oleh on

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di tanah air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, PPKM Level 4 adalah upaya bersama untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Ini masalah kesehatan. Terlebih varian Delta ini 7 kali lebih berpotensi menular daripada varian sebelumnya,” kata Helmy dalam talkshow Interaktif Radio Dapur Remaja dengan tema Keberhasilan Tangani PPKM Level 4 Covid-19, Senin (23/8/2021).

Menurut Helmy, masalah utama dalam varian delta adalah penyebarannya yang mudah terjadi transmisi. Terlebih penularan saat berkumpul yang tidak menggunakan masker, dan bicara dengan jarak setengah meter, akan terjadi droplet. PPKM Darurat Level 4 melakukan pembatasan di kegiatan masyarakat baik secara makro atau mikro, artinya masyarakat diminta untuk tetap stay home.

Helmy mengakui, kebijakan ini yang awalnya bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disambut pro kontra dari kalangan masyarakat, para ahli, hingga pejabat. Pasalnya PSBB terkait masalah kesehatan dan masalah ekonomi.

Mengenai ibadah selama PPKM, PBNU memahami bahwa dalam situasi darurat berlaku berbagai macam keringanan yang dimungkinkan orang tidak lagi mengerjakan ibadah secara jamaah.

“Seperti sholat Jumat bisa digantikan dengan ibadah lain seperti sholat Zuhur,” ujarnya.

Ia menambahkan, PBNU sendiri menjaring aspirasi masyarakat yang meminta kepada pemerintah untuk mencabut PPKM. Alasannya ekonomi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

“PBNU sudah menyampaikan kepada pemerintah baik kepada presiden, wakil presiden, dan instansi terkait untuk dicarikan solusi. Apakah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD. Ini untuk menanggulangi warga masyarakat terdampak covid, misalnya seperti apa, bansos, blt, yang diberikan langsung kepada warga terdampak PPKM,” kata dia.

Helmy menegaskan, meski terdapat kendala dalam penerapan kebijakan PPKM ini, pemerintah sudah menjamin warganya melalui perlindungan jaminan sosial. Untuk itu, PBNU terus mengedukasi terkait keagamaan kepada umat meski pun banyak kontroversi keras di kalangan bawah. Hal tersebut demi keamanan dan melindungi warga masyarakat.

“Terkait perpanjangan PPKM, memang seperti kita sakit yang harus diberikan obat pahit, kan tetapi hal ini memang harus dilakukan bahwa obat itu pahit. Kenapa mengambil pertimbangan seperti ini, karena banyak pertimbangan aspek dengan tujuan melindungi rakyatnya,” kata Helmy.

PBNU sendiri mendirikan Satgas NU Peduli Covid 19 yang sampai saat ini anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1, 6 Triliun. Anggaran itu untuk pembagian sembako, masker dan hand sanitizer melalui program Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh. Upaya lainnya berupa pendampingan eksistensi kegiatan vaksinasi di berbagai daerah bersama pemerintah dan stakeholder.

oleh on

Amatus Akouboo termonitor meminta dukungan internasional agar membantu mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Papua Barat melawan pemerintah Indonesia. Pernyataan tersebut dikatakan terkait status dirinya sebagai Diplomat bagi TPNB-OPM dalam pidato pada acara Perayaan Hari Pasukan Perdamaian PBB . Ia juga mengatakan bahwa saat ini dunia sedang tertuju pada konflik Palestina dan Israel yang membuat “Indonesia senang tapi Papua Barat kesal.”

Di akhir pidatonya, ia meminta dukungan kepada UNAA untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah Australia untuk membawa masalah kritis ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk misi penjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik bersenjata di Papua Barat.

Menyikapi hal tersebut, peneliti keamanan dan Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa perlunya mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua merdeka atau Free West Papua.

“Kita perlu mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua merdeka atau Free West Papua”, ujar Jim Peterson.
Lebih lanjut ia menyatakan mendukung TNI/Polri dalam menindak tegas pihak manapun, termasuk pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis teroris (KST) Papua mempropagandakan Papua Merdeka atau Free West Papua. Papua merupakan bagian integral dari NKRI.

“Langkah TNI/Polri didalam menindak tegas pihak manapun sudah tepat, termasuk pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis teroris (KST) Papua mempropagandakan Papua Merdeka atau Free West Papua. Papua merupakan bagian integral dari NKRI” tambahnya.

oleh on

Presiden Joko Widodo mengingatkan semua wajib vaksin, baik pelajar maupun masyarakat. Dirinya menegaskan, stok vaksin harus dihabiskan setiap hari karena stok banyak dan akan terus dikirim ke semua wilayah. Presiden Jokowi juga kembali membuka wacana PTM terbatas jika vaksinasi sudah dilaksanakan kepada seluruh pelajar. Hal tersebut dikatakan Presiden saat meninjau meninjau vaksinasi massal pelajar dan door to door di SMPN 3 Mejayan Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Banyak stok yang datang, habiskan lalu pusat kirim. Semua wajib vaksin baik pelajar maupun masyarakat. Saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. SMAN 1 Medan, Sumatera Utara, Ponpes Madrasah Arifah di Gowa Sulawesi Selatan, SMAN 1 Batang Anai, Sumatera Barat, Madrasah Aliyah Negeri Bontang, Kalimantan Timur, SMPN 11 Depok, Jawa Barat, SMPN 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Ponpes Pandanarang Sleman, Yogyakarta, SMAN 5 Pekanbaru, Riau, Ponpes Almubaroq, Serang Banten, semua pelajar jika sudah divaksin maka pembelajar tatap muka bisa dilakukan,” ujar Presiden Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan dan perbatasan dari MPPI, Dwi As’ad ,S.Pd.,M.Pd, mengatakan bahwa kesuksesan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM). Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terus mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar. Jika seluruh pelajar sudah divaksin, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali digelar.

“kesuksesan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM). Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terus mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar. Jika seluruh pelajar sudah divaksin, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali digelar”, ujar Dwi.

oleh on

Analis Taiwan-Indonesia Trade Association, Tulus J. Maha, mengatakan bahwa penurunan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada RAPBN 2022 merupakan bentuk keyakinan pemerintah bahwa perekonomian telah mulai pulih sejak kuartal IV 2021. Dengan demikian, pemerintah bisa memfokuskan anggaran pada sektor-sektor yang dapat menjadi multiplier pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikatan beliau dalam FGD yang diadakan oleh IMASOSDEM UI terkait skenario kondisi ekonomi Indonesia ditahun 2022.
“Penurunan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada RAPBN 2022 merupakan bentuk keyakinan pemerintah bahwa perekonomian telah mulai pulih sejak kuartal IV 2021. Dengan demikian, pemerintah bisa memfokuskan anggaran pada sektor-sektor yang dapat menjadi multiplier pertumbuhan ekonomi”, ujar Tulus.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2021 akan tetap positif berkisar 3,7 persen sampai 4,5 persen year on year.

“Pada kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi telah pulih tumbuh positif 7,07 persen. Secara keseluruhan, proyeksi kami masih positif di kisaran 3,7 sampai 4,5 persen year on year,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan pemerintah tidak membuat satu kebijakan yang diterapkan merata kepada seluruh daerah di Indonesia karena kapasitas dan budaya setiap daerah yang berbeda satu sama lain. Di samping itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli warga yang terdampak kebijakan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

oleh on

Pada tanggal 17 Agustus 2021, Bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini merupakan kali kedua diperingati dalam suasana pandemi Covid-19.

Sejak terdeteksi kasus pertama penularan Covid-19 pada Maret 2020 tahun lalu, Indonesia berada lebih kurang 1,5 tahun dalam kondisi pandemi. Berbagai upaya maksimal terus dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi dari berbagai sisi, seperti soal kesehatan masyarakan, perekonomian dan dampak sosial yang diakibatkan mewabahnya Covid-19.
Kondisi tersebut bukan hanya dirasakan Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia merasakan hal yang sama, dan berjuang keluar dari pandemi.

Pemerintah Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun ini telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan menangani pandemi, mulai kebijakan sisi kesehatan, aturan pembatasan, kebijakan sosial serta perekonomian.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing menilai pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam menangani pandemi, meski memang ada beberapa yang perlu dilakukan lebih optimal lagi.

Emrus mengatakan dari sisi non verbal dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi berupaya sekuat mungkin agar Indonesia bertahan dan sukses berjuang keluar dari pandemi.
Dari sisi kebijakan Presiden Jokowi dinilai berusaha optimal dan hati-hati mengeluarkan kebijakan menangani pandemi.

Seluruh aspek dipikirkan, tidak hanya soal kesehatan saja, namun juga tidak menomorduakan sisi kesehatan. Aspek sosial dan perekonomian juga turut dipertimbangkan dalam penanganan pandemi.

Kerja-kerja penanganan pandemi tersebut diteruskan ke daerah melalui kementerian lembaga, di antaranya Kemendagri soal PPKM, Kemenkes soal kesehatan, dan Kementerian Keuangan soal anggaran, Kemensos soal jaring pengaman sosial masyarakat dan Kementerian Desa soal dana desa.

Soal pembatasan kegiatan masyarakat lewat PPKM, tidak disamaratakan di setiap daerah. Pemerintah serius memikirkan agar tidak menimbulkan gejolak di sisi lainnya, penyesuaian pembatasan dilakukan sesuai level pandemi Covid-19 di daerah tersebut.

Tidak hanya pembatasan, Pemerintah juga terus berupaya menyalurkan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Setiap lini bergerak, tidak hanya eksekutif saja, tetapi TNI, Polri, legislatif bahkan BIN ikut terlibat memberikan bantuan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan vaksinasi, pemerintah terus melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional agar terbentuk kekebalan kelompok terhadap penularan virus Covid-19. Dari sisi kebijakan tersebut dinilai pemerintah sudah berupaya maksimal, penerapan kebijakan ke hilir itu berjalan.

Meski berupaya maksimal soal penanganan, tetapi Indonesia tetap mengalami lonjakan kasus yang tinggi sejak Juni 2021 lalu. Identifikasi terkait hal tersebut lebih kepada kala itu memang varian delta Covid-19 menyebar di Indonesia, yang penularannya begitu cepat.
Sementara kesadaran masyarakat belum terbentuk dengan baik terhadap dampak dan bahayanya Covid-19. Kemudian soal komunikasi penanganan pandemi juga dinilai belum mendapat porsi.

Sinergi Pusat dan Daerah

Kerja penanganan Covid-19 perlu sinergi dan upaya kolaboratif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kerja itu tidak bisa dilakukan oleh pusat saja tanpa dukungan daerah begitu juga sebaliknya.

Di pusat, pemerintah memastikan aturan, kebijakan dan strategi penanganan Covid-19. Pemerintah melakukan penyesuaian PPKM, pendistribusian bantuan, penanganan ekonomi, sampai upaya vaksinasi.

Namun upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah yang notabene “penguasa” wilayah, yang paham dan sebagai pengatur wilayah di daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berupaya memastikan kebijakan dan aturan yang telah dibuat di pusat bisa berjalan baik di daerah. Mulai dari, soal pembatasan kegiatan masyarakat, percepatan penyaluran anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah terkait jaring pengaman sosial hingga memastikan insentif yang harusnya didapatkan oleh para tenaga kesehatan sebagai garda penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Mendagri terus menyemangati jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, walaupun di tengah angka penularan Covid-19 yang masih fluktuatif.

Peran daerah sangat penting dalam menangani Covid-19. Sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penerapan teknis penanganan pandemi berada di level daerah.

Pemerintah daerah berupaya memastikan penanganan terkait pembatasan kegiatan masyarakat, jaring pengaman sosial hingga penanganan pandemi dari sisi perekonomian berjalan di wilayahnya.

Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) misanya, melakukan refocusing anggaran pembangunan 11 proyek infrastruktur sebesar Rp140 miliar untuk penanganan Covid-19, “refocusing” (pengalihan) anggaran tersebut menjadi bukti keseriusan Pemda Provinsi Jabar menangani pandemi Covid-19.

Anggaran sebesar Rp140 miliar tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan suplemen bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat kondisi Covid-19 di Jabar terkendali, proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana. Namun, sejak kasus Covid-19 meningkat, dibutuhkan anggaran untuk penanganan.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas pelaksanaan vaksinasi menjadi sore hingga malam hari untuk mempercepat warga Ibu Kota mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Pelaksanaan model program vaksinasi tersebut sebagai upaya percepatan tercapainya target vaksinasi sehingga segera terbentuk kekebalan kelompok.

Provinsi Bali mencatat capaian vaksinasi Covid-19 tahap pertama sudah mencapai 102,43 persen dari target sasaran sebanyak 2.996.060 orang. Untuk menggenjot capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali, masyarakat tidak hanya bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, juga pelaksanaan vaksinasi berbasis banjar (dusun adat).

Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga telah diberikan kepada pelajar atau anak-anak usia 12-17 tahun, yang pelaksanaan vaksinasinya berbasis sekolah.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama meningkatkan kinerja penanganan pandemi Covid-19, namun upaya keras dalam mengangani Covid-19 itu tentunya tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa, utamanya masyarakat,

Lebih lanjut Emrus Sihombing menilai cara terbaik berjuang keluar dari Covid-19 bukan dengan tenaga kesehatan menjadi garda penanganan virus Corona tersebut, melainkan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kesadaran menerapkan prokes, perubahan sikap, mengubah perilaku dengan menyesuaikan pada kondisi pandemi, semua itu berada di tangan masyarakat.

Penerapan prokes, perubahan sikap dan perilaku, sebenarnya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 secara efektif. Oleh karena itu dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam berjuang keluar dari pandemi Covid-19. (**)

oleh on

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI mengapresiasi kerja bersama Tim Evakuasi Indonesia yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Udara, dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan yang berhasil mengevakuasi 26 warga negara Indonesia (WNI) di Afghanistan. Sebanyak 16 diantaranya staf Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kabul dan 10 non-staf KBRI di Kabul. Turut dievakuasi lima warga negara Filipina dan dua warga negara Afghanistan yang masing-masing suami dari WNI dan staf lokal KBRI di Kabul.

Bamsoet menjelaskan, walaupun proses evakuasi dihadapkan dengan berbagai rintangan, seperti proses perizinan pendaratan pesawat yang tidak mudah karena bandara Kabul berada dibawah pengelolaan NATO, Tim Evakuasi Indonesia tetap bekerja keras dan tidak pantang menyerah hingga akhirnya berhasil mengevakuasi para WNI. Bahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia harus berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti pejabat NATO, Amerika Serikat, Turki, Norwegia, dan Belanda.

“Karena kondisi di Afghanistan belum terlalu kondusif, Tim Evakuasi Indonesia memutuskan menggunakan pesawat militer TNI-AU, tidak menggunakan pesawat komersial. Rute yang ditempuh pesawat adalah Jakarta-Aceh-Kolombo-Karachi- Islamabad-Kabul,” jelas Bamsoet.

Sementara itu, Komisi I DPR mengapresiasi langkah tepat dan operasi senyap yang dilakukan pemerintah RI itu. “Langkah bijak dan cepat dan tepat. Yang paling utama misi penyelamatan tercapai,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa operasi senyap yang dilakukan Kemlu dan TNI itu karena situasi di Afghanistan tidak kondusif.

Meutya mengatakan penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah harus dikedepankan dari pada sikap RI terhadap Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan. “Suasana yang tidak kondusif membuat operasi memang harus senyap, mengutamakan misi kemanusiaan dari pada penyikapan keberpihakan (maupun ketidakberpihakan) menurut saya langkah yang tepat. Utamakan dulu tugas perlindungan WNI kita hingga tuntas,” jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan. Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU. Pesawat saat ini sudah berada di Islamabad untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia.

“Menyelamatkan dan melindungi rakyat Indonesia di luar negeri dengan operasi khusus berjalan dengan baik di negara Afghanistan yang sedang tidak stabil menunjukan kapasitas Indonesia di dunia Internasional. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam evakuasi WNI dari Afghanistan patut kita banggakan serta apresiasi,” kata Ketua Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Sukamta. Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa supaya mereka bisa selamat sampai ke Tanah Air.

“Mari kita berdoa agar WNI yang sedang dalam perjalanan ke Indonesia bisa selamat sampai tanah air, bisa kembali bertemu dengan keluarganya, aamiin.” (*)

oleh on

JAKARTA – Pemerintah memastikan helatan PON XX di Papua, sesuai jadwal yakni pada 2-15 Oktober 2021 mendatang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, guna mencegah terjadinya kluster penularan Covid-19 selama penyelenggaraan ajang olahraga tersebut.

Oleh sebab itu diharapkan perlunya sinergitas seluruh elemen dalam membangun situasi kondusif baik dari sudut politik, hukum, dan keamanan.

Pengurus Pusat IPNU Abdul Baary mengatakan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pelajar, tokoh Pemerintah harus mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan cara menahan masyarakat untuk tidak memancing konflik-konflik terjadi.

“Tokoh agama menahan di majelisnya, tokoh pelajar dicirclenya membuat seminar-seminar, mendukung PON dengan ajakan-ajakan ayo vaksinasi, dan semua program pemerintah, “ ujar Abdul Baary dalam Podcast ICF TV Channel dengan tema “Perlunya Sinergitas Seluruhn Elemen Demi Suksesnya PON XX Papua Sehat dan Aman,” Senin, 23 Agustus 2021.

Dikatakan Gus Baary panggilan karib jebolan Pesantren Buntet, Cirebon ini bahwa pentingnya ormas untuk bersinergi terlebih di Papua banyak kepentingan- kepentingan yang dapat memperkeruh sehingga perlu hati-hati.

“Pertama kali dalam sejarah PON Papua, diberikan kesempatan yang mana dengan isu-isu rawan koflik, oleh karena itu Presiden memperhatikan dengan pembangunan jalan, fasilitas lainnya. Ini adalah salah satu bentuk perhatian bahwa Papua itu Indonesia dengan tidak diskriminasi,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelum PON Papua digelar pada 2-15 Oktober 2021, sejumlah agenda dan kegiatan pendahuluan sudah disiapkan untuk membangkitkan animo masyrakat. Kegiatan tersebut di antaranya, yakni pertandingan pendahuluan dan kedatangan para atlet yang akan mulai dilakukan panitia pada 20-23 September 2021. PON XX akan berpusat di Stadion Lukas Enembe. Diperkirakan ada 37 cabang olah raga yang akan dipertandingan di even multievent terbesar se Indonesia tersebut. Beberapa cabang olah raga juga dipertandingkan dalam cabang olah raga ekshibisi, termasuk e-sport. Selain PON, Papua juga akan menggelar Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI sebagai rangkaian penyelenggaraan PON, Peparnas akan diselenggarakan sesuai jadwal pada 2-15 November 2021.

“Diharapkan semuanya dapat membangun sinergitas dan situasi kondusif baik dari sudut politik, keamanan dan kami kaum milenial mendukung penuh helatan ini bersama elemen lainnya,” tambah Gus Baary. []

oleh on

Oleh Bayu Tjumano Wauran

Kelancaran dalam pelaksanaan vaksinasi dan ketersediaan stok vaksin merupakan salah satu game changer yang krusial dalam penanganan Covid-19. Percepatan vaksinasi Covid-19 secara nasional harus mendapatkan dukungan banyak kalangan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di pulau terluar maupun daerah pedalaman.

Pemerintah menargetkan 70 juta vaksinasi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021, serta Pemerintah terus berupaya mengamankan stok vaksin Covid-19. Sampai 6 Agustus 2021, Pemerintah telah mengamankan 180 juta dosis vaksin. Disamping itu, Indonesia menerima 594.200 dosis vaksin AstraZeneca, sebagai kedatangan vaksin tahap 35.

Sepanjang bulan Agustus 2021, Indonesia ditargetkan menerima 72 juta dosis vaksin, sehingga pada akhir tahun 2021, dipastikan Indonesia menerima 258 juta dosis vaksin. Sampai 8 Agustus 2021, data vaksinasi Covid-19 mencapai vaksinasi tahap 1 50.497.940 orang, vaksinasi tahap 2 23.777.323 orang seluruh Indonesia.

Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Kecepatan vaksinasi merupakan salah satu kunci sukses penanganan pandemi Covid-19. Imunitas hasil vaksinasi sangat penting manfaatnya untuk meningkatkan proteksi tubuh dari virus Covid-19. Karenanya masyarakat harus segera divaksinasi.

Pemerintah Daerah yang dibantu TNI/Polri untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin, dengan melakukannya setiap hari dan jika stok vaksin habis dapat segera meminta kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah juga mengajak setiap pihak untuk turut mensukseskan program vaksinasi. Program vaksinasi harus jadi Gerakan Vaksinasi Nasional yang melibatkan berbagai macam kelompok, baik kelompok keagamaan maupun non keagamaan, sehingga bisa mengajak anggota/masyarakat sekitarnya untuk divaksin.

Kelancaran pelaksanaan vaksinasi akan menghapus potensi terjadinya narasi negatif terkait vaksinasi antara lain vaksinasi program Pemerintah tidak berjalan merata di seluruh daerah, sebagian masyarakat tidak percaya vaksin, persyaratan vaksinasi rumit serta pelaksanaan vaksin merupakan tugas Pemerintah bukan kelompok masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan vaksinasi akan menunjukkan kepada masyarakat kehadiran dan keseriusan negara dalam menjaga human security dan mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut penulis, menyikapi hal ini, maka Presiden Jokowi dapat memerintahkan jajaran K/L serta Pemda melalui Kemendagri agar menyukseskan pelaksanaan strategi nasional percepatan vaksinasi.

Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan.

oleh on

Oleh : Kurniawan )*

PPKM berdampak positif karena jumlah pasien corona menurun sementara yang sembuh jumlahnya naik. Masyarakat juga terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan menuruti aturan PPKM sehingga mereka tidak terinfeksi virus covid-19, sehingga diharapkan dapat segera memutus rantai penularan Covid-19.

PPKM yang dimulai sejak bulain juli 2021 terus diperpanjang oleh pemerintah. Namun masyarakat tidak mengeluh karena kenyataannya kasus corona (sebelum PPKM diberlakukan) sedang meninggi,karena ganasnya virus covid-19 varian delta. Masyarakat tentu ingin selamat dan tidak ingin terenggut nyawanya karena corona.

Dokter Siti Nadia Tirmidzi, juru bicara Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa jumlah kasus harian baru nasional hingga tanggal 17 agustus 2021 menurun menjadi 20.741. Capaian positif ini berkat PPKM, karena jika dibandingkan dengan tanggal 17 juli 2021, jumlah pasiennya mencaapai 51.941 orang. Penurunan drastis ini amat disyukuri karena PPKM berhasil untuk mengendalikan keganasan penularan corona.

Dokter Siti menambahkan, BOR (bed occupancy ratio) atau keterisian ranjang di Rumah Sakit tidak sampai 80%. Menurut data dari tim satgas covid, BOR pada bulan lalu masih di atas 90%. Penurunan ini juga capaian positif yang amat membahagiakan karena menunjukkan bahwa jumlah pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit sudah jauh berkurang.

Sementara itu, menurut data Kementrian Kesehatan, tingkat kematian pasien menurun 8%. Penyebabnya karena para pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar di Rumah Sakit sehingga bisa lekas sembuh. Faktor lain adalah kesigapan para tenaga medis yang rela bekerja jauh melebihi shift resmi (bahkan sampai 12 jam sehari).

Semua capaian positif ini berkat gencarnya pemberlakuan PPKM di tengah masyarakat. Mereka sudah paham bahwa program ini dibuat bukan untuk membelenggu kebebasan untuk beraktivitas dan berkomunikasi antar manusia, tetapi merupakan cara pemerintah untuk mengendalikan keganasan penularan corona. Penyebabnya karena jika mobilitas berkurang maka otomatis penularan virus covid-19 juga berkurang.

Masyarakat menaati aturan saat PPKM dengan mengurangi mobilitas, terutama mereka yang berada di daerah dengan level 4. Mereka tidak pergi keluar kota, bukan karena malas menghadapi penyekatan, tetapi karena sadar diri dan tidak mau membawa bibit virus keluar wilayah atau terkena corona saat perjalanan pulang. Kecuali jika urusan penting, misalnya untuk pengobatan.

Saat PPKM masyarakat juga anteng di rumah saja karena bekerja dan sekolah juga masih online. Untuk belanja juga tidak masalah karena bisa pesan via aplikasi atau marketplace. Hampir semua kegiatan bisa dilakukan di rumah karena saat ini sudah era teknologi informasi. Mereka paham bahwa PPKM diberlakukan dengan ketat untuk menjaga banyak orang dari ganasnya corona.
Masyarakat juga tak perlu lagi melakukan panic buying atau memborong bahan makanan karena pasar masih buka saat PPKM diberlakukan walau dibatasi jamnya.
Pembukaan kembali pasar dan supermarket tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Pedagang juga lega karena mereka bisa berjualan lagi untuk mencari nafkah.
Selain itu, saat PPKM masyarakat juga mau jika diberlakukan 3T (testing, tracong, and treatment). Ketika ada tes rapid massal mereka tidak melarikan diri tetapi malah senang karena tahu kena corona atau tidak. Sehingga bisa langsung diobati (treatment) dan dilakukan penelusuran siapa saja yang pernah berkontak (tracing).

Pemberlakuan PPKM selama hampir 2 bulan ini mencapai hal yang sangat positif karena tingkat kematian pasien corona menurun, begitu juga dengan jumlah pasiennya. Sementara itu, makin banyak yang sembuh dan keterisian ranjang di Rumah Sakit juga menurun. Ketika semua orang disiplin maka bisa saja PPKM dihentikan lebih cepat karena keadaan sudah aman.

)* Penulis adalah kontributor ingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

oleh on

Oleh : Kurniawan )*

Masyarakat diharapkan mengikuti dan mendukung Vaksinasi corona wajib karena kita ingin segera memiliki herd immunity dan memujudkan Indonesia . Masyarakat bisa menjadi duta vaksin walau bukan secara resmi, untuk terus mempromosikan program ini agar Indonesia dapat segera bebas dari Covid-19.
Pandemi bagaikan film horor ketika satu demi satu manusia terkena virus covid-19. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja dan wajib sigap untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan vaksinasi, karena setelah disuntik, kita akan memiliki imunitas terhadap corona.

Sejak awal tahun 2021 ada program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita semua wajib mendukungnya, demi kekebalan komunal. Sehingga amat wajar jika semua orang harus diinjeksi, tujuannya agar membentuk herd immunity sebagai syarat untuk melepaskan diri dari belenggu pandemi.
Untuk mempercepat terbentuknya herd immunity maka target selesainya vaksinasi nasional dipecepat, dari 18 bulan menjadi 12 bulan saja. Sedangkan untuk injeksi, semula yang ditargetkan bisa 1 juta dalam sehari menjadi 2 juta suntikan vaksin. Semua dipercepat agar kita tak lagi dikejar-kejar oleh ganasnya corona.

Ketua DPR RI AA LaNyalla Mattalitti mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mencapai target ini. Menurut data dari tim Satgas Penanganan Covid, per tanggal 13 juli sudah ada 2,4 juta suntikan per hari di Indonesia. Rinciannya, 1,99 juta injeksi dosis pertama dan sisanya untuk dosis kedua.

LaNyalla menambahkan, keberhasilan dalam mencapai target ini berkat kolaborasi antara Kementrian Kesehatan, Tim Satgas Covid-19, dan seluruh instansi terkait. Juga merupakan hasil kerja keras dari para tenaga kesehatan yang bertugas saat vaksinasi dan pihak-pihak lain. Dalam artian, kerjasama ini jelas berhasil dan akhirnya rakyatlah yang diuntungkan karenanya.

Oleh karena itu kita wajib angkat topi tinggi-tinggi kepada mereka yang telah mensukseskan vaksinasi nasional, karena berkat mereka masyarakat telah mendapatkan injeksi dengan aman. Apalagi pada vaksinasi massal jumlah yang disuntik tidak sedikit sehingga nakes wajib menjaga stamina saat bekerja. Para tenaga medis berjuang untuk memvaksinasi dan sekaligus mengedukasi masyarakat, bahwa vaksin corona halal dan tanpa efek samping yang berat.

Selain itu, aparat juga mendukung vaksinasi dengan menyelenggarakan program ini, yang tentu di bawah pengawasan Kemenkes dan tim satgas penanganan covid. Vaksinasi massal yang diadakan selalu diserbu peminat, karena tidak hanya untuk kalangan sendiri. Namun masyarakat umum juga boleh mendaftar. Di acara ini bisa sekaligus ratusan orang yang mendapatkan vaksin.
Vaksinasi massal yang diadakan tentu wajib sesuai dengan protokol kesehatan, karena panitia tentu menghidarkan semuanya dari kluster corona baru. Semua orang wajib pakai masker, kalau bisa double masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat mengantri bisa sambil duduk agar tidak lelah dan ada jarak sehingga menerapkan physical distancing.

Sebagai warga sipil kita juga wajib mendukung vaksinasi dan dengan sukahati disuntik sampai 2 kali. Apalagi injeksinya gratis, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah sangat perhatian kepada rakyatnya. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk bebas corona sehingga wajib dilakukan.

Selain itu, rakyat juga bisa menjadi duta vaksin walau tidak secara formal, untuk menyatakan dukungannya. Caranya dengan berfoto setelah disuntik atau saat diinjeksi, lalu memasangnya di status WA atau FB, atau bisa juga di Instagram. Setelah diunggah maka teman-teman yang lain akan percaya bahwa vaksin ini aman karena tidak membuat seseorang kesakitan.

Rakyat dan seluruh pihak bahu-membahu dalam mendkung vaksinasi, karena program ini baik sekali untuk memberangus corona. Kita bisa lekas mengakhiri masa pandemi jika minimal 75% WNI disuntik vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo dukung vaksin demi masa depan Indonesia yang gemilang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini