suaratimur.id – Dalam pembangunan suatu wilayah, peran aktif pemuda menjadi salah satu kontribusi yang harus dipersiapkan sejak dini. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan serta mensejahterakan masyarakat di suatu wilayah, perlu mendapat sentuhan dari generasi milenial sebagai tonggak pemimpin di masa depan. Hal tersebut berlaku juga dalam hal pembangunan di wilayah Papua.
Munculnya kebijakan pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua diharapkan turut menjadi modal dasar yang baik untuk masa depan Papua. Tentunya, terbentuknya pemekaran provinsi tersebut harus disesuaikan dengan penyiapan terhadap Human Resources atau sumber daya manusia dan Natural Resources atau sumber daya alam.
Peran pemuda diharapkan dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kompetensi untuk pembangunan secara nasional pada umumnya, ataupun sesuai wilayah masing-masing dengan pertimbangan sosiologis tertentu. Selain mempersiapkan Pendidikan, pemuda juga harus mengantisipasi moralitas agar memiliki budi pekerti yang baik, dengan tujuan utama menjaga kebersamaan dan memiliki paradigma inklusif terbuka untuk menghadapi berbagai perbedaan yang muncul. Dalam upaya membangun suatu wilayah, pemuda dituntut untuk memiliki satu persepsi dengan tujuan yang sama yakni kesejahteraan dan kedamaian.
Kebijakan DOB Tak Mengubah Kepapuaan Masyarakat di Papua
Dalam lanskip pembangunan di wilayah Papua, satu hal yang harus dipahami bersama bahwa adanya kebijakan pemekaran wilayah tidak merasuk hingga wilayah kultural atau adat masyarakat Papua. Pasalnya masih banyak pihak yang salah memahami dan menghartikan. Hal tersebut sempat ditegaskan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Bahwa kebijakan DOB hanya mengubah administrasi pemerintahan yang ada di Papua sehingga tidak akan pernah mengubah kepapuaan bagi masyarakat di Papua. Meski ada pemekaran DOB di Papua, tetapi tetap terikat dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).
Secara umum, hingga saat ini pemerintah terus berupaya melalui sejumlah implementasi kebijakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Terbitnya UU Otsus telah mendorong berbagai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dengan visi pembangunan 2041 upaya mewujudkan “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Dalam pelaksanaannya, diharapkan peran generasi milenial di Tanah Papua turut menjadi agen perubahan guna mewujudkan hal tersebut.
Kaum Muda Papua Harus Terlibat Aktif dalam Proses Pembangunan dan Bangsa dan Negara
Sejumlah pesan terus digaungkan dalam mendorong keterlibatan pemuda di pembangunan wilayah Papua yang saat ini digencarkan oleh pemerintah. Pendeta Hiskia Rollo selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) mengimbau kepada semua elemen masyarakat, khususnya kaum muda, agar menyikapi perbedaan dengan kasih dan kemanusiaan, bukan kekerasan. Dirinya meyakini Tuhan berkehendak untuk pembangunan Papua berlangsung di dalam kasih. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun jangan sampai perbedaan itu menjadikan hilangnya damai dan sejahtera. Kaum muda Papua harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan di Tanah Papua.
Sementara itu, Ketua DPW LIRA Provinsi Papua, Steve R.A Mara, berharap generasi muda Papua lebih berfikir strategis untuk menyiapkan dan menerima segala perubahan dan perbedaan yang ada serta terus berdatangan. Semisal kebijakan DOB, harus disyukuri karena akan memperpendek rentan kendali. Dirinya berharap kepada generasi muda Papua untuk tidak terlena dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga membuat rull pemikiran hanya pada kegiatan demonstrasi dan hal-hal yang bersifat negatif. Adanya ketakutan akan dampak negatif jika terjadi pemekaran adalah hal wajar, namun hal tersebut bisa diatasi oleh peran pemerintah untuk mensosialisasikan serta memberikan penjelasan terkait manfaat dan tujuan secara lebih detail.
Kondisi masyarakat di pesisir dan pegunungan wilayah Papua yang masih jauh dari kesejahteraan, menjadi pergumulan pemerintah dan semua pihak untuk bisa memperbaiki keadaan. Kita lihat hari ini sangat nyata, masyarakat di pesisir pantai dan pegunungan, pembangunan masih kurang nampak, seolah negara tidak hadir di wilayah-wilayah tersebut. Padahal kondisi tersebut disebabkan karena tingkat kendali yang jauh. Sehingga, mari kita lebih terbuka terhadap perubahan yang ada. Siapkan diri untuk menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua.
Orang Asli Papua Siap Kawal DOB dan Otsus
Sementara itu, hingga kini dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB di Papua terus berdatangan dari berbagai pihak dan tempat. Secara umum, para pendukung tersebut memiliki harapan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan wilayah Papua.
Salah satu dukungan dari unsur pemuda datang dari Tokoh dan Ketua Ormas Pemuda Jayapura dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Puraro. Dirinya menegaskan bahwa sebagai orang asli Papua (OAP) siap mengawal kebijakan pemerintah terkait DOB dan Otsus.
Dirinya juga menyinggung MRP agar tidak mengurus masalah politik, melainkan fokus mengurus hak-hak masyarakat adat Papua. Mewakili masyarakat Adat Mamta, Tabi, ia juga menolak adanya klaim pernyataan ketua MRP yang menyebut bahwa masyarakat Papua menolak DOB di Papua. Pernyataan tersebut tidak benar dan merupakan asumsi ketua MRP semata, tidak mewakili masyarakat adat Papua secara umum. MRP sebagai representasi kultur OAP harusnya mampu bersikap netral atas berbagai gejolak di Papua.
Disamping itu, kepada semua pihak terutama generasi muda serta para intelektual agar mampu membantu dunia pendidikan hingga wilayah-wilayah pelosok. Pada dasarnya masyarakat Papua sangat membutuhkan pemekaran untuk perluasan pelayanan dan keterlibatan serta terakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan fasilitas di dunia Pendidikan.
God Bless, Papua
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
SuaraTimur 