Presiden Jokowi resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Namun sejumlah pelonggaran telah diputuskan untuk sejumlah sektor. Perpanjangan dilakukan agar penularan COVID-19 terkendali.
Beberapa tokoh pejabat di DPR hingga kepala daerah memberikan tanggapan mereka terkait perpanjangan PPKM ini.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan ada sejumlah perbedaan dari PPKM sebelumnya yakni adanya pelonggaran di sektor ekonomi.
“Ya perbedaan, perbedaannya ya dimungkinkan PKL bisa jualan tapi dengan jam-jam tertentu boleh buka dan sebagainya, ada,” kata Sultan HB X.
Meski begitu, Sultan HB X menjelaskan bahwa penyekatan tetap akan dilakukan karena menjadi salah satu cara untuk mencegah mobilitas masyarakat.
Untuk Jalan Malioboro, akan diberlakukan sistem buka tutup. Harapannya, para pedagang di kawasan Malioboro bisa kembali mencari nafkah.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar tak lupa meningkatkan tracing (pelacakan) dan testing (tes COVID-19). Bamsoet juga meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Yang lebih penting lagi, Bamsoet meminta pemerintah memastikan bantuan sosial didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran kepada seluruh sektor yang terdampak PPKM Level 4 ini.
Kepada aparat, Bamsoet meminta agar melakukan pendekatan yang persuasif, edukatif, solutif, dan humanis namun tegas dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap pelanggar PPKM. Sehingga, masyarakat juga dapat memahami dan mematuhi aturan PPKM Level 4 ini.
Wakil Ketua Fraksi PKS di Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus dan serius mengendalikan pandemi COVID-19. Netty meminta pemerintah menghindari manajemen Asal Bapak Senang (ABS).
“Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip managemen Asal Bapak Senang,” ujar Netty.
Di masa perpanjangan PPKM ini, Netty berharap pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes. Seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Menurut Netty mengurangi mobilitas harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.
“Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ia mendukung keputusan Presiden Jokowi walaupun pahit, karena perpanjangan PPKM demi keselamatan rakyat.
“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” ujar Dasco.
Selain mematuhi PPKM, Dasco meminta masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sebab kunci sukses dari segala kebijakan pemerintah untuk menekan COVID-19 adalah kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan.
“Kita semua berharap perpanjangan PPKM Level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka COVID-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” tegasnya.
Selin itu, menurut Dasco permerintah juga sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa Bansos Tunai dan stimulus lain. (**)
SuaraTimur 