Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) terus menimbulkan korban jiwa terhadap warga sipil maupun petugas keamanan. Puncaknya pada saat KST menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.
Dukungan untuk melakukan penumpasan KKB pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KST sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan bahwa dalam upaya penumpasan KST, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.
Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KST, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KST. Selain tindakan tegas terhadap KST di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KST.
Ditempat terpisah, peneliti isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa langkah penegakkan hukum serta penindakkan yang sedang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Selain Deteksi dan upaya antisipasi, kedua langkah tersebut urgent untuk dilakukan, mengingat kondisi keamanan di Papua sudah dalam tahap yang tidak bisa ditolerir.
“Langkah penegakkan hukum serta penindakkan yang sedang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Selain Deteksi dan upaya antisipasi, kedua langkah tersebut urgent untuk dilakukan, mengingat kondisi keamanan di Papua sudah dalam tahap yang tidak bisa ditolerir”, ujar Jim Peterson.
SuaraTimur 