suaratimur.id – Satu demi satu dukungan terus mengalir dan ditunjukkan oleh berbagai pihak terkait rencana pemerintah dalam pemekaran wilayah di Papua melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan sempat menuai pro kontra pada tingkat akar rumput. Kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi menjadi salah satu kendala dari pemerintah yang harus dievaluasi secara bersama dan menyeluruh.
Salah satu dukungan DOB ditunjukkan oleh mantan tokoh gerakan separatis Papua, Nicholas Messet yang menyatakan bahwa sudah saatnya Papua dimekarkan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran yang berdasar pada tujuh wilayah adat tersebut merupakan berkat yang Tuhan berikan untuk masyarakat Papua. Melalui pemekaran tersebut, maka seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan ketentuan DOB.
Dirinya kembali menegaskan bahwa Papua sudah final melalui pengakuan Dewan Keamanan PBB pada 19 November 1969 lalu. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Kebijakan DOB harus disambut dengan gembira karena jika terdapat provinsi baru maka pembangunan bisa menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. Jika kemudian terdapat pihak yang mempeta-petakan maka indikasinya adalah ingin lepas dari NKRI. Menjadi pembelajaran bersama, bahwa hingga saat ini masih terdapat pemikiran dari sejumlah pihak yang menganggap bahwa Papua hanya milik Orang Papua Asli (OAP). Padahal sejatinya, seluruh masyarakat yang tinggal di Papua berhak dan bertanggungjawab terhadap kemajuan Papua dalam berbagai bidang. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah juga harus menyiapkan SDM Papua untuk bisa berkarya dan menjadi sukses dengan tidak mengharap seperti uang jatuh dari langit. Telah habis mimpi, sekarang bagaimana kita kerja untuk negeri sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.
Mantan Petinggi OPM yang Kini Mendukung NKRI
Untuk diketahui bahwa Nicholas Messet dulunya merupakan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melihat posisinya tersebut, jelas dirinya bukanlah orang biasa. Namun kini, ia telah kembali membela Indonesia. Khususnya hal-hal yang mengenai permasalahan Papua. Tak hanya itu, Nick juga menjadi Konsulat Kehormatan Negara Nauru di Jakarta. Terdapat fakta menarik darinya, bahwa isu mengenai Papua ternyata tidak banyak negara yang menanggapi dalam sidang umum PBB. Hanya negara-negara kecil yang selalu ingin mengangkat permasalahan Papua di sidang umum PBB, seperti Vanuatu, Palau dan Marshall Island.
Dalam sejumlah kesempatan Ia juga menegaskan, bahwa Benny Wenda yang selama ini getol memperjuangkan kemerdekaan Papua juga tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disinyalir karena semakin banyak dari mereka yang sadar, bahwa usaha memisahkan Papua dari Indonesia tak lebih dari hal sia-sia. Terbukti, upaya sebagian pihak oposisi mengangkat isu mengenai Papua di Sidang sekelas PBB, nyatanya ditolak oleh banyak negara.
Pemuda Papua Jangan Mimpi Merdeka atau Lepas dari NKRI
Menjawab sejumlah argumen oleh kelompok separatis yang hingga kini masih berupaya untuk keluar dari Indonesia dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemerdekaan. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa anak muda masa kini tidak perlu bermimpi bahwa Papua akan merdeka seperti yang dilakukannya selama 40 tahun lalu dan berakhir dengan sia-sia. Menurutnya disebut merdeka adalah jika sudah mendapat pekerjaan, baru bisa berpikir bahwa dunia ini besar. Namun jika hanya bermain dan berpikir togel tanpa bisa membantu orang lain, maka merdeka hanyalah slogan belaka.
Terkait itu, dirinya juga teringat dengan nasihat yang diberikan oleh mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta bahwa negara Indonesia besar sekali, kita harus bangga karena berada dalam negara besar, sementara kalau melepaskan diri kemudian berada di luar, tidak ada pihak yang mau mendengar. Banyak contoh negara kecil yang tidak banyak pihak yang mau mendengar. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemuda Papua saat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan begitu maka hal baik akan didapat, bukan saja di Indonesia namun di seluruh dunia.
Wali Kota Jayapura Sebut DOB Memperpendek Rentan Kendali Pelayanan Kepada Masyarakat
Sebuah penjelasan terhadap dukungan DOB juga diberikan secara tegas oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano. Menurutnya pembentukan DOB Papua adalah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DOB dilakukan untuk memperpendek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat pun tercipta dan kemajuan pembangunan menjadi tidak hanya tertumpu di Kota Jayapura saja. Di samping itu, penolakan DOB dan Otsus hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin merdeka yang tidak sepihak dengan Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan termasuk menyusup dalam aksi penolakan DOB dengan misi akhir melepaskan diri dari NKRI.
Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Melalui Persekutuan Gereja di Papua
Secara umum, dalam upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, sejumlah kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai mekanisme dan pendekatan. Terbaru, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP), yang mana keberadaannya dekat dengan masyarakat, mendukung sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Selain itu, di tengah pluralisme yang ada, PGGP diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi konflik. Para pemuka agama juga diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pemuka agama yang memiliki jamaah dan tutur katanya didengar oleh masyarakat dapat menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat.
Tindakan responsif pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Diantaranya, Ketua PGGP Papua Barat, Sherly Parinussa yang menyatakan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran tokoh agama dan pendeta akan menopang percepatan pembangunan Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
SuaraTimur 