oleh on

JAKARTA — Pemerintah mengumumkan hingga Minggu (5/12/2021) pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua sebanyak 99.009.581 orang atau 47,54 persen dari total target sasaran vaksinasi. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni 142.432.347 orang atau 68,39 persen. Adapun sasaran vaksinasi Covid-19 yaitu 208.265.720 orang. Orang yang divaksin sejauh ini terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun.

Sementara itu ada 4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Wajib Diketahui. Pemerintah saat ini sedang sangat serius dalam menanggulangi pandemi Covid-19.mulai dari melakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, hingga melakukan upaya import vaksin Covid-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mengejar angka Herd Immunity yaitu di angka 70%.

Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu. Akhirnya pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga dua juta dosis dalam satu hari. Namun dalam proses pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin karena hoax yang massif tersebar media sosial.

Untuk melawan hoax yang beredar di sosial media, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan empat manfaat dari vaksinasi Covid-19 melalui situs – situs resmi pemerintah. Berikut diantaranya :

Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh.
Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.

Mengurangi Risiko Penularan

Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurang risiko terpapar.

Mengurangi Dampak Berat dari Virus
Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

Mencapai Herd Immunity
Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19

Dengan adanya informasi diatas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang penting nya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. (*)

oleh on

Jakarta — Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penundaan Sementara Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari sejumlah negara. Kebijakan tersebut menyusul adanya transmisi komunitas kasus varian Covid-19 bernama Omicron atau B.1.617.2 yang dideteksi pertama kali di Afrika Selatan, Rabu (24/11/2021).

Pemerintah pun memastikan akan terus memantau penyesuaian daftar negara yang tercantum jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 dan SE Nomor 24 Tahun 2021. Dua instruksi tersebut menekankan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mencegah penularan Covid-19.

Pemberlakuan PPKM level tiga itu direncanakan akan berlangsung mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk tetap tenang dan berhati-hati dengan varian baru Omicron yang digadang-gadang dapat menjangkit para penyintas Covid-19.

Wiku menjelaskan, Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa efek transmisibilitas dan keparahan gejala Omicron masih harus diteliti lebih lanjut.

“Bukit awal penelitian mensinyalir varian ini dapat menimbulkan infeksi pada penyintas Covid-19. Namun, masyarakat diharapkan menunggu hasil studi lanjutan,” ucapnya, dikutip dari covid19.go.id, Rabu (1/12/2021). Sementara itu, Satgas Covid-19 masih terus meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19. Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama. (*)

oleh on

JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 untuk menekan mobilitas masyarakat. Pemerintah khawatir peningkatan mobilitas masyarakat di saat libur Natal dan tahun baru memunculkan kerumunan sehingga memicu gelombang ketiga penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember 2021.

Kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama lebih kurang satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2021. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.

“Kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” kata Muhadjir. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan selama libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 juga akan dilakukan di sejumlah destinasi.

“Pengetatan dan pengawasan tersebut terutama dilaksanakan di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal,” ujar Muhadjir. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan itu dilakukan menyusul keputusan pemerintah yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga melarang sejumlah kegiatan dalam perayaan libur Natal dan tahun baru. Salah satunya pesta kembang api. “Dalam kebijakan libur Natal dan tahun baru ini, sejumlah kegiatan seperti perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar sepenuhnya dilarang,” ujar Muhadjir. Namun Muhadjir mengatakan, tidak ada penyekatan selama periode libur Natal dan tahun baru sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet. “Intinya sesuai arahan presiden tidak ada penyekatan (saat libur Nataru). Tidak ada penyekatan, tetapi kita imbau, kita serukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian, kecuali untuk tujuan-tujuan primer,” kata Muhadjir.

Menanggapi rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan tahun baru tanpa penyekatan, anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay tak mempersoalkan keputusan tersebut. Menurut Saleh, hal itu merupakan upaya pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. “Jadi arahnya ke situ, arahnya bukan untuk melonggarkan. Jadi kan bukan kontradiktif kalau bukan untuk melonggarkan, kalau arahnya untuk melonggarkan itu baru kontradiktif,” kata dia.

Namun, ia mengingatkan pemerintah konsisten dalam menerapkan aturan PPKM level 3, seperti pembatasan kunjungan di destinasi wisata, hotel, dan pusat perbelanjaan. Saleh mengatakan, konsistensi pemerintah menjadi kunci apakah kebijakan itu dapat efektif mencegah lonjakan kasus Covid-19. “Apakah ini akan efektif atau tidak? Sebetulnya itu efektif atau tidaknya itu tergantung dari implementasinya. Jadi kalau implementasinya dilakukan dengan benar, saya kira itu akan efektif,” kata Saleh. (*)

oleh on

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Libur Nataru (natal dan tahun baru) sudah di depan mata. Saat liburan yang dikhawatirkan adalah mobilitas massal masyarakat, apalagi saat ini virus Covid-19 sudah bermutasi jadi varian Omicron. Untuk mengatasinya maka pemerintah memperluas cakupan vaksinasi, agar lebih banyak masyarakat yang diinjeksi dan punya imunitas yang tinggi.

Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar agar manusia tidak terinfeksi virus Covid-19. Pemerintah mengebut vaksinasi nasional yang dimulai pada maret 2021, sehingga kalau bisa awal tahun depan terbentuk kekebalan komunal. Saat sudah banyak yang divaksin dan ada herd immunity maka Corona akan kalah dan masyarakat sehat.

Pemberian vaksinasi amat penting karena sebentar lagi ada libur Nataru (natal dan tahun baru). Meski sudah ditetapkan bahwa akhir tahun hingga 2 Januari 2022 diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia, tetapi tetap perlu diantisipasi karena bisa jadi ada mobilitas massal walau di dalam kota. Selain itu takut juga ada keramaian di dalam pusat perbelanjaan, playground, atau tempat wisata.

Pemerintah memperluas cakupan vaksinasi untuk menghadapi libur Nataru. Diharapkan jika sudah banyak masyarakat yang divaksin maka tidak ada klaster Corona baru yang terbentuk saat akhir tahun. Apalagi virus Covid-19 sudah bermutasi jadi varian Omicron yang jauh lebih berbahaya, sehingga kita wajib melindungi dengan vaksinasi dan tentunya dengan menaati protokol kesehatan.

Corona varian Omicron lebih ganas karena menyerang kekebalan tubuh lebih cepat. Ciri-cirinya juga agak berbeda, di antaranya manusia lebih cepat lelah, pusing, dan tidak ada anosmia (tidak bisa membau), sehingga dikhawatirkan ada OTG yang tidak sadar karena ia masih bisa mengendus parfum, padahal kenyataannya kena Corona. Oleh karena itu vaksinasi amat penting untuk mecegah Corona varian Omicron.

Vaksinasi yang perlu diluaskan cakupannya adalah untuk lansia (lanjut usia), karena mereka lebih rawan untuk terkena Corona. Jangan sampai ketika kakek dan nenek jalan-jalan bersama cucunya malah membawa ‘oleh-oleh’ berupa virus Covid-19. Kita wajib berkaca pada kasus di Singapura, di mana lebih banyak lansia yang terkena Corona karena belum mendapatkan vaksin.

Selain vaksinasi lansia, strategi lain pemerintah dalam memperluas cakupan vaksinasi adalah dengan sistem door to door. Vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh BIN, akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Tujuannya agar makin banyak rakyat Indonesia yang mendapatkan suntikan, meski di tempat terpencil sekalipun.

Vaksinasi door to door dirasa lebih efektif karena mobil dan tenaga kesehatan (nakes) yang langsung mendatangi pemukiman masyarakat. Mereka tak perlu datang ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk disuntik, tetapi tinggal mendaftar dan menunggu giliran. Terutama bagi warga yang kesulitan finansial, akan lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.

Sementara itu, vaksinasi door to door juga berguna untuk kalangan disabilitas karena mereka memang kesulitan dalam bermobilitas. Jika ada nakes yang datang maka mereka tidak perlu mencarter mobil dan mencari pendamping untuk medorongkan kursi roda.

Vaksinasi adalah kewajiban, selain untuk mencegah klaster Corona baru saat libur Nataru, juga bisa menyehatkan diri sendiri. Jika sudah divaksin maka ia tidak terinfeksi virus Covid-19 varian Omicron dan tidak menularkannya ke keluarga di rumah.

Untuk menghadapi libur Nataru maka pemerintah memperluas cakupan vaksinasi, dengan memberi vaksin juga pada lansia yang lebih rawan kena Corona. Selain itu, dilakukan juga vaksinasi door to door sehingga makin banyak masyarakat yang divaksin. Semua jurus dilakukan agar libur Nataru aman dan tidak meningkatkan kasus Corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

oleh on

Oleh : Muhammad Ridho )*

Aksi mogok buruh yang akan dilaksanakan pada 6-10 Desember 2021 akan mengganggu pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk mengatasi dampak Corona. Penyebabnya karena roda perekonomian bisa tersendat akibat berhentinya produksi di banyak pabrik.

Akhir tahun 2021 ini buruh bergejolak karena mereka menolak kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2022 yang dianggap sangat kecil. Untuk mewujudkan keinginannya, mereka berdemo bulan lalu lalu melanjutkan dengan mogok kerja massal bulan ini. Bahkan ancamannya, pemogokan akan dilakukan secara nasional.

Sebenarnya demo dan mogok kerja setelah pengumuman kenaikan upah minimum adalah hal yang biasa, tetapi dianggap luar biasa saat pandemi. Pasalnya, jika ada pemogokan buruh maka bisa mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Padahal pemerintah sedang gencar menstabilkan finansial negara untuk mengatasi dampak pandemi, tetapi malah dihalangi oleh para buruh.

Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa pemogokan buruh bisa mengganggu perekonomian nasional karena menghambat investasi. Dalam artian, para penanam modal asing bisa membaca berita tentang pemogokan buruh di surat kabar lalu memikirkan ulang, haruskah berinvestasi di Indonesia sedangkan buruhnya selalu agresif dalam meminta kenaikan upah?

Ketika para investor batal untuk masuk ke Indonesia maka akan banyak yang merugi, termasuk buruh sendiri. Pasalnya, melalui dana penanaman modal asing, bisa jadi bahan bakar untuk memulihkan ekonomi nasional. Penyebabnya karena pemerintah tidak mau menambah hutang untuk tambahan modal pemulihan ekonomi karena bisa membebani rakyat di masa depan.

Jika banyak investor yang menanamkan modal di Indonesia, akan ada banyak hal positif. Nantinya akan banyak proyek yang bisa mengurangi pengangguran dan menyehatkan kondisi finansial negara. Ketika kondisi keuangan Indonesia sehat maka tidak ada inflasi dan harga barang jadi stabil.

Akan tetapi, jika sebaliknya alias investor ogah menanamkan modal asing, maka akan sangat kehilangan peluang emas. Saat ini untuk menarik perhatian investor masih fluktuatif karena di masa pandemi banyak yang menahan uangnya. Namun ada yang ingin menanamkan modal di Indonesia karena menganggap situasinya kondusif dan pasarnya besar, dan jangan sampai jadi batal gara-gara ancaman mogok kerja.

Padahal para pengusaha, termasuk yang berkebangsaan asing, sudah tertib dan menaati aturan dari pemerintah. Gaji buruh pasti diberi sesuai dengan upah minimum provinsi. Walau masih masa sulit tetapi pengusaha berusaha untuk memberi gaji secara utuh, tidak dipotong karena alasan pandemi.

Namun ketika buruh terus berulah dan mengancam pemogokan kerja, mereka tidak bisa diajak untuk kompak dalam mengatasi dampak pandemi dengan sama-sama bekerja keras. Akibatnya produksi di pabrik jadi terhenti, karena mogok kerja dilakukan selama beberapa hari. Padahal jika produksi berhenti sehari saja, kerugiannya sudah bayak sekali.

Ketika perusahaan terus-menerus merugi maka sesungguhnya buruh juga dirugikan. Penyebabnya karena kondisi keuangan jadi minus dan akhirnya dilakukan pengetatan anggaran. Kemungkinan terburuknya ada 2, melakukan pemotongan gaji karyawan atau pensiun dini. Maka buruh yang rugi karena 2 opsi itu sama-sama tidak enak.

Oleh karena itu hentikan saja aksi mogok kerja karena akan merugikan diri sendiri. Seharusnya para buruh bisa berpikir panjang, masih mending ada kenaikan gaji walau hanya 1%, daripada tidak sama sekali, atau bahkan ancaman pemotongan gaji. Bersyukurlah pada upah yang diterima karena faktanya gaji selalu naik tiap tahun, dan belajar berhemat.

Jika ada mogok kerja maka jangan marah saat dibubarkan oleh aparat, karena mereka sedang melaksanakan tugasnya. Di masa pandemi semua orang wajib bekerja sama, termasuk para buruh, karena baik pekerja maupun boss melakukan simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

oleh on

Oleh : Zainudin )*

Tokoh agama moderat diharap untuk menyiarkan ajaran yang cinta damai dan ikut menangkal radikalisme. Dengan adanya peran tokoh agama tersebut, maka radikalisme diharapkan dapat ditangkal secara maksimal.

Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses ceramah tokoh agama, baik secara langsung, via televisi, radio, atau internet. Banyak sekali tokoh yang berpidato dengan berbagai tema, tinggal pilih saja yang sesuai dengan keadaan hari itu. Akan tetapi jangan salah pilih karena ada kiai tekek alias abal-abal yang menyebarkan ajaran sesat, karena malah mengajarkan tentang ekstrimisme dan radikalisme.

Tokoh agama moderat didorong untuk lebih rajin dalam menyiarkan syiar, sehingga masyarakat makin paham apa itu mdoerasi beragama. Ceramah mereka selalu dinanti agar memperlihatkan agama yang cinta damai, bukannya malah memprovokasi. Masyarakat juga perlu diedukasi agar tidak sembarangan memilih ceramah dan akhirnya malah terjebak dalam radikalisme dan terorisme.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyatakan bahwa pemeritnah dapat mebentuk pendakwah yang menyampaikan syiar agama dengan nilai moderat dan dapat mengikuti perubahan zaman. Dalam artian, tokoh agama moderat perlu didorong agar lebih rajin berceramah dan mengkampanyekan moderasi beragama.

Moderasi beragama perlu diviralkan karena ia membaut seseorang beragama secara moderat alias di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri. Jika beragama dengan moderat maka ia tidak akan terlalu fanatik sampai mengkafir-kafirkan orang lain, karena paham bahwa hal ini sebenarnya dilarang oleh nabi. Ekstrimisme tidak bisa dibenarkan karena ia tidak toleran dan cenderung dengan jalan kekerasan.

Makin banyak tokoh yang berceramah mengenai moderasi beragama tentu makin bagus karena kita butuh syiar yang cinta damai. Bukan yang malah mengobarkan peperangan dengan alasan jihad dan merusak persatuan Indonesia. Jihad yang paling utama adalah mencari nafkah untuk keluarga dan mengekang amarah serta hawa nafsu, bukannya berkoar-koar ingin menyerang orang lain dengan alasan sentimen.

Pembelajaran di Pesantren juga seharusnya diwarnai dengan moderasi beragama dan tidak ekstrimis. Pesantren adalah pusat ilmu agama dan yang diajarkan adalah beragama dengan saling menyayangi, bukan saling membenci. Toleransi adalah kunci di negara yang majemuk seperti Indonesia. Lagipula Nabi Muhammad sendiri mencontohkan toleransi dan tidak pernah menghina orang dengan keyakinan lain, serta berdakwah dengan lemah lembut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ada 3 ciri seorang santri yakni: moderat, menghargai keragaman, dan cinta tanah air. Santri itu memiliki pemahaman dan pengamalan beragama yang tidak ekstrim alias moderat. Penyebabnya karena ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren seperti tasawuf, fikih, ilmu kalam, dll bukanlah yang ekstrim.

Santri wajib menghargai keragaman karena ajaran agama yang mengajari tentang perbedaan.Menghargai keberagaman bukan berarti mengabaikan keyakinan. Seorang santri diajari untuk membina hubungan baik dengan Tuhan dan juga sesama manusia, tak hanya dengan yang seagama tetapi juga umat dengan keyakinan lain.

Moderasi beragama memang patut diajarkan terus di pesantren karena para santri adalah calon ustad, kiai, dan pemimpin di masa depan. Mereka akan terus bersyiar mengenai kebajikan dan beragama dengan moderat serta lemah lembut. Dakwah tidak boleh dilakukan secara ekstrim karena akan menyakiti orang lain.

Pengajaran tentang moderasi beragama hendaknya dilakukan di smua tempat, mulai dari pesantren hingga sekolah. Para murid dan santri akan sadar bahwa moderasi beragama adalah yang paling tepat, sehingga bisa bersyiar sekaligus cinta damai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

oleh on

Oleh : Timotius Gobay )*

Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Rakyat Papua pun mendukung dan mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia yang selama ini telah bekerja keras dalam memajukan Papua.

Papua (dulu Irian Jaya) adalah provinsi yang istimewa karena baru bergabung dengan Indonesia tahun 60-an, pasca Pepera (penentuan pendapat rakyat). Beda dengan provinsi lain yang langsung berdiri tahun 1945. Selain itu, keberadaan Papua di ujunhg timur juga menjadikannya agak berbeda karena memang kulturnya berbeda, tetapi tetap satu jua dalam bhinneka tunggal ika.

Beberapa tahun ini Papua terus menjadi sorotan bagi dunia internasional, khususnya di forum dengar pendapat PBB. Dalam acara tersebut ada negara-negara lain (di daerah kepulauan) yang tiba-tiba menyerang Indonesia. Mereka menganggap Papua bukanlah provinsi yang valid lalu menyuarakan tentang pentingnya referendum.

Perwakilan pemerintah Indonesia di PBB tentu tidak tinggal diam. Mereka langsung mendebat bahwa Papua tetap maju dalam bingkai NKRI. Dalam artian, kemerdekaan Papua tidak akan pernah terjadi, karena itu hanya usulan dari segelintir orang alias OPM. Mereka memang tidak menyetujui masuknya Papua ke dalam Indonesia karena tidak percaya akan hasil Pepera.

Faktanya, masyarakat Papua sendiri amat bangga menjadi WNI. Mereka tidak mau diajak membelot, baiki oleh OPM maupun oleh bujukan negara lain. Penyebabnya karena saat ini Papua sudah sejahtera bersama NKRI, dan mereka cinta Indonesia. Apalagi Presiden Jokowi memberi perhatian lebih pada masyarakat di Bumi Cendrawasih dan meneruskan program otsus yang sangat berguna bagi kemakmuran Papua.

Negara-negara lain yang pro referendum Papua tidak bisa berkelit karena menurut hukum internasional, pasca perang dunia kedua, bekas jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia. Sedangkan di Papua dulu pernah dijajah Belanda, sehingga memang ia menjadi daerah Indonesia yang sah menurut hukum internasional. Fakta ini harus dipaparkan agar negara lain yang menuntut referendum tidak mengoceh lagi.

Negara yang nyinyir harus melihat kenyataan bahwa Papua maju bersama NKRI. Tidak ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, karena semua telah dibenahi, baik infrastruktur maupun aturan-aturan mengenai perekonomian dan sosial. Dari otsus saja sudah terlihat kemajuan Papua, karena ada pinjaman modal bagi para mama di Bumi Cendrawasih dan mereka bisa berdagang untuk mendapatkan keuntungan.

Saat ini Papua tidak berupa hutan belantara tetapi sudah sangat maju dan memiliki berbagai infrastruktur yang kuat. Misalnya Jalan trans Papua, jembatan Youtefa, Bandar internasional sentani, dan Stadion Lukas Enembe. Semua ini dibangun demi memfasitliiasi rakyat Papua dan membuat kehidupan dan mobilitas mereka jadi lancar.

Penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON XX juga jadi penanda kemajuan Papua. Panitia yang sebagian besar warga asli di Bumi Cendrawasih bisa menyelenggarakan acara berlevel nasional dan sukses besar, buktinya tidak ada kendala besar selama lomba tersebut berlangsung. Juga tidak ada gangguan dari KST atau OPM yang sempat dikhawatirkan.

Pemerintah juga bertindak adil dengan menunjuk putra Papua yang berprestasi sebagai pejabat. Ada Billy Mambrasar yang jadi staf khusus Presiden RI dan ini sangat membanggakan karena ia menjadi pejabat di usia muda. Pemuda Papua lain jadi terinspirasi karena Billy menunjukkan bahwa orang Papua cerdas dan mampu jadi pejabat.

Papua tetap maju dalam bingkai NKRI dan hal ini tidak bisa diganggu-gugat oleh negara lain. Meski mereka menyerang Indonesia dalam forum internasional, tetapi perwakilan pemerintah langsung mematahkan argumennya. Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia dan masyarakatnya bangga jadi WNI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo