Presidensi G20 Momentum Jalin Kerjasama Tangani Kejahatan Siber

Oleh : Salsa Aulia *)

Presidensi G20 Indnesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Tata Kelola dan penanganan kejahatan siber menjadi salah satu agenda yang didorong Indonesia dalam Presidensi G20.

Presidensi G20 Indonesia juga merupakan kesempatan bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara – negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan Indonesia akan mengusung beragam hasil kerja dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta keluar wujud untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia.

Untuk mewujudkan target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level Internasional dan Nasional. Di level Internasional, Digital Economy Working Group (DEWG) menjadi sarana diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi Internasional.

Sebelumnya Kementrian Komunikasi dan Informasi telah melaksanakan rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Salah satu isu prioritas yang diangkat dalam forum tersebut yakni cross border data flow and free flow with trust atau aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan. Pembahasan dalam forum DEWG diarahkan untuk mencapai pemahaman bersama mengenai lingkungan digital yang aman, terlindungi dan terhubung.

Isu yang diangkat dalam forum DEWG tersebut salah satunya yaitu perlindungan data. Hal ini juga guna untuk mencegah terjadinya kejahatan siber. Penanganan kejahatan siber cukup penting seiring dengan terjadinya transformasi digital.
Selain tata kelola dan manajemen mengenai keamanan siber, Menkominfo juga menyebut Indonesia harus memiliki talenta digital yang memadai, sehingga diharapkan bisa menangani ekosistem secara lebih cepat.

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo juga mengajak Cisco sebagai perusahaan teknologi asal Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam membangun dan memperkuat keamanan teknologi digital di Indonesia. Keterlibatan Cisco diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih, mengingat Indonesia saat ini juga menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Keamanan siber merupakan tugas penting yang perlu diselesaikan agar bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Cisco juga memiliki komitmen dalam membantu pemerintah Indonesia untuk menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.

Kejahatan siber merupakan kejahatan jenis baru dan untuk melawannya harus dengan membangun keamanan siber. Keamanan siber ini perlu melibatkan semua pihak dan bukan hanya tingkat Nasional melainkan juga kerja sama Internasional. Hal itu dikarenakan kejahatan siber sudah bukan lagi kejahatan individu tetapi sindikat dan melibatkan Internasional.

Presidensi G20 merupakan momentum yang bagus untuk menjalin kerja sama Internasional dalam menanggulangi kejahatan siber lintas negara. Kerja sama ini tidak hanya saja dalam hal tukar menukar informasi, namun juga teknologi dan bagaimana sumber daya manusia Indonesia juga menjaga keamana siber nasional.

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara salah satunya yaitu kejahatan siber. Untuk itu Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam bekerja sama Internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama Internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Selain kejahatan, kerjasama juga perlu dibangun untuk bagaimana antar negara G20 ini saling menajaga data pribadi.

Melihat hal ini, Presidensi G20 juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan penanganan sibernya. Pasalnya, dalam kegiatan ini, Indonesia bisa belajar penanganan kejahatan siber yang ideal dari negara-negara maju, khususnya yang ada di kawasan Eropa Barat. Negara–negara di Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa menjadi kiblat dunia dalam menentukan kebijakan keamanan siber.

Dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia akan mempunyai banyak keuntungan karena akan didengarkan oleh banyak negara yang tergabung dalam Presidensi G20. Negara-negara tersebut menyambut kerja sama yang ditawarkan Indonesia sehingga momentum ini perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara setiap anggota G20 merupakan kunci untuk mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama. Disamping itu, Sherpa bertugas untuk memelihara hubungan kerja kondusif yang menjadi faktor sangat penting dalam mengubah saran berupa kebijakan dan permasalahan teknis yang kompleks menjadi berbagai Tindakan berani dan nyata bagi seluruh kepala negara anggota G20.

Institusi yang terlibat dalam tata kelola dan penanganan kejahatan siber di Indonesia harus mau terus belajar dan mengembangkan diri. Ada tiga kejahatan siber yang penting sekali untuk diperbaiki penanganannya, yaotu kejahatan keuangan siber, kebocoran data pribadi, dan peredaran berita bohong akibat meningkatnya tensi politik.
Penanganan kejahatan siber cukup penting seiring dengan terjadinya transformasi digital. Selain memberikan kemudahan, transformasi digital juga memberikan tantangan terbukanya pintu lebih banyak untuk terjadinya kejahatan siber.

• Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Pemerintah Optimalkan Pengawasan Pembangunan IKN

Oleh : Aulia Hawa )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur merupakan hal yang tidak main-main. Pemerintah terus mengoptimalkan pengawasan demi mewujudkan Ibu Kota Negara yang kelak akan diberi nama Nusantara tersebut.
Presiden RI Joko Widodo juga mengaku akan datang tiga bulan sekali ke lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara untuk mengecek perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, kedatangan Presiden Jokowi diharapkan akan semakin membuat masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Dengan perkembangan yang ada, Basuki merasa optimis bahwa pada tahun 2024 IKN Nusantara sudah terbentuk bangunan utama istananya. Apalagi, biaya untuk membenahi DKI Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan biaya membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pasalnya, DKI Jakarta mengalami penurunan tanah sehingga air di dataran Jakarta tidak bisa mengalir ke laut apabila tidak ada perbaikan.

Basuki mengungkapkan, kalau pihaknya di Kementerian PU sadar bahwa Jakarta ini daya dukungnya sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. 13 sungai berdasarkan data dan model yang dibuat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa mengalir gravitasi ke laut kecuali jika kita membuat tanggul yang tinggi-tinggi.

Hal tersebut tentu saja menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. Pembangunan IKN juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali investor dan tender yang siap untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

PT Hutama Karya (Persero) misalnya, yang menyatakan kesiapannya untuk menggarap jalan tol di Ibu Kota Nusantara jika pemerintah membuka peluang kerja sama dalam proses pembangunannya. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan dan tertarik untuk ikut serta dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Tjahjo menuturkan proyek pemindahan beserta pembangunannya dapat berlangsung baik sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan.

Tjahjo menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan untuk mengikuti proses lelang proyek di IKN dan akan berupaya dengan optimal sesuai dengan utilisasi, kapasitas dan kapabilitas perseroan.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tegas mengatakan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN bukan lagi proyek prioritas melainkan superprioritas. Ia menuturkan, perlu kerja extra ordinary, yang membutuhkan persiapan matang, pengawalan ketat, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.

Dalam kesempatan rapor koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta, Moeldoko menuturkan bahwa ini merupakan pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun. Butuh pengawasan yang rinci dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, merupakan langkah awal Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga dan Badan Otorita IKN, untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu.

Moeldoko juga menyampaikan, tim Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu.

Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake atau penampungan air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono yang meninjau lahan yang bakal dijadikan Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di IKN.

KSAL mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. Sehingga,TNI siap menjadi benteng pertahanan dan pengamanan untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Yudo menjelaskan, TNI AL juga berencana akan membangun dua Kodamar di wilayah barat dan timur IKN Nusantara. Kodamar akan dibangun di Pontianak serta di timur, yakni Tarakan dan Balikpapan. Ia menjelaskan, pertahanan kuat dibutuhkan lantara hal tersebut sudah merupakan tugas TNI AL di dalam Operasi Gabungan TNI. Salah satunya adalah pertahanan pantai.

Perlu kita ketahui bahwa pada 15 Juli 2022 kontrak pembangunan IKN Nusantara akan ditandatangani bersama para kontraktor. Pengerjaan yang pertama dilakukan di IKN kan diproses sedemikian rupa agar bisa dikembangkan untuk membangun kawasan baru.

Di Bulan Agustus, akan ada pembangunan hunian para pekerja di IKN. Kurang lebih akan ada 200.000 orang pekerja konstruksi di IKN. Pembangunan IKN kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses, baik jalan nasional maupun jalan tol. Salah satunya akan ada perbaikan jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang menuju kawasan IKN.

IKN merupakan grand design yang harus diawasi secara optimal. Pembangunan IKN ini tentu saja harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak demi percepatan proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kebijakan Vaksinasi Booster untuk Perjalanan Sudah Tepat

Oleh : Putu Prawira)*

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang vaksinasi booster untuk syarat perjalanan memang sudah sangat tepat. Kebijakan itu diperlukan guna mencegah lonjakan pandemi Covid-19 yang saat ini terus meningkat dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Kasus Covid-19 dari subvarian Omicron terbaru, yakni BA.4 dan BA.5 memang harus terus diwaspadai oleh seluruh pihak. Salah satu langkah dalam kewaspadaan tersebut adalah dengan terus berusaha untuk meningkatkan antibodi, yang mana bisa dipraktikkan dengan beberapa cara, termasuk salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi booster.

Maka dari itu Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk dosis ketiga atau booster kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut berawal dari bagaimana data laporan pihak PeduliLindungi yang menyatakan bahwa tiap harinya di Tanah Air, terdapat sekitar rata-rata 1,9 orang masuk mall namun hanya sekitar 24,6 persen saja yang sudah melakukan vaksin booster.

Ketika mendapatkan data tersebut, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan langsung merubah aturan mengenai syarat perjalanan dan juga kegiatan termasuk ke perkantoran, mall dan sebagainya bagi seluruh masyarakat, yakni harus sudah disuntik vaksin booster terlebih dahulu. Lebih lanjut, layanan vaksin booster itu juga sudah tersedia dibanyak tempat sehingga tentu akan lebih mempermudah masyarakat dalam menjangkaunya seperti bandara, stasiun, terminal hingga pusat perbelanjaan.

Mengenai kebijakan baru yang dirubah itu, Presiden RI Joko Widodo sendiri juga sudah menyampaikannya pada Rapat Terbatas Kabinet dan kemudian menyerahkan peraturannya pada Satgas. Tentunya segala hal yang telah diupayakan ini adalah sebagai bentuk usaha Indonesia demi segera ingin terlepas dari belenggu pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikarenakan bahkan belakangan BA.4 dan BA.5 sendiri saja sudah mulai masuk ke beberapa negara dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan seperti di Perancis, Italia, Singapura hingga Jerman. Meski dibeberapa negara lain tercatat ada kenaikan signifikan, namun menurut Luhut, di Tanah Air sendiri sejauh ini justru kasus harian terhadap populasi berada pada posisi terendah, yang artinya tidaklah signifikan seperti negara lain.

Bukan hanya sekedar kebijakan wajib vaksin untuk pelaku perjalanan, namun, tracing juga akan kembali diketatkan dengan menggandeng beberapa pihak seperti TNI dan Polri. Dengan adanya peningkatan tracing yang kembali dilakukan, maka harapannya adalah pencegahan penularan subvarian terbaru Omicron tersebut bisa dicegah dengan lebih efektif serta langkah-langkah mitigasi apabila terdapat orang yang terpapar juga akan lebih jauh bisa dipersiapkan dengan baik.

Beberapa peraturan tersebut, termasuk di dalamnya terdapat PPKM Jawa-Bali sebagaimana penjelasan Luhut yang mengaku kalau sejauh ini kebijakan PPKM akan terus dilaksanakan bahkan masih belum diketahui sampai kapan. Namun pihak Pemerintah beserta Presiden juga akan terus melakukan evaluasi secara rutin terkait kondisi pandemi Covid-19, sehingga langkah apa yang akan dilakukan ke depannya juga akan terus menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Mantan Jenderal Kopassus itu juga menegaskan kalau peran seluruh masyarakat dalam menangani serta segera memutus rantai penularan Covid-19 di Tanah Air sangatlah penting bahkan bisa dikatakan menjadi sebagai kunci utamanya. Maka dari itu masyarakat sendiri harus memiliki kesadaran diri apabila mungkin masih belum lengkap dalam melakukan vaksin, bisa sesegera mungkin meminta pelayanan vaksinasi demi kebaikan bersama, termasuk supaya pemulihan ekonomi Indonesia juga segera bisa dilangsungkan dengan lebih lancar.

Sementara itu, salah seorang Epidemiolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Laura Navika Yamani menyatakan kalau kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah mengenai kewajiban vaksin booster dalam melakukan perjalanan adalah sebuah langkah yang sudah sangat tepat untuk dilakukan.

Kemudian dijelaskan juga bahwa kenaikan kasus penularan Covid-19 yang baru-baru ini terjadi disebabkan oleh mutasi virus tersebut, maka sudah jelas yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat sistem imun tubuh dengan program vaksinasi.
Epidemiolog itu juga berpesan kepada seluruh masyarakat supaya tetap melakukan kombinasi 3M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Kemudian untuk pihak Pemerintah, maka 3T harus terus dilakukan, yakni Tracing, Testing dan Treatment.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman juga memiliki penilaian yang sama, bahwa memang kebijakan yang sudah dirubah itu menjadi hal terbaik yang bisa dilakukan. Terlebih ketika ada peraturan yang sifatnya mewajibkan, maka kondisi masyarakat yang belakangan sudah terlihat mulai abai akan adanya pandemi bisa kembali lagi menjadi patuh dan memahami bagaimana pentingnya melakukan vaksin booster.

Dicky juga menjelaskan bahwa langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia dalam berhadapan dengan pandemi Covid-19 adalah dengan mencegah daripada harus terinfeksi. Karena apabila seseorang sudah terinfeksi, utamanya mereka yang semisal memiliki komorbid tertentu, maka jelas infeksi yang terjadi akan menjadi jauh lebih parah. Bahkan untuk masyarakat yang sudah beberapa kali risikonya juga besar, salah satunya adalah potensi terkena Long Covid-19 yang mampu menurunkan kesehatan dia di masa depan hingga yang terburuk bisa menyebabkan kematian.

Pemerintah pastinya sudah melakukan pengamatan yang cermat melalui kajian dengan beberapa orang ahli ketika hendak menerapkan suatu kebijakan negara tertentu, termasuk adalah untuk mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Selain itu para epidemiolog sendiri juga telah mendukung, maka sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa kebijakan itu sudah sangat tepat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Tingkatkan Imunitas Mahasiswa, Tangkal Paparan Radikalisme

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Seperti diketahui, Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong adanya upaya dari institusi kampus untuk meningkatkan ketahanan mahasiswa dari pengaruh paham intoleransi dan radikalisme.

Boy berpendapat bahwa ketahanan mahasiswa tersebut perlu ditingkatkan karena sebagai generasi yang akrab dengan dunia maya, mereka rentan terpengaruh paham intoleransi dan radikalisme yang mudah disebarkan oleh kelompok intoleran serta radikal melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis setuju dengan Kepala BNPT bahwa para anak muda perlu diarahkan, diingatkan, dan dibimbing agar tidak mudah menjadi bagian dari penyebarluasan paham-paham tersebut.

Penulis berharap, selain adanya upaya dari institusi kampus, perlu juga adanya peran generasi muda seperti mahasiswa dalam mencegah pemaparan paham intoleransi dan radikalisme, seperti memproduksi konten-konten kontra narasi di ruang digital sehingga perkembangan bibit intoleransi dan radikalisme yang berbahaya bagi keamanan dan keutuhan bangsa dalam ruang digital dapat dihentikan.

Mahasiswa juga dapat menangkal radikalisme melalui media sosial. Seperti melalui akun instagram atau facebook, jika mahasiswa melihat tanda-tanda konten yang bermuatan radikal, mahasiswa dapat langsung melaporkan agar akun penyebar paham radikal ditutup secara paksa oleh pihak pengelola media sosial tersebut. Dengan tindakan tersebut, mahasiswa sudah mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang terpapar oleh radikalisme di dunia maya.

Mahasiswa di Indonesia saat ini juga sangat kreatif untuk membuat konten yang bisa di unggah di media sosial. Mereka dapat mengisi konten kontra narasi yang diproduksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai untuk mengembangkan hidup dengan semangat kerukunan, kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.

Penulis berpendapat bahwa banyak hal yang dapat dikolaborasikan serta disinergikan dengan institusi kampus untuk mencegah dan memberantas persebaran radikal terorisme di lingkungan perguruan tinggi yang sudah sangat memprihatinkan. Seperti mengangkat narasi wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa dengan menggelar program dialog kebangsaan dalam pembekalan wawasan kepada mahasiswa baru.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya perlu dibuat suatu kebijakan guna menangani paham radikal dalam bentuk kontra narasi. Kampus perlu lebih mengadakan upaya untuk memperkenalkan ideologi Pancasila secara nyata kepada siswanya dan mengimplementasikan ideologi Pancasila secara nyata, sehingga mahasiswa tidak lagi bermimpi tentang ideologi lainnya, karena Pancasila sudah dianggap dapat memberikan jawaban atas apa yg mereka inginkan.

Terkait dengan hal yang telah disebutkan, Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya mengatakan, pihak mereka telah banyak berdiskusi tentang pelaksanaan program dan kerja sama sebagai upaya dalam pencegahan dan meminimalisasi masuknya paham radikalisme dan terorisme ke dalam lingkungan kampus. Upaya tersebut mengacu kepada tridarma perguruan tinggi diantaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Menurut penulis, kehadiran Kepala BNPT beserta jajarannya ke kampus-kampus memberikan penguatan terhadap upaya untuk mengantisipasi serta meminimalisasi penyebaran paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan kampus melalui beberapa program dan pembentukan kelembagaan.

Dari sudut pandang penulis, ada upaya konkret yang bisa dilakukan institusi perguruan tinggi. Hal itu guna membangun institusi pendidikan yang nyaman untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran serta menumbuhkan nilai toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni dan olahraga yang dapat membangun kebersamaan, karena sikap tertutup dan enggan bersosialisasi akan mudah dipengaruhi oleh pemikiran radikal.

Selain itu, peran mahasiswa di masa sekarang sangatlah penting. Mereka tidak hanya pergi ke kampus untuk belajar, tetapi juga berorganisasi serta mendukung program pemerintah. Salah satu peran utama mahasiswa adalah menangkal radikalisme agar tidak tersebar luas di Indonesia, karena paham radikal dapat menggerogoti negara dari dalam.

Dalam hal ini, perlu adanya ajakan kepada para mahasiswa untuk menangkal radikalisme, terutama di lingkungan kampus. Peran serta mahasiswa sangat strategis dalam menangkal radikalisme. Hal tersebut dikarenakan posisi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi sangat rawan terkena radikalisme karena mahasiswa sedang dalam masa pencarian jati diri.

Moderasi beragama merupakan salah satu hal yang tepat untuk digaungkan di kampus dalam upaya untuk meningkatkan imunitas mahasiswa guna menangkal radikalisme. Dengan adanya moderasi beragama maka akan mencegah ekstremisme yang akan berujung pada radikalisme dan terorisme. Mahasiswa juga dapat turut mempromosikan moderasi beragama sebagai salah satu cara menangkal radikalisme.

Selanjutnya, pihak kampus juga dalam memberikan materi pendidikan Pancasila yang dilakukan di awal semester perkuliahan. Tentunya hal tersebut akan membuat mahasiswa dibekali dengan pandangan-pandangan yang lebih rasional terlebih dahulu, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang berkecenderungan fundamentalis.

Dengan demikian, mahasiswa memiliki akar ideologi Pancasila yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan paham radikal. Upaya BNPT yang mendatangi kampus-kampus juga sangat membantu dalam meningkatkan imunitas mahasiswa dalam menangkal radikalisme. Penulis berharap kedepannya tidak ada lagi radikalisme yang dapat mempengaruhi mahasiswa sehingga generasi muda bangsa terbebas dari ancaman radikalisme.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Aset Kripto Berpotensi Perkuat Nilai Investasi Indonesia

Oleh : Edwin Harahap )*

Investor milenial kini mulai melirik investasi aset kripto yang menjadi tren. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi yang proporsional agar mampu meningkatkan nilai investasi di Indonesia.
Investasi di Indonesia rupanya diminati pula oleh kalangan anak muda, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang merilis laporan terbaru mengenai demografi investor aset kripto di Indonesia.
Menariknya, usia muda justru mendominasi jumlah investor dari total 14,1 juta pelanggan per Mei 2022. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda perlu mendapatkan edukasi terkait dengan aset kripto untuk memperkuat nilai investasi Indonesia.
Dalam laporan kemendag, demografi investor kripto didominasi kelompok usia 18-24 tahun (32 persen), kelompok 25-30 tahun (30 persen) dan kelompok 31-35 tahun (16 persen). Adapun berdasarkan kelompok profesi, persentase karyawan swasta mendominasi sebesar 28 persen, wiraswasta 23 persen dan pelajar/mahasiswa 18 persen.

Menyikapi pertumbuhan investor muda yang mendominasi di instrumen aset kripto, tentu saja dibutuhkan edukasi yang tepat untuk mendapatkan kualitas dan pertumbuhan industri yang sehat. VP Marketing Tokocrypto Adytia Raflein mengatakan, generasi muda lebih cenderung menjadi investor kripto dan investasi paling populer di kalangan milenium (usia 26-41 tahun).

Adytia mengamati, jika dibandingkan dengan yang lain, investor yang lebih muda berpikir bahwa aset kripto akan memberikan pengembalian investasi terbaik selama dekade berikutnya. Maka dari itu, diperlukan edukasi untuk memahami aset kripto secara menyeluruh sebelum berinvestasi.

Adytia juga mengatakan, Investor Milenial, Gen X dan Gen Z kemungkinan besar memiliki aset kripto. Namun, melihat secara umum, mereka yang berusia muda masih sekadar ikut-ikutan atau termakan FOMO untuk berinvestasi aset kripto. Jadi ada yang sebagian dari mereka yang kurang nyaman dengan volatilitas kripto. Sementara, sebagian besar lain bersikap optimis dan lebih agresif berinvestasi dalam aset berisiko daripada rekan-rekan mereka.

Melihat pola perilaku investor muda di aset kripto, Adytia menekanka perlu edukasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk memberikan gambaran luas terkait investasi aset berisiko ini. Padahal, memiliki pengetahuan yang baik bisa membuat perencanaan investasi yang jelas dan terukur.

Adytia juga menjelaskan, Investor Muda perlu memahami profil risiko mereka dahulu. Pastikan hanya berinvestasi sebanyak yang mereka mampu dan tidak berharap dapat keuntungan yang cepat dengan mudah. Untuk membatasi risiko, tidak boleh menginvestasikan semua tabungan dalam kepemilikan kripto, sebagai gantinya, harus mendiversifikasi portofolio investasi.

Kemudian, tidak disarankan untuk menginvestasikan semua dana hanya dalam satu jenis aset kripto. Investor muda memiliki lebih banyak waktu untuk mencoba aset baru dan mendapatkan pengalaman dalam berinvestasi. Kripto dapat membuat investasi alternatif untuk generasi muda dalam jangka panjang karena cenderung tetap kuat dan melewati setiap krisis keuangan yang mungkin terjadi di masa depan.Investasi aset kripto dinilai masih potensial meskipun sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Data dari We Are Social melaporkan, terdapat total 205 juta penduduk Indonesia pengguna internet pada 2022. Berarti sebanyak 73,3% dari keseluruhan jumlah populasi di Indonesia sudah tersentuh oleh internet, hal ini tentu saja menjadi modal besar bagi Gudang Kripto untuk menyasar calon investor di berbagai daerah Indonesia. Angka ini tentu saja menjadi bukti bahwa gerbang keterbatasan dalam pasar saat ini tidak lagi menjadi kendala. Tentunya ini membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku ekonomi digital untuk lebih mengeksplorasi berbagai potensi investasi terutama di sektor kripto.

BAPPEBTI mencatat per Februari 2022, jumlah investor kripto telah mencapai 12,4 juta orang. Jumlah besar ini diharapkan dapat terus bertambah seiring dengan perkembangan informasi dan edukasi digital yang relevan dengan kripto.

Gudang Kripto menggarisbawahi pentingnya peran platformnya sebagai sarana edukasi untuk mendukung keberhasilan pengguna dalam berinvestasi di aset kripto. Lantaran kripto saat ini kerap mendapat stigma negatif sebagai aset investasi yang sulit dipahami. Gudang Kripto ingin menciptakan ekosistem investasi kripto yang lebih ramah bagi setiap kalangan. Perusahaan juga ingin membuat cara transaksi investasi yang lebih mudah.

Masyarakat tentu harus sadar bahwa kripto adalah bisnis dengan risiko tinggi. Sehingga jangan sampai yang bermain di kripto malah membuat bisnisnya rusak. Penguatan regulasi dan edukasi dirasa penting seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat terkait aset kripto.

Bisnis dengan risiko yang tinggi tentu saja harus diimbangi dengan lebih banyak informasi dan bimbingan kepada konsumen. Sehingga, ada tanggung jawab yang tinggi untuk menyertainya.
Pemerintah juga harus terlibat dengan memperkuat regulasi, agar mampu mencegah birokrasi yang rumit. Kecanggihan teknologi tentu saja jangan sampai menghambat proses investasi.

Literasi terhadap peluang investasi kripto memang perlu digencarkan, hal ini diperlukan agar calon investor memiliki kemampuan sebelum terjun ke dunia investasi yang bisa diakses tanpa harus keluar rumah. Banyaknya investor kripto di usia muda tentu saja harus dibina dengan baik demi meningkatkan nilai investasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor pemerhati investasi

Munculnya Ancaman Terhadap Pejabat Papua Merupakan Bentuk Keterdesakan OPM Pasca Pengesahan UU DOB

suaratimur.id – Dikutip dari pemberitaan Jubi.id berkaitan dengan aktivitas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terdapat informasi bahwa OPM Wilayah Kodap IV Sorong Raya menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua, termasuk nantinya DOB Papua Barat Daya. Melalui sebuah rilis video, Panglima Kodap IV Sorong Raya, Denny Moss menyampaikan ancaman dan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berisi sejumlah nama pejabat di Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, TPNPB juga menuding Paulus Waterpauw semasa menjabat Kapolda Papua telah membunuh banyak nyawa rakyat Papua, baik sipil maupun pejuang pembebasan TPNPB serta aktivis Papua.

Menurut TPNPB, alasan pihaknya melakukan penolakan terhadap pemekaran DOB karena hanya cara Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan militer, TNI dan Polri untuk membunuh dan memusnahkan ras Melanesia di atas tanah Papua dari Sorong sampai Samarai.

Manuver Kelompok Separatis Papua Di Tengah Terbatasnya Ruang Gerak Akibat Pengesahan DOB

Salah satu pihak yang hingga saat ini tak menerima kebijakan pemekaran adalah kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua. Mereka merasa kebijakan tersebut akan semakin menyudutkan keberadaannya sekaligus semakin membatasi ruang gerak, akibat bertambahnya struktur hingga infrastruktur pemerintah di provinsi baru, termasuk penambahan kekuatan aparat keamanan didalamnya.

Beberapa manuver terus dilakukan oleh kelompok separatis melalui berbagai front dan afiliasi. Setelah sebelumnya menunggangi Petisi Rakyat Papua (PRP) dengan kemasan aksi demonstrasi penolakan DOB dan tentu saja sematan pesan referendum. Beberapa hari lalu, melalui front bersenjata OPM, sebuah ancaman dikeluarkan ditujukan kepada pejabat pemerintah Papua Barat yang mendukung kebijakan DOB Papua.

Perihal pernyataan ancaman bukanlah sesuatu yang baru bagi OPM. Beberapa hari sebelum pemerintah resmi mengesahkan pemekaran tiga provinsi, juru bicara OPM, Sebby Sambom juga memberikan pernyataan ancaman bahwa jika pemekaran di Papua terjadi, maka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke tanah Papua. Ia juga menilai bahwa para pejabat orang asli Papua yang mendukung pemekaran wilayah di Papua sebagai pengkhianat.

Merespon hal tersebut Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya terus bersiaga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pasca penetapan tiga provinsi baru di Papua. Dirinya secara tegas mengajak untuk meninggalkan ego masing-masing. Kita ajak untuk bagaimana membangun provinsi-provinsi yang sudah ada.

Membantah Isu Pengesahan Pemekaran Picu Konflik Horizontal

Salah satu isu yang juga muncul pasca pengesahan pemekaran tiga wilayah Papua dalam bidang keamanan adalah adanya peningkatan konflik horizontal yang bakal terjadi. Jauh-jauh hari sebelumnya, pihak aparat kepolisian sebenarnya telah mengantisipasi dengan mempertebal pasukannya di beberapa kantong wilayah strategis dan yang dianggap rawan. Secara tegas bantahan terhadap isu tersebut juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa pihaknya siap mengamankan pemekaran DOB di Papua serta selalu mewaspadai gerakan (KST Papua yang menolak pemekaran melalui tindakan anarkis dan hingga menimbulkan korban jiwa.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya mempersiapkan pengamanan yang sungguh-sungguh, dengan identifikasi kerawanan, potensi konflik, dan langkah antisipasi terhadap agenda pemekaran DOB serta rangkaian kegiatan Pilkada tahun 2024. Dirinya juga berpesan bahwa pelaksanaan pengamanan tersebut jangan dianggap sebagai kegiatan yang rutin karena bisa membuat lengah. Semua ancaman dan risiko harus diperhitungkan dengan cermat karena setiap kegiatan memiliki faktor dan tingkat kerawanan yang berbeda. Kebijakan Pemekaran diberikan untuk memperpendek pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya di wilayah masing-masing. Lalu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga jangan disalahtafsirkan. Seluruh tokoh politik di Papua harus menghilangkan ego demi pembangunan kesejahteraan rakyat.

Keyakinan Masyarakat Papua Terhadap Kebijakan Pemekaran DOB

Kontradiksi dengan sejumlah manuver kelompok separatis yang menolak kebijakan pemekaran, sejumlah kelompok masyarakat justru menaruh harapan besar bagi kebijakan pemekaran DOB yang kehadirannya telah ditunggu-tunggu sejak lama, menjadi oase di tanah Papua.

Bupati Asmat, Elisa Kambu secara tegas menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah untuk mempercepat pembangunan dan juga mengefektifkan pelayanan pemerintahan di kawasan selatan Papua. Pemekaran memberi ruang yang besar untuk munculnya pemimpin-pemimpin anak bangsa dari anak-anak asli Papua di kawasan selatan. Provinsi sudah dibentuk, generasi muda Papua harus siap bersaing. Dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan, lapangan kerja semakin terbuka, dan generasi muda Papua di selatan bisa semakin termotivasi untuk bersaing dan mengambil peran-peran strategis di daerah tersebut. Mulai sekarang harus lebih menyiapkan diri secara baik, sehingga ke depan bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri ataupun mengisi posisi-posisi yang strategis.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Boven Digoel, Hengky Yaluwo. Pihaknya menyebut bahwa pemekaran DOB bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi anak-anak asli Papua. Sementara itu, mantan Bupati Merauke, Marine John Gluba Gebse menyatakan rasa syukur atas terwujudnya Papua selatan sebagai DOB setelah masyarakat setempat berjuang selama 20 tahun. Keberadaan Provinsi Papua Selatan telah mendapat restu dari enam suku pemilik hak ulayat. Seluruh masyarakat di selatan Papua antusias menyambut pembentukan provinsi Papua Selatan.

Di lain pihak, Ketua Tim Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Universitas Cenderawasih, Prof Dr Melkias Hetharia, menyatakan bahwa pemekaran Papua tidak akan menghambat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pemerintah Provinsi Papua dan Universitas Cenderawasih sedang menyusun naskah akademik yang akan dijadikan dasar pembentukan peraturan tentang KKR di Papua. Konsep KKR di Papua telah disesuaikan dengan asas maupun prinsip resolusi konflik dalam hukum adat, hukum positif, maupun hukum internasional, sehingga pembentukannya dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan antar seluruh masyarakat serta masyarakat dan pemerintah.

Komitmen Pemerintah untuk Membangun Wilayah Papua

Diluar kebijakan pemekaran, pemerintah pusat hingga saat ini juga memiliki program pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan terwujudnya konektivitas antar daerah di Papua. Tujuan lain dari pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan mengurangi indeks kemahalan dan juga angka kemiskinan.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gunadi Antariksa, mengatakan bahwa Kementerian PUPR sedang membangun 29 jembatan di ruas Merauke-Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Jembatan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan program Jalan Trans-Papua yang akan membuka keterisolasian wilayah. Pembangunan ini juga dilakukan guna meningkatkan konektivitas antar kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Selain jembatan, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Merauke-Sorong yang berada di Kabupaten Teluk Wondama.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan kasus Covid-19, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat Indonesia kembali memperketat pemakaian masker sebagai protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19 baik di ruang tertutup maupun terbuka.

Berdasarkan info terbaru mengenai kasus aktif Covid-19 yang penulis dapatkan, kasus aktif dalam seminggu terakhir sudah lebih dari 20 ribu kasus, dengan konfirmasi harian di atas 2.000 kasus serta positivity rate yang bergerak naik di atas lima persen. Hal tersebut perlu mendapat perhatian kembali oleh pemerintah.

Senada dengan penulis, Alexander K. Ginting mengingatkan bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan ambang batas aman positivity rate sebesar lima persen. Sehingga perkembangan Covid-19 di Indonesia mulai masuk fase waspada yang harus kembali mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Alex juga menduga salah satu penyebab kembali meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir disebabkan oleh tingginya mobilitas warga yang diikuti dengan longgarnya protokol kesehatan.

Penulis mendapati bahwa jumlah kasus warga yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, dimana kenaikan terhitung sebanyak 31 persen lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Selama periode 5-11 Juli 2022, jumlah kumulatif kasus yang terkonfirmasi Covid-19 dalam sepekan berjumlah 17.635 kasus. Sementara itu, pada periode sepekan sebelumnya, 28 Juni-4 Juli 2022, kasus Covid-19 berjumah 13.455 kasus.

Berdasarkan informasi tersebut, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan tindakan yang cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Mohammad Syahril menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta rumah sakit untuk menyiapkan ketersediaan tempat tidur sebanyak 10-30 persen dari kapasitas yang ada guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.

Syahril menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah tempat isolasi mandiri seperti di Wisma Atlet dan beberapa tempat yang dikelola pemerintah daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan obat-obatan serta alat pelindung diri (APD) guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
Menurut penulis, perlu digencarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan atau pelacakan agar kasus positif Covid-19 dapat diketahui secara langsung. Masyarakat yang terdeteksi positif dapat segera isolasi di rumah sakit maupun mandiri agar tidak memaparkan Covid-19 ke orang lain.

Perlu diketahui, bahwa terdapat tiga provinsi yang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19, diantaranya yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di tiga wilayah tersebut untuk selalu menaati protokol kesehatan dan selalu memakai masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Penulis berharap masyarakat harus lebih waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi serta booster bagi yang belum mendapatkannya. Masyarakat yang sudah vaksinasi pun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan tidak lebih parah dari masyarakat yang belum menerima vaksinasi.

Masyarakat juga perlu mengetahui tanda-tanda Covid-19 subvarian omicron BA.4 dan BA.5 yang mirip seperti varian virus corona lainnya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, tanda-tanda yang paling umum terjadi seperti demam, batuk, kelelahan, dan hilangnya rasa atau bau. Namun, terdapat tanda-tanda yang kurang umum juga seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, dan mata merah atau iritasi.

Perlu adanya sikap yang serius agar Indonesia dapat mengatasi paparan Covid-19 lebih cepat sehingga penyebaran tidak bertambah banyak. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan kembali testing secara masif, khususnya jika ada kegiatan di masyarakat. Testing ini merupakan upaya screening yang cukup efektif untuk memastikan kegiatan masyarakat tersebut aman atau tidak.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir paparan Covid-19. Masyarakat setidaknya dapat menjaga jarak sekitar 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang yang mungkin sudah terpapar Covid-19. Masyarakat juga dapat mengurangi untuk bepergian ke luar rumah jika merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk dan sulit bernapas.

Penulis mengimbau agar masyarakat selalu memantau perkembangan Covid-19 melalui sumber resmi dan akurat dengan mengikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat, sehingga informasi yang didapat dari sumber yang tepat dapat membantu melindungi diri dari penularan dan penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga harus tetap mengimbau kepada masyarakat bahwa Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker baik di ruang tertutup maupun terbuka serta melakukan vaksinasi atau booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.
Dengan antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, penulis berharap dapat mengurangi serta menangkal dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Food Estate Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Oleh : Salsa Aulia )*

Salah satu program utama Pemerintah saat ini adalah food estate, dan Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara serta Nusa Tenggara Timur (NTT) dijadikan sebagai pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara. Program ini dibuat sebagai bentuk antisipasi terhadap krisis pangan seperti prediksi Food and Agriculture Organization/FAO (organisasi pangan dan pertanian PBB).

Badan PBB ini telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk terhadap dampak pandemi Covid-19 dalam ketahanan pangan. Hal ini juga penting, mengingat area pertanian, terutama di Pulau Jawa, banyak yang beralih fungsi, misalnya menjadi jalan tol, kawasan industri atau perumahan.

Food estate merupakan pengembangan pangan dalam skala luas yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan pertenakan di suatu kawasan. Food Estate juga menjadi salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di massa pandemi seperti saat ini dan Program Strategi Nasional 2020-20124.

Sementara pengembangan food estate Kalimantan Tengah sudah dimulai dari tahun 2020 dan masih berlangsung sampai sekarang. Pengembangannya dilakukan secara bertahap dan pengerjaannya juga tidak bisa sekaligus dilakukan karena terkait dengan kesesuaian dan kesiapan lahan, petani serta infrastruktur tata air dilokasi yang akan di kembangkan.

Jika ketahanan pangan nasional merupakan tujuan utama dari program food estate maka dari itu ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh rakyat menjadi fokus utama Kementerian Pertanian. Dalam hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional yaitu menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor pangan.

Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian juga menambahkan bahwa program food estate yang dirancang sejak tahun 2021 memiliki target pencapaian hingga tahun 2024.
Ada beberapa target pencapaian yang ingin diraih yaitu pertama, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan
Yang kedua yaitu, meningkatnya produksi pangan, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Ketiga adalah terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi serta pemasaran berbasis digital.

Keempat adalah, terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Sementara yang kelima, meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan.

Pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai wilayah pengembangan food estate memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan agroekosistem lainnya seperti lahan kering atau tadah hujan. Setidaknya ada 8 keunggulan, di antaranya ketersediaan lahan cukup luas, sumberdaya air melimpah, permukaan bumi relatif datar, akses ke lahan dapat melalui sungai dan sudah banyak jalan darat serta lokasi lebih tahan deraan iklim.

Selain itu juga, rentang panen panjang, khususnya padi bahkan dapat mengisi masa musim kekurangan bahan makanan di daerah bukan rawa, keanekaragaman hayati dan sumber kekayaan alam yang cukup kaya dan mempunyai potensi warisan budaya dan kearifan local yang mendukung.

Sebagai bentuk dukungan untuk food estate, Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementrian Pertanian juga mengembangkan korporasi petani. Dengan cara ini diarapkan hasil pertanian dari lokasi food estate bisa dimaksimalkan. Untuk itu BPPSDMP akan mendukung kesiapan dalam aspek SDM pertanian untuk food estate.

Korporasi Petani bukan sekedar bertumpu pada produktifitas dan kualitas pertanian, namun lebih banyak ditentukan kemampuan SDM menjalankan bisnis. Petani harus mendapat keuntungan. Petani menjual beras sebagai hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian yang di tanam di food estate.

Pengembangan pertanian di wilayah food estate dilakukan melalui teknologi modern yang sudah ada. Pada Kawasan pengembangan food estate akan di bangung model bisnis korporasi. Pengembangan Kawasan food estate ini dilakukan dengan teknologi lahan rawa secara intensif guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman.

Peningkatan produksi diusahakan melalui penambahan luas tanam atau peningkatan indeks pertanaman (IP), dan produktivitas tanaman. Hal tersebut juga dapat dicapai dengan penggunaan peringkat tumbuhan unggul yang memiliki produksi tinggi, memperbaiki sistem usaha tani. Selain itu juga dapat meningkatkan layanan irigasi, meningkatkan mekanisasi pertanian, mengurangi kehilangan hasil saat budidaya maupun saat panen dan pasca panen, meningkatkan usaha untuk mengajak masyarakat memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi, agar tidak terfokus hanya pada suatu jenis saja dan memperbaiki sistem logistik serta distribusi pangan.

Pengembangan food estate ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan nasional. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian akan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan kepemimpinan sektor konstruksi dan manufaktur.

Kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk harus diantisipasi dari sekarang. Terlebih lagi, tren kebijakan ekonomi pasca pandemi kemungkinan sebagian besar negara akan konsentrasi bagaimana mendorong kemandirian ekonomi masing-masing, khususnya terkait kebutuhan pangan dan Kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Waspada Kelompok Radikal Memanfaatkan Lembaga Amal

Oleh Muhammad Kiswanto)*

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa kelompok jaringan terorisme saat ini mengubah strateginya dalam menyebarkan faham radikal di Indonesia, itu terlihat dari adanya serangkaian penangkapan terhadap para terduga teroris dibeberapa lembaga, partai Islam, dan ormas Islam lainnya belakangan ini. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Direktur Derikalisasi BNPT, bahwa pola baru yang diterapkan teroris adalah dengan menggunakan sistem demokrasi untuk masuk dan meguasai lembaga secara formal.

Yang terbaru, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan transaksi mencurigakan dari ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang diduga untuk mendukung kegiatan jaringan terorisme di dalam dan luar negeri. Selain itu, Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pemanggilan terhadap mantan presiden ACT untuk memberikan klarifikasi atas pengelolaan dana pada lembaga tersebut, Sebelumnya, PPATK telah memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan ACT terkait dugaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terdapat dugaan aktivitas terlarang, Pemblokiran rekening itu dilakukan setelah PPATK menerima laporan dari 33 lembaga penyedia jasa keuangan.

Aksi Cepat Tanggap atau disingkat ACT adalah salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 lalu, lembaga ini disebut mengumpulkan dana masyarakat hingga ratusan miliyar. Dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk berbagai program. Mulai dari membantu korban bencana alam hingga pembangunan sekolah, atau pun tempat ibadah. Akan tetapi pengelolaan dana ratusan miliar tersebut juga diduga bermasalah.

PPATK mengungkapkan beberapa dugaan kasus janggal yang menimpa ACT kaitannya dalam pengelolaan dana, diantaranya dugaan dana yang diterima dibisniskan, dugaan aliran dana ke Al-Qaeda, dugaan aliran dana berpotensi terkait terorisme, dugaan donasi untuk kepentingan pribadi, dugaan potong dana CSR 10-20 %, dugaan potong donasi 13,7% untuk gaji, dan dugaan tilap dana CSR kecelakaan Lion Air JT-610.

Beberapa dugaan kasus yang dialami oleh ACT tersebut adalah terkait aliran dana ke Al-Qaeda dan aliran dana ke jaringan teroris lainnya, berdasarkan kajian & database, PPATK menemukan adanya transaksi keuangan karyawan ACT dengan seseorang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan pernah ditangkap di Turki, ACT juga diduga melakukan transaksi keuangan ke sejumlah negara dengan total dana sebesar Rp 1,7 miliyar yang diduga berpotensi merupakan transaksi terlarang.

Dalam pendanaan jaringan terorisme, kedok lembaga amal ditengah masyarakat Indonesia menjadi sumber dana yang signifikan dalam penguatan jaringan radikal, hal ini sangat efektif diterapkan di Indonesia, terlebih sifat masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan, kondisi ini juga diperkuat dengan survei dari Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021 yang menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, potensi inilah yang justru menjadi celah yang dimanfaatkan kelompok radikal dan teror untuk menggalang dana dengan modus donasi dan amal.

Dalam menangkal modus serupa, perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya memperketat regulasi tentang pendanaan publik oleh lembaga-lembaga amal dan memunculkan Kementerian Sosial RI dan Kementerian terkait untuk menutup celah modus penggalangan dana melalui donasi serta filantropi. Selain itu perlu pula sosialisasi mengenai lembaga-lembaga amal atau donasi yang terkait dengan kelompok teror kepada para pemangku kepentingan yang memantau lembaga amal tersebut dan edukasi terhadap masyarakat agar lebih jeli serta selektif dalam memilih lembaga amal dan berdonasi.

Lebih lanjut, Pemerintah harus memperkut regulasi terkait dengan pendanaan publik oleh lembaga-lembaga amal karena selama ini pengumpulan dana umat hanya oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang dan peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, peraturan tersebut hanya mengatur soal sistem birokrasi perizinan, sementara itu aturan soal akuntabilitas dan sanksi jika terjadi kecurangan atau penyelewengan dan penyalahgunaan dana belum diatur.

Terorisme dan paham radikal menjadi musuh terbesar bangsa Indonesia karna bertujuan untuk memecah belah bangsa dan mendirikan negara Khilafah atau anti Pancasila, inovasi dan cara-cara kelompok radikal tersebut harus diantisipasi dengan pemahaman masyarakat Indonesia yang semakin mendalam terhadap kelompok-kelompok radikal terlarang, bahwa masyarakat harus mengenal dan memahami Pancasila secara harfiah dan sebagai falsafah Negara yang tak tergantikan, dan membentuk mindset. Apabila ada kelompok-kelompok yang ingin menggantikan dasar-dasar Negara Pancasila ke ideologi lain harus diartikan sebagai paham-paham terlarang/radikal, yang akan menghancurkan keutuhan dan kesatuan bangsa yang harus dilawan.

Hal ini harus diajarkan dan diedukasi dari tingkat pusat, tingkat daerah, para akademisi, guru-guru sampai dengan yang terkecil termasuk keluarga (orang tua) harus berperan bersama-sama secara konsisten dan masif, agar semakin tertanam nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

UU Cipta Kerja Mendorong Implementasi Ekonomi Digital Bagi Indonesia

Oleh : Savira Ayu )*

Ekonomi digital dinilai mampu membangkitkan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19, sehingga diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi yang mendukung Implementasi Ekonomi Digital di Tanah Air.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengatakan, BKSAP DPR RI dan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung penuh perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong transformasi digital melalui dukungan legislasi dan kebijakan regulasi. Salah satu langkah tersebut ditempuh dengan pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (UU No. 11/2020) dan penyusunan kerangka pengembangan ekonomi digital nasional 2021.

Fadli juga menuturkan, tantangan global memang memaksa Indonesia untuk menerapkan berbagai strategi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Salah satu strateginya adalah mendorong transformasi digital dan diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia, maka diperlukan regulasi yang tepat terutama dalam mendorong produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan diversifikasi dan daya saing di semua segmen ekonomi.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa UU No. 11/2020 dan penyusunan kerangka pengembangan ekonomi digital nasional 2021-2030 tersebut mengatur upaya pengembangan ekonomi digital. Antara lain melalui pengaturan perluasan pembangunan infrastruktur pita lebar, penetapan batas tarif atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan umum dan persaingan usaha yang sehat serta kerja sama penggunaan teknologi baru.

Tidak hanya itu, Fadli juga menuturkan bahwa UU tersebut juga mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi kemudahan investasi dalam infrastruktur digital untuk menciptakan inklusi digital dan memastikan setiap orang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan ada juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008 diubah dengan UU No. 19/2016) yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan program turunan UU Indonesia digital roadmap 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital dan ekonomi digital. UU Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini sedang dibahas di DPR dan diharapkan agar dapat segera disahkan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga telah menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan peningkatan investasi.

Sebelumnya, Fadli pernah memaparkan dalam sambutannya, di mana pembangunan Indonesia memberikan kontribusi hampir setengah dari pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara yang diperkirakan meningkat menjari USD 363 Miliar pada tahun 2025 menurut sebuah studi Google, Temasek, Bain & Company tahun 2021. Nilai investasi ekonomi digital Indonesia selama kuartal satu tahun 2021 (Q1-2021) telah mencapai USD4,7 miliar dan melampaui nilai tinggi selama empat tahun terakhir. Hal tersebut membuat ekonomi digital Indonesia bisa menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Indonesia mempunyai mimpi untuk menjadi raksasa digital pada masa yang akan datang. Potensi Indonesia memang tidak kecil. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga tergolong pesat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan penetrasi Internet yang terus tumbuh di Indonesia. Seiring hal tersebut, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Data dari We Are Social menunjukkan, pengguna aktif media sosial di dalam negeri tercatat sebanyak 72 juta akun pada 2015. Angka tersebut kemudian naik 136,11% menjadi 170 juta akun pada 2021 atau naik 0,5% pada November 2021. Besarnya pasar digital di Indonesia turut membuat perusahaan rintisan (Startup) menjamur di Indonesia. Menurut StartUp Ranking mencatat, Indonesia memiliki 2.324 start up per Desember 2021.

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak kelima di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat dengan 70.468 startup, India 12.283 startup, Inggris 6.124 startup, dan Kanada 3.204 startup. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi dari usaha daring ini masih sangat besar, dilhat dari jumlahnya yang minim di luar Jawa. Hal lain yang berpotensi mendorong potensi ekonomi digital Indonesia adalah semakin berkembangnya perusahaan teknologi financial (fintech).

Data Center Journal mencatat, Indonesia memiliki pusat data terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 74 unit. Pusat data akan membantu perusahaan, khususnya yang menggunakan ekosistem internet, untuk memastikan kelancaran operasional.

Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan instrumen untuk meringkas kebijakan di Indonesia yang ruwet. Menurut Sri, Melalui UU Cipta Kerja, tidak hanya mendorong potensi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, namun juga potensi ekonomi digital yang cukup besar.

UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu mendorong pengembangan usaha, termasuk juga usaha yang bergerak di bidang teknologi digital. Tentu saja pemerintah juga perlu menyoroti soal aturan terkait keamanan demi mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute