata.

KTT ASEAN akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Mei 2023. Masyarakat mendukung KTT ASEAN karena acara ini sangat penting demi kerja sama di bidang ekonomi dan bilateral. Dengan menyelenggarakan KTT ASEAN di Labuan Bajo maka akan mempopulerkan wilayah tersebut di mata dunia internasional.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai panitia KTT ASEAN meminta masyarakat Labuan Bajo untuk memberikan pelayanan dan menawarkan produk terbaik kepada delegasi yang menghadiri KTT ASEAN pada Mei 2023. KTT ASEAN tersebut dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina menyatakan bahwa masyarakat Labuan Bajo saat penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, wajib untuk menunjukkan servis terbaik dan menawarkan produk-produk yang terbaik.

Shana menambahkan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian tuan rumah selama pelaksanaan KTT ASEAN tersebut. Pertama, menjaga privasi delegasi dengan tidak mengambil foto tanpa izin hingga tidak mematok harga lebih dari harga standar atau getok harga. Masyarakat juga dihimbau untuk berdiskusi hal-hal yang diperlukan saja karena belum tentu semuanya (tamu delegasi KTT) suka mengobrol.

Kedua masyaraakat Labuan Bajo wajib menjaga kebersihan. Secara hygiene, yang ditekankan adalah bagaimana peningkatan standar kebersihan di seluruh travel paper atau area yang berinteraksi dengan para delegasi KTT ASEAN 2023.

Ketiga, khusus untuk para sopir yang akan antar-jemput delegasi untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada delegasi. Safety riding harus diutamakan demi keselamatan para tamu di KTT ASEAN 2023.

Himbauan panitia akan diingat dan dilakukan oleh masyarakat Labuan Bajo. Mereka berjanji akan menjual makanan, souvenir, dan barang-barang lain saat KTT ASEAN 2023 dengan harga yang wajar. Tidak akan ada kasus kenaikan harga yang ekstrim dan membuat para tamu delegasi sangat kaget.

Peringatan untuk tidak melakukan tindakan menaikkan harga-harga barang secara tidak wajar harus dilakukan. KTT ASEAN adalah acara internasional. Jangan sampai pemerintah dipermalukan karena ada berita sebuah warung menjual makanan atau souvenir dengan harga yang sangat mahal. Apalagi ada jurnalis internasional yang meliput KTT ASEAN 2023 sehingga nama baik Indonesia harus dijaga.

Kemudian, masyarakat Labuan Bajo juga berjanji untuk menjaga higienitas dengan baik. Jangan sampai ada sampah berserakan, terutama di dekat lokasi KTT ASEAN. Meski ada petugas kebersihan yang bertugas, tetapi warga lokal juga mendukung acara dengan cara ikut menjaga higienitas lingkungannya.

Masyarakat Labuan Bajo mendukung KTT ASEAN karena sangat menguntungkan bagi mereka, dan wilayah tersebut akan makin dikenal oleh warga Asia Tenggara dan seluruh dunia. Penyebabnya karena saat ada KTT ASEAN 2023 maka para jurnalis internasional akan datang meliput lalu mereka terpukau akan kecantikan alam Labuan Bajo.

Jika alam dan wisata Labuan Bajo ikut disorot oleh media internasional maka tempat tersebut akan menjadi lebih populer lalu diharap kunjungan turis asing juga akan naik. Mereka akan melancong ke sana karena menonton liputannya, baik di televisi maupun channel Youtube.

Sementara itu, polisi akan menindak tegas pelaku penimbunan dan ‘getok harga’ pangan saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapolda NTT Irjen Johni Asadoma mengatakan Polri sudah memiliki Satgas Pangan untuk memantau harga dan ketersedian pangan di tengah masyarakat. Satgas Pangan bertugas memonitor harga-harga pangan di masyarakat. Kalau harga pangan terlalu tinggi melampaui harga-harga yang ditentukan pemerintah, maka akan ditindak.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri sangat didukung oleh masyarakat. Jangan sampai ada pelanggaran sehingga para tamu delegasi KTT ASEAN merasa bahwa warga Indonesia bertindak seenaknya kepada para turis. 

Masyarakat Labuan Bajo diminta untuk tertib selama penyelenggaraan KTT ASEAN 2023. Mereka wajib menaati peraturan, di antaranya menjaga kebersihan lingkungan, mejaga keselamatan (safety riding), dan menghindari penjualan barang dengan harga yang tidak wajar. Nama baik Indonesia harus dijaga oleh warga lokal NTT karena KTT ASEAN adalah acara internasional.

)* Penulis adalah Kontributor Duta Media

oleh on

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang akan menjadi tempat yang modern namun tidak melupakan budaya setempat. Tentu saja pembangunan IKN Nusantara akan berdampak positif karena IKN tidak kehilangan daya tarik dari sisi kebudayaan.

Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kab. Kukar mengatakan, pembangunan IKN Nusantara berdampak positif pada perkembangan kemajuan desa budaya Dayak Kenyah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tercatat ada tiga desa budaya Dayak Kenyah di Kutai Kartanegara yang memiliki nilai jual bagi wisatawan dan warga hunian IKN, di antaranya, desa Budaya, Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak, Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu dan Desa Budaya Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu.

         Kehadiran IKN tentu membuat pengelolaan desa budaya Dayak Kenyah bisa dimaksimalkan, sehingga akan menarik bagi wisatawan dan menjadi aset daerah. Masyarakat Dayak Kenyah juga menyambut baik pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dan ingin bersinergi dengan Badan Otorita IKN Nusantara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kehadiran IKN Nusantara akan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Dayak Kenyah.

Setidaknya akan ada 5.000 masyarakat Dayak Kenyah yang tersebar pada 21 desa di Kutai Kartanegara. Terkait dengan hal tersebut masyarakat Dayak Kenyah di Kutai Kartanegara pun telah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kebiasaan hidup, adat istiadat serta budayanya.

Sementara itu, di Kelurahan Jahab di Kecamatan Tenggarong menjadi salah satu wilayah yang berpotensi untuk menjadi desa budaya baru. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar potensi tersebut benar-benar diakselerasi untuk menyambut pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Masyarakat Dayak Kenyah juga menyambut baik adanya pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kemudian, masyarakat Dayak Kenyah ingin bersinergi dengan Badan Otorita (BO) IKN Nusantara dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kehadiran IKN Nusantara akan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Di sisi lain adanya destinasi wisata yang menarik kunjungan turis, tentu saja kehidupan masyarakat Dayak Kenyah di Kabupaten Kutai Kartanegara akan berubah dengan adanya kehadiran IKN Nusantara. Perekonomian warga Dayak Kenyah tentu meningkat, terutama daerah hulu. Akses infrastruktur juga akan tersambung dan diperbaiki dengan adanya IKN.

Pemerintah setempat juga bisa berkolaborasi dengan Lembaga Adat guna menyiapkan desa budaya. Sehingga wisatawan yang akan datang dan ingin melihat budaya Dayak Kenyah tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke wilayah hulu mahakam.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Kampung Budaya Adat Putak, Yulius Lamus sangat senang atas keberadaan IKN Nusantara yang akan berdampak positif bagi kelangsungan kebudayaan khas tanah Borneo, yakni Adat Putak.

Yulius menuturkan, saat ini Kampung Adat Putak memang menjadi destinasi wisata yang menjanjikan untuk bisa semakin berkembang seiring dengan maraknya IKN Nusantara.

         Dirinya yakin, semakin dikenalkannya kampung Budaya Adat Putak, maka akan berdampak pula bagi pertumbuhan ekonomi maupun sosial masyarakat lokal. Apalagi jika hal tersebut mampu menarik minat wisatawan.

         Yulius juga menerangkan bahwa Kampung Adat Putak terus menggelar kegiatan sebagai bagian dari peningkatan aktivitas literasi kebudayaan kepada masyarakat, sekaligus ajang promosi potensi masyarakat di sana.

         Ia juga menuturkan bahwa festival pesta budaya Kampung Putak bahkan sudah mendapat penghargaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Seperti di Tahun 2021 lalu, Sanggar Tari dari Kampung Putak juga dipromosikan untuk tampil secara nasional di Taman Mini Indonesia Indah untuk mempromosikan desa wisata Kampung Putak.  

         Selain itu Kalimantan Timur juga memiliki Budaya Belian Paser Nondoi yang pastinya bisa menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mengenal budaya di Kalimantan. Festival adat budaya Belian Paser Nondo merupakan ritual adat bersih-bersih kampung dari hal yang tidak diinginkan, ritual tersebut dipimpin oleh mulung (dukun adat).

         Ritual adat Belian Paser Nondoi memiliki arti kehidupan bagi masyarakat Paser, yakni menghormati leluhur agar mendapat hasil melimpah saat bekerja. Biasanya ritual adat ini berlangsung semalam suntuk dan ditutup dengan acara makan bersama dengan semua orang yang hadir.

         Warga yang tinggal di Kalimantan Timur umumnya merupakan penduduk multi etnik yang telah menghuni tanah kalimantan sejak lama. Sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja yang perlu dipertimbangkan tetapi juga aspek sosio kultural agar tidak terjadi culture shock.

         Desa Budaya di Kutai Kartanegara harus memiliki peran untuk memajukan IKN khususnya dari sektor kebudayaan. Karena bagaimanapun juga, tidak mungkin pembangunan IKN di Kalimantan justru meninggalkan budaya setempat.

         Nantinya IKN akan menjadi contoh kemajuan serta transformasi Indonesia di berbagai lini. Presiden Joko Widodo pun ingin menunjukkan IKN sebagai contoh transformasi suatu negara, baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik.

)* Penulis adalah kontributor pada Lembaga Lintas Nusamedia

oleh on

Oleh : Moses Waker )*

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah RI melalui banyak hal, diantaranya adalah pengadaan regulasi yang jelas dan tegas, kemudian menjalin kerja sama dengan banyak pihak dan terus merealisasi serta mengakselerasi adanya pembangunan semua fasilitas pendukung di Tanah Papua.

Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan upaya untuk percepatan pembangunan di Papua. kesungguhan tersebut bahkan sangat terlihat dari bagaimana rancangan dari berbagai macam regulasi mengenai program percepatan pembangunan itu, yang mana diantaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP30KP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

Maka dari itu, untuk bisa terus mendorong suksesi rangkaian program percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, bukan hanya diperlukan regulasi sebagai payung hukum yang jelas saja, malinkan juga diperlukan adanya kerja sama dengan berbagai macam pihak agar dasar hukum yang telah dibuat tadi bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan dan benar-benar mendatangkan kebermanfaatan untuk masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sangat penting pula adanya dukungan secara langsung dari masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari banyak unsur sekaligus seperti unsur adat, agama dan perempuan. Seluruhnya memang diminta untuk bisa secara konsisten terus menjalankan berbagai macam kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.

Perlu diketahui bahwa dalam pengaturan dan perancangan kebijakan tersebut, tentunya pemerintah tidak hanya sekedar melakukannya sendirian atau sepihak saja, melainkan banyak kolaborasi juga sudah dilakukan karena kebijakan-kebijakan tersebut dirancang bersamaan dengan seluruh lapisan masyarakat dengan terus mewadahi hak dari Orang Asli Papua (OAP) agar pembangunan di Bumi Cenderawasih bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Termasuk juga, Pemerintah RI terus berupaya secara proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai berbagai kebijakan afirmatif yang diambil. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua. Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya.

Seluruh sosialisasi mengenai kebijakan tersebut menurut Wapres RI menjadi hal yang sangat penting karena mampu membuat masyarakat Papua menjadi paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena pemerintah sendiri memang ingin supaya apa yang dilakukan itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua.

Kemudian, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 lalu, K.H Ma’ruf Amin menerima audiensi dari 3 (tiga) menteri secara bersamaan, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas bagaimana rencana percepatan pembangunan Papua selanjutnya. Diketahui bahwa pembangunan Bumi Cenderawasih dengan menggunakan beberapa pendekatan dan fokus, yakni keagamaan dan juga pada sektor pendidikan.

Pada kesempatan lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua dengan cara mengadakan Sail Teluk Cenderawasih. Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meresmikan penyelenggaraan Sail Teluk Cendrawasih beberapa waktu yang lalu. Sail Teluk Cendrawasih akan diadakan di Provinsi Papua dan berlokasi di empat kabupaten yaitu Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi. Pada tahun ini tema yang diusung adalah “Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik”.

Dengan adanya kegiatan tersebut, maka menjadikan Tanah Papua memiliki kesempatan sekali lagi untuk bisa menampilkan keindahan dan keelokan serta kekayaan yang dimilikinya. Semangat persatuan dan kebersamaan untuk bisa membangun daerah di Papua bahkan dilakukan dengan banyak kolaborasi, yakni dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan masyarakat.

Menko Marves RI kemudian menambahkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis fokus utama dalam kegiatan itu, yakni melakukan ekspor perikanan, investasi dan juga pengembangan potensi daerah. Menurutnya, tentu dengan adanya kegiatan tersebut mampu semakin mengakselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor hasil kelautan.

Tidak sampai di sana, namun Hal ini meliputi percepatan pembangunan sarana/prasarana pendukung, penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing, dukungan pasca panen, rantai dingin yang mendukung ekspor perikanan, dan regulasi yang mendukung iklim usaha.

Seluruh fasilitas pendukung yang ada di Tanah Papua terus dibangun dan dikerjakan dengan penuh komitmen serta semangat persatuan dan kebangsaan oleh Pemerintah RI. Hal tersebut memang bertujuan untuk bisa semakin mewujudkan upaya dalam melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

oleh on

Oleh : Safira Tri Ningsih )* 

Landasan kerja sama berkonsep presidensial yang terjadi antara PPP dengan PDIP adalah demi untuk bisa terus membangkitkan bangsa Indonesia ini agar bisa bersaing di kancah dunia dengan negara-negara lain dan terus mengejar ketertinggalan agar tidak stagnan. Kerja sama tersebut pun diperkuat dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 karena selama ini dianggap memiliki rekam jejak baik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan antar para elite PDIP dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka meneguhkan kerja sama politik antar kedua belah pihak partai.

Pertemuan antara kedua partai pengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) untuk melaju dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang tersebut digelar pada Minggu tanggal 30 April di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang mana persis bersebelahan dengan kantor pusat DPP PPP.

Lebih lanjut, Hasto juga menambahkan bahwa Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri juga langsung menyambut secara langsung kunjungan yang dilakukan oleh partai berlambang Ka’bah tersebut.

Diketahui bahwa pertemuan itu merupakan realisasi dari tindak lanjut hasil Rapimnas V PPP, yang mana mereka secara resmi mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDIP sebagai Capres 2024. Menurut Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kerja sama dari kedua partai akan menjadi samekin mampu menguatkan sistem presidensial kepartaian.

Pasalnya, memang PDIP sendiri merupakan Parpol yang menolak menggunakan konsep koalisi dalam Pemilu. Karena mereka menganggap bahwa dalam sistem presidensial ini, yang ada adalah kerja sama politik. Hasto juga meyakini bahwa adanya kerja sama dengan PPP mampu memperluas basis politik dan pemilih nantinya.

Sejauh ini, memang antara PDIP dan PPP sendiri telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang sejak menjadi korban politik pada era Orde Baru silam. Maka tentunya Sekjen PDIP itu menilai adanya kerja sama politik antar kedua partai mampu mendatangkan banyak hal positif dan semakin memperkuat energi kemenangan di Pilpres 2024.

Bahkan, dirinya menyebut bahwa pertemuan antara PDIP dengan PPP pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 menjadi hal yang sangat penting bagi kedua partai karena memang untuk bisa mengukuhkan kerja sama dalam rangka Pemilu Pilpres 2024. Terlebih, dirinya menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan antara kedua partai sudah dekat, bukan hanya karena lokasi kantornya saja yang bersampingan. Sejarah menunjukkan bahwa PPP sendiri lahir pada tanggal 5 Januari 1973, sedangkan PDIP lahir pada 10 Januari 1973, sehingga dia menyebut partai berlambang Ka’bah tersebut sebagai saudara tua.

Hasto juga sangat menginginkan agar kerja sama yang terjalin antara kedua partai bisa membawa amanah bagi bangsa Indonesia untuk maju dan rakyat mampu menuai keberkahan atasnya.

Sementara itu, Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menjelaskan mengenai landasan kerja sama politik yang dibangun antara PDIP dengan partainya, yakni berdasarkan kerja sama politik yang bersifat presidensial.

Dalam landasan adanya kerja sama politik presidensial tersebut, Mardiono berpesan mewakili PPP kepada Capres yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo memang dinilai telah memiliki misi kerakyatan, mereka menitipkan agar nantinya politik yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah adalah politik yang amar ma’ruf nahi munkar (mengajak pada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan buruk).

Bukan hanya itu, namun PPP juga meminta kepada Capres dari Kader PDIP itu untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia. Menurutnya bangsa ini sama sekali tidak boleh stagnan dan harus terus maju ke depan karena dirinya sama sekali tidak menginginkan negara ini tertinggal dengan negara lain, dia juga sangat ingin agar Tanah Air bisa terus mengejar ketertinggalan serta mampu sejajar dengan negara lain.

Inti dari adanya landasan kerja sama yang dibangun antara PDIP dengan PPP adalah bagaimana upaya untuk terus membangun bangsa Indonesia ke depannya agar rakyat bisa menikmati hasil dari demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Mardiono juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan ranah antara sikap koalisi dengan keputusan internal partai, yang mana harus bisa saling menghargai dan menghormati serta tidak mencampuri urusan internal masing-masing.

Dia memahami dan menyadari bahwa memang apabila terjadinya perbedaan pandangan politik di Indonesia merupakan hal yang niscaya dalam dunia politik, karena memang pada dasarnya Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dan masyarakat memiliki hak untuk bisa menentukan pilihan mereka masing-masing. Senada, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga menhucapkan bahwa dalam dunia politik sama sekali tidak ada hal yang statis.

Demi untuk bisa mengawal dan mewujudkan agar bangsa Indonesia ini bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan agar sejajar dengan negara maju lainnya di dunia, PPP dan PDIP lakukan kerja sama politik presidensial. Hal tersebut terus diupayakan agar bisa terlahir politik yang amar ma’ruf nahi munkar.

)* Penulis adalah kontributor Daris Pustaka