oleh on

Oleh : Abdurahman )*

Pemerintah mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional untuk membangkitkan kondisi finansial negara yang sempat pingsan karena badai corona. Untuk mendukung program ini, maka UU Cipta Kerja diresmikan dan diimplementasikan. Sehingga menarik banyak investor asing, yang merasa senang karena aturan penanaman modal dipermudah.

Saat pandemi covid-19 melanda seluruh dunia, maka pemerintah berusaha keras agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi jilid 2. Walau daya beli masyarakat masih menurun, namun setidaknya ada harapan untuk memperbaiki kondisi finansial negara. Harapan itu bernama UU Cipta kerja.

Mengapa masyarakat diselamatkan dengan sebuah Undang-Undang, bukan BLT temporer? Karena jika semua orang terus diberi bantuan uang, namanya tidak mendidik. Karena yang diberi adalah ikan, bukan kail. Sedangkan jika UU diresmikan, maka akan berdampak pada dunia usaha sekaligus dunia kerja. Karena ada banyak perubahan aturan yang memudahkan mereka.

Dunia usaha akan bangkit lagi berkat masuknya investor asing ke Indonesia. Mereka mau menanamkan modal karena diberi tahu bahwa aturan berbisnis di negeri ini dipermudah, dan birokrasi diperpendek. Sehingga tidak pusing lagi saat mengurus legalitas usaha. Presiden Jokowi menyukai kerja cepat, sehingga membuat aturan bahwa pengurusan izin bisa secepat kilat.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan pada oktober 2020 lalu, investor asing dari RRC bersiap masuk. Mereka rencananya akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Hal ini sangat bagus, karena jika pabrik dibangun, otomatis butuh banyak karyawan. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Kabar dibukanya pabrik baterai mobil listrik berefek positif pada pasar saham, karena harga saham ANTAM melonjak. Sehingga pemegang sahamnya turut diuntungkan. Ketika pasar saham positif maka akan berdampak positif juga pada perekonomian Indonesia.

Masyarakat juga tak perlu takut jika ada investor asing. Mereka tidak serta-merta membawa jutaan TKA ke Indonesia. Namun tetap merekrut pegawai dari Indonesia. Malah pekerja WNI yang akan diuntungkan, karena investor asing diwajibkan untuk memberi transfer ilmu. Sehingga pekerja lokal akan makin cerdas dan memiliki daya juang serta semangat yang tinggi.

Ketika mereka bekerja maka akan mendapat gaji bulanan. Setelah mendapat bayaran, maka uang tersebut dibelanjakan untuk sembako dan kebutuhan lain. Sehingga ada banyak transaksi di pasar maupun supermarket. Daya beli masyarakat akan naik kembali, karena mereka tak ragu mengeluarkan uang, setelah punya uang dari gaji bulanan.

Saat daya beli masyarakat naik, maka kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2. Karena pasar masih ramai dan penjualan meningkat. Sehingga produksi barang akan makin lancar, karena ada banyak konsumen yang menanti. Siklus yang terus berulang akan membahagiakan, karena produsen dan konsumen sama-sama senang.

Efek domino positif ini yang diharap akan terjadi, ketika UU Cipta Kerja diimplementasikan di lapangan. Sehingga tiap WNI wajib mendukung UU tersebut. Jangan malah menentang karena terjebak hoaks. Justru UU ini yang jadi vaksin ampuh dalam pemulihan ekonomi nasional, karena jadi pemicu dari naiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kondisi finansial negara.

Pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang dampak UU Cipta Kerja ke depannya. Tak mungkin mereka membuat masyarakat menderita dengan UU ini. Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk rakyat, agar taraf hidup mereka naik, dan selamat dari ancaman kelaparan.

Untuk memulihkan ekonomi nasional, maka obatnya adalah UU Cipta Kerja. UU ini mempermudah birokrasi dan menarik investor asing. Sehingga banyak pabrik baru yang dibangun, dan otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ekonomi akan membaik karena semua orang punya pekerjaan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pemalang

oleh on

Oleh: Zakaria )*

Hoaks dan disinformasi merupakan virus berbahaya yang dapat menghambat penanganan Covid-19. Pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk tetap bersinergis dalam memberantas hoaks dan disinformasi tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menemukan 97 isu hoaks terkait vaksin covid-19 hingga 1 Februari 2021. Koordinator pengendalian konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Anthonius Malau mengatakan, 97 isu hoaks tersebut ,tersebar di 280 konten media social.
Dalam sebuah kesempatan konferensi pers terkait hoaks yang disiarkan secara daring, Anthonius mengatakan “Di Facebook tetap tertinggi dengan adanya 198 konten hoaks, diikuti twitter dengan 39, youtube 22, tiktok 15 dan Instagram 6.

Anthonius melanjutkan, jumlah itu merupakan akumulatif dari penambahan hoaks sepekan ini yakni 10 isu hoaks yang tersebar di 83 platform media social pada rentang 25 hingga 31 Januari 2021. Namun demikian, Kemenkominfo telah menindaklanjuti temuan hoaks itu dengan men-takedown maupun memblokirnya.

Sementara, Anthonius mengungkapkan, ada sekitar 1.402 hoaks terkait Covid-19 secara umum Hal ini merupakan rekapitulasi sejak 23 Januari 2020 hingga Februari 2021 yang tersebar di 2.242 konten media sosial.

Pada Januari lalu, sempat beredar video berdurasi 2.04 menit di media sosial yang menampilkan cuplikan video penjelasan Ketua Tim Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, beserta potongan video lainnya, yang mengklaim bahwa vaksin Covid-19 memiliki komponen yang bisa melacak lokasi orang yang telah disuntik vaksin Covid-19. Faktanya, Informasi tersebut tidaklah benar.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dedy Permadi, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Barcode yang terdapat pada kemasan vaksin Covid-19, yang dijelaskan oleh Erick Thohir dalam video tersebut, digunakan untuk pelacakan distribusi vaksin dan tidak menempel pada orang yang telah menerima vaksin.

Selain itu, sempat beredar pula berita heboh yang menyatakan bahwa vaksin sinovac memiliki kandungan berbahaya, hingga penyalahan arti tulisan di kemasan vaksin.

Hoax vaksin Sinovac cukup meresahkan masyarakat sehingga membuat mereka ragu untuk mengikuti program vaksinasi. Pihak Bio Farma menegaskan untuk tidak mudah percaya dengan berita tidak resmi semacam itu.

Selain itu ada pula hoax yang menyatakan bahwa Sinovac merupakan vaksin yang mengandung sel vero yang berasal dari kera hijau Afrika dan tidak teruji kehalalannya. Tentu saja informasi ini tidak benar dan tidak logis.

Ada juga hoaks yang mengatakan bahwa kandunga boraks dan formalin disebut-sebut terdapat pada vaksin corona. Padahal vaksin sinovac diproduksi tanpa menggunakan pengawet dan tidak mengandung bahan seperti boraks atau formalin.

Dalam proses produksinya, vaksin Sinovac menggunakan metode inactivated untuk mematikan virus sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan.

Penyebaran hoaks di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik, dimana masalah ini rupanya menjadi pemicu fenomena putusnya pertemanan, gesekan dan permusuhan.

Dari permasalahan ini tentu saja muncul pertanyaan, mengapa banyak orang yang mudah percaya dengan informasi-informasi hoax dan mengapa pula penyebarannya begitu massif meski kebenarannya belum dapat dipastikan.

Kehebohan hoaks terkait vaksin juga berhasil menyusup pada aplikasi chating WhatsApp yang menyebutkan bahwa Kasdim 0817 Gresik, Mayor Sugeng Riyadi, meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan Vaksin Covid-19.

Faktanya Mayor Inf, Sugeng Riyadi mendapatkan vaksin di RSUD Ibnu Sina pada 15 Januari lalu, dan hingga saat ini dirinya berada dalam keadaan sehat walafiat

Laras Sekarasih, PhD selaku dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan, orang lebih cenderung percaya hoaks apabila informasi yang didapat sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misal seseorang memang tidak setuju dengan program vaksin, lantas di dunia maya muncul berita hoax tentang bahaya vaksin, hal tersebut tentu saja membuat dirinya mudah percaya dengan berita sesat tersebut.

Secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang ketika ada yang mengafirmasi apa yag dipercayai. Perasaan terafirmasi tersebut juga menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi hoax ke pihak lain.
Penyebaran hoax, selain karena adanya perasaan terafirmasi, juga dipengaruhi oleh anonimitas pesan hoax itu sendiri.
Hoax bisa dilawan dengan cara mencari berita dengan sumber pembanding dan tidak mudah membagikan berita yang hanya mengejar keviralan. Jangan sampai ibu jari kita menekan 1 tombol yang membuat banyak orang tersesat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

oleh on

Oleh : Abner Wanggai )*

Presiden Jokowi terus memprioritaskan pembangunan wilayah Papua, bahkan sejak periode pertamanya. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk meneruskan berbagai program tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Januari 2021 lalu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk bisa mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Dominggus menyampaikan tiga poin penting yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli di Papua.

Dominggus juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat mendukung konsep kawasan strategis Pariwisata Nasional Papua Barat, pengembangan komoditas lokal unggulan non-deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal, hingga upaya perlindungan ekosistem mangrove dan ekosistem esensial.

Moeldoko juga menuturkan, bahwa pertemuannya dengan Gubernur Papua Barat tersebut, akan menjadi bahan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Sebelumnya, Presiden RI Ir Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyampaikan tiga arahan mengenai Papua dan Papua Barat.

Pertama, evaluasi secara komprehensif terkait tata kelola dan efektifitas penyaluran dana otonomi khusus. Kedua, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru. Pemerintah harus membangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Ketiga, kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga pemerintah akan merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.

Target pembangunan wilayah Pulau Papua tahun 2024 yaitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, share ekonomi regional sebesar 2,1 persen per PDRB 2024, kebutuhan investasi sebesar Rp 41,1 triliun, tingkat kemiskinan sebesar 18,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,5 persen.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan di Papua secara keseluruhan pada tahun 2020 – 2024 yaitu : mengakselerasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui transformasi ekonomi dari berbasis SDA ke Industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak dan gas bumi.

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.

Suharso menuturkan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.

Dirinya menyebutkan perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019 melalui sejumlah langkah dalam mendesain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat.

Adapun desain besar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yakni, pemerintah bersepakat bahwa kerangka otsus sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua adalah langkah asimetris, afirmatif dan kontekstual dalam mengelola pembangunan, pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Dalam konteks kerangka regulasi sektoral hingga kerangka anggaran, otsus memantik semangat baru perumusan kebijakan yang bersifat khusus untuk Papua, baik di level pusat maupun di daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengusulkan pembentukan badan otorita Papua yang dapat mengawasi secara langsung pembangunan jalan Trans-Papua.

Wempi mengungkapkan, dirinya melihat banyak sekali jalan rusak, aspal amblas dan jalan terpatah-patah. Ia menilai bahwa rusaknya jalan tersebut terjadi akibat tidak adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses pembangunan.

Tentu saja masukan ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk senantiasa membangun Trans-Papua dengan membentuk badan otorita.

Pembangunan di bumi Cenderawasih merupakan salah satu program dari pemerintah demi terwujudnya pemerataan pembangunan, sehingga evaluasi dan progres pembangunan harus tetap berjalan beriringan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

oleh on

Oleh : Zakaria )*

Pendukung Rizieq Shihab makin dihindari masyarakat karena mayoritas mereka terlibat terorisme. Kekerasan dan cemoohan yang mereka lakukan makin membuat masyarakat antipati. Mereka tak mau jika diajak bergabung dengan Neo FPI, karena sudah sadar bahwa itu hanya nama lain dari ormas terlarang.

Rizieq Shihab bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Ia harus dibui karena melanggar beberapa pasal, setelah membuat kerumunan dan mengakibatkan banyak orang terinfeksi corona. Selain itu, pendukungnya juga dijauhi masyarakat, karena terbukti terlibat terorisme dan melakukan tindakan radikal.

Densus 88 telah menangkap setidaknya 19 orang terduga teroris yang merupakan anggota aktif FPI. Namun baik Rizieq maupun Munarman sama-sama tidak mengaku kenal dengan mereka. Ketua Tim Task Forum Advokat Pengawal Pancasila Petrus Selestinus menyatakan bahwa publik berharap Densus 88 dan Bareskrim mendalami lagi pengakuan para terduga teroris ini.

Petrus melanjutkan, perlu ada penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh dan komprehensif dari seluruh aktivitas FPI di masa lalu. Karena sejak ada UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, aktivitas ormas-ormas intoleran dan radikal mendapatkan kekuasaan. Sehingga mengancam eksistensi pancasila, NKRI, UUD 1945, dan bhinneka tunggal ika.

Penyelidikan ini diperlukan karena selama 10 tahun terakhir, ceramah Rizieq Shihab mengandung hate speech dan ancaman kekerasan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai teror. Sedangkan Densus 88 menangkap anggota FPI yang berstatus teroris dan ternyata mereka dibaiat oleh ISIS.

Temuan ini makin menunjukkan fakta bahwa FPI adalah ormas radikal dan teroris. Beberapa waktu lalu, sempat viral potongan video ceramah Rizieq Shihab yang mengatakan bahwa ia pro ISIS. Sehingga jika FPI dinyatakan terlarang oleh pemerintah, sudah sewajarnya, karena mereka terbukti ormas yang melakukan aksi teror dan radikal.

FPI dinyatakan terlarang karena mereka ngotot untuk mengubah dasar negara menjadi kekhalifahan. Padahal sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara pancasila, dan tidak dapat diganggu-gugat. Di negeri yang pluralis seperti NKRI, tidak bisa didirikan sistem kekhalifahan, karena tidak cocok dengan budaya dan masyarakatnya.

Bayangkan jika FPI tidak dilarang. Mereka akan terus merongrong perdamaian di Indonesia dan memaksakan kehendaknya. Ketika jelang hari raya, umat akan waswas karena takut di-sweeping, baik di dekat tempat peribadatan maupun di pusat perbelanjaan. Karena mereka sangat alergi terhadap asesoris dan dekorasi yang bernuansa western.

Jika FPI dibarkan saja maka para pedagang makanan akan waswas, karena bisa digrebek di bulan puasa. Padahal bisa saja mereka berjualan karena konsumennya tidak berpuasa, sehingga boleh makan siang. Para anggota ormas ini bertingkah seperti preman dan meresahkan masyarakat.

Ketika ada temuan bahwa FPI berafiliasi dengan organisasi teroris dan anggotanya banyak yang terlibat dengan jaringan ISIS, maka masyarakat makin antipati. Karena bisa saja suatu saat mereka merencanakan kudeta dengan kekerasan dan membodohi masyarakat dengan dalih ingin menyelamatkan Indonesia. Padahal yang dilakukan adalah tindakan bermodus politik.

Anggota teroris yang radikal bisa saja nekat melakukan pengeboman dan pelemparan molotov, serta menyerang aparat. Oleh karena itu, pembubaran FPI sudah sangat tepat. Ketika anggotanya membentuk neo FPI, maka tidak akan pernah mendapatkan izin organisasi dari pemerintah. Karena mereka selalu bertindak brutal dan melakukan hate speech.

Radikalisme dan terorisme adalah permasalahan besar yang menggelayuti demokrasi di Indonesia. Terorisme harus diberantas hingga ke akarnya, karena mereka tega mengebom dan melakukan tindakan keji lainnya. Ketika anggota FPI terbukti melakukan terorisme, maka mereka langsung ditangani Densus 88. Masyarakat makin antipati karena ormas itu berbohong dan bermodus politik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

oleh on

Oleh : Rebecca Marian )*

Tanggal 20 Oktober 2021, pekan olahraga nasional ke-20 akan diselenggarakan di Papua. Acara yang ditunda setahun karena pandemi ini tetap disiapkan dengan baik, karena pemerintah daerah Papua berusaha jadi tuan rumah yang ramah dan profesional. Sejumlah arena olahraga disempurnakan, agar acara berlangsung dengan lancar.

Masyarakat Indonesia menanti PON XX dimulai, beberapa bulan lagi. Setelah tahun 2018 lalu mereka menikmati berbagai pertandingan olahraga di Asian Games, tahun 2021 mereka bisa puas menonton atlet-atlet Indonesia yang berlaga. Pemerintah daerah Papua bangga karena ditunjuk jadi tuan rumah PON, karena mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.

Persiapan PON XX sudah 100%. Tempat pertandingan yang sudah siap di antaranya Stadion Lukas Enembe di Jayapura, GOR futsal di Mimika, dan Sirkuit Dominggus Mandacan di Manokwari. Ada pula GOR voli, GOR GIDI, GOR Trikora, GOR Cendrawasih, dan lapangan softball dan baseball. Untuk pertandingan renang maka disiapkan arena akuatic.

Stadion Lukas Enembe awalnya bernama Stadion Papua Bangkit. Namanya diganti karena untuk menghormati Gubernur Papua Lukas Enembe. Stadion sepakbola ini amat membanggakan karena merupakan tempat olahraga terbesar se-Indonesia timur. Daya tampungnya mencapai 40.000 penonton dan berstandar internasional, memenuhi peraturan FIFA. Sedangkan luasnya 71.697 meter persegi.

Selain stadion dan arena olahraga, pemerintah daerah Papua sudah punya Wisma Atlet yang berada di lapangan Mandala, Kota Jayapura. Wisma atlet dan kantor KONI Papua diresmikan oleh Lukas Enembe, Gubernur Papua, tanggal 24 Agustus 2020. Wisma atlet bisa menampung hingga 524 atlet.

Wisma atlet diklaim setara dengan hotel berbintang, dan gedungnya ada 7 lantai. Selain untuk tempat menginap, ada pula area dan peralatan latihan atlet. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa pembangunan wisma atlet sekaligus kantor KONI dilakukan selama 9 tahun. Mulai sekarang atlet Papua bisa tinggal di gedung bintang 4 dan tidak setengah mati lagi.
Fasilitas di wisma atlet memang sangat penting. Karena pada PON XX, ada banyak atlet yang datang dari provinsi lain. Total kuota atlet 6.442 orang, yang berasal dari 37 cabang olahraga. Belum ditambah dengan pelatih dan tim official. Sehingga keberadaan wisma atlet sanagt dibutuhkan untuk penginapan mereka.

Cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan antara lain akuatik, anggar, angkat besi, atletik, baseball, bermotor, dan billiar. Juga ada pertandingan bola basket, bola tangan, vol, bulutangkis, catur, cricket, dayung, gulat, hoki, judo, karate, kempo, layar, dan menembak. Selain itu, ada pula lomba muaythai, panahan, panjat tebing, pencak silat, rugby, dan lain-lain.

Keberhasilan penyelenggaraan PON XX sangat diutamakan, karena pemerintah daerah Papua ingin memberikan yang terbaik. Tak hanya bagi para atlet yang berlaga, namun juga kepada penonton. Baik yang akan melihat langsung di stadion, maupun yang melihat tayangannya di televisi / via streaming.

Pemerintah daerah Papua berusaha jadi tuan rumah yang baik, karena menjadi host PON adalah sebuah kehormatan. Ketika pekan olahraga diadakan di Bumi Cendrawasih, maka akan banyak sorotan mata ke Papua. Tak hanya dari WNI, namun juga dari penonton di luar negeri.

Mereka akan melihat betapa Papua sudah maju dengan berbagai fasilitas olahraga dan infrastruktur yang berstandar internasional. Bumi Cendrawasih sudah modern, dan tak lagi lekat dengan streotype keterbelakangan. Indonesia timur amat cantik dan amat layak untuk dikunjungi oleh turis.

PON XX di Papua adalah acara besar yang tak hanya penting bagi atlet dan pelatih, tapi juga pemerintah daerah. Kesuksesan PON adalah sebuah kewajiban. Karena menunjukkan bahwa pemda Papua siap menjadi tuan rumah yang baik dan bekerja secara profesional.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

oleh on

Oleh : Putu Prawira )*

UU Cipta Kerja yang diresmikan pada akhir 2020 akan diterapkan pada awal 2021. Namun untuk implementasinya, masih menunggu launching aturan turunannya. Yakni 49 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah berjanji akan menerapkan UU Cipta Kerja dengan optimal, demi kesejahteraan rakyat.

Keberadaan UU Cipta Kerja sempat menghebohkan publik, karena ada banyak sekali perbaikan, baik di bidang investasi, ketenagakerjaan, sampai kehutanan. UU ini bahkan disebut juga dengan UU sapujagat, karena akan merombak hampir semua sektor di Indonesia. Perubahan ini tidak usah ditakuti, karena justru akan memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Masyarakat harap-harap cemas menanti peresmian aturan turunan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 49 peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Karena jika aturan turunan ini sudah fix, implementasi UU Cipta Kerja akan dilakukan 100%. Sehingga pasal-pasalnya mulai diberlakukan, seperti perubahan jam dan waktu kerja, pemberian bonus, kemudahan investasi, dll.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan meresmikan aturan turunan UU Cipta Kerja 3 bulan setelah UU ini disahkan. Rencananya di awal februari, aturan ini baru akan diresmikan. Dalam artian saat ini tinggal tahap finishing.

Waktu 3 bulan untuk menggodok aturan turunan UU Cipta Kerja diperlukan agar nanti implementasinya di lapangan berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam penyusunan aturan turunan ini, dilibatkan kementerian dan lembaga terkait. Sehingga masyarakat akan mengambil keuntungan dari UU Cipta Kerja dan turunannya.

Selain itu, dalam masa penyusunan aturan turunan, tidak bisa dikatakan lama. Karena ada jatah durasi waktu bagi masyarakat untuk membaca 75% dari isi aturan turunan UU Cipta Kerja, di situs resminya. Bahkan mereka juga bisa memberi masukan secara langsung, sehingga bisa dibaca dan dicermati oleh DPR.

Setelah itu aturan turunan baru masuk ke tahap pembahasan dan akhirnya sebentar lagi diresmikan. Masyarakat tidak bisa protes lagi, seperti ketika ada pihak yang mendemo UU Cipta Kerja. Karena mereka sudah membaca dan memberi masukan pada aturan turunan tersebut, dan wajib menyetujuinya.

Ketika aturan turunan UU Cipta Kerja disahkan, tidak usah takut. Pertama, isinya tidak bertentangan dengan UU tersebut. Kedua, aturan turunan akan mengatur lebih detail mengenai implementasi UU Cipta Kerja di lapangan. Sehingga akan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Saat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya diterapkan, maka ada perubahan yang sangat besar di hampir semua bidang. Misalnya, pengusaha UMKM akan terbantu dengan klaster UMKM dan kemudahan berusaha. Karena mereka mendapat izin usaha dengan mudah dan cepat, dan bisa diurus via online. Izinnya juga digratiskan, jadi sangat menolong para pengusaha cilik.

Pengusaha juga bisa bekerja sama dengan penanam modal asing, karena di klaster investasi UU Cipta Kerja, ada kemudahan bagi para investor. Sehingga bisnis mereka makin maju, berkat suntikan dana investor. Kerja sama ini saling menguntungkan, dan jangan ada selentingan yang berkata bahwa investasi adalah penjajahan. Karena faktanya, penanaman modal asing sudah ada sejak zaman orde baru.

Penerapan UU Cipta Kerja juga ada di bidang ketenagakerjaan. Para pegawai akan senang karena mendapat bonus tahunan, sesuai dengan masa kerjanya. Mereka juga masih mendapat hak untuk cuti dan dilarang dipecat ketika sakit atau saat mengalami kecelakaan kerja. UU Cipta Kerja terbukti melindungi para pekerja.

Ketika UU Cipta Kerja diterapkan, maka masyarakat yang diuntungkan. Karena mereka yang punya usaha kecil, akan mendapat izin dengan mudah dan cepat. Juga berkesempatan untuk didanai oleh investor asing, dan mengembangkan bisnisnya. UU Cipta Kerja juga menguntungkan pekerja karena mereka mendapat bonus tahunan dan berbagai fasilitas lain.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

oleh on

Oleh : Firza Ahmad)*

Rizieq Shihab kembali mengajukan pra peradilan terhadap kasus hukumnya. Padahal sebelumnya ia telah mengajukan pra peradilan dan ditolak hakim, sehingga ia harus mendekam di bui dan gagal untuk bebas melenggang. Keputusan sang hakim sangat dipuji masyarakat, karena Rizieq sudah berkali-kali membuat kericuhan. Dengan mengadakan acara kerumunan, melakukan hate speech, dan menentang pemerintah.

Ketika Rizieq Shihab menyerahkan diri lalu ditetapkan menjadi tersangka, para pengurus FPI kalang-kabut. Mereka tidak rela idolanya masuk penjara, lalu melakukan gugatan praperadilan. Tujuannya agar kasus Rizieq ditinjau lagi, sehingga ada kemungkinan untuk berkelit dari kurungan.

Namun sayangnya keinginan mereka hanya ada dalam angan-angan. Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Sahyuti menolak mentah-mentah gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Penolakan terjadi karena permohonan praperadilan yang tidak beralasan. Lagipula, rangkaian penyelidikan dari kasus kerumunan di Petamburan sudah sesuai aturan.

Ahmad Sahyuti menjelaskan, dalam kasus Rizieq ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ketika penyidik bekerja, maka mereka sudah mengumpulkan bukti dan saksi. Sudah jelas Rizieq melanggar aturan karena menghasut orang lain untuk berkerumun dan melawan UU. Selain itu, ia juga tidak mau menaati aturan karantina. Sehingga mengakibatkan masalah kedaruratan kesehatan.

Ketika gugatan praperadilan ditolak, maka Rizieq Shihab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui. Ia terkena hukuman 5 tahun penjara, karena terbelit beberapa pasal. Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Rizieq terkana pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan pasal 216 KUHP karena tindakan melawan aparat.

Rizieq terjerat pasal penghasutan karena terbukti sering mencela pemerintah saat berorasi di atas panggung. Hate speech yang dilakukan sudah memiliki bukti, dari rekaman video yang beredar di dunia maya. Ia juga melawan aparat karena 2 kali menolak untuk datang ke Mabes Polri saat dipanggil, untuk dimintai keterangan. Padahal saat itu statusnya masih saksi.

Menurut aturan, ketika seorang saksi menolak panggilan polri sampai 2 kali, maka otomatis statusnya ditingkatkan jadi tersangka. Sehingga ia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ia juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri, dan tak bisa kabur lagi seperti kejadian beberapa tahun lalu.

Rizieq juga melanggar UU Kekarantinaan, karena menolak untuk isolasi mandiri, padahal habis pulang dari luar negeri. Namun langsung beraktivitas dan berkontak dengan banyak orang. Yang paling membuat publik geram adalah ketika ia mengadakan pesta pernikahan putrinya dan mengundang 1.000 orang, padahal jelas melanggar protokol kesehatan, karena tak ada physical distancing.

Buntut dari peristiwa ini adalah 80 orang yang berkontak dengan Rizieq dinyatakan positif corona. Rizieq juga akhirnya dilarikan ke sebuah RS swasta di Bogor, dan dikabarkan terinfeksi virus covid-19, bersama sang istri. Walau mengelak, namun sudah ada bukti yang menunjukkan ia positif corona. Karena dokter yang merawatnya juga tertular virus berbahaya ini.

Ketika Rizieq melanggar banyak aturan, wajar saja jika gugatan praperadilannya ditolak mentah-mentah. Karena kesalahannya sangat fatal dan bisa mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Ketika seseorang kena corona, maka ia bisa sembuh namun juga bisa meninggal dunia, tergantung dari imunitas tubuhnya. Kalaupun jamaah Rizieq selamat, namun saat sakit, tak bisa bekerja selama 2 minggu. Sungguh rugi.

Hakim sudah bertindak adil dengan menolak gugatan praperadilan Rizieq. Karena ia berpegangan pada kebenaran dan tidak mau dihasut oleh ormas yang tidak bertanggungjawab dan terlarang.
Masyarakat mendukung langkah hakim untuk menolak gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Karena ia hanya bisa berkata kotor, mencela, dan melanggar berbagai peraturan di Indonesia. Ia juga terbukti melawan pemerintah dengan melanggar protokol kesehatan dan menghasut masyarakat. Sehingga hukuman kurungan dalam penjara dirasa sudah pantas untuknya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

oleh on

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Ketika vaksin Sinovac sudah datang, maka vaksinasi nasional sangat ditunggu oleh masyarakat. Kesuksesan program ini akan membawa keluar Indonesia dari masa pandemi. Agar vaksinasi nasional berhasil, maka hoaks harus diberantas. Karena berita palsu bisa menyesatkan masyarakat dan membuat mereka tidak mau divaksin.

Vaksinasi nasional yang sudah dimulai awal tahun ini adalah program besar pemerintah untuk memberantas corona. Ketika seseorang disuntik vaksin, maka tubuhnya akan kebal dari serangan virus covid-19. Sehingga jumlah pasien corona akan berkurang, lama-lama habis, dan kita bisa keluar dari fase pandemi yang mengerikan.

Namun program ini bisa gagal, jika ada kalangan yang menolak untuk disuntik vaksin. Penyebabnya, mereka sudah terlanjur percaya hoaks tentang vaksin corona yang ada di media sosial. Hoaks bisa mudah dipercaya oleh pengguna medsos, karena ketika membuka gawai mereka dalam keadaan santai. Sehingga berita palsu masuk ke alam bawah sadar dan tidak disadari kebohongannya.

Hoaks tentang vaksin corona ada bermacam-macam, salah satunya adalah kabar bohong yang berkata bahwa vaksin dibuat dari sel monyet. Padahal yang benar adalah vaksin Sinovac terbuat dari virus yang dilemahkan. Selain itu ada pula hoaks bahwa vaksin berbahaya karena mengandung chip, padahal chip ukurannya besar dan tidak bisa larut dalam cairan vaksin.

Hoaks seperti ini sangat menyebalkan, karena berpotensi merusak keberhasilan program vaksininasi nasional. Penyebabnya karena banyak orang yang akhirnya takut disuntik vaksin, dan akhirnya kekebalan kelompok gagal terjadi. Akibatnya kita terancam didera pandemi berkepanjangan. Bukankah ini bagaikan mimpi buruk yang tak berkesudahan?

Oleh karena itu, warganet diharap ikut aktif dalam perang melawan hoaks vaksin corona. Mengapa harus netizen? Karena penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial terbesar ketiga di dunia, sehingga mereka mengakses Facebook, Twitter, dan Instagram selama lebih dari 1 jam setiap hari. Kampanye di internet dinilai lebih efektif daripada kampanye biasa.

Kampanye di media sosial bisa dijalankan dengan membuat status positif di Facebook mengenai vaksin corona, dan menyatakan diri untuk siap disuntik. Cara lain adalah dengan menjelaskan bahwa hoaks tentang virus corona tidak benar adanya, karena vaksin ini aman, sudah lolos uji BPOM, dan dijamin halal oleh MUI.

Warganet yang suka nongkrong di Twitter juga bisa membuat tweet berisi ajakan untuk melawan hoaks corona. Tweet ini bisa diberi hashtag misalnya #antihoaks #perangihoaks , atau yang lain, sehingga bisa diviralkan. Banyak orang yang me-retweet dan membacanya, lalu ikut juga berkampanye untuk melawan hoaks tentang vaksin corona.

Pemerintah juga mendukung pemberantasan hoaks dengan cara membuat Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Gerakan yang digagas oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberantas hoaks yang menjadi-jadi di Indonesia. Sehingga anggota gerakan ini bisa jadi buzzer yang berkampanye anti hoaks, termasuk anti berita palsu tentang vaksin corona.

Gerakan ini sudah diadakan di seluruh Indonesia dan rata-rata diikuti oleh kaum muda. Netizen yang masih remaja memang lebih sering mengakses internet, dan mereka diarahkan agar berseluncur di dunia maya sambil menebarkan aura positif dan memerangi hoaks. Sehingga banyak orang yang akhirnya sadar bahwa hoaks tentang vaksin corona itu hanya sebuah kebohongan.

Pemberantasan hoaks tentang vaksin corona masih berlanjut dan netizen diminta untuk aktif berperan dalam melawannya. Kita tentu ingin segera bebas corona. Oleh karena itu, vaksinasi harus disukseskan dengan mematikan sumber berita hoaks, dan mengedukasi masyarakat. Ketika mereka sudah bisa membedakan berita yang valid dengan yang palsu, maka akan tidak mudah percaya oleh hoaks.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

oleh on

Oleh : Rebecca Marian )*

Tanggal 20 Oktober 2021, pekan olahraga nasional ke-20 akan diselenggarakan di Papua. Acara yang ditunda setahun karena pandemi ini tetap disiapkan dengan baik, karena pemerintah daerah Papua  berusaha jadi tuan rumah yang ramah dan profesional. Sejumlah arena olahraga disempurnakan, agar acara berlangsung dengan lancar.

Masyarakat Indonesia menanti PON XX dimulai, beberapa bulan lagi. Setelah tahun 2018 lalu mereka menikmati berbagai pertandingan olahraga di Asian Games, tahun 2021 mereka bisa puas menonton atlet-atlet Indonesia yang berlaga. Pemerintah daerah Papua bangga karena ditunjuk jadi tuan rumah PON, karena mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.

Persiapan PON XX sudah 100%. Tempat pertandingan yang sudah siap di antaranya Stadion Lukas Enembe di Jayapura, GOR futsal di Mimika, dan Sirkuit Dominggus Mandacan di Manokwari. Ada pula GOR voli, GOR GIDI, GOR Trikora, GOR Cendrawasih, dan lapangan softball dan baseball. Untuk pertandingan renang maka disiapkan arena akuatic.

Stadion Lukas Enembe awalnya bernama Stadion Papua Bangkit. Namanya diganti karena untuk menghormati Gubernur Papua Lukas Enembe. Stadion sepakbola ini amat membanggakan karena merupakan tempat olahraga terbesar se-Indonesia timur. Daya tampungnya mencapai 40.000 penonton dan berstandar internasional, memenuhi peraturan FIFA. Sedangkan luasnya 71.697 meter persegi.

Selain stadion dan arena olahraga, pemerintah daerah Papua sudah punya Wisma Atlet yang berada di lapangan Mandala, Kota Jayapura. Wisma atlet dan kantor KONI Papua diresmikan oleh Lukas Enembe, Gubernur Papua, tanggal 24 Agustus 2020. Wisma atlet bisa menampung hingga 524 atlet.

Wisma atlet diklaim setara dengan hotel berbintang, dan gedungnya ada 7 lantai. Selain untuk tempat menginap, ada pula area dan peralatan latihan atlet.  Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa pembangunan wisma atlet sekaligus kantor KONI dilakukan selama 9 tahun. Mulai sekarang atlet Papua bisa tinggal di gedung bintang 4 dan tidak setengah mati lagi.

Fasilitas di wisma atlet memang sangat penting. Karena pada PON XX, ada banyak atlet yang datang dari provinsi lain. Total kuota atlet 6.442 orang, yang berasal dari 37 cabang olahraga. Belum ditambah dengan pelatih dan tim official. Sehingga keberadaan wisma atlet sanagt dibutuhkan untuk penginapan mereka.

Cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan antara lain akuatik, anggar, angkat besi, atletik, baseball, bermotor, dan billiar. Juga ada  pertandingan bola basket, bola tangan, vol, bulutangkis, catur, cricket, dayung, gulat, hoki, judo, karate, kempo, layar, dan menembak. Selain itu, ada pula lomba muaythai, panahan, panjat tebing, pencak silat, rugby, dan lain-lain.

Keberhasilan penyelenggaraan PON XX sangat diutamakan, karena pemerintah daerah Papua ingin memberikan yang terbaik. Tak hanya bagi para atlet yang berlaga, namun juga kepada penonton. Baik yang akan melihat langsung di stadion, maupun yang melihat tayangannya di televisi / via streaming.

Pemerintah daerah Papua berusaha jadi tuan rumah yang baik, karena menjadi host PON adalah sebuah kehormatan. Ketika pekan olahraga diadakan di Bumi Cendrawasih, maka akan banyak sorotan mata ke Papua. Tak hanya dari WNI, namun juga dari penonton di luar negeri.

Mereka akan melihat betapa Papua sudah maju dengan berbagai fasilitas olahraga dan infrastruktur yang berstandar internasional. Bumi Cendrawasih sudah modern, dan tak lagi lekat dengan streotype keterbelakangan. Indonesia timur amat cantik dan amat layak untuk dikunjungi oleh turis.

PON XX di Papua adalah acara besar yang tak hanya penting bagi atlet dan pelatih, tapi juga pemerintah daerah. Kesuksesan PON adalah sebuah kewajiban. Karena menunjukkan bahwa pemda Papua siap menjadi tuan rumah yang baik dan bekerja secara profesional.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

oleh on

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Ketika vaksin Sinovac sudah datang, maka vaksinasi nasional sangat ditunggu oleh masyarakat. Kesuksesan program ini akan membawa keluar Indonesia dari masa pandemi.  Agar vaksinasi nasional berhasil, maka hoaks harus diberantas. Karena berita palsu bisa menyesatkan masyarakat dan membuat mereka tidak mau divaksin.

Vaksinasi nasional yang sudah dimulai awal tahun ini adalah program besar pemerintah untuk memberantas corona. Ketika seseorang disuntik vaksin, maka tubuhnya akan kebal dari serangan virus covid-19. Sehingga jumlah pasien corona akan berkurang, lama-lama  habis, dan kita bisa keluar dari fase pandemi yang mengerikan.

Namun program ini bisa gagal, jika ada kalangan yang menolak untuk disuntik vaksin. Penyebabnya, mereka sudah terlanjur percaya hoaks tentang vaksin corona yang ada di media sosial. Hoaks bisa mudah dipercaya oleh pengguna medsos, karena ketika membuka gawai mereka dalam keadaan santai. Sehingga berita palsu masuk ke alam bawah sadar dan tidak disadari kebohongannya.

Hoaks tentang vaksin corona ada bermacam-macam, salah satunya adalah kabar bohong yang berkata bahwa vaksin dibuat dari sel monyet. Padahal yang benar adalah vaksin Sinovac terbuat dari virus yang dilemahkan. Selain itu ada pula hoaks bahwa vaksin berbahaya karena mengandung chip, padahal chip ukurannya besar dan tidak bisa larut dalam cairan vaksin.

Hoaks seperti ini sangat menyebalkan, karena berpotensi merusak keberhasilan program vaksininasi nasional. Penyebabnya karena banyak orang yang akhirnya takut disuntik vaksin, dan akhirnya kekebalan kelompok gagal terjadi. Akibatnya kita terancam didera pandemi berkepanjangan. Bukankah ini bagaikan mimpi buruk yang tak berkesudahan?

Oleh karena itu, warganet diharap ikut aktif dalam perang melawan hoaks vaksin corona. Mengapa harus netizen? Karena penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial terbesar ketiga di dunia, sehingga mereka mengakses Facebook, Twitter, dan Instagram selama lebih dari 1 jam setiap hari. Kampanye di internet dinilai lebih efektif daripada kampanye biasa.

Kampanye di media sosial bisa dijalankan dengan membuat status positif di Facebook mengenai vaksin corona, dan menyatakan diri untuk siap disuntik. Cara lain adalah dengan menjelaskan bahwa hoaks tentang virus corona tidak benar adanya, karena vaksin ini aman, sudah lolos uji BPOM, dan dijamin halal oleh MUI.

Warganet yang suka nongkrong di Twitter juga bisa membuat tweet berisi ajakan untuk melawan hoaks corona. Tweet ini bisa diberi hashtag misalnya #antihoaks #perangihoaks , atau yang lain, sehingga bisa diviralkan. Banyak orang yang me-retweet dan membacanya, lalu ikut juga berkampanye untuk melawan hoaks tentang vaksin corona.

Pemerintah juga mendukung pemberantasan hoaks dengan cara membuat Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Gerakan yang digagas oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberantas hoaks yang menjadi-jadi di Indonesia. Sehingga anggota gerakan ini bisa jadi buzzer yang berkampanye anti hoaks, termasuk anti berita palsu tentang vaksin corona.

Gerakan ini sudah diadakan di seluruh Indonesia dan rata-rata diikuti oleh kaum muda. Netizen yang masih remaja memang lebih sering mengakses internet, dan mereka diarahkan agar berseluncur di dunia maya sambil menebarkan aura positif dan memerangi hoaks. Sehingga banyak orang yang akhirnya sadar bahwa hoaks tentang vaksin corona itu hanya sebuah kebohongan.

Pemberantasan hoaks tentang vaksin corona masih berlanjut dan netizen diminta untuk aktif berperan dalam melawannya. Kita tentu ingin segera bebas corona. Oleh karena itu, vaksinasi harus disukseskan dengan mematikan sumber berita hoaks, dan mengedukasi masyarakat. Ketika mereka sudah bisa membedakan berita yang valid dengan yang palsu, maka akan tidak mudah percaya oleh hoaks.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok